Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Case Law Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Rachmatin Artita
Universitas Galuh
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 340 JO PASAL 338 JO PASAL 365 KUHPidana (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 377 / PID. B/ 2008/ PN. CIAMIS): Array Rachmatin Artita; Sumari; Hussein Sujana; Heru Utomo
Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.975 KB)

Abstract

The problems in this research are (1) What factors that cause the crime of premeditated murder and / or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) ? (2) What consequences arises from the occurrence of criminal acts of premeditated murder and or theft with violence connected to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis)? (3) How is the application of the elements of Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 of the Criminal Code in the criminal act of premeditated murder and or theft with violence (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis)? The method used in this research is analytical descriptive, with normative juridical approach, the technique of collecting data is literature, observation and interview. The results of the study inform that: (1) Factors causing criminal acts of premeditated murder and or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) are because the suspect felt confused after the victim claimed to be pregnant and asked to be married. and after the suspect heard the victim's words the suspect did not give a decision to immediately marry her but the suspect gave an explanation that the suspect had a family and then the suspect returned home. Then the suspect does not immediately do what the suspect has planned because he sees an impossible situation and the suspect has no reason to invite the victim to leave the house. Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) is: (1) Death of the victim has decided the life expectancy of the victim; (2) The death of the victim leaves deep sorrow and injury to the victim's family; (3) Death of the victim results in the loss of the victim's property; and (4) Acts of perpetrators / suspects cause public unrest and antipathy. (3) The application of the elements of Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 of the Criminal Code in the criminal act of premeditated murder and or theft with violence (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis), is that the defendant MISYO BIN MUSTAR has been proven and convicted of committing a criminal act of premeditated murder in this case the court has sentenced the defendant to imprisonment for 15 (fifteen) years and burdened the defendant by paying the court fee of Rp. 1000.00 (one thousand rupiah).
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH POLRES KABUPATEN CIAMIS: Array Yat Rospia Brata; Rachmatin Artita; Dadang Kusdinar; Alan Dahlan
Case Law Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.522 KB)

Abstract

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polres Ciamis umumnya merupakan tindakan persetubuhan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa yang masing-masing disebabkan oleh beberapa faktor-faktor internal (penyebab di dalam diri si pelaku) dan eksternal (keadaan di luar diri si pelaku) yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal. Secara penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana dan UUPA. Sedangkan secara non penal dilakukan dengan upaya-upaya penanggulangan seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dalam hal saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan Visum et Revertum kepada korban dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
ANALISIS PERKARA NOMOR 278/Pid.B/2020/PN Tsm BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PASAL 303 bis KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fahmi Zulkipli Lubis; Yat Rospia Brata; Dewi Mulyanti; Rachmatin Artita; Iwan Setiawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8603

Abstract

Kenyataan di lapangan perjudian online belum sepenuhnya dipidana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian secara online yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (2). Sebagai salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara peradilan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 278/Pid.B/2020/PN Tsm. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, dan untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 303 bis KUHP.Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya. Pembuktiannya dapat menggunakan teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif yaitu jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Kesulitan terhadap penerapan Pasal tersebut adalah pemenuhan alat bukti. Terhadap Pasal 303 bis KUHP telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya dengan teori pembuktian yang sama. Penentuan terhadap kedua Pasal tersebut menggunakan asas in dubio pro reo yang menurut kamus hukum diartikan yaitu jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 340 JO PASAL 338 JO PASAL 365 KUHPidana (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 377 / PID. B/ 2008/ PN. CIAMIS): Array Rachmatin Artita; Sumari Sumari; Hussein Sujana; Heru Utomo
Case Law : Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v1i1.2288

Abstract

The problems in this research are (1) What factors that cause the crime of premeditated murder and / or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) ? (2) What consequences arises from the occurrence of criminal acts of premeditated murder and or theft with violence connected to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis)? (3) How is the application of the elements of Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 of the Criminal Code in the criminal act of premeditated murder and or theft with violence (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis)? The method used in this research is analytical descriptive, with normative juridical approach, the technique of collecting data is literature, observation and interview. The results of the study inform that: (1) Factors causing criminal acts of premeditated murder and or theft with violence are related to Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) are because the suspect felt confused after the victim claimed to be pregnant and asked to be married. and after the suspect heard the victim's words the suspect did not give a decision to immediately marry her but the suspect gave an explanation that the suspect had a family and then the suspect returned home. Then the suspect does not immediately do what the suspect has planned because he sees an impossible situation and the suspect has no reason to invite the victim to leave the house. Article 338 Jo Article 365 Criminal Code (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis) is: (1) Death of the victim has decided the life expectancy of the victim; (2) The death of the victim leaves deep sorrow and injury to the victim's family; (3) Death of the victim results in the loss of the victim's property; and (4) Acts of perpetrators / suspects cause public unrest and antipathy. (3) The application of the elements of Article 340 Jo Article 338 Jo Article 365 of the Criminal Code in the criminal act of premeditated murder and or theft with violence (case study case Number 377 / PID. B / 2008 / PN. Ciamis), is that the defendant MISYO BIN MUSTAR has been proven and convicted of committing a criminal act of premeditated murder in this case the court has sentenced the defendant to imprisonment for 15 (fifteen) years and burdened the defendant by paying the court fee of Rp. 1000.00 (one thousand rupiah).
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH POLRES KABUPATEN CIAMIS: Array Yat Rospia Brata; Rachmatin Artita; Dadang Kusdinar; Alan Dahlan
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2515

Abstract

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polres Ciamis umumnya merupakan tindakan persetubuhan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa yang masing-masing disebabkan oleh beberapa faktor-faktor internal (penyebab di dalam diri si pelaku) dan eksternal (keadaan di luar diri si pelaku) yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal. Secara penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana dan UUPA. Sedangkan secara non penal dilakukan dengan upaya-upaya penanggulangan seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dalam hal saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan Visum et Revertum kepada korban dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Perbankan di Indonesia Rachmatin Artita; Yenni Muliani
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i1.6017

Abstract

Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam menunjang stabilitas ekonomi nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, aktivitas perbankan juga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan di Indonesia serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan melalui teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pembuktian dan penentuan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perbankan serta memberikan kepastian hukum dalam sistem perbankan nasional.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA: ANALISIS HARMONISASI HUKUM, PENDEKATAN KOMPARATIF, DAN DOKTRIN KONTEMPORER Rachmatin Artita
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.23722

Abstract

Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menopang stabilitas perekonomian nasional. Namun, kejahatan di sektor perbankan dewasa ini semakin kompleks dan sering kali tidak lagi dilakukan semata-mata oleh individu, melainkan melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perbankan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016; menguji hambatan empiris penegakan hukum melalui studi kasus konkret dan wawancara narasumber; serta mereorientasi teori pertanggungjawaban pidana dari teori klasik menuju doktrin kontemporer (Corporate Culture Theory, Compliance Defense, dan Deferred Prosecution Agreement/DPA) dengan perbandingan hukum Common Law (Amerika Serikat dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Bareskrim Polri, jaksa Kejaksaan Agung RI, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan praktisi hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terjadi dualisme dan fragmentasi normatif antara UU Perbankan lama dengan UU P2SK dan PERMA 13/2016 terkait parameter kesalahan korporasi; (2) Penegakan hukum empiris terhadap korporasi perbankan sangat minim akibat kendala pembuktian mens rea serta kekhawatiran timbulnya risiko sistemik (rush money dan destabilisasi keuangan nasional); (3) Penerapan doktrin kontemporer seperti compliance defense dan skema DPA sangat krusial guna menghindari dampak pencabutan izin usaha bank sekaligus menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan nasabah. Penelitian ini merekomendasikan adopsi mekanisme DPA dan penguatan Corporate Culture Theory dalam pembaharuan hukum acara pidana perbankan di Indonesia.
Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Korporasi Ditinjau dari Asas Strict Liability Rachmatin Artita; Alfies Sihombing; Yeni Nuraeni
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d8n1kp84

Abstract

Evolusi kejahatan finansial modern menunjukkan bahwa korporasi kerap disalahfungsikan sebagai sarana kejahatan dan perisai hukum oleh beneficial owner non-formal melalui struktur korporasi cangkang dan perjanjian nominee. Ketergantungan penegakan hukum pada formalitas dokumen perseroan menciptakan celah impunitas dan jarak pembuktian yang memutus relasi kausalitas antara pelaku intelektual dengan aliran dana ilegal. Kondisi tersebut diperparah oleh kompleksitas pembuktian kesalahan subjektif (mens rea) yang berakibat pada kegagalan proses pemulihan aset (asset recovery) bagi kas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana beneficial owner non-formal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi melalui doktrin alter ego, piercing the corporate veil, serta rekonseptualisasi asas strict liability. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan penafsiran sistematis-teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana beneficial owner non-formal dapat dikonstruksikan secara efektif melalui perluasan doktrin alter ego dan instrumen piercing the corporate veil untuk menembus status non-struktural pengendali bayangan. Adopsi asas strict liability secara terukur dengan tetap menjamin prinsip due process of law serta ruang pembelaan prosedur bagi entitas beritikad baik sangat mendesak untuk diterapkan guna memangkas hambatan pembuktian unsur kesalahan subjektif. Integrasi kerangka doktriner ini mampu menutup celah impunitas aktor intelektual dan mengakselerasi pengembalian aset hasil kejahatan secara optimal dalam sistem peradilan pidana ekonomi.
Co-Authors Alan Dahlan Dadang Kusdinar Fahmi Zulkipli Lubis Heru Utomo Hussein Sujana Mulyanti, Dewi Sihombing, L. Alfies Sumari Sumari Sumari Yat Rospia Brata Yeni Nuraeni Yenni Muliani