Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

ENTITAS BISNIS DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP Enza Resdiana; Irma Irawati Puspaningrum
PUBLIC CORNER Vol 13 No 2 (2018): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.12 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v13i2.659

Abstract

Entitas bisnis dalampengembangan pariwisata memiliki peranyang signifikan, secara garis besarnyaadalah menyediakan jasa, memperluasberbagai fasilitas dan promosi.Pengembangan pariwisata jugamembutuhkan peran serta pemerintahdaerah dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik sehingga dengan untuklebih kreatif, inovatif dan mandiri dalammengembangkan potensi pariwisata dimasing-masing daerah. Dalampengembangan pariwisata, pola kemitraanmaupun pemerintahan kolaboratifdiperlukaan untuk mendukung tercapainyavisi pemerintah serta efektifitaspengelolaan pariwisata.Tujuan dari penelitian ini yaituuntuk Mengetahui Entitas Bisnis DanPengembangan Pariwisata KabupatenSumenep. Aktor-aktor yang terlibat dalampenelitian ini adalah Disbudparpora,Pemilik Usaha Hotel, Biro Perjalanan,Pengelolaan tempat wisata dan Pelanggan.Metode penelitian yang digunakanadalah Deskriptif Kualitatif. Data yangdigunakan terdiri dari data primer dan datasekunder. Teknik pengumpulan data yangdigunakan melalui observasi, wawancaradan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Entitas Bisnis memiliki perandalam mendukung pengembanganpariwisata Kabupaten Sumenep masihbelum optimal, meskipun pada dasarnyaEntitas Bisnis telah mendorongpeningkatan investasi denganmemperhatikan kearifan lokal, kerjasamapendampingan dan pembinaan dalammengembangkan ekonomi masyarakat,namun wisatawan masih kesulitan mencarigalery souvenir atau pusat oleh-oleh.Disamping itu pula masih kurangmaksimal melibatkan hotel-hotel dalampromosi wisata maupun kegiatan eveneven wisata.
EFEKTIFITASDANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARENGAN DAYA KABUPATEN SUMENEP Enza Resdiana; Irma Irawati Puspaningrum
PUBLIC CORNER Vol 15 No 1 (2020): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v15i1.1039

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat dengan adanya DD oleh pemerintah. Pada dasarnya baik dan buruk kinerja aparatur desa akan memberikan citra terhadap desa tersebut di mata masyarakat. Kinerja pemerintahan desa saat ini banyak dijumpai penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Sehingga nantinya diharapkan DD dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif yang semua pemaparan mengenai Efektivitas Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep, dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, mengumpulkan data dari dokumen dan catatan, dan memperoleh data dengan cara pengamatan langsung terhadap gejala yang diteliti. Hasil penelitian dapat disimpulkan Efektivitas Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep masih kurang efektif. Hal ini lihat dari konteks pencapaian tujuan masih kurang sesuai harapan masyarakat, konteks integrasi kurangnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi pemerintah desa, sehingga masyarakat kurang memahami program yang dibuat dan kurang mendukung program tersebut. Dari konteks adaptasi, sarana dan prasarana kurang menunjang sehingga menghambat peningkatan kemampuan masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP N0. 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING ( Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep) unti Nur Khalisah; Irma Irawati Puspaningrum; Roos Yuliastina
PUBLIC CORNER Vol 15 No 2 (2020): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v15i2.1170

Abstract

Sebuah kebijakan yang sedang diterapkan oleh pemerintah kota Sumenep mengenai Perbupno. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan stunting. Peraturan ini didasarisemakin tingginya angka stunting yang terjadi pada anak balita di usia 0-23 hari. Pemerintahperlu mengambil langkah tegas agar terlaksana dengan baik kebijakan tersebut. Tujuanpenelitian ini adalah untuk untuk mengetahui implementasi dari sebuah kebijakan pemerintahdaerah tentang percepatan penanggulangan stunting dan sosialisasi dari sebuah kebijakantentang percepapatan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumenep. Metode inimenggunakan metode kualitatif diskriptif yaitu melakukan metode dengan tiga cara yaitu melakukan wawacara, melakukan observasi secara mendalam dan dokumentasi. Hasil daripenelitian ini adalah pemerintah kabupaten Sumenep telah melaksanakan kebijakanpenanggulangan stunting. Implementasi kebijakan dilakukan dengan model pendekatanMazmanian dan Sabatier (karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undangundang dan variabel lingkungan) dan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.Sosialisai secara langsung Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas, Perangkatdaerah dan tokoh masyarakat. Secara tidak langsung, melalui Radio, baliho, pamflet, dansiaran keliling serta Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas perikanan, dan Dinaspertanian. Dinas pertanian, dan dinas perikanan, membantu memberikan interfensi gizisensitif diselenggarakan berupa kegiatan di luar Dinas kesehatan. Adanya sosialisasi tidaklangsung dan sosialisasi secara langsung tentang penanggulangan stunting, dan menyadarkanmasyarakat untuk ikut gerakan masyarakat sehat,serta masyarakat bersih. Sumenepmengalami penurunan selama lima tahun terkahir angka stunting pada tahun 2013 52,5%mengalami penurunan pada tahun 2018 32,81%. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Penanggulangan Stunting, Dan PenurunanStunting.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN (SIDeKa) DALAM PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA DI DESA PAMOLOKAN KABUPATEN SUMENEP Laila Istighfarah; Irma Irawati Puspaningrum; Ach. Andiriyanto
PUBLIC CORNER Vol 16 No 1 (2021): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v16i1.1599

Abstract

AbstractThe birth of Village Law No. 6 of 2014 gives authority to the village to take care andmanage the affairs of its own government. Villages are required to develop theirterritory in accordance with the conditions and keep up with the times, one of which isthe development of information technology. To encourage the village government inutilizing technology to provide information to its citizens, a system developed byBP2DK is needed. This program is in the form of a technology platform based on theinternet called SIDeKa. One of the villages that participated in implementing SIDeKain Sumenep Regency is Pamolokan village, where Pamolokan is a village that took theinitiative to make the village an informative village. The regulations that overshadowSIDeKa in Pamolokan village are contained in Perdes No. 4 of 2017 concerningRPJMDes. This research aims to determine the implementation of Village andRegional Information System (SIDeKa) in accelerating village independence inPamolokan village, Sumenep Regency. The method used in this study is descriptivequalitative. The focus of this research is communication, resources, disposition,bureaucratic structure. Data and research results are obtained from observations,interviews with several informants and documentation. Pamolokan village is a villagethat has implemented technology named SIDeKa in its implementation developed in theform of a village website. But most people do not understand because of the lack ofdeep socialization to the community about the benefits of village websites.Keywords : Village, Information Technology, SIDeKaAbstrakLahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepadadesa untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Desa dituntutuntuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kondisi dan mengikutiperkembangan zaman, salah satunya seperti perkembangan teknologi informasi. Gunamendorong pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi untuk memberikaninformasi kepada warganya maka diperlukan suatu sistem yang dikembangkan olehBP2DK. Program ini berbentuk platform teknologi berdasar pada internet yang diberinama SIDeKa. Salah satu desa yang ikut mengimplementasikan SIDeKa di KabupatenSumenep adalah desa Pamolokan, yang dimana Pamolokan adalah desa yangberinisiatif membuat desanya menjadi desa informatif. Peraturan yang menaungiSIDeKa di desa Pamolokan terdapat di dalam Perdes No. 4 Tahun 2017 tentangRPJMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem InformasiDesa dan Kawasan dalam percepatan kemandirian desa di desa Pamolokan Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Fokus penelitian ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Datadan hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan beberapainforman dan dokumentasi. Desa Pamolokan adalah desa yang telahmengimplementasikan teknologi yang diberi nama SIDeKa dalam pelaksanaannyadikembangkan dalam bentuk website desa. Namun sebagian besar masyarakat tidakmemahami karena kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada lapisan masyarakatmengenai manfaat website desa.Kata Kunci : Desa, Teknologi Informasi, SIDeKa
EFEKTIVITAS PROGRAM G-ONLINE DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP Aliffikri Nasrullah; Irma Irawati Puspaningrum; Alqaf Harto Maryono
PUBLIC CORNER Vol 16 No 2 (2021): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v16i2.1696

Abstract

AbstractThe Government Online (G-Online) program that has been implemented to start its e-governmentsystem in the form of public service using the use of Information Technology (IT) systems hasmade it easier for OPDs in the scope of government, where at this time Sumenep Regency is partof the Movement Towards 100 Smart City Indonesia organized by the Ministry of Communicationand Information of the Republic of Indonesia. The initiation of smart city implementation inSumenep Regency is also based on the needs of the local government in realizing integrated andefficient public services that have been preceded by the implementation of e-government. Thisresearch method uses descriptive qualitative research focusing on four aspects of effectiveness,namely 1) Aspects of tasks or functions, 2) Aspects of plans or programs, 3) Aspects of provisionsand regulations, 4) Aspects of goals or ideal conditions. The results show that the effectiveness ofthe G-Online program has a big influence on the Smart City concept developed in SumenepRegency because in the Smart City itself the use of Information Technology (IT) systems isfundamental in its implementation, therefore the G-Online program continues to be developed sothat can grow good and efficient results in realizing Smart City in Sumenep Regency.Keywords: Effectiveness, G-Online Program, Smart CityAbstrakProgram Government Online (G-Online) yang telah diterapkan untuk mengawali sistem egovernmentnya berupa pelayan publik dengan menggunakan pemanfaatan sistem InformasiTeknologi (IT) telah memberi kemudahan bagi para OPD di lingkup pemerintahan, dimana padasaat ini Kabupaten Sumenep menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia yangdi selenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Inisiasipelaksanaan smart city pada Kabupaten Sumenep juga dilandasi oleh kebutuhan pemerintahdaerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan efisien yang telah didahuluidengan penyelenggaraan e-government. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatifdengan fokus penelitian empat aspek efektivitas, yaitu 1) Aspek tugas atau fungsi, 2) Aspekrencana atau program, 3) Aspek ketentuan dan peraturan, 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa efektivitas program G-Online berpengaruh besar dalam konsepSmart City yang di kembangkan di Kabupaten Sumenep sebab dalam Smart City sendiripenggunaan sistem Informasi Teknologi (IT) adalah hal yang mendasar dalam penerapaanya, olehsebab itu program G-Online terus dikembangkan agar dapat menumbuhkan hasil baik dan efisiendalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Sumenep.Kata Kunci : Efektivitas, Program G-Online, Smart City
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUKIT TAWAP DI DESA PAGARBATU KECAMATAN SARONGGI Imam Hidayat; Irma Irawati Puspaningrum; Huzaimah .
PUBLIC CORNER Vol 18 No 1 (2023): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v18i1.2713

Abstract

Wisata Bukit Tawap berada di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi merupakan destinasiwisata baru yang berdiri pada masa pemerintah Kepala Desa Imam Daud. Wisata ini dikelolaoleh Bumdes Harapan Bahari Desa Pagarbatu. Masyarakat sebagai investor denganmemberlakukan wajib menabung sejak tahun 2021-2022. Selain dari segi pendanaanmasyarakat juga ikut berperan aktif dalam pembangunan wisata. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian kualitatif, pengambilan data dalam penelitian ini menggunakanmetode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian terdapat hasilberdasarkan fokus yang digunakan. Pertama dalam pengembangan wisata ini partisipasipengambilan keputusan bersifat terbuka dan melibatkan masyarakat. Partisipasi pelaksanaankegiatan, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tabungan selama satu tahun sebesar Rp.2.400.000, serta partisipasi tenaga untuk pengembangan wisata. Partisipasi pemanfataanhasil, manfaat yang didapatkan masyarakat antara lain dapat membuka lapangan pekerjaan,memperoleh pendapatan sampingan serta terdapat manfaat bagi lingkungan serta budaya yang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Partisipasi evaluasi, dalam partisipasi ini tentunyamasyarakat juga berperan dari awal perencanaan sampai evaluasi pengembangan WisataBukit Tawap yang saat ini masih berfokus pada perampungan pembangunan yang belumselesai dan juga manajemen pengelolaan wisata.Kata Kunci: Pengembangan, Partisipasi masyarakat, Wisata
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Rangka Peningkatan Hasil Belajar Djoko Siswanto; Sri Wahyuni; Sri Umiyati; Ade Wahyuni Azhar; Irma Irawati Puspaningrum
Publiciana Vol. 16 No. 01 (2023): 2023-01
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/publiciana.v16i01.734

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan pasca Covid-19 yang lalu yang mana dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran atau yang dikenal dengan ”kurikulum merdeka belajar.” Beberapa penelitian yang sejenis yang berupaya untuk mengetahui nbagaoimana dampak dari kebijakan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar. Namun penelitian ini agak berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini ditinjau dari variabel efektifitas program dari Budiani. Riset ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan tipe riset studi permasalahan, serta yang menjadi informan adalah: kepala dan wakil kepala sekolah di SDN Wonorejo 274 Surabaya, siswa dan orang tua siswa. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa hal, yaitu: (1) sasaran program relatif belum tercapai secara penuh, namun telah merubah perilaku para aktor pemangku kepentingan; (2) pelaksanaan sosialisasi program telah menyampaikan kebijakan kurikulum merdeka belajar secara efektif; (3) pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka belajar telah ditetapkan oleh pihak sekolah tentang tujuan program dalam bentuk Buku Panduan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar; (4) pemantauan terhadap pelaksanaan dilakukan secara periodik setiap tri wulan atau tiga bulan sekali, bersamaan dengan persiapan pelaksanaan ujian sekolah. Hasil pemantauan ini telah dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program kurikulum merdeka belajar.
PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI POTENSI LOKAL DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI Hidayat, Imam; Ayu, Putri; Puspaningrum, Irma Irawati
PUBLIC CORNER Vol 18 No 2 (2023): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v18i2.3091

Abstract

Abstrak Setiap desa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan baik dari sumber daya alam, manusia maupun sosial. Umumnya Permasalahan yang ada di desa adalah rendahnya pendidikan menjadikan potensi tidak mampu termanfaatkan dengan baik, oleh karena itu perlu adanya Pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat dapat mandiri dalam membangun usaha dan mencari peluang. Pengembangan masyarakat sebagai salah satu upaya pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan masyarakat melalui potensi lokal dalam mewujudkan desa mandiri di desa Lobuk kecamatan Bluto kabupaten Sumenep. Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses terorganisir untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik, dengan menggunakan 4 indikator, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat mampu meningkatkan keterampilan masyarakat, pengembangan dilakukan oleh pemerintah desa melalui pemanfaatan 3 potensi besar desa yaitu potensi laut dengan cara menghasilkan beberapa produk olahan masyarakat, potensi kelompok masyarakat yaitu dengan memanfaatkan kelompok masyarakat melalui kegiatan pengembangan masyarakat dalam memberi pelatihan ataupun menerima pelatihan, memberikan edukasi maupun sosialisasi serta memanfaatkan kesenian sebagai daya tarik dan ciri khas desa melalui beberapa pertunjukan. Beberapa produk dari hasil pengembangan masyarakat Lobuk meliputi teri crispy, co’o crispy kerupuk ikan, petis ikan, stik udang, nuget rumput laut, cendol rumput laut dan stik rumput laut. Kata Kunci: Pengembangan masyarakat, potensi lokal, desa mandiri
Inovasi Desa Mandiri: Integrasi Agile Governance dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Pedesaan Rasaili, Wilda; Suharyanto, Deny Feri; Andiriyanto, Ach; Fitriyah, Nina Sa’idah; Zarnuji; Puspaningrum, Irma Irawati
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.8.1.2024.45-60

Abstract

This research aims to explain Independent Village Innovation through the integration of agile governance and sustainable development in village governance. The main focus of the research is on the efforts of the governments of Lobuk Village, Sumenep Regency, East Java and Srimulyo Village, Bantul Regency, Yogyakarta in development innovation through the principles of agile governance. The agile governance approach emphasizes the responsiveness and flexibility of governments that move quickly and agilely in administering government, services and development. Qualitative research method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, policy document analysis, and participatory observation. The number of informants was 10 people, including village heads, village officials, businesspeople, village youth, community leaders, and experts in policy and development. The results of the study explain the success of village development innovation through the integration of agile, adaptive, and sustainable governance. The agile governance approach encourages a flexible and responsive government in meeting public needs and implementing development. The achievements that have been made are service digitization, high community participation, economic growth, education improvement, infrastructure fulfillment, and accessibility of public mobilization. This research has implications as a guide for village governments in optimizing development strategies to achieve sustainable goals at the local level.
Communication for Farmer Empowerment in Social Capital Perspective (Study on Kalianget Salt Farmer Group in Sumenep Regency) Roos Yuliastina; Irma Irawati Puspaningrum; Deny Fery Suharyanto; Moh. Kurdi
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i84
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community empowerment is an alternative development paradigm aimed at enhancing capacity and independence. However, this process cannot be fully achieved without participatory communication, since communicative actions within the community directly influence participation levels, allowing development to adapt to local characteristics. Therefore, this study integrates the empowerment communication paradigm with the perspective of social capital, which emphasizes togetherness and cooperation in addressing collective challenges. The research focuses on coastal communities in Kalianget Subdistrict to explore the role of social capital in the communication practices of salt farmer groups and to design an empowerment model grounded in social capital. This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, salt farmer group leaders, and members, complemented by participatory observation and documentation studies. Data were analyzed using Miles and Huberman’s interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, while data validity was strengthened through source and method triangulation. The findings reveal that three dimensions of social capital—social networks, trust, and values and norms—serve as the main pillars in the communication practices of salt farmer groups. Social networks were established through interactions based on mutual benefits, trust was reinforced through solidarity and reciprocity, and values and norms functioned as collective guidelines for both social and economic behavior. These findings affirm that communication rooted in social capital plays a significant role in strengthening community empowerment processes. Theoretically, this study enriches the discourse on empowerment communication, while practically it provides references for policymakers and communities in designing more adaptive empowerment strategies.