Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3) Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata Delegasi Yure Humano
Ina Heliany
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
EKTIFITAS PERAN TAHANAN PENDAMPING DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIPINANG Edward Edward; Ina Heliany; Louis Hansen
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya tulis ilmiah ini meneliti tentang Efektifitas Peran Tahanan Pendamping Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang dengan maksud atau bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran tahanan pendamping di dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pemasyarakatan di Lembaga PemasyarakatanLapas Kelas 1 Cipinang. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektifitas peran tahanan pendamping di dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang? dan (2) Untuk mengetahui hambatan Tahanan Pendamping dalam menjalankan perannya terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang.
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS.ANAK /2020/PN.JKT.PST) Eggi Adityas Pratama; Ina Heliany; Edy Supriyanto
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi perlu di perhatikan, terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan semata menjadi korban. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kejahatan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh pelaku Anak pada putusan Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Pst? Bagaimana penerapan hukum pidana materiil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada putusan Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Pst? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian yang digunakan karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data yang kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil analisis putusan pengadilan negeri Jakarta pusat Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Pst dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian pada putusan pengadilan negeri Jakarta pusat Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Pst untuk memperoleh data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan sementara penelitian ini menunjukan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.jkt.pst) memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut, sebab dalam fakta dipersidangan, dalam beberapa hari kemudian anak datang lagi kerumah anak korban untuk mengajak melakukan persetubuhan kembali, seharusnya hal ini disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan dan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang dianalisis oleh peneliti memiliki permasalahan, dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu amar dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh anak korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku anak dapat meberikan efek jera. Perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum, dapat berjalan sebagaimana mestinya.
JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DIBUAT DIHADAPAN PPAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1855 K/PDT/2020) Evi Menawati; Ina Heliany; Sri Hutomo
DELEGASI Vol 3 No 1 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan para pihak yaitu penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan tanahnya dan pembeli membayar harga tanah tersebut. Permasalah yang diangkat adalah Bagaimana proses peralihan hak atas tanah tanpa adanya proses jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1855 K/PDT/2020 dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional? Penelitian ini merupakan penelitian hukum tipe normative dengan cara meneliti bahan Pustaka dan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran melalui objek data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis dengan cara kualitatif . Hasil Penelitian bahwa terkait keabsahan peralihan hak atas tanah pada kasus yang ditinjau berdasarkan hukum adat dan juga hukum tanah nasional yang berdasarkan dari sifat dan syarat hukum tanah adat serta hukum tanah nasional dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960, dalam jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan keabsahan jual beli tanahnya tidak sah, terkait kasus jual beli tanah dalam ketentuan hukum tanah nasional yang diatur dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 terkait jual beli tanah, akta jual beli tanah, dan sertipikat hak atas tanah dari kasus tersebut putusan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan hukum tanah nasional dengan menyatakan akta jual beli tersebut cacat hukum.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TAHANAN ATAU WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS I CIPINANG Irfan Gondomono Aji; Ina Heliany; M. Amin Saleh
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan. Oleh karena penegakkan hukum itu penting, maka peran Pemerintah sangat menentukan dalam mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana, Penegakkan hukum tersebut tidak terlepas dari terpidana atau narapidana sebagai subjek hukum dimana derajatnya sama dengan manusia yang lainnya, mereka dapat saja sewaktu-waktu melakukan kesalahan walaupun telah dihukum atau sebagai orang hukuman atau warga binaan pemasyarakatan (WBP), sehingga yang harus diatasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan terpidana atau narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, norma agama maupun terhadap kewajiban-kewajiban sosial lainnya. Sering kali dijumpai adanya penganiayaan dalam rutan baik antara petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan narapidana. Padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan. Bahkan dilakukan oleh seseorang yang berstatus tahanan dan narapidana, di tempat ia menjalankan sanksi atau hukuman atas perbuatan sebelumnya. Metode penelitian Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yang artinya pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.
PENERAPAN SANKSI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB (STUDI DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA) Dimas Adi Prayogo; Ina Heliany; Edy Supriyanto
YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan tata tertib Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berisikan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Dalam aturan hukum tersebut telah mencantumkan larangan yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib? 2. Bagaimana penerapan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Narkotika Kelas IIA Jakarta? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen dan literatur yang terkait untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa dengan pendekatan induktif guna menjawab isu yang menjadi pokok penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan antara lain : jumlah personil petugas, dari segi Warga Binaan Pemasyarakatan sarana dan prasarana. Serta penerapan sanksi atau hukuman bagi warga binan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu untuk pelanggaran tingkat ringan pemberian hukuman dengan melakukan peringatan teguran secara lisan, untuk pelanggaran tingkat sedang diberikan hukuman penundaan waktu pelaksanaan kunjungan bahkan dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari, dan untuk pelanggaran tingkat berat pemberian hukuman dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari sampai 12 hari, dan jika pelanggaran berat mengandung unsur pidana akan diproses secara hukum.
Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Kuri Rouf; Ina Heliany; Sri Hutomo
YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Remisi sesuai dengan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999, adalah bentuk pembebasan hukuman baik sebagian maupun seluruhnya yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merinci tata cara pelaksanaan hak remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat dapat memperoleh remisi. Penelitian ini secara spesifik mengevaluasi pelaksanaan hak pengurangan masa pidana narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pemenuhan hak pengurangan masa pidana, termasuk kapasitas terbatas, inkonsistensi dalam kebijakan, dan terbatasnya akses pendidikan serta pelatihan bagi narapidana. Penelitian ini memberikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan pengurangan masa pidana bagi narapidana selama masa tahanan, yang membantu narapidana untuk lebih berhasil dalam mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK SEBAGAI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022) Muhammad Yunus; Ina Heliany; Edy Supriyanto
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Perantara Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana narkotika anak sebagai perantara peredaran narkotika dan untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara pengumpulan data secara studi pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil yang diperoleh melalui penelitian adalah dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dibawah usia dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr harus merujuk kepada Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berisi tentang perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum demi tercapainya keadilan bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, dalam menyelesaikan perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr seharusnya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terlebih dahulu, karena sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk dilakukannya upaya diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak, baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, maupun hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr, hakim hanya mempertimbangkan secara yuridis bahwa anak tersebut telah memenuhi unsur pidana yang dituntut oleh penuntut umum, sehingga anak tersebut dapat dijatuhi pidana, tetapi hakim tersebut tidak mempertimbangkan secara filosofis dan sosiologis. Hakim tidak memperhatikan bahwa seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, yang mana anak tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena minimnya ilmu pengetahuan tentang akibat yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut, selain itu faktor eksternal juga mempengaruhi anak tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui trend globalisasi.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt) Ronaldo Sahat Tua; Ina Heliany; Muh. Amin Saleh
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian dan Pencucian Uang adalah suatu hal yang berbeda namun dari segi perspektif hukum hamper sama dan sangat berkaitan dimana dalam pencurian ini diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tepatnyapada pasal 362. Menjadi sesuatu hal yang menarik karena penelitian ini membahas sebagaimana Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah 1. Bagaimanakah eksistensi pembuktian tindak pidana pencurian dan pencucian uang dari aspek aturan perundang-undangan di Indonesia?2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah Eksistensi pembuktian Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menggunakan Pasal 184 KUHAP, dan keyakinan hakim ini sejalan dengan teori pembuktian menurut Lilik Mulyadi yang mana dalam pembuktian tersebut dikuatkan dengan bukti surat, dokumen, dan keyakinan hakim yang bisa menguatkan tindak pidana tersebut. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt adalah, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Co-Authors Adhitias Muhammad Fajrin Agung Fernando Siregar Andrew Guntur Bima yuliani Denny Charles Sagala Dimas Adi Prayogo Doni Triyanto Edward Edward Edy Supriyanto Edy Supriyanto Eggi Adityas Pratama Evi Menawati Ida Ayu Putu Sri Widnyani Irfan Gondomono Aji Kuri Rouf Louis Hansen M. Amin Saleh M. Amin Saleh Saleh M.Amin Saleh Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Muhammad Yunus Ronaldo Sahat Tua Sri Hutomo