Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter SCIENCE : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA Idea Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Abdimas Indonesian Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Jurnal Magister Hukum Perspektif Indonesian Social Science Review JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Journal of Community Empowerment Rechtsvinding Sharia Oikonomia Law Journal
Rika Novitasari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN METODE TAKTIL DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS NILAI NILAI PANCASILA PADA SISWA TUNANETRA WINARTO, BAMBANG; PERTIWI, RUVITA IFFAHTUR; NOVITASARI, RIKA; DAMAYANTI, NIA WAHYU
SCIENCE : Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA Vol. 4 No. 4 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/science.v4i4.3495

Abstract

This study aims to explore the application of tactile methods in mathematics learning based on Pancasila values ??for blind students. This approach is based on the needs of blind students to get access to adequate and meaningful education, especially in mathematics subjects which are often considered difficult because of their abstract and visual nature. The tactile method is a method that uses the help of physical objects and prioritizes the ability to touch. This method is implemented by integrating Pancasila values. This study uses a qualitative method with a case study approach in Special Schools (SLB). Data were collected through observation, interviews, and documentation of students and teachers involved in the learning process. The results of the study indicate that the application of tactile methods can improve the understanding of mathematical concepts for blind students. In addition, the integration of Pancasila values ??in learning has a positive impact on the development of student character, such as increasing a sense of togetherness and mutual respect. This study concludes that the tactile method based on Pancasila values ??is effective in improving the accessibility and quality of mathematics learning for blind students, as well as contributing to the development of their moral and social values. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan metode taktil dalam pembelajaran matematika yang berbasis nilai-nilai Pancasila pada siswa tunanetra. Pendekatan ini didasari oleh kebutuhan siswa tunanetra untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan bermakna, khususnya dalam mata pelajaran matematika yang sering kali dianggap sulit karena sifatnya yang abstrak dan visual. Metode taktil merupakan metode yang menggunakan bantuan benda-benda fisik dan mengutamakan kemampuan perabaan. Metode ini diimplementasikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Sekolah Luar Biasa (SLB). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap siswa dan guru yang terlibat dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode taktil dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika bagi siswa tunanetra. Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran memberikan dampak positif pada perkembangan karakter siswa, seperti peningkatan rasa kebersamaan dan sikap saling menghargai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode taktil berbasis nilai-nilai Pancasila efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran matematika bagi siswa tunanetra, serta memberikan kontribusi pada pengembangan nilai-nilai moral dan sosial mereka.
Review of Implementation of the Village Developmental Framework's Functions According to Participatory Principles for Developing Village Democracy (Study in Sukopuro Village, Jabung District, Malang Regency) Soleh, Mukhammad; Putra, Marsudi Dedi; Novitasari, Rika; Bagijo, Himawan Estu; Maharani, Devita Alya; Aryanti, Dia Ayu
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 4 No. 2 (2024): February, 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/mudima.v4i2.8130

Abstract

The principles of good governance must guide the Village Government's and the Village Consultative Body's implementation of Village Government. The village consultative frame's activities include directing and accommodating the village network's goals, reviewing the proposed community rule with the village head, and keeping tabs on the village head's overall performance. The research method used is empirical juridical, sociological juridical approach, primary data collection method using interviews and observation, secondary data collection method through literature study and data analysis using sociological juridical analysis through stages of data presentation, data reduction and conclusion drawing. The research results show that the application of participatory principles in implementing the functions of the Village Consultative Body has gone well. However, there are still shortcomings, namely the lack of quality human resources from members of the Village Consultative Body and the Village community. There is still a lack of facilities and infrastructure from the Village Consultative Board for publishing programs and activities
Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Penggunaan OVO Paylater Harsanti, Tikka Dessy; Kasmin; Novitasari, Rika
JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2024): October
Publisher : CV. Muris Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62421/jibema.v2i2.93

Abstract

Artikel ini membahas tinjauan hukum bisnis syariah terhadap penggunaan OVO PayLater, sebuah layanan pembayaran cicilan yang semakin populer di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat teknologi finansial, penting untuk menganalisis kesesuaian OVO PayLater dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, kejelasan transaksi (gharar), dan tujuan yang halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang meliputi analisis dokumen, wawancara dengan ahli fiqh, serta observasi praktik penggunaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OVO PayLater memiliki potensi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna, namun juga mengandung risiko yang perlu diperhatikan, seperti keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk menerapkan prinsip transparansi dan edukasi kepada pengguna. Artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengguna dan penyedia layanan dalam memahami implikasi hukum syariah dari penggunaan OVO PayLater.
Pendampingan Implementasi AUPB dalam Pengambilan Keputusan Administratif di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung Novitasari, Rika; Harsanti, Tikka Dessy
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.1202

Abstract

Kegiatan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan hasil kegiatan pendampingan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengambilan keputusan administratif di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa. Kegiatan dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 dengan metode partisipatif berbasis masalah melalui tahapan identifikasi kebutuhan, workshop konseptual, klinik telaah dokumen keputusan administratif, serta evaluasi menggunakan pre-test, post-test, dan analisis kualitas dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 62 menjadi 84, serta perbaikan sistematika dan dasar hukum dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Selain itu, dihasilkan format baku keputusan administratif dan instrumen telaah internal berbasis indikator AUPB yang mendukung penguatan prosedur kelembagaan. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pendampingan implementatif yang mengintegrasikan pemahaman normatif dan praktik langsung efektif meningkatkan kualitas pengambilan keputusan administratif serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan sesuai prinsip hukum administrasi negara.
The Application of the Principle of Balance Between the Parties in Standard Form Contracts under Civil Law Suryaningsih Suryaningsih; Vivi Sylvia Purborini; Kasmin Kasmin; Rika Novitasari; Tikka Dessy Harsanti
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1325

Abstract

Standard form contracts are widely used in business activities due to their efficiency and practicality. However, their unilateral nature often places one party, particularly consumers, in a weaker bargaining position. This condition raises concerns regarding the application of the principle of balance between the parties as a fundamental principle in civil law. This study aims to analyze the application of the principle of balance in standard form contracts under civil law and to examine the extent to which existing legal regulations provide protection for the weaker party. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal principles, particularly those contained in the Civil Code and consumer protection laws. The results of the study indicate that although the principle of balance is recognized in civil law, its implementation in standard form contracts has not been fully realized, as many contractual clauses tend to favor business actors. Therefore, stronger legal safeguards and stricter supervision are required to ensure fairness and balance between the parties in standard form contracts.
Strengthening Understanding of Constitutional Law Through Contextual Learning Based on Current Issues in Malang City Rika Novitasari; Tikka Dessy Harsanti
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 4 No 4 (2025): Desember 2025
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65974/jiposster.v4i4.53

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of contextual learning based on current legal and political issues in strengthening law students’ understanding of Constitutional Law at law faculties in Malang City. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving lecturers and students enrolled in Constitutional Law courses. The findings reveal that contextual learning enhances students’ ability to comprehend fundamental constitutional concepts and connect them with real-life legal and political phenomena such as elections, legislative amendments, and government policies. Students became more active and critical in formulating constitutional arguments, while lecturers acted as facilitators guiding discussions around contemporary legal issues. In addition to improving conceptual understanding and constitutional awareness, the study identifies several challenges, including limited instructional time and students’ varying levels of digital literacy in evaluating the credibility of online legal sources. These findings confirm that contextual learning based on current issues is an effective pedagogical strategy to bridge the gap between legal theory and practice, fostering reflective competence among law students in the digital transformation era.
Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mengonstruksi Batas Kewenangan Negara dan Otoritas Kelembagaan Publik Tikka Dessy Harsanti; Rika Novitasari; Etty Umamy
Indonesian Social Science Review Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Yayasan Lentera Avanya Nagari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61105/issr.v4i1.406

Abstract

This study examines the role of decisions of the Constitutional Court of Indonesia in shaping and clarifying the boundaries of state authority and institutional power within Indonesia’s constitutional system. The research aims to analyze how Constitutional Court decisions contribute to the structuring of institutional powers and their implications for the principle of checks and balances. A socio-legal qualitative approach is employed through the analysis of 42 Constitutional Court decisions from 2019 to 2024, complemented by in-depth interviews with legal scholars, retired constitutional judges, and legal practitioners. The findings identify three main patterns of authority construction: annulment of norms, constitutional interpretation, and conditional decisions, with a notable prevalence of conditional rulings. The study indicates that, in certain cases, the Court does not merely review norms but also provides interpretative guidance for their application, particularly in situations involving legal ambiguity or potential normative gaps. While such practices may enhance constitutional effectiveness, they also highlight the need for clearer interpretative boundaries to avoid divergent understandings in inter-institutional relations. This study concludes that Constitutional Court decisions function as part of a dynamic process in the ongoing development of constitutional meaning within Indonesia’s evolving constitutional practice. Penelitian ini mengkaji peran putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam membentuk dan menegaskan batas kewenangan negara serta otoritas kelembagaan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi terhadap penataan kewenangan lembaga negara serta implikasinya terhadap prinsip checks and balances. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal melalui analisis terhadap 42 putusan Mahkamah Konstitusi periode 2019–2024, yang dilengkapi dengan wawancara mendalam bersama akademisi, hakim konstitusi purnatugas, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama dalam konstruksi kewenangan, yaitu pembatalan norma, tafsir konstitusional, dan putusan bersyarat, dengan kecenderungan dominan pada putusan bersyarat. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam sejumlah perkara, Mahkamah tidak hanya melakukan pengujian norma, tetapi juga memberikan penafsiran yang memuat arahan penerapan norma dalam situasi ketidakjelasan atau potensi kekosongan hukum. Praktik tersebut di satu sisi berkontribusi terhadap efektivitas konstitusi, namun di sisi lain memunculkan kebutuhan akan kejelasan batas interpretasi agar tidak menimbulkan variasi pemaknaan dalam relasi antarlembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai bagian dari proses dinamis dalam pembentukan makna konstitusional yang berkembang sesuai dengan konteks praktik ketatanegaraan.
Strengthening Legal Awareness of Consumer Protection and Standard Clauses for Micro Business Actors Through Community Service Activities Suryaningsih Suryaningsih; Vivi Sylvia Purborini; Kasmin Kasmin; Rika Novitasari; Tikka Dessy Harsanti
Abdimas Indonesian Journal Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.1327

Abstract

Micro business actors frequently use standard clauses in consumer transactions without fully understanding their legal implications under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This low level of legal awareness may lead to the inclusion of unfair standard clauses that violate consumer rights and expose micro enterprises to potential legal risks. This community service activity aimed to enhance the legal awareness of micro business actors regarding consumer protection, particularly in relation to the lawful use of standard clauses in business contracts. The activity was implemented through legal counseling methods, including lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The materials covered consumer rights and obligations, prohibited standard clauses under consumer protection law, and the importance of balanced contractual relationships. The results showed a significant improvement in participants’ understanding and awareness, with approximately 70% of participants demonstrating increased knowledge of lawful standard clauses based on pre- and post-activity evaluations. This program is expected to encourage micro business actors to apply fair and legally compliant standard clauses, thereby supporting sustainable and equitable business practices.
REGULATORY CONVERGENCE OR DIVERGENCE? A COMPARATIVE ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE GCC Muhammad Wahid Cahyana; Rika Novitasari; Tikka Dessy Harsanti; Meera Gupta
Sharia Oikonomia Law Journal Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/solj.v4i3.4087

Abstract

Sharia economic dispute resolution is a critical component of Islamic finance, with varying institutional frameworks and procedural approaches across Southeast Asia and the Gulf Cooperation Council (GCC) states. Differences in tribunal specialization, arbitration adoption, and procedural codification create both convergence and divergence in dispute management practices. This study aims to provide a comparative analysis of Sharia economic dispute resolution mechanisms in Indonesia, Malaysia, and selected GCC countries, identifying patterns of regulatory alignment, institutional effectiveness, and procedural standardization. A qualitative-dominant research design was employed, combining doctrinal legal analysis, evaluation of tribunal guidelines, review of case law, and semi-structured expert interviews. Data were synthesized to assess tribunal specialization, resolution duration, arbitration use, and procedural compliance across jurisdictions. Results indicate that Malaysia and GCC states exhibit higher tribunal specialization, faster case resolution, greater adoption of arbitration frameworks, and more standardized procedures compared to Indonesia. Indonesia demonstrates longer case durations, lower procedural codification, and limited tribunal specialization, highlighting areas of regulatory divergence. The study concludes that regulatory convergence is partially evident between Malaysia and GCC, while Indonesia represents a divergent model, emphasizing the role of institutional design, procedural codification, and arbitration mechanisms in effective Sharia dispute resolution. Findings offer implications for harmonization initiatives, capacity building, and cross-border policy coordination in Islamic finance.
Co-Authors Aini, Vivi Fauziatul Aryanti, Dia Ayu Aulia Rahman Oktaviansyah, Aulia Rahman Dian Agung Saputro Eka P, Dessy Ningrum Erifano Dimas Ramadhan Etty Umamy Galih Setiyo Refangga Harsanti, Tikka Dessy Himawan Estu Bagijo . Kasmin Kasmin Kasmin Maharani, Devita Alya Meera Gupta Muhammad Wahid Cahyana Mukhammad Soleh Pipit Izatul Masruroh Putra, Marsudi Dedi Ruvita Iffahtur Pertiwi Santa, Maria Angelina Sujiantoro, Hibertus Suryaningsih Suryaningsih Vivi Sylvia Purborini Wahyu Hindiawati Winarto, Bambang