Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurisprudentie Jurnal Privat Law Privat Law DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Interdisciplinary Social Studies Verstek Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Anayasa Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Siber International Journal of Advanced Law Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM UPAYA MENGHINDARI RISIKO PENCURIAN DATA PRIBADI Pratiwi, Ningrum Sekartanjung; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53223

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the legal construction of protecting personal data of marketplace users in Indonesia also to analyze the mechanism of protecting personal data of marketplace users based on laws and regulations regarding the implications of the theft of customer data. The article was a normative legal or doctrinal approach to the laws and regulations. The data used secondary data with primary and secondary legal materials. The techniques in the gathering of legal materials were literature study which uses qualitative analysis methods of analysis techniques. Based on the results of the discussion, it can be seen that the legal construction of protecting personal data of marketplace users are regulated in several forms of legislations, namely, the use of personal data must be carried out with the consent of the person concerned, and the protection of personal data is carried out in the process of obtaining, storing, processing, analyzing, displaying, and destroying personal data, and the mechanism used by the government and the organizers (marketplace) to protect the personal data of marketplace users is to have internal rules regarding the protection of user data as a form of prevention to avoid misuse of personal data.AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna marketplace di Indonesia dan menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait adanya implikasi dari pencurian data pelanggan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna marketplace terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pemanfaatan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, dan perlindungan data pribadi dilakukan pada proses perolehan, penyimpanan, pengolahan, penganalisisan, penampilan, dan pemusnahan data pribadi, serta mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara (marketplace) dalam upaya melindungi data pribadi pengguna marketplace adalah dengan memiliki aturan internal mengenai perlindungan data pengguna sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Rahmatina, Fauzia Ismu; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya maupun ditolaknya permohonan penetapan isbat nikah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat kesimpulan yaitu kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai mekanisme yang disediakan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menunaikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas perkawinan mereka yang belum dicatatkan, serta penetapan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak oleh para hakim dan keduanya menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum yang timbul apabila dikabulkan antara lain, status perkawinan menjadi sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta hak waris mewaris. Apabila permohonan isbat nikah ditolak, maka hak dan kewajiban tersebut tidak ada menurut hukum negara.Kata Kunci: Akibat Hukum; Isbat Nikah; Penetapan Perkawinan; Perkawinan.
PERUBAHAN TANDA TANGAN FISIK DAN DIGITAL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Kurniawan, Aditya; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.54164

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the regulation of changes in physical and digital signatures based on the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law, the problems of changing physical and digital signatures in Indonesia and the juridical implications for someone who changes signatures. The research method used is normative legal research which has a prescriptive nature by using a statutory approach and a case approach. The source of this research comes from primary and secondary legal materials with legal material collection techniques based on literature studies and analyzed by syllogistic legal reasoning techniques with deductive methods. The result of this study is the regulation of changes in a physical signature based on Article 1867-1894 of the Civil Code and digital signatures on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem that occurs in society regarding changes in physical and digital signatures is that there are no standard rules to regulate this and the result of changes in signatures made by someone, namely a signature will remain valid as long as the signer acknowledges that the signature is his.Key words: change; digital signature;  physical signature; problematicAbstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perubahan tanda tangan fisik maupun digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, problematika perubahan tanda tangan fisik dan digital di Indonesia serta implikasi yuridis terhadap seseorang yang melakukan perubahan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang didasarkan pada studi pustaka serta dianalisis dengan teknik penalaran hukum yang bersifat silogisme dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan perubahan suatu tanda tangan fisik yang didasarkan pada Pasal 1867-1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tanda tangan digital pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika yang terjadi dalam masyarakat mengenai perubahan tanda tangan fisik maupun digital adalah tidak adanya aturan yang baku untuk mengatur hal tersebut serta akibat dari perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh seseorang yaitu suatu tanda tangan akan tetap berlaku sepanjang penandatangan mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah miliknya. Kata kunci: perubahan; problematika; tanda tangan digital; tanda tangan fisik
Optimizing The Existence of Non-Formal Education to Support Childrens’s Developmental Rights Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi; Alfarizki, Fahmi Ressa
DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik Vol 6, No 3 (2022): DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.31 KB) | DOI: 10.20961/jdc.v6i3.68121

Abstract

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dapat ditempuh melalui 3 jalur pendidikan. Pada kenyataannya, kebanyakan orang tua dalam memfasilitasi anak terkait pendidikan selain pendidikan informal dalam lingkungan keluarga hanya berfokus terhadap pendidikan formal dalam lingkup sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi keberadaan pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan teori. Sumber bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah 3 sistem pendidikan di Indonesia sama-sama berperang penting terhadap hak tumbuh kembang anak, perlunya optimalisasi pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak karena selain pendidikan informal serta formal, pendidikan non formal sebenarnya memberikan peran penting terhadap hak tumbuh kembang anak karena pendidikan non formal sendiri selain pra- sekolah jenjang sebelum pendidikan dasar sebagai kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar, dapat juga digunakan sebagai pelengkap dari pendidikan formal itu sendiri. Perlunya pengaturan secara detail terhadap pendidikan non formal serta penegasan terhadap pentingnya keberadaan pendidikan non formal, sehingga mendorong orang tua tidak hanya terfokus terhadap kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan formal, padahal keberadaan pendidikan non formal sendiri sama pentingnya dengan pendidikan formal maupun informal
KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENGUNGKAPAN BENEFICIAL OWNERSHIP TERHADAP AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN GUNA MENCEGAH MONEY LAUNDERING Nurrizky, Alan Siti; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi; Candrakirana, Rosita
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.117403

Abstract

Pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang kini berkembang kompleks melalui skema kepemilikan manfaat (beneficial ownership) dalam korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Notaris dalam pencegahan praktik tersebut saat pembuatan akta pendirian perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berkedudukan sebagai gatekeeper yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Melalui prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), Notaris berkewajiban mengidentifikasi serta memverifikasi pemilik manfaat. Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 dan PP Nomor 61 Tahun 2021, Notaris memiliki posisi sebagai pihak pelapor kepada PPATK atas Transaksi Keuangan Mencurigakan demi mencegah dampak TPPU seperti Putusan Nomor 604/Pid.B/2014/PN.Smg dan Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PS
Co-Authors Adinugraha, Muhammad Farhan Aditya Kurniawan Agus Riewanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alfarizki, Fahmi Ressa Andina Elok Puri Maharani Cahyani, Disty Allyagita Clearestha Nakita Diana Tantri Cahyaningsih Diana Tantri Cahyaningsih Emmy Latifah Faiza Rachmadani Fatia Gupita Gupita, Fatia Guritno Tri Kuncoro Hastaning Pertiwi, Ratna Nindya Ihda Amanati Munawwaroh, Ihda Amanati Ikhsan, Varian Indriyani, Riska Andista Khaerunisa, Alinda Kuncoro, Guritno Tri Mawarni, Tyas Sekar Meidya Utama Prayoga Muhammad Syafiq Prasetyo Nugroho Multahada, Indy Mulyadi, Wisono Mulyadi, Wisono Muttaalliyah, Putri Nandapratiwi, Zalma Afika Nurrizky, Alan Siti Permata, Khoirunnisa Diyah Perwira, Muhammad Satria Praja Pradita, Mahkota Fadia Bella Pratiwi, Ningrum Sekartanjung Priyanto, Gagah Putra Putri Melati Nur Hidayah Rahmatina, Fauzia Ismu Ratna Nindya Hastaning Pertiwi Riska Andista Indriyani Rosita Candrakirana Sandytias Dwi Putera Sari Dewi Adhistya Wandayani Sirait, Obed Joshua Sulistyorini Pevey Yuliana suraji suraji Tyas Sekar Mawarni Wafi Adiyu Hibatullah Yeni Astutik Yosephine Adinda Dwika Sandra Yundha Rachmawati Zeni Luthfiyah