Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.989
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Islam Futura LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Jurnal Bina Mulia Hukum Recital Review International Journal of Supply Chain Management Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Comparative Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Cepalo SIGn Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law The Kalimantan Social Studies Journal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) HUMANIORASAINS Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan INLAW Recital Review
Bambang Daru Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya Lora Purnama Maulani; Bambang Daru Nugroho; Kilkoda Agus Saleh
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8209

Abstract

Abstrak: Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang subjek hukum melalui putusan Pengadilan untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya hanya akan ditetapkan seorang wali bagi anak dalam perwalian. Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Pada tahun 2021 terdapat 6.363 perkara permohonan perwalian yang diputus di Pengadilan Agama yang mana hal tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang diajukan oleh kedua belah pihak keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah perwalian adalah sama dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua karena seorang wali merupakan peran pengganti orang tua dimana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang berada dibawah perwalian.Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Perwalian. Abstract: Guardianship is an authority given to a legal subject through a court decision to represent a child who is not yet an adult in carrying out legal actions. Basically only a guardian will be appointed for the child in the guardianship. Article 8 of PP Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Guardians stipulates that the appointment of guardians is carried out based on the request or will of the parents. In 2021 there were 6,363 cases of guardianship applications that were decided in the Religious Courts, an increase from previous years. The purpose of this study is to examine and analyze the legal protection for a child in guardianship proposed by both parties of the family. The research method used in this research is the normative juridical method by obtaining data from literature studies and field studies. The results of this study can be concluded that legal protection for a child who is under guardianship is the same as legal protection for a child who is under parental control because a guardian is a substitute role for parents where legal protection can be carried out by fulfilling the rights of children who has been regulated in laws and regulations and the existence of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian is also one of the efforts to protect the assets of children who are under guardianship.Keywords: Chlidren, Legal Protection, Guardianship.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tradisi Bubuwarang Sebagai Persyaratan Perkawinan Di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Farah Fadhilah; Bambang Daru Nugroho; Eidy Sandra
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.8216

Abstract

Abstrak: Terdapat fenomena dimana sebuah tradisi yang bernama tradisi bubuwarang menjadi sebuah kewajiban apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Bubuwarang dapat diartikan sebagai pemberian dari keluarga  calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita dalam prosesi pra-nikah, yakni sebelum tunangan. Apabila besaran bubuwarang yang akan diberikan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang serta untuk melihat pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait peristiwa yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang ditinjau dari hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sah, karena tradisi bubuwarang tidak termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pandangan hukum adat apabila tradisi bubuwarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian keluarga calon mempelai wanita terhadap status sosial dari keluarga calon mempelai pria dalam memenuhi bubuwarang tersebut, selain itu terdapat sanksi sosial yaitu menjadi bahan perbincangan dari masyarakat sekitar yang pada umumnya akan memandang rendah keluarga calon mempelai pria, sedangkan pandangan hukum Islam atas pelaksanaan tradisi bubuwarang tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan, namun apabila memaksakan keadaan dan melanggar ajaran Islam maka hukumnya menjadi haram.Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi Bubuwarang, Persyaratan Perkawinan. Abstract: There is a phenomenon where a tradition called the bubuwarang tradition becomes an obligation if someone wants to have a marriage. Bubuwarang is a gift from the prospective groom’s family to the prospective bride’s parents in a pre-wedding procession, namely before the engagement. If the tradition is not fulfilled it can cause a marriage to be postponed or even fail. This study aims to obtain legal certainty about the validity of marriage within the bubuwarang tradition and to see the views of customary law and Islamic law on the bubuwarang tradition. This research uses a normative juridicial approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the laws and regulations related to the event being studied, in this case regarding the bubuwarang tradition as a marriage requirement in Tegalgubug Village, Cirebon Regency, then reviewed with secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridicial methods to produce descriptive data. The results of the study show that the validity of marriage in the presence of the bubuwarang tradition in terms of Islamic law associated with the marriage law is valid because the bubuwarang tradition is not included in the legal requirements of marriage regulated in Islamic law and marriage law. The fulfillment of the bubuwarang tradition does not affect the validity of the marriage. The view of customary law is that if the bubuwarang tradition is not carried out, it will have an impact on the assessment of the prospective bride's family on the social status of the prospective groom's family in fulfilling the bubuwarang, besides that there are social sanctions, namely being the subject of discussion from the surrounding community. In general, they will look down on the prospective groom's family. Despite the view of Islamic law on the implementation of the bubuwarang tradition is permissible, if the conditions are forced and the Islamic teachings are violated, the law becomes prohibited.Keywords: Marriage, Bubuwarang Tradition, Marriage Requirements.
THE DIVISION OF INHERITANCE OF ADOPTED CHILDREN IN THE INDIGENOUS PEOPLE OF KAMPUNG NAGA ASSOCIATED WITH ISLAMIC LAW Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti; Dede Mulyanto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.985

Abstract

Adoption of a child according to customary law is an act of taking another person's child into his own family in such a way that there is a kinship relationship that is the same as between parents and their own biological children. This research was conducted in Kampung Naga, Tasikmalaya Regency, because the majority of the population adheres to Islam but in all aspects of life including the distribution of inheritance still uses customary law rules. The purpose of this study is to examine the position of the inheritance rights of adopted children based on laws and regulations and the practice of inheritance distribution to adopted children. The research method uses normative juridical which is a juridical analytical research specification which will be processed in a qualitative juridical manner. The position of the adopted child's inheritance, if a court decision is requested, is carried out, a court ruling that will provide legal certainty to the adoptive parents and adopted child as strong evidence that it is true that there has been an adoption of a child. The two systems of adopting children are carried out not explicitly and not in cash, including those carried out in the Kampung Naga Community, Tasikmalaya Regency.
Penyuluhan Hukum Sosialisasi Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti; Ranti Fauza Mayana; Enni Soerjati
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28290

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Penyuluhan ini diperlukan karena hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, harapannya masyarakat nantinya akan mengetahui dan sadar hukum terkait perkawinan adat. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang perkawinan adat. Para peserta adalah guru-guru SMP, SMA, dan SMK. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab dalam hal perkawinan adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail mengenai perkawinan adat yang berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan harapan agar masyarakat desa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Penyuluhan Hukum Sosialisasi Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Adat Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti; Ranti Fauza Mayana; Enni Soerjati
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28290

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Penyuluhan ini diperlukan karena hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, harapannya masyarakat nantinya akan mengetahui dan sadar hukum terkait perkawinan adat. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang perkawinan adat. Para peserta adalah guru-guru SMP, SMA, dan SMK. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab dalam hal perkawinan adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail mengenai perkawinan adat yang berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan harapan agar masyarakat desa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Urgensi Pembatasan Hak Guna Usaha Perkebunan untuk Badan Hukum sebagai Upaya Mengatasi Ketimpangan Lahan Aisyah Syafa Carolina; Bambang Daru Nugroho; Fatmi Utarie
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v2i3.2193

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi ukuran ideal dalam pengaturan pembatasan HGU untuk badan hukum. Penguasaan tanah oleh negara diartikan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka Peneliti menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif adalah metode yang proses analisisnya menggunakan norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pengaturan pembatasan HGU untuk badan hukum hanya terkait perizinan, dan ukuran lahan HGU perkebunan kelapa sawit untuk badan hukum belum diatur secara pasti. Ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit bisa mengalami ketimpangan. Kesimpulan: Pengaturan spesifik mengenai ukuran HGU perkebunan untuk badan hukum sangat penting untuk diterapkan, agar tercapainya keadilan dalam pemilikan/penguasaan Sumber Daya Alam (SDA).
AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN SIRI MENGGUNAKAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA KARTU KELUARGA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Amirul Adli; Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.11246

Abstract

Abstract: There is a phenomenon where married husband and wife only fulfill the requirements and pillars of Islamic marriage. This marriage is called a siri marriage. The Directorate General of Population and Civil Registration states that every married Indonesian citizen is required to have a family card even if they are married outside of wedlock. This policy allows unregistered marriages to obtain a KK using the SPTJM form with a special note that the marriage is not registered. This study uses a normative juridical approach and analytical descriptive research specifications, namely by explaining the laws and regulations related to the events studied. in this case regarding the registration of unregistered marriages using SPTJM on KK. Based on the results of the study, the use of SPTJM against KK has no legal consequences, the use of SPTJM against KK has no legal consequences, the marriage that is carried out will legally result in the status of the child from the marriage being unclear, the rights and obligations of the husband and problems in managing marital assets are regulated in UUP and KHI.Keywords: KK, Siri Marriage, SPTJM
Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010 Lestari, Putri Wartina; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Indonesian Comparative Law Review Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v6i1.19655

Abstract

Extramarital-children refer to children who are born outside the marriage. The position extramarital-children are legally vulnerable and therefore needs attention. The Constitutional Court Decision No. 46/PUU- VIII/2010 recognizes the legal status of extramarital children against their biological fathers as long as their genetic relationship can be proven by way of DNA testing and supported with other evidence. This study aims to examine the inheritance right of the extramarital-children, especially after the issuance of the mentioned Constitutional Court Decision. This normative legal research employs statutory, case and comparative approaches.  Although the focus of this study is more on the legal development in Indonesia, however, this paper also provides a comparative analysis with some other countries, especially with regard to the utilization of the DNA Testing for legal purposes. The results show that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2020 does not address the inheritance right of extramarital-children and therefore they cannot inherit each other from their biological fathers. In regard to inheritance, this issue will be referred to the existing law of inheritance.
EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Febriana, Dina Triana; Kusmayanti, Hazar; Nugroho, Bambang Daru
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30827

Abstract

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, eksistensi hukum adat walaupun merupakan hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan keberadaannya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia, penerapan dalam setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adat yang dianut seperti garis keturunan patrilineal dalam pembagian warisnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, pembagian waris dalam hukum Islam telah ditentukan nilai mutlak pembagiannya atau jumlah besarnya berdasarkan Al-Qur’an. Keempat, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.
Inheritance of Extramarital Children Determined as Legal Children After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Lestari, Putri Wartina; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Law Review Volume XXIII, No. 1 - July 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i1.7471

Abstract

This article analyzes aspects of family law in terms of inheritance of extramarital-children, from legality to implementation, and the role of judicial institutions in protecting the inheritance rights of extramarital-children who have the status of legal children after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, whose existence was rejected by their biological father. An out-of-wedlock child designated as a legal child is entitled to civil rights from his father, ensuring the fulfillment of the rights of extramarital-children is the responsibility of the parents, governments, and the state. The purpose of this article is to raise awareness and optimize the implementation of the protection of the inheritance rights of extramarital-children who have been determined as legal children by the court as parties. This article uses normative research by referencing several inheritance laws and regulations in force in Indonesia and factual facts. Two approaches are used, the statutory and conceptual, to obtain the desired research results. The findings showed that extramarital-children who were not recognized by the biological father did not have the right to inherit with the biological father as well as the father's family because they did not have a sexual relationship. The Constitutional Court decision only provides space for the recognition of extramarital-children, but the issue of inheritance is returned to the inheritance law in force in Indonesia. Because of their weak position, extramarital-children must be given protection to ensure the fulfillment of children's rights through the provision of mandatory wills from fathers who do not recognize them.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aisyah Syafa Carolina Aldi Julianto Amara Roona Zahira Amirul Adli Asrifa Zahrah Ramadhanti Kusumah Betty Rubiati Dede Mulyanto Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela fakhriah Eidy Sandra Eidy Sandra Emia Regita Enni Soerjati Fadhilahi, Farah Farah Fadhilah Fatmi Utarie Fatmi Utarie Nasution Febriana, Dina Triana Fikri Naufal Uyun Ginora Roma Ida Sinaga Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar HC, Intan Netty Ida Nurlinda Imamul Hadi Jeanice Chrisadi Jeremy Aidianto Naibaho Jocelyne Ordelia Abigail Julianto, Aldi Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Karwiyah, Karwiyah Kilkoda Agus Saleh Kusmayanti, Hazar Lestari, Putri Wartina Linda Rachmainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda Lora Purnama Maulani Maulani, Lora Purnama Mr Imamulhadi Muhammad Rifqi Rafi Drajat Nisabilah Anjani Paulus Hutasoit, Yohanes Pramanthana, Salsabila Putri, Rainaisty Puspa Kencana Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Rifaa’ Adelya Herdiawan Sari Wahjuni Selly Riawanti Sheila Eldi Azzahra Sonny Dewi Judiasih Stefani Jolanda Indya Lorensa Syifa Raisa Nurinsani Tarsisius Murwadji Teguh Tresna Puja Asmara Utarie Nasution, Fatmi Wahyu Nugroho Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil Zahrah Ramadhanti Kusumah, Asrifa