Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.753
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum LAW REVIEW Jurnal Konstitusi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Indonesian Comparative Law Review Eksekusi : Journal Of Law The Kalimantan Social Studies Journal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) HUMANIORASAINS Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Bambang Daru Nugroho
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Julianto, Aldi; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Febriana, Dina Triana; Kusmayanti, Hazar; Nugroho, Bambang Daru
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30827

Abstract

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, eksistensi hukum adat walaupun merupakan hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan keberadaannya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia, penerapan dalam setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adat yang dianut seperti garis keturunan patrilineal dalam pembagian warisnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, pembagian waris dalam hukum Islam telah ditentukan nilai mutlak pembagiannya atau jumlah besarnya berdasarkan Al-Qur’an. Keempat, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.
The Validity Of Divorce Judgments By The Court For Catholic Couples According To Canon Law Regita, Emia; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 8 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i8.1308

Abstract

This research discusses the validity of divorce judgments issued by civil courts against Catholic couples from the perspective of Canon Law. Canon Law itself, as the internal legal system of the Catholic Church, does not recognize divorce as a means to end a valid marriage. Marriage is considered sacred and indissoluble. Although civil courts have jurisdiction to issue divorce judgments according to state law, this research examines how such judgments are viewed from the perspective of Canon Law and their impact on the religious status of divorced couples. Through analysis, this research finds that divorce judgments by civil courts do not alter the marital status in the context of the Catholic Church, which still considers the marriage valid and binding. This finding highlights the legal dualism between state law and Canon Law and its practical implications for Catholic individuals facing divorce. This research recommends the need for a deeper understanding and sensitive handling of divorce cases involving Catholic couples to avoid legal and religious conflicts.
The Solution To Marriage Without A Marriage Certificate Based On Marriage Law And Islamic Law Is Associated With The Principle Of Legal Certainty Putri, Rainaisty Puspa Kencana; Supriyatni, Renny; Nugroho, Bambang Daru
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11083

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia, yang menyebabkan tidak adanya akta nikah dan dianggap sebagai perkawinan bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan solusi mengatasi perkawinan tanpa akta nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam terkait Asas Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi untuk mengatasi pernikahan tanpa akta nikah adalah dengan melakukan itsbat nikah yang memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut. Namun, jika melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan itsbat nikah dan harus dilakukan pembatalan perkawinan. Pentingnya pencatatan nikah adalah memberikan legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak administratif seperti kepastian hukum anak, pembuatan akta kelahiran, dan akibat hukum lainnya yang timbul dari perkawinan tersebut. Kata-Kata Kunci : Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam. Abstract This research discusses the problem of marriages that are not registered in Indonesia, which results in the absence of a marriage certificate and it is considered an illegal marriage. The aim of this research is to describe a solution to overcome marriages without a marriage certificate based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law related to the Principle of Legal Certainty. The research method used is a normative juridical approach, with descriptive-analytical specifications through literature and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The research results show that the solution to overcome marriages without a marriage certificate is to carry out a marriage itsbat which provides legal certainty for the marriage. However, if it violates the provisions of the Marriage Law and Islamic law, the marriage cannot be itsbat nikah and the marriage must be annulled. The importance of marriage registration is to provide legal identity to couples that is legal and recognized by the state, so that they can obtain administrative rights such as legal certainty of children, production of birth certificates, and other legal consequences arising from the marriage. Keywords: Marriage, Marriage Law, Islamic Law.
Inheritance of Extramarital Children Determined as Legal Children After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Lestari, Putri Wartina; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Law Review Volume XXIII, No. 1 - July 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i1.7471

Abstract

This article analyzes aspects of family law in terms of inheritance of extramarital-children, from legality to implementation, and the role of judicial institutions in protecting the inheritance rights of extramarital-children who have the status of legal children after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, whose existence was rejected by their biological father. An out-of-wedlock child designated as a legal child is entitled to civil rights from his father, ensuring the fulfillment of the rights of extramarital-children is the responsibility of the parents, governments, and the state. The purpose of this article is to raise awareness and optimize the implementation of the protection of the inheritance rights of extramarital-children who have been determined as legal children by the court as parties. This article uses normative research by referencing several inheritance laws and regulations in force in Indonesia and factual facts. Two approaches are used, the statutory and conceptual, to obtain the desired research results. The findings showed that extramarital-children who were not recognized by the biological father did not have the right to inherit with the biological father as well as the father's family because they did not have a sexual relationship. The Constitutional Court decision only provides space for the recognition of extramarital-children, but the issue of inheritance is returned to the inheritance law in force in Indonesia. Because of their weak position, extramarital-children must be given protection to ensure the fulfillment of children's rights through the provision of mandatory wills from fathers who do not recognize them.
PROBLEMATIKA PENETAPAN HAK ULAYAT MENJADI HAK PENGELOLAAN DALAM PP NOMOR 18 TAHUN 2021 Pramanthana, Salsabila; Pujiwati, Yani; Nugroho, Bambang Daru
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.25875

Abstract

ABSTRAKTujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Eiksiisteinsii Hak Peingeilolaan beirdasarkan Peiraturan Peimeiriintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peingaturan Hukum Hak Ulayat beirdasarkan UUPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan sekunder, primer dan tersier, sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yakni menggambarkan fakta dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 4 dan 5 PP No. 18 tahun 2021 meineirangkan bahwa asal tanah yang dapat diibeiriikan untuk Hak Peingeilolaan (HPL)dii sampiing Tanah Neigara, juga Tanah Ulayat yang hanya dapat diibeiriikan keipada Masyarkat Hukum Adat, seidangkan dii dalam keiteintuan Pasal 137 UUCK meineintukan bahwa tanah yang diibeiriikan deingan HPL hanya beirasal darii Tanah Neigara dan tiidak meingamanahkan Masyarakat Hukum Adat seibagaii subyeik yang dapat diibeirii HPL, dan peirspeiktiif keiteintuan Pasal 3 UUPA diiteigaskan bahwa: "deingan meingiingat keiteintuan-keiteintuan dalam Pasal 1 dan 2 peilaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang seirupa iitu darii masyarakat-masyarakat hukum adat, seipanjang meinurut keinyataannya mash ada, harus seideimiikiian rupa seihiingga seisuaii deingan keipeintiingan nasiional dan Neigara, yang beirdasarkan atas peirsatuan banqsa seirta tiidak boleih beirteintangan deingan Undang-undang dan peiraturan-peiraturan laiin yang leibiih tiinggii.Kata Kunci : Probelamatika, Hak Ulayat, dan Hak Pengelolaan.ABSTRACTThe main objective in conducting this research is to analyze the Eiksiisteinsii of Peingeilolaan Rights based on Peimeiriintah Regulation Number 18 of 2021 and the Legal Regulations of Customary Rights based on UUPA. This research uses a normative juridical method with secondary data collection techniques consisting of secondary, primary and tertiary materials, while the data analysis used in this research is qualitative juridical, namely describing facts and linking them to applicable laws and regulations. The research results show that Articles 4 and 5 PP No. 18 of 2021 states that the origin of land that can be assigned to Customary Law Communities (HPL) is in addition to State Land, as well as Ulayat Land which can only be assigned to Customary Law Communities, while in the provisions of Article 137 UUCK it is intended that land that is assigned to HPL only originates from State Land and not entrusting Customary Law Communities as subjects that can be assigned to the HPL, and the perspective of the provisions of Article 3 of the UUPA emphasizes that: "with regard to the provisions in Articles 1 and 2 of the implementation of customary rights and similar rights of legal communities Customs, as long as they are in fact still existing, must be of such an ideal nature that they are in accordance with national and state desires, which are based on the unity of society and must not be in conflict with laws and other higher regulations.Keywords: Probelamatics, Customary Rights, and Management Rights.
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN PENGHAYAT ALIRAN KEJAWEN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DAN HUKUM ISLAM Jocelyne Ordelia Abigail; Bambang Daru Nugroho; Hazar Kusmayanti
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 6: Januari 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi mengemban tanggung jawab sebagai suami dan istri dan hidup bersama dalam rumah tangga. Kejawen merupakan suatu deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap sebagai pandangan hidup orang Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aliran Kejawen sebagai penyebab perceraian dan akibat hukum perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawen ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, aliran Kejawen dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila ditinjau dari UU Perkawinan, hukum islam dan hukum adat tetapi alasan utama dari perceraian adalah tergugat yang tidak menafkahi keluarga dan meninggalkan syariat Islam. Kedua, akibat hukum dari perceraian dari perkawinan penghayat aliran Kejawen apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dan hukum Islam adalah Tergugat dan Penggugat wajib memelihara ketiga anaknya dan biaya pemeliharaan ditanggung Tergugat, Tergugat kehilangan hak mewaris dan menjadi wali nikah anak perempuannya, harta bawaan serta harta penghasilan kembali kepada pihak yang membawa ke dalam perkawinan dan harta pencaharian dibagi dua bagian
Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Hukum Waris dalam Sengketa Kepemilikan Berbasis Hukum Waris Adat Tionghoa ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Jeanice Chrisadi; Bambang Daru Nugroho; Yani Pujiwati
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i4.1426

Abstract

The pluralistic development of Indonesian national law creates a dynamic relationship between national civil law and customary law, including in the context of resolving inheritance disputes in Chinese families who adhere to patrilineal traditions. Supreme Court Decision No. 1204 K/Pdt/2024 shows that there is a tension between legal certainty under the Civil Code and substantive justice originating from living law. This research aims to analyze the judge's interpretation of family documents as a basis for inheritance rejection, inheritance sharing mechanisms that ignore Chinese customary norms, and their implications for legal pluralism in Indonesia. The method used is normative juridical with a case study approach and a descriptive-analytical legislative approach, using literature studies of primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the ruling applied neither the Civil Code nor the principle of Chinese customary inheritance consistently. The family declaration on which the judge relied was not actually a refusal of inheritance, but an internal agreement granting authority to the testator. Moreover, the distribution of inheritance carried out is not in accordance with the principle of patrilineal custom which places the eldest son as the recipient of the largest share. This finding shows the weak application of legal pluralism (weak legal pluralism) and reveals the gap between das sollen and das sein, so it is necessary to strengthen the role of judges in exploring the traditional values that live in society.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI BUBUWARANG SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN DI DESA TEGALGUBUG, KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Fadhilahi, Farah; Nugroho, Bambang Daru; Sandra, Eidy
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2978

Abstract

Abstract: There is a phenomenon where a tradition called the bubuwarang tradition becomes an obligation if someone wants to have a marriage. Bubuwarang is a gift from the prospective groom’s family to the prospective bride’s parents in a pre-wedding procession, namely before the engagement. If the tradition is not fulfilled it can cause a marriage to be postponed or even fail. This study aims to obtain legal certainty about the validity of marriage within the bubuwarang tradition and to see the views of customary law and Islamic law on the bubuwarang tradition. This research uses a normative juridicial approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the laws and regulations related to the event being studied, in this case regarding the bubuwarang tradition as a marriage requirement in Tegalgubug Village, Cirebon Regency, then reviewed with secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridicial methods to produce descriptive data. The results of the study show that the validity of marriage in the presence of the bubuwarang tradition in terms of Islamic law associated with the marriage law is valid because the bubuwarang tradition is not included in the legal requirements of marriage regulated in Islamic law and marriage law. The fulfillment of the bubuwarang tradition does not affect the validity of the marriage. The view of customary law is that if the bubuwarang tradition is not carried out, it will have an impact on the assessment of the prospective bride’s family on the social status of the prospective groom’s family in fulfilling the bubuwarang, besides that there are social sanctions, namely being the subject of discussion from the surrounding community. In general, they will look down on the prospective groom’s family. Despite the view of Islamic law on the implementation of the bubuwarang tradition is permissible, if the conditions are forced and the Islamic teachings are violated, the law becomes prohibited. Keywords: Marriage, Bubuwarang Tradition, Marriage Requirements. Abstrak: Terdapat fenomena dimana sebuah tradisi yang bernama tradisi bubuwarang menjadi sebuah kewajiban apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Bubuwarang dapat diartikan sebagai pemberian dari keluarga calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita dalam prosesi pra-nikah, yakni sebelum tunangan. Apabila besaran bubuwarang yang akan diberikan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang serta untuk melihat pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait peristiwa yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang ditinjau dari hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sah, karena tradisi bubuwarang tidak termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pandangan hukum adat apabila tradisi bubuwarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian keluarga calon mempelai wanita terhadap status sosial dari keluarga calon mempelai pria dalam memenuhi bubuwarang tersebut, selain itu terdapat sanksi sosial yaitu menjadi bahan perbincangan dari masyarakat sekitar yang pada umumnya akan memandang rendah keluarga calon mempelai pria, sedangkan pandangan hukum Islam atas pelaksanaan tradisi bubuwarang tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan, namun apabila memaksakan keadaan dan melanggar ajaran Islam maka hukumnya menjadi haram. Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi Bubuwarang, Persyaratan Perkawinan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERADA DIBAWAH PERWALIAN KARENA KEHILANGAN KEDUA ORANG TUANYA Maulani, Lora Purnama; Nugroho, Bambang Daru; Saleh, Kilkoda Agus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2974

Abstract

Abstract: Guardianship is an authority given to a legal subject through a court decision to represent a child who is not yet an adult in carrying out legal actions. Basically only a guardian will be appointed for the child in the guardianship. Article 8 of PP Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Guardians stipulates that the appointment of guardians is carried out based on the request or will of the parents. In 2021 there were 6,363 cases of guardianship applications that were decided in the Religious Courts, an increase from previous years. The purpose of this study is to examine and analyze the legal protection for a child in guardianship proposed by both parties of the family. The research method used in this research is the normative juridical method by obtaining data from literature studies and field studies. The results of this study can be concluded that legal protection for a child who is under guardianship is the same as legal protection for a child who is under parental control because a guardian is a substitute role for parents where legal protection can be carried out by fulfilling the rights of children who has been regulated in laws and regulations and the existence of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian is also one of the efforts to protect the assets of children who are under guardianship. Keywords: Chlidren, Legal Protection, Guardianship. Abstrak: Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang subjek hukum melalui putusan Pengadilan untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya hanya akan ditetapkan seorang wali bagi anak dalam perwalian. Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Pada tahun 2021 terdapat 6.363 perkara permohonan perwalian yang diputus di Pengadilan Agama yang mana hal tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang diajukan oleh kedua belah pihak keluarga.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah perwalian adalah sama dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua karena seorang wali merupakan peran pengganti orang tua dimana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang berada dibawah perwalian. Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Perwalian
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Amara Roona Zahira Betty Rubiati Eidy Sandra Fadhilahi, Farah Febriana, Dina Triana Fikri Naufal Uyun Hazar Kusmayanti, Hazar HC, Intan Netty Ida Nurlinda Imamul Hadi Jeanice Chrisadi Jocelyne Ordelia Abigail Julianto, Aldi Karamina, Elvani Kilkoda Agus Saleh Lestari, Putri Wartina Maulani, Lora Purnama Mr Imamulhadi Pramanthana, Salsabila Putri, Rainaisty Puspa Kencana Regita, Emia Renny Supriyatni Bachro Sari Wahjuni Sonny Dewi Judiasih Syifa Raisa Nurinsani Wahyu Nugroho Yani Pujiwati