Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.989

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Cita Hukum Islam Futura LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Jurnal Bina Mulia Hukum Recital Review International Journal of Supply Chain Management Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Comparative Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Cepalo SIGn Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law The Kalimantan Social Studies Journal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) HUMANIORASAINS Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan INLAW Recital Review

Bambang Daru Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Author-ID : 333183

Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis Nugroho, Wahyu; Imamulhadi, Imamulhadi; Nugroho, Bambang Daru; Nurlinda, Ida
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 4 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara? Kedua, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara saat ini hendaknya disesuaikan dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks perizinan. Pemerintah daerah provinsi sekarang ini mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang sebenarnya masih bersifat semi sentralistik dan secara kewilayahannya dalam konteks tambang masih berada di kabupaten, sementara pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat; kedua, Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis terletak pada konsep kearifan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini tambang yang menjadi hak penguasaan negara. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, dimana masyarakat hukum adat selalu menempatkan keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan (participerend cosmisch), sehingga keadilan ekologis dapat dirasakan semua unsur alam, selain manusia.The problems in this paper are: first, what are the mining resource management policies based on mineral and coal mining laws? and second, how is the mining resource management perspective of the ecological justice community indigenous people? This research method uses normative legal research with the classification of secondary data including primary legal materials including legislation in the fields of mineral and coal mining, environmental protection and management, and regional government. Secondary legal material in the form of books and journals, while secondary legal material in the form of online news. Data analysis using qualitative juridical analysis. The results of this study are first, current mining resource management policies based on mineral and coal mining laws should be adjusted to the decisions of the constitutional court and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government in the context of licensing. The provincial government is currently taking over the authority of the district / city government to issue mining permits under Law No. 23 of 2014 which are actually still semi-centralistic and in the territory in the context of mines still in the district, while the provincial government is the representative of the central government; secondly, the policy of managing mining resources from the perspective of indigenous peoples with ecological justice lies in the concept of indigenous peoples’ wisdom in managing natural resources, in this case mining which is the state’s right of control. There is a reciprocal relationship between humans and nature, where customary law communities always place natural balance in environmental management (participerend cosmisch), so that ecological justice can be felt by all elements of nature, other than humans.

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN WARGA KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DENGAN ORANG LUAR KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS ADAT HC, Intan Netty; Judiasih, sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat adat penganut agama Sunda Wiwitan, tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin di bawah Tangan”. Perkawinan yang tidak dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat adat kampung Cirendeu dan sampai saat ini pelaksanaan pernikahan masih dilangsungkan dengan mengacu kepada hukum adat.Konsekwensi dari sebuah perkawinan adalah adanya Anak, harta benda yang didapat dalam masa perkawinan serta pewarisan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan warga kampung masyarakat adat Cirendeu serta Perlindungan hukum dan kedudukan berdasarkan hukum waris adat terkait sengketa yang akan timbul menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan pada tesis ini, kemudian spesipikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti menggambarkan dan memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa yang sedang diteliti dan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Warga kampung adat cireundeu dengan warga luar kampung tidak Sah berdasarkan UU Perkawinan untuk Perlindungan hukum dan Kedudukan Anak yang dilahirkan dari Perkawinan tesebut berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-XIII/2010 memberikan hak keperdataan terkait dengan Status anak, hak anak dan Waris serta Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 memberikan Perlindungan hukum dengan diperbolehkannya Pengisian Kolom Agama dengan Penghayat Kepercayaan sehingga Pernikahannya dapat dicatatkan serta implikasi terhadap kelahiran anak mendapat perlindungan hukum.Kata kunci: adat Cireundeu; perkawianan.ABSTRACTMarriage is internal and external bond between a man and a woman as husband and wife designed to establish a happy, lasting family (household) based on the One God. Marriage executed by traditional community adhering Sunda Wiwitan religion without any registry according to the current regulations and law is called “Marriage under Hand.” It is marriage considered never be present and, as a result, wife, children and family of other wife can’t sue for their legal rights to husband. This is realized completely by traditional Cireundeu village members and up to now the marriage is even implemented by referring to customary law. As a consequence of a marriage is the presence of children, property earned in period of marriage and inheritance. The aim of this study is to know the validity of a marriage in traditional Cireundeu village community member and legal protection and position based on traditional legacy law concerned with dispute emerging in Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Method used in this study is normative juridical approach, the research placing pressure on legal norm by examining literatures related to problems in this thesis, while the specification of study used is analytical descriptive, the research describing and giving the explanation of an event under study and the construction of systematic, factual, accurate description to get conclusion. Based on the results of the study, it may be concluded that marriage established by traditional Cireundeu village member and outsider of the village is not valid based on Law of Marriage for Legal Protection and Child Position born by the marriage. The Decision of MK No. 46/PUU-XIII/2010 provide civil rights in relation to child status, child rights and legacy, and the Decision of MK No. 97/PUU-XIV/2016 provide legal protection by allowing the Filling in Religious Column by Confidence Lifer so that the marriage may be registered and have implications for the birth of child produce legal protection.Keywords: adat Cireundeu; Marriage.

SOSIALISASI HUKUM WARIS ADAT JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN DARMAREJA KABUPATEN SUMEDANG Bambang Daru Nugroho; Ranti Fauza Mayana; Selly Riawanti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.34454

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. penyuluhan di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang, penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat kental hukum adat nya. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. Para peserta yang kebanyakan kepala desa dan perangkat desa menjadi sadar hukum dengan mendapatkan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab hukum waris adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa Barat yang berdasarkan hukum positif dengan harapan para perangkat desa ini juga akan mensosialisasikan kembali materi penyuluhan hukum ini kepada masyarakat di desanya.

Judge Optics on Environmental Dispute Dispute Objects, Expiration And Community Participation Principles In The Issuance Of Environmental Document Processing On The Case Of Kendeng Wahyu Nugroho; Ida Nurlinda; Bambang Daru Nugroho; Imamul Hadi
Jurnal Cita Hukum Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v5i2.7093

Different ways of access to justice in Indonesia for minority or homogeneous communities in certainareas that utilize natural resources as part of their lives. Examples of this group are people in themountains kendeng Rembang regency Central Java Province who mostly work as farmers andplanters, against the Governor of Central Java and PT Semen Gresik (Persero) Tbk. upon the issuanceof Central Java Governor Decree No. 660.1 / 17/2012 on Environmental Permit for Mining andConstruction of Cement Plant by PT Semen Gresik (Persero) Tbk. in Rembang District, Central JavaProvince dated June 7, 2012. Kendeng community took three levels of court lane, namely the StateAdministrative Court of Semarang, the State Administrative High Court of Surabaya and the JudicialReview Review. The case is interesting to examine and a good example of access to justice inIndonesia over the issue of environmental permit issuance, in the context of the development ofenvironmental law studies and state administrative law, in particular judge optics as well as stateadministrative officials on the understanding and interpretation of the General Principles ofGovernance the Good (AUPB). DOI: 10.15408/jch.v5i2.7093

THE SETTLEMENT OF DISPUTES REGARDING DIVISION OF JOINT PROPERTY AFTER A DIVORCE IN THE CENTRAL ACEH REGENCY Hazar Kusmayanti; Efa Laela fakhriah; Bambang Daru Nugroho
Islam Futura Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v21i2.6599

This resarch reviews disputes revolving around the division of joint property after a divorce in the Central Aceh Regency using the methods; discussion with family, discussion by involving the customary institution Sarak Opat, and filing a claim to the Takengon Syar’iyah Tribunal. In general, division of joint property in the Central Aceh Regency is done by discussion through the customary institution Sarak Opat. The division of joint property after a divorce in the Central Aceh Regency that is done through discussion takes into account which household the child grew up in and how much money that household makes. Although this is not in accordance with the provisions of Indonesia’s Marriage Law and the Islamic Law Compilation, it may be in accordance with Article 37 of Indonesia’s Marriage Law and that this would not violate the rules within Islamic Law nor Customary Law, since in its core within Islamic Law and Customary Law there are specific rules regarding percentage of division of joint property following a divorce

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT KESULTANAN DELI AKIBAT NASIONALISASI NV DELI MAATSCHAPPIJ [Legal Protection of the Communal Land Rights of the Deli Sultanate due to the Nationalization of NV Deli Maatschaapij] Jeremy Aidianto Naibaho; Bambang Daru Nugroho; Yusuf Saepul Zamil
Law Review Volume XX, No. 1 - July 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v20i1.2401

AbstractNationalization of a Dutch-owned plantation company, NV Deli Maatschappij, was an attempt by the government to improve national economic situation. However, during the process, communal land which was concessioned to the plantation, was also nationalized and not given compensation by the government which resulted the indigenous people of Deli Sultanate losing their customary land. The former plantation land was converted to Cultivation Rights and handed over to the State Plantation Company This problem led to a prolonged conflict over ownership of the former estate. The purpose of this study is to determine the validity of the nationalization process carried out by Indonesian government on the existence of indigenous peoples’ customary land rights and obtain settlement of customary land rights of indigenous peoples as the impact on nationalization. Furthermore, this research is normative legal research (library research) with a statutory approach (statue approach).Keywords: Nationalization, Communal Land, CompensationAbstrakProses nasionalisasi Perusahaan Perkebunan milik Belanda, yaitu NV Deli Maatschappij adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Negara. Namun dalam pelaksanaannya tanah ulayat yang dikonsesikan kepada perkebunan juga ikut ternasionalisasi dan tidak diberikan ganti kerugian oleh pemerintah yang berakibat Masyarakat Adat Kesultanan Deli kehilangan tanah ulayatnya. Tanah bekas perkebunan diubah menjadi Hak Guna Usaha dan diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara. Hal ini menimbulkankonflik berkepanjangan tentang kepemilikan tanah bekas perkebunan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan proses nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap eksistensi hak ulayat Masyarakat Adat dan memperoleh penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Adat sebagai dampak atasnasionalisasi.Kata Kunci: Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Ganti Rugi

Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Teguh Tresna Puja Asmara; Tarsisius Murwadji; Bambang Daru Nugroho
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.712

Koperasi merupakan salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.Dewasa ini, koperasi mengalami beberapa permasalahan, salah satunya terkait modal koperasi yang terbatas dalam mengembangkan usahanya. Guna mengatasi masalah tersebut, koperasi melakukan kerja samasalah satunya dengan perbankan dalam bentuk kredit.Pemberian pinjaman kredit dari perbankantersebut dalam pelaksanaannya dapat mengalami kedit macet, sehingga koperasi harus bertanggungjawab dan apabila harta koperasi tidak mencukupi maka pemilik koperasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pemilik koperasi dalam hal terjadi kredit macet dapat sampai harta pribadinya, apabila harta koperasi sudah tidak mencukupi untuk membayar kredit. Namun terdapat ketidakjelasan siapa pemilik koperasi,anggota koperasi yang disebut sebagai pemilik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pemilik. Syarat kepemilikan ditinjau dari teori kepastian hukum terbagi ke dalam tiga bentuk yaitukewajiban atau tanggung jawab pemilik, hak-hak pemilik, dan bukti kepemilikan.

Kendala Perbankan Dalam Meningkatkan Kapasitas Koperasi Melalui Pola Joint Financing Nisabilah Anjani; Tarsisius Murwadji; Bambang Daru Nugroho
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

This paper aims to develop a joint financing method between banks and cooperatives in which cooperatives in globalization look increasingly lagging behind due to unfinished capital problems and a system that is still traditional at a time of increasingly modern world developments. Therefore, the government made regulations to overcome this problem by creating a Linkage Program. The problem is focused on the cooperative relationship at the Joint financing stage as one of the models of the Linkage program, between South Bandung Farmers Cooperatives with BPR Bandung Kidul. There are various problems in achieving fair and legal cooperation. The method used in this research is normative juridical analysis with descriptive analytical writing methods. This study concludes that the obstacles that hamper the Joint financing relationship, one of which is the ownership of majority shares by cooperatives that can harm the principle of prudence and good corporate governance of the bank. Secondly, in the joint financing relationship between cooperatives and banks in practice no agreements were carried out which could result in business interference by both parties.

Adat Court in the Context of Supply Chain Legal Pluralism Management in Indonesia Hazar Kusmayanti; Efa Laela Fakhriah; Bambang Daru Nugroho; Djanuardi Djanuardi
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 6 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : International Journal of Supply Chain Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Indonesian supply chain legal system in which there are three recognized laws, namely the customary supply chain legal system, the Islamic supply chain legal system and Western law, the three laws are mutually sustainable with each other to achieve the same goal, but in the course of the three laws follow the rules contained in the law. Scholars call this supply chain legal Plurarism. The issue of supply chain legal pluralism is the resolution of customary disputes through adat courts, which formally there is no supply chain legal juridical formal in Indonesia. Researchers will try to examine the position of Adat Court in the context of supply chain legal pluralism in Indonesia and know the practice of Adat courts in Indonesia.Supply chain legal pluralism launches criticism of what John Griffiths called the ideology of supply chain legal centralism. Supply chain legal centralism interprets the law as "state law" which applies uniformly to all people who are in the country's jurisdiction. Thus, there is only one law and its judicial institution that is enforced in a country, namely state law and state justice. As is well known, the main problems of state justice are the achievement of the principle of fast, simple and light, convoluted dispute resolution, accumulation of cases and the significant cost of the parties makes the role of adat justice very necessary. The types of problem solving offered by the formal supply chain legal system also sometimes get different views and are considered inadequate and lack the sense of justice of the people who still hold their own supply chain legal traditions. In practice, customary courts in some regions still function well, especially for areas that are very thick with customary law and their communities are still subject to customary law. As in Minangkabau, the traditional court is known as the Density of Nagari Adat, in Aceh known as the traditional court of Sarak Opat, the local government also supports the existence of a customary court by establishing regional regulations which limit the disputes which must be tried in an adat court or court country.

Penyelesaian Sengketa Pewarisan Terkait Kedudukan Anak Laki-Laki Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Ginora Roma Ida Sinaga; Bambang Daru Nugroho; Fatmi Utarie Nasution
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i1.128

This study aims to examine and analyze inheritance dispute resolution related to the position of adopted son based on Batak Toba indigenous law. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The data obtained were then analyzed using qualitative juridical methods. The results show that the indigenous inheritance law positions the adopted son on par with the biological son. Suppose there is an inheritance dispute between the adopted son and the biological child. In that case, the inheritance dispute resolution based on the Batak Toba indigenous law can go through three stages: family deliberation, indigenous institutions, and the courts are the final stage or step that must be chosen. Most of the Batak Toba indigenous people choose dispute resolution through indigenous institutions. In this case, the chance of failure of agreement in dispute resolution through indigenous institutions is tiny because indigenous institutions involve indigenous leaders who understand and control the Batak Toba indigenous law. Therefore, it is recommended to all Batak Toba indigenous people who are in dispute to carry out a resolution through three stages based on the Batak Toba indigenous law. In addition, it is hoped that all Batak Toba indigenous community elements will supervise the implementation of dispute resolution decisions, considering that Batak Toba indigenous people prioritize and uphold the values of kinship and peace in dispute resolution.

Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aisyah Syafa Carolina Aldi Julianto Amara Roona Zahira Amirul Adli Asrifa Zahrah Ramadhanti Kusumah Betty Rubiati Dede Mulyanto Djanuardi, Monica L. Efa Laela Fakhriah Efa Laela fakhriah Eidy Sandra Eidy Sandra Emia Regita Enni Soerjati Fadhilahi, Farah Farah Fadhilah Fatmi Utarie Fatmi Utarie Nasution Febriana, Dina Triana Fikri Naufal Uyun Ginora Roma Ida Sinaga Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar HC, Intan Netty Ida Nurlinda Imamul Hadi Jeanice Chrisadi Jeremy Aidianto Naibaho Jocelyne Ordelia Abigail Julianto, Aldi Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Karwiyah, Karwiyah Kilkoda Agus Saleh Kusmayanti, Hazar Lestari, Putri Wartina Linda Rachmainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda Lora Purnama Maulani Maulani, Lora Purnama Mr Imamulhadi Muhammad Rifqi Rafi Drajat Nisabilah Anjani Paulus Hutasoit, Yohanes Pramanthana, Salsabila Putri, Rainaisty Puspa Kencana Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Rifaa’ Adelya Herdiawan Sari Wahjuni Selly Riawanti Sheila Eldi Azzahra Sonny Dewi Judiasih Stefani Jolanda Indya Lorensa Syifa Raisa Nurinsani Tarsisius Murwadji Teguh Tresna Puja Asmara Utarie Nasution, Fatmi Wahyu Nugroho Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil Zahrah Ramadhanti Kusumah, Asrifa

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search