Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum LAW REVIEW Jurnal Konstitusi PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Indonesian Comparative Law Review Eksekusi : Journal Of Law The Kalimantan Social Studies Journal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) HUMANIORASAINS Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Bambang Daru Nugroho
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis Nugroho, Wahyu; Imamulhadi, Imamulhadi; Nugroho, Bambang Daru; Nurlinda, Ida
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 4 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.616 KB) | DOI: 10.31078/jk1547

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara? Kedua, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batubara saat ini hendaknya disesuaikan dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks perizinan. Pemerintah daerah provinsi sekarang ini mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang sebenarnya masih bersifat semi sentralistik dan secara kewilayahannya dalam konteks tambang masih berada di kabupaten, sementara pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat; kedua, Kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologis terletak pada konsep kearifan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini tambang yang menjadi hak penguasaan negara. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, dimana masyarakat hukum adat selalu menempatkan keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan (participerend cosmisch), sehingga keadilan ekologis dapat dirasakan semua unsur alam, selain manusia.The problems in this paper are: first, what are the mining resource management policies based on mineral and coal mining laws? and second, how is the mining resource management perspective of the ecological justice community indigenous people? This research method uses normative legal research with the classification of secondary data including primary legal materials including legislation in the fields of mineral and coal mining, environmental protection and management, and regional government. Secondary legal material in the form of books and journals, while secondary legal material in the form of online news. Data analysis using qualitative juridical analysis. The results of this study are first, current mining resource management policies based on mineral and coal mining laws should be adjusted to the decisions of the constitutional court and Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government in the context of licensing. The provincial government is currently taking over the authority of the district / city government to issue mining permits under Law No. 23 of 2014 which are actually still semi-centralistic and in the territory in the context of mines still in the district, while the provincial government is the representative of the central government; secondly, the policy of managing mining resources from the perspective of indigenous peoples with ecological justice lies in the concept of indigenous peoples’ wisdom in managing natural resources, in this case mining which is the state’s right of control. There is a reciprocal relationship between humans and nature, where customary law communities always place natural balance in environmental management (participerend cosmisch), so that ecological justice can be felt by all elements of nature, other than humans.
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN WARGA KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DENGAN ORANG LUAR KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS ADAT HC, Intan Netty; Judiasih, sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat adat penganut agama Sunda Wiwitan, tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin di bawah Tangan”. Perkawinan yang tidak dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat adat kampung Cirendeu dan sampai saat ini pelaksanaan pernikahan masih dilangsungkan dengan mengacu kepada hukum adat.Konsekwensi dari sebuah perkawinan adalah adanya Anak, harta benda yang didapat dalam masa perkawinan serta pewarisan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan warga kampung masyarakat adat Cirendeu serta Perlindungan hukum dan kedudukan berdasarkan hukum waris adat terkait sengketa yang akan timbul menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan pada tesis ini, kemudian spesipikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti menggambarkan dan memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa yang sedang diteliti dan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Warga kampung adat cireundeu dengan warga luar kampung tidak Sah berdasarkan UU Perkawinan untuk Perlindungan hukum dan Kedudukan Anak yang dilahirkan dari Perkawinan tesebut berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-XIII/2010 memberikan hak keperdataan terkait dengan Status anak, hak anak dan Waris serta Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 memberikan Perlindungan hukum dengan diperbolehkannya Pengisian Kolom Agama dengan Penghayat Kepercayaan sehingga Pernikahannya dapat dicatatkan serta implikasi terhadap kelahiran anak mendapat perlindungan hukum.Kata kunci: adat Cireundeu; perkawianan.ABSTRACTMarriage is internal and external bond between a man and a woman as husband and wife designed to establish a happy, lasting family (household) based on the One God. Marriage executed by traditional community adhering Sunda Wiwitan religion without any registry according to the current regulations and law is called “Marriage under Hand.” It is marriage considered never be present and, as a result, wife, children and family of other wife can’t sue for their legal rights to husband. This is realized completely by traditional Cireundeu village members and up to now the marriage is even implemented by referring to customary law. As a consequence of a marriage is the presence of children, property earned in period of marriage and inheritance. The aim of this study is to know the validity of a marriage in traditional Cireundeu village community member and legal protection and position based on traditional legacy law concerned with dispute emerging in Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Method used in this study is normative juridical approach, the research placing pressure on legal norm by examining literatures related to problems in this thesis, while the specification of study used is analytical descriptive, the research describing and giving the explanation of an event under study and the construction of systematic, factual, accurate description to get conclusion. Based on the results of the study, it may be concluded that marriage established by traditional Cireundeu village member and outsider of the village is not valid based on Law of Marriage for Legal Protection and Child Position born by the marriage. The Decision of MK No. 46/PUU-XIII/2010 provide civil rights in relation to child status, child rights and legacy, and the Decision of MK No. 97/PUU-XIV/2016 provide legal protection by allowing the Filling in Religious Column by Confidence Lifer so that the marriage may be registered and have implications for the birth of child produce legal protection.Keywords: adat Cireundeu; Marriage.
Judge Optics on Environmental Dispute Dispute Objects, Expiration And Community Participation Principles In The Issuance Of Environmental Document Processing On The Case Of Kendeng Wahyu Nugroho; Ida Nurlinda; Bambang Daru Nugroho; Imamul Hadi
Jurnal Cita Hukum Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v5i2.7093

Abstract

Different ways of access to justice in Indonesia for minority or homogeneous communities in certainareas that utilize natural resources as part of their lives. Examples of this group are people in themountains kendeng Rembang regency Central Java Province who mostly work as farmers andplanters, against the Governor of Central Java and PT Semen Gresik (Persero) Tbk. upon the issuanceof Central Java Governor Decree No. 660.1 / 17/2012 on Environmental Permit for Mining andConstruction of Cement Plant by PT Semen Gresik (Persero) Tbk. in Rembang District, Central JavaProvince dated June 7, 2012. Kendeng community took three levels of court lane, namely the StateAdministrative Court of Semarang, the State Administrative High Court of Surabaya and the JudicialReview Review. The case is interesting to examine and a good example of access to justice inIndonesia over the issue of environmental permit issuance, in the context of the development ofenvironmental law studies and state administrative law, in particular judge optics as well as stateadministrative officials on the understanding and interpretation of the General Principles ofGovernance the Good (AUPB). DOI: 10.15408/jch.v5i2.7093
Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010 Lestari, Putri Wartina; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Indonesian Comparative Law Review Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v6i1.19655

Abstract

Extramarital-children refer to children who are born outside the marriage. The position extramarital-children are legally vulnerable and therefore needs attention. The Constitutional Court Decision No. 46/PUU- VIII/2010 recognizes the legal status of extramarital children against their biological fathers as long as their genetic relationship can be proven by way of DNA testing and supported with other evidence. This study aims to examine the inheritance right of the extramarital-children, especially after the issuance of the mentioned Constitutional Court Decision. This normative legal research employs statutory, case and comparative approaches.  Although the focus of this study is more on the legal development in Indonesia, however, this paper also provides a comparative analysis with some other countries, especially with regard to the utilization of the DNA Testing for legal purposes. The results show that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2020 does not address the inheritance right of extramarital-children and therefore they cannot inherit each other from their biological fathers. In regard to inheritance, this issue will be referred to the existing law of inheritance.
EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Febriana, Dina Triana; Kusmayanti, Hazar; Nugroho, Bambang Daru
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30827

Abstract

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, eksistensi hukum adat walaupun merupakan hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan keberadaannya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia, penerapan dalam setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adat yang dianut seperti garis keturunan patrilineal dalam pembagian warisnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, pembagian waris dalam hukum Islam telah ditentukan nilai mutlak pembagiannya atau jumlah besarnya berdasarkan Al-Qur’an. Keempat, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.
Inheritance of Extramarital Children Determined as Legal Children After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Lestari, Putri Wartina; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Law Review Volume XXIII, No. 1 - July 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v23i1.7471

Abstract

This article analyzes aspects of family law in terms of inheritance of extramarital-children, from legality to implementation, and the role of judicial institutions in protecting the inheritance rights of extramarital-children who have the status of legal children after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, whose existence was rejected by their biological father. An out-of-wedlock child designated as a legal child is entitled to civil rights from his father, ensuring the fulfillment of the rights of extramarital-children is the responsibility of the parents, governments, and the state. The purpose of this article is to raise awareness and optimize the implementation of the protection of the inheritance rights of extramarital-children who have been determined as legal children by the court as parties. This article uses normative research by referencing several inheritance laws and regulations in force in Indonesia and factual facts. Two approaches are used, the statutory and conceptual, to obtain the desired research results. The findings showed that extramarital-children who were not recognized by the biological father did not have the right to inherit with the biological father as well as the father's family because they did not have a sexual relationship. The Constitutional Court decision only provides space for the recognition of extramarital-children, but the issue of inheritance is returned to the inheritance law in force in Indonesia. Because of their weak position, extramarital-children must be given protection to ensure the fulfillment of children's rights through the provision of mandatory wills from fathers who do not recognize them.
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Julianto, Aldi; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
Legal Protection for The Customary Law Communities of East Kalimantan Related to Land Control for The National Capital Uyun, Fikri Naufal; Nugroho, Bambang Daru; Wahjuni, Sari
The Kalimantan Social Studies Journal Vol 6, No 2 (2025): THE KALIMANTAN SOCIAL STUDIES JOURNAL, APRIL 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan IPS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kss.v6i2.14322

Abstract

The President of the Republic Indonesia announced the capital’s relocation to East Kalimantan, potentially impacting indigenous communities by threatening their land rights, forests, cultural identity, and traditional rights. The objective of this research is to understand the implementation of land acquisition in the new capital city concerning indigenous land ownership and to analyze the legal protection provided for indigenous communities whose land is used for the capital city’s development. The research method used is normative juridical, employing a descriptive-analytical approach. The research stages involve library research, with data collection conducted through document studies and the review of secondary data relevant to the issues studied. This library research was undertaken to gather primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method employed is qualitative juridical analysis. The findings of this study indicate, Land acquisition for the new capital city faces significant challenges in respecting the rights of indigenous communities, despite being legally recognized. In practice, it has not met social aspects, fair compensation, and legal protection. The participation of indigenous communities, such as the Balik Paser Tribe, has been ineffective, and post-dispute compensation is often delayed and insufficient. The legal void regarding compensation for customary land worsens legal uncertainty, potentially violating indigenous rights. A more inclusive, transparent, and fair mechanism is needed to protect their rights.
ANALISIS HUKUM DISPENSASI KAWIN TANPA ALASANMENDESAK: STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR442/PDT.P/2023/PA.KRW Syifa Raisa Nurinsani; Bambang Daru Nugroho; Betty Rubiati
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child marriage remains a significant issue in Indonesia, despite existing regulations that set a minimum legal age for marriage. This study examines Court Decision Number 442/Pdt.P/2023/PA.Krw, which granted a marriage dispensation to a minor without any urgent justification. The legal issues addressed include the judge's considerations in granting the dispensation and the extent of judicial authority in applying the principle of ius curia novit in such cases. This research employs a normative juridical and descriptive-analytical approach, using secondary data such as court decisions, marriage law, child protection law, judicial authority law, and relevant literature. The results showed that the decision was contrary to the relevant positive law which expressly prohibits underage marriage without urgency as mandated in the legislation. Granting dispensation without urgent grounds risks undermining the government’s efforts to prevent child marriage. Therefore, stricter regulations and oversight are needed to ensure the protection of children's rights.
Implementation of the Principle of Legal Equality in Making Deeds of Gifts and Wills Originating from Joint Property Reviewed Based on Relevant Legislation Karamina, Elvani; Nugroho, Bambang Daru; Kusmayanti, Hazar
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 1 (2025): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i1.1322

Abstract

Applying the principle of equality in law plays a vital role in protecting husbands and wives from the making of wills or deeds made without their consent. This can be examined through three main legal instruments: the Civil Code (KUH Perdata), the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. This study applies a normative legal approach, namely a method that analyzes written legal norms that officially apply to the national legal system. In the context of managing joint property in marriage, the existence of consent from both parties—husband and wife—is an essential requirement that cannot be ignored. This is based on the principle that all forms of wealth obtained during the marriage bond are joint property, so they cannot be transferred, sold, donated, or used as collateral unilaterally without the consent of the spouse. Every legal action concerning joint property must be based on the agreement of both parties as a form of recognition of each party's rights to ownership. This provision aims to create justice and balance in household relationships and prevent the possibility of abuse of authority by one party. Therefore, the active involvement of the spouse in giving consent is an essential aspect to ensure the validity of a legal action and the proportional protection of rights over joint assets.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Amara Roona Zahira Betty Rubiati Febriana, Dina Triana Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar HC, Intan Netty Ida Nurlinda Imamul Hadi Imamulhadi Jocelyne Ordelia Abigail Julianto, Aldi Karamina, Elvani Lestari, Putri Wartina Pramanthana, Salsabila Putri, Rainaisty Puspa Kencana Regita, Emia Renny Supriyatni Bachro Sonny Dewi Judiasih Syifa Raisa Nurinsani Uyun, Fikri Naufal Wahjuni, Sari Wahyu Nugroho Yani Pujiwati