Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.801

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Panorama Hukum Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Jurnal Hukum Positum Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Yustitia Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev)

Fatma Ulfatun Najicha

Unknown Affiliation

Author-ID : 3338200

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA Oriza Imanda Pratama Ismi Putri; Fatma Ulfatun Najicha
UNES Law Review Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.222

This study aims to analyze the legal provisions in the regulations regarding the nominee agreement and the form of sanctions given to the notary making the nominee agreement deed that is contrary to the UUPA. This type of research is normative juridical and the approach method used is the statutory approach. The results of this study are that the nominee agreement between foreign citizen and Indonesian citizen does not meet the objective requirements for the validity of the agreement, because it does not contain a lawful cause. This is because this agreement was made to do things that are prohibited by law. Foreign nationals do not have ownership rights to land in Indonesia, but only have usufructuary rights to land. This has been regulated in Article 42 of the UUPA. In relation to the notary making the deed of the nominee agreement which is contrary to the UUPA, then administratively, the notary has violated article 16 paragraph (1) letter d of the UUJN, so that it can be subject to sanctions in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable dismissal.

POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN Fatma Ulfatun Najicha; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18358

AbstractThe purpose of this study was to determine the legal politics in the formation of forestry legislation in licensing mining activities in forest areas in terms of environmental management strategy that is based on justice. This research is juridical doctrinal nature descriptive, with a qualitative approach. The method used by Approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of primary data and secondary data relating to the regulation of forest management in order to policy in forestry management as a whole can be categorized as forest politics. Political laws of occupation and use of natural resources has been regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but the regulation on the management of natural resources, particularly forests that produce injustice. Even away from the sense of justice as referred to in the preamble Homeland 1945. One of the causes of injustice and abuse is the number of mining permits opening of forest destruction in violation of the principle of sustainability. Second, the law should be synergy policy in the licensing of mining activities in forest areas, the Act No. 41 1999 is still there (overlapping) overlapping the utilization of forest between mining and forestry activities are still unresolved and still occur in some areas. Similarly, Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal are not yet fully support bersinergis natural keletarian remain legalize many dredging coal mines, then the Law 32 of 2009 requires the use of natural resources that is in harmony, and balanced with environmental functions. There is a duality of government policy, in which one side seeks to protect protected areas and establish rules to preserve it, but on the other hand opened up opportunities for the protected forest area exploited. Policy or program development must be animated by the obligation to make environmental preservation and realize the goal of sustainable development. Third Act Issuer within the framework of law should not stand alone because it is still in the realm of environmental law which means it is very closely related to the Forestry Law and the Environment. Hence the need for a policy formulation based Green Legislation overarching governance for sustainable forest and justice in a single Regulation.Keywords: Politics, Law, Management of Forests, Mines, preservation, Justice.AbstrakTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat diskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai melalui Pendekatan peraturanperundang-undangan(statuteapproach) danpendekatankonseptual(conceptualapproach). Pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Politik dimaknai sebagai suatu kebijakan maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan. Politikhukum penguasaan danpemanfaatansumberdayaalam telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesiaTahun1945, namun pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan yang menghasilkan ketidakadilan. Bahkanjauhdarirasakeadilanmasyarakatseperti yangdimaksuddalamPembukaan UUD NKRI1945. Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan adalah dengan banyaknya pembukaan ijin tambang perusakan hutan dengan melanggar prinsip kelestarian. Kedua, Perlu sinergisitas Kebijakan hukum dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan di kawasan hutan, pada UU No. 41 Tahun 1999 sampai saat ini masih terdapat (overlapping) tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Sama halnya dengan UUNo.4 Tahun2009tentangMineraldanBatu Bara yang belum bersinergis penuh mendukung keletarian alam tetap melegalisasikan banyaknya pengerukan tambang batubara, Kemudian padaUU No. 32 Tahun 2009 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Terdapat dualisme kebijakanpemerintah, dimanadisatu sisi berupaya untuk melindungikawasanlindung danmenetapkanaturan-aturanuntukmelestarikannya, tapidisisilainmembuka peluangkawasan hutan lindung tersebutuntuk dieksploitasi. Kebijakanatau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga Undang-undang diatasdalam kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya suatu formulasi kebijakan berbasis Green Legislation yang memayungi tata kelola kawasan hutan yang lestari dan berkeadilan dalam satu kesatuan Peraturan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pengelolaan Hutan, Tambang, Lestari, Keadilan

WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMEMCAHKAN KONFLIK KEBUDAYAAN NASIONAL Hannah Annisa; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Konflik antar budaya di Indonesia saat ini masih menjadi problematika yang belum terselesaikan. Indonesia sebagai negara kepualauan melahirkan keragaman ras, suku, dan budaya yang melandasi konsep kebudayaan nasional. Potensi akan konflik kebudayaan tidak dapat kita hindari. Pada dasarnya keterkaitan antara Geopolitik Indonesia, wawasan nusantara, dan kebudayaan nasional sangat erat, akan tetapi masyarakat Indonesia masih belum menyadari hal tersbut. Melalui studi literatur kita mempelajari kembali konsep dasar kewarganegaraan sehingga di dalam kehidupan nyata dapat kita implementasikan sebagai solusi dari adanya fenomena konflik antar budaya di Indonesia. Konflik antar budaya yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak hal seiring perubahan zaman, namun apabila kita cermati maka faktor utama dari konflik budaya tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat sebagai bagian dari kesatuan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan mempertahankan keutuhan Negara Indonesia. Dari hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan yang saling berkaitan antara filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah.

KONSEKUENSI GEOPOLITIK ATAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA Hannah Annisa; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Saling ketergantungan antarnegara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak dapat terhindarkan. Aspek kewilayahan dalam ilmu geopolitik meliputi geografi wilayah suatu negara melibatkan sumber daya alam sebagai salah satu alat pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal itu menyebabkan masing-masing negara bersaing dalam memenangkan pasar dunia menggunakan geostrategi. Wilayah pasifik telah menciptakan kawasan ekonomi dan politik tersendiri dengan Jepang dan Amerika sebagai negara acuan perekonomian dunia. Indonesia memiliki keistimewaan diantara negara pasifik lainnya. Sebagai negara kepualauan yang terletak pada garis katulistiwa, Indonesia memiliki aset ekonomi yang melimpah berupa keanekaragaman sumber daya alam. Selain itu Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan antar negara yang sangat strategis. Melihat dari segi aspek kewilayahan Indonesia, maka geostrategi yang digunakan dalam menghadapi persaingan pasar akan berbeda dengan negara lain. Fenomena tersebut membentuk konsep geoekonomi sebagai geostrategi yang dilakukan secara global. Melalui studi literatur dan metode penelitian kualitatif peneliti akan mengkaji konsep serta bidang kajian geoekonomi sebagai konsekuensi geopolitik atas aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Dalam hal ini bidang kajian geoekonomi memiliki variabel-variabel perinci yang menjadi dasar analisis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia agar mampu bersaing dalam pasar perdagangan internasional, variabel perinci tersebut antara lain: 1) Kepercayaan, 2) Posisi, 3) Sumber Daya, 4) Bobot Penekanan, 5) Kekuatan, 6) Struktur, 7) Basis, 8) Keamanan, 9) Komunikasi, 10) Ekspansi. Indonesia memiliki peluang yang terbuka sangat lebar untuk mengendalikan persaingan pasar. Mengamati situasi hutang dan asset negara membutuhkan kebijakan ekonomi yang mawas diri (prudent). Sehingga pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap integrasi kawasan ekonomi serta mempertimbangkan pertumbuhan demografi Indonesia yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa melalui kebijakan dan strategi politik ekonomi perdagangan internasional.

URGENSI PANCASILA DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI Elisa Puspita Ratri; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH GLOBAL CITIZEN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Globalisasi terjadi secara menyeluruh di seluruh negara tak terkecuali di Indonesia. Globalisasi tentunya membawa tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, namun dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam segala hal, hendaknya dapat menjadi benteng dalam mempertahankan jati diri bangsa dan eksistensinya. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk membahas tentang pentingnya Pancasila dalam menanamkan jiwa nasionalisme generasi muda di era globalisasi. Apabila semangat nasionalisme sudah tertanam dalam benak dan jiwa generasi muda sejak dini, maka hal tersebut akan membuat mereka lebih tangguh terhadap berbagai dampak negatif serta pergantian moral yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang mengulas dan membahas artikel-artikel penelitian sebelumnya mengenai bagaimana pentingnya Pancasila sebagai upaya untuk membangun rasa dan sikap nasionalisme setiap warga negara, khususnya generasi muda. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemahaman dan pengimplementasian Pancasila mempunyai peran yang strategis dalam membangkitkan jiwa nasionalisme terhadap generasi muda di tengah-tengah era globalisasi. Kata Kunci: Globalisasi, Pancasila, Nasionalisme, Generasi Muda

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT Nugroho, Anastasha Ruth; Fatma Ulfatun Najicha
Yustitia Vol. 9 No. 1 (2023): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v9i1.175

The environment is an accumulation of the interaction of various factors contained in the biotic and abiotic environment. Juridically, it is constitutionally stated that a healthy environment is a form of human rights that must be fulfilled by the state. However, it is undeniable that currently there is a lot of damage to a healthy environment, which means that the state cannot fulfill its responsibilities. This paper will examine the definition of a healthy environment and how efforts to fulfill a healthy environment as part of human rights. This paper uses a normative juridical approach that refers to primary and secondary legal materials. With this approach, the results of the study state that a good and healthy environment is an environment that can allow humans to develop optimally, in harmony, harmony, and balance. Meanwhile, efforts to fulfill a healthy environment can be realized if the government and the community work together in realizing this right accompanied by law enforcement against a healthy environment. Keyword : healthy environment, human rights , law enforcement

Kebijakan Sustainable Forest Management Sebagai Bagian Indonesia’S Folu Net Sink 2030 Hirma Parimita; Fatma Ulfatun Najicha
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2831

This study aims to determine the policies taken by the Government of Indonesia as a party to the Paris Agreement related to efforts to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. This legal research is normative legal research using a conceptual approach that is based on the development of views and doctrines in the science of law. The legal materials used are primary and secondary legal materials collected through library research techniques and analyzed using the deduction method. The results of this study indicate that Indonesia carries out constant GHG emission reductions as stated in the Nationally Determined Contribution (NDC). One of the sectors with the largest proportion of GHG emission reductions in Indonesia's NDC is the forestry sector, so forestry mitigation is vital for Indonesia. Forestry and Other Land Use (FOLU) is a component of the NDC which is targeted to contribute 60% of the total GHG reduction. The implementation of Indonesia's FOLU Net Sink 2030 is based on the Sustainable Forest Management (SFM) component where sustainable and sustainable forest management is a big task to be implemented and regulated carefully and wisely so that the GHG emission reduction target contained in the NDC can be achieved and can reach net zero emissions in 2060.

ANALISIS KETENTUAN PERANCANGAN TATA RUANG WILAYAH YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 Muhammad Huda; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.9508

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memiliki pandangan yang beragam untuk menciptakan tata ruang wilayah yang baik. Undang-undang tersebut menekankan prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam penggunaan lahan serta pentingnya kepastian dan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah. Selain itu, prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat juga ditegaskan, sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi fokus penting dalam undang-undang tersebut. Implementasi prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam tata ruang wilayah memerlukan beberapa upaya. Upaya tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang berkelanjutan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, penyediaan kawasan lindung dan konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam implementasi tata ruang wilayah. Dalam konteks Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menciptakan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, memastikan keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut

Perspektif Pancasila dalam Mewujudkan Kesetaraan Digital sebagai Upaya Menuju Good Governance Khansa Amani; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/jgz.v13i1.9934

The rapid development of Information and Communication Technology (ICT) urges both society and the state to adapt swiftly. Technology has altered various aspects of life and offers conveniences. However, a segment of the Indonesian populace is experiencing a digital divide due to this rapid advancement. The digital gap is propelled by geographic factors, unequal infrastructure, motivation, skills, aims, and perceived impacts. This digital discrepancy brings forth various detrimental effects on the populace. It impedes the Government's efforts to achieve good governance and prosperity for Indonesian society. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, encapsulates values of justice, aspiring for equality among Indonesians across various domains. The existence of a digital divide contradicts these aspirations. The digital gap contradicts the ideals of Pancasila, and thus, Pancasila can serve as a basis and guide in addressing this issue. The values within Pancasila can be utilized as a foundation in devising strategies to bridge the digital divide and create digital equality. Keywords: Digital divide, Pancasila, Digital equity, Good governance

Memperkuat Integrasi Nasional Dengan Memanfaatkan Generasi Muda dan Teknologi Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Rifqi Ghaida Sakhi; Fatma Ulfatun Najicha
Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 15 No. No Special - 1 (2023): Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Vol 15 Nomor Sp
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jpips.v15iNo Special - 1.12262

Integration is a process that has been going on since ancient times until now. This process has important continuities and has a significant impact on humans and society as a whole. This article aims to assess whether a sense of nationalism still exists in today's generation. The method used is a qualitative study based on literature studies with data collection from relevant journals with the title "Strengthening National Integration through National Generation and Technology in Citizenship Education Learning." From the results of this study, it can be concluded that the importance of the spirit of nationalism must still be strengthened in the nation's generations. The current era is marked by rapid technological progress throughout the world, so it is increasingly important to remind each other to keep the spirit of struggle high. If not, a national integration crisis could arise in Indonesia in the 21st century. Therefore, technology can be an effective tool in building strong integration in various fields through Citizenship Education (PKN) learning.

Co-Authors Arkan, Naufal Farras Billy Brillyan Dwi Saputra Elisa Puspita Ratri Fausta, Adrian Raihan Hannah Annisa Hans Blix Baarixur Rahman Hirma Parimita I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Iswara Prasetya Aji Khansa Amani Khansa Salsabila Lego Karjoko Mahardika, Ma'rufa Putri Ayu Muhammad Ainurrasyid Al Fikri Muhammad Faqih Khawarizmi Muhammad Huda Nathaniel Steave Harjanto Nugroho, Anastasha Ruth Nugroho, Saras Nahya Nurhaliza Oriza Imanda Pratama Ismi Putri Puput Nabila Purwono Sungkowo Raharjo Putrayosta, Imanuel Nandito Ramadhan, Musyaffa Iqbal Reyhandhi Alfian Muslim Rifqi Ghaida Sakhi Rizka Putri Nareswari Sapto Hermawan Setyawan, Mohammad puguh Ummi A’zizah Zahroh Waluyo Waluyo widyantoro, satrio Yuliana Silvy Rosadi Zega

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search