Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.46
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Panorama Hukum Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Jurnal Hukum Positum Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Yustitia Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev) Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science
Fatma Ulfatun Najicha
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis Kedudukan Status Tanah di Kawasan Benteng Vastenburg: (Studi Kasus Pada Tanah Bekas Sertifikat HGB Nomor 383 Atas Nama PT Bank Danamon Indonesia) Hans Blix Baarixur Rahman; Lego Karjoko; Fatma Ulfatun Najicha
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i1.556

Abstract

Vastenburg Fort is a cultural heritage area that has been designated by the Department of Culture and Tourism in 2010. In line with this designation, the City Government changed the spatial plan of Surakarta City by revising the Regional Regulation related to the regional spatial plan. In addition, the land status in the Vastenburg Fort area is divided into building use rights granted to the private sector. Even so, the City Government managed to obtain the former HGB land No. 383 which was designated as a Public Service Mall. The change in designation as a Public Service Mall is considered to reflect the need to adjust to the spatial plan in Surakarta City. However, the purpose of spatial planning in the Vastenburg Fort area should be designated for the preservation of cultural heritage. The purpose of this study is to find legal certainty arising from the conversion of former HGB land into a Public Service Mall by the Solo City Government. This study uses an empirical legal studies. The results of this study indicate that the conversion of former HGB land No. 383 in the Vastenburg Fort area by the Surakarta City Government is in accordance with the legislation. As for the City Government, the land is designated for the Public Service Mall in accordance with the spatial plan in Surakarta City in the Surakarta City RTRW Regional Regulation for the preservation of cultural heritage. However, the Surakarta City Government has not yet maximized the acquisition of HGB in the Vastenburg Fort area so that the use of land in the area is more optimal so that it benefits the entire community.
Penerapan Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap Jabatan Fungsional Keahlian di Mahkamah Konstitusi Rizka Putri Nareswari; Purwono Sungkowo Raharjo; Fatma Ulfatun Najicha
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i2.673

Abstract

This study aims to examine the regulatory framework concerning Government Employees with Work Agreements (PPPK), particularly in Functional Expert Positions in Indonesia and to identify how the policy implementation of PPPK in Functional Expert Positions is carried out at the Constitutional Court. The research employs an empirical method with a qualitative approach. The types of data used include both primary and secondary data: primary data was obtained through field interviews, while secondary data consists of documents, information, books, and facts sourced from official records and legislation. The findings of this study indicate that the implementation of policies related to Functional Expert Positions at the Constitutional Court still faces regulatory inconsistencies, especially in the selection mechanism, which does not fully adhere to the established rules. Additionally, competency development for PPPK employees is not supported by systematic planning, which risks creating skill gaps. This situation may lead to uncertainty in career progression and reflects that the management of PPPK still encounters several fundamental challenges in its implementation.
Membangun Kembali Rasa Nasionalisme Di Generasi Muda Arkan, Naufal Farras; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v12i1.53117

Abstract

Di era globalisasi, rasa nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya asing yang masuk melalui kemajuan teknologi dan informasi. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan rasa nasionalisme, dampak yang ditimbulkan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun kembali jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber terkait nasionalisme, globalisasi, dan generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda, yang ditandai dengan perubahan gaya hidup, pola pikir, dan perilaku. Penurunan rasa nasionalisme dapat berdampak negatif terhadap ketahanan nasional, identitas bangsa, dan pembangunan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda, seperti melalui pendidikan, budaya, media, dan peran keluarga.
Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi Putrayosta, Imanuel Nandito; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i1.53123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran akan bagaimana kondisi penerapan nilai-nilai pancasila di era gelobalisasi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode telaah pustaka. Pancasila sendiri merupakan pegangan untuk semua warga negara Indonesia dalam bertabiat serta berperangai. Dengan adanya pancasila, masyarakat Indonesia dapat memiliki pedoman dalam mengenali serta memecahkan suatu masalah yang berbau politik, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Maka dari itu, nilai-nilai pancasila bagi masyarakat Indonesia dalam beraktivitas sangatlah penting. Pada era globalisasi ini, nilai-nilai pancasila mulai luntur. keadaan ini bisa diamati dari munculnya beragam macam masalah timbul karena tidak diaplikasikannya nilai-nilai dari pancasila, dan jika tidak segera diatasi mungkin bisa saja nilai-nilai dari pancasila atau makna pancasila itu sendiri akan lenyap
Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Setyawan, Mohammad puguh; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i1.53125

Abstract

Tujuan penelitian ini menemukan peran Pendidikan kewarganegaraan dalam membimbing setiap warga negara dalam menjalankan hidupnya. Hal ini menunjukan bahwa adanya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda. Pembelajaran kita selama ini berjalan dengan verbalistik dan berorientasi semata-mata kepada penguasaan isi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh penguasaan itu dicapai oleh siswa. Seakanakan pembelajaran bertujuan untuk menguasai isi dari mata pelajaran tersebut. Bagaimana keterkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan problema kehidupan, kurang mendapatkan perhatian.
SEBAB TERPUTUSNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA Nugroho, Saras Nahya Nurhaliza; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v11i1.53130

Abstract

Sebagai manusia sudah sepantasnya kita memiliki hak dan kewajiban, hak yaitu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Sebagai warga negara juga pastinya kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh orang atau warga negara. Kewajiban dan hak kita sebagai warga negara sudah tertulis di dalam UUD 1945, Definisi warga negara ini diatur dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 1, Sementara itu, UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia beserta hak dan kewajiban negara dalam pasal 27 hingga pasal 34. Adapun juga hak dan kewajiban sebagi warga negara yang tertulis dalam UUD 1945, Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu (pasal 27 ayat 1), Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2), Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2), Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28A), Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1), Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang (pasal 28B ayat 2), Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (pasal 28C ayat 1), Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (28I ayat 2), Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3), Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (pasal 28J ayat 1), Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1). Dari pasal-pasal diaatas tentang Hak dan Kewajiaban warga negara sayangmya masih banyak sekali warga negara yang tidak mendapatkan Hak dan Kewajibanya sebagai warga negara.
Mengapa UU KKR Dibatalkan MK? Mahardika, Ma'rufa Putri Ayu; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v12i1.55377

Abstract

MK telah menyatakan bahwa Pasal 27 UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945. Berkaitan dengan bertentangnya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum bangsa Indonesia membuat pasal tersebut dibatalkan oleh MK. Pembatalan ini dikarenakan operasionalnya yang implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal tersebut juga nantinya mengakibatkan keberatan oleh pihak-pihak yang menjadi korban.Tentunya hal seperti ini mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia karena bentuk keadilan yang berspektif kemanusiaan. MK telah membatalkan pasal ini dengan sangat banyak pertimbangan. Dengan melakukan banyak kajian pustaka tentang pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, dan menganalisis jurnal-jurnal, buku, maupun berita koran untuk membuat sebuah jurnal yang mengandung kaitannya dengan pembatalan UU KKR No. 27 Tahun 2004.
PERMASALAHAN DALAM PANCASILA KEWARGANEGARAAN Ramadhan, Musyaffa Iqbal; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v12i1.55459

Abstract

Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia yang mana dahulu pernag digantikan keberadaanya dengan paham ideologi lain. Pancasila merupakan kesepakatan dasar bangsa Indonesia untuk hidup dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indoensia. Pancasila mempunyai tempat dalam Pembukaan UUD 1945. Karena merumuskan nilai-nilai dasar manusiawi, Pancasila dapat disebut visi atau pandangan hidup yang mendasari dan menjadi tujuan segala hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kelima sila mencantumkan nilai-nilai Peri kemanusiaan dan Persatuan serta Keadilan yang diyakini secara universala oleh seluruh dunia, namun sekaligus asas Permusayawaratab dan Ketuhanan yang menampilkan corak pandangan hidup khas kebudayaan Indonesia, yakni corak religius-sosial. Nilai pancasila juga diamalakan dalam bidang sosial. Nilai sosial terdapat dalam sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah Negara dalam menjawabi ketimpangan sosial sehingga terjadi pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga tercipta pembangunan yang secara adil atau seimbang, mengikutsertakan seluruh rakyat dan karenanay dinikmati oleh semu golongan masyarakat.
Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan Widyantoro, Satrio; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v12i1.55671

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu menghimpun berbagai informasi dan fakta yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Substansi lingkungan hidup pada dasarnya menyentuh banyak objek kajian ilmiah, antara lain pencemaran, pembuangan limbah, kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan, perusakan hutan, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan hidup, dan lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kita sebagai warga negara harus mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada seoptimal mungkin bukan malah merusaknya. Dalam hal ini Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, memiliki peran penting untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
KEBIJAKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Puput Nabila; Waluyo Waluyo; Fatma Ulfatun Najicha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i3.12726

Abstract

Tenaga kerja merupakan komponen vital dalam pembangunan nasional, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengaturan perlindungan tenaga kerja dalam undang-undang tersebut melalui tiga aspek utama: perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Perlindungan ekonomis mencakup jaminan pengupahan dan jaminan sosial; perlindungan sosial mencakup hak atas kondisi kerja yang layak dan nondiskriminatif; sementara perlindungan teknis meliputi keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja migran. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja, implementasi dan pengawasan yang efektif tetap menjadi tantangan utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak pekerja secara utuh.
Co-Authors Arkan, Naufal Farras Billy Brillyan Dwi Saputra Elisa Puspita Ratri Fausta, Adrian Raihan Hana Ayu Kristasari Hannah Annisa Hans Blix Baarixur Rahman Hirma Parimita I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Iswara Prasetya Aji Khansa Amani Khansa Salsabila Lego Karjoko Mahardika, Ma'rufa Putri Ayu Muhammad Ainurrasyid Al Fikri Muhammad Faqih Khawarizmi Muhammad Huda Nathaniel Steave Harjanto Nina Ayu Wandira Nugroho, Anastasha Ruth Nugroho, Saras Nahya Nurhaliza Oriza Imanda Pratama Ismi Putri Puput Nabila Purwono Sungkowo Raharjo Putrayosta, Imanuel Nandito Ramadhan, Musyaffa Iqbal Reyhandhi Alfian Muslim Rifqi Ghaida Sakhi Rizka Putri Nareswari Sapto Hermawan Setyawan, Mohammad puguh Ummi A’zizah Zahroh Waluyo Waluyo Waluyo widyantoro, satrio Yuliana Silvy Rosadi Zega