Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.781
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Panorama Hukum Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Jurnal Hukum Positum Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Yustitia Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Indonesian State Law Review (ISLRev) Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science
Fatma Ulfatun Najicha
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEBIJAKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Puput Nabila; Waluyo Waluyo; Fatma Ulfatun Najicha
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i3.12726

Abstract

Tenaga kerja merupakan komponen vital dalam pembangunan nasional, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengaturan perlindungan tenaga kerja dalam undang-undang tersebut melalui tiga aspek utama: perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Perlindungan ekonomis mencakup jaminan pengupahan dan jaminan sosial; perlindungan sosial mencakup hak atas kondisi kerja yang layak dan nondiskriminatif; sementara perlindungan teknis meliputi keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja migran. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja, implementasi dan pengawasan yang efektif tetap menjadi tantangan utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak pekerja secara utuh.
Hubungan Kerja Antara Karyawan Dengan Kolega Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perusahaan Fausta, Adrian Raihan; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara karyawan dengan kolega merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan mutu atau kinerja karyawan. Komunikasi yang baik antar karyawan membuat dalam menjalankan tugas perusahaan menjadi mudah. Kualitas tenaga kerja juga perlu diperhatikan seiring dengan kesejahteraan mereka. Penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi menyebabkan terserapnya  tenaga kerja dengan berbagai macam keterampilan yang dapat mengisi tiap bagian atau departemen dalam dunia usaha. Selain itu, lingkungan kerja juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam meningkatkan kinerja para pegawai. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pegawai yang mengalami tindakan buruk selama di kantor yaitu berupa pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003, pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2013, serta pasal 169 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undang-undang maupun sumber literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang memuat dalam jurnal ini. Tujuan dari kegiatan penulisan jurnal ini untuk mengembangkan serta menguji teori yang telah ada sebelumnya serta menganalisis sumber teori dan digunakan sebagai dasar menarik kesimpulan.
Pancasila dan Postmodernisme: Tantangan Pancasila Sebagai Filosofische Gronslag Terhadap Dekonstruksi Postmodernisme Muhammad Faqih Khawarizmi; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jurnalpkn.v11i1.41976

Abstract

Pancasila saat ini memiliki banyak tantangan yang dapat mereduksi hingga menihilkan eksistensi pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Berbagai tantangan yang sedang dan pernah dihadapi oleh pancasila antara lain peristiwa G30/S PKI, pemberontakan DI/TII, serta paham liberalisme. Disisi lain, yang sering luput dalam pembahasan kajian pancasila ialah dalam ranah filsafat, khususnya filsafat postmodernisme. Pada dasarnya filsafat ini mengkritik meta narasi atau grand narrative dan kebenaran absolut. Postmodernisme berkeyakinan jika tidak ada keabsolutan dalam semua realitas yang ada, ringkasnya mereka menganut paham perspektivisme dan relativisme yang menganggap jika semua hal itu bisa didekonstruksi (dirubah, dirombak, dan dibantah). Jika kita meruntut dari penjelasan mengenai pancasila dan postmodernisme diatas, maka dapat dikatakan jika pancasila sebagai ideologi negara, sebagai grundnorm, dan sebagai staats fundamentele norm bisa dirubah atau didekonstruksi dengan menggunakan epistemologi, aksiologi, dan ontologi dari postmodernisme khususnya dekonstruksi yang dicetuskan oleh Jacques Derrida. Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk meninjau secara holistik dan komprehensif mengenai pancasila dan postmodernisme serta sebagai pencarian jawaban apakah pancasila sebagai dasar negara dapat dirubah atau didekonstruksi sesuai dengan filsafat postmodernisme.
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 (UU CIPTAKER) Yuliana Silvy Rosadi Zega; Fatma Ulfatun Najicha
Indonesian State Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian State Law Review, 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v3i2.23000

Abstract

The narrative about the establishment of Law No. 11 of 2020 has been realized through the ratification of The Job Creation Act on November 2, 2020 by President Jokowidodo. The establishment of The Job Creation Act aims to harmonize legislation that has been considered to hinder the investment and development climate. The number of related legislation causes hipper-regulation regulations so it may be ineffective. The existence of The Job Creation Act combines several instruments of law. One of them is the Law of Environmental Protection and Management (UUPPLH) which was originally regulated in Law No.32 of 2009. As for the substance of environmental issues in The Job Creation Act, some of them have been changed, revoked, and replaced with a new provisions, including provisions on the concept of responsibility in environmental law which known as strict liability. The author takes the description of the case of Lapindo Mud which is the case has not been completed until now as an example of the validity of strict liability principles for businesses whose activities cause environmental damage. This research is a normative juridical research with a statue and case approach. The data used is secondary data. The results showed that the concept of strict liability in The Job of Creation Act experienced a dis-orientation of meaning due to the removal of the phrase "without proof of the element of error". Under The Job of Creation Act, in the case of Lapindo Mud, the party subject to have strict liability is Lapindo Brantas Inc. and the government in this case are also responsible for the disaster, but do not assume to the strict liability.
PENERAPAN STRICT LIABILITY OLEH PERUSAHAAN DALAM RANGKA KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Muhammad Ainurrasyid Al Fikri; Fatma Ulfatun Najicha; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Indonesian State Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian State Law Review, 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v3i2.23001

Abstract

Strict liability is absolute responsibility imposed on perpetrators of environmental violations that result in losses to both the environment and the community around the environment. The research used in this paper is juridical normative and uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The development of strict liability in positive law in Indonesia has experienced development and refinement over time, indicated by the application made in several cases concerning environmental violations by several irresponsible parties. Basically, the implementation of strict liability really helps the aggrieved parties, especially the common people, in enforcing environmental laws in Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK GULA MADUKISMO DI LINGKUNGAN PADAT PENDUDUK Iswara Prasetya Aji; Fatma Ulfatun Najicha
Indonesian State Law Review Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian State Law Review, 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v4i1.23070

Abstract

In carrying out environmental protection and management in the context of environmentally sustainable development, it is necessary to pay attention to the level of public awareness and global environmental developments, as well as international legal instruments related to the environment. People's awareness and life towards environmental protection and management has grown to the point where it is necessary to improve ways to achieve sustainable development goals from an environmental perspective. The regulations stipulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, especially in Chapter VII, states that hazardous and toxic materials and hazardous and toxic waste must be managed to minimize the waste treatment system, which poses a small risk to the environment, human survival and other organisms. By realizing this, hazardous and toxic materials and their waste need to be protected and managed properly.
PENERAPAN STRICT LIABILITY OLEH PERUSAHAAN DALAM RANGKA KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Muhammad Ainurrasyid Al Fikri; Fatma Ulfatun Najicha; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Indonesian State Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian State Law Review, 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v5i1.23122

Abstract

Strict liability is absolute responsibility imposed on perpetrators of environmental violations that result in losses to both the environment and the community around the environment. The research used in this paper is juridical normative and uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The development of strict liability in positive law in Indonesia has experienced development and refinement over time, indicated by the application made in several cases concerning environmental violations by several irresponsible parties. Basically, the implementation of strict liability really helps the aggrieved parties, especially the common people, in enforcing environmental laws in Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM KONFLIK PENYERAHAN JASA DI KAWASAN FREE TRADE ZONE Khansa Salsabila; Fatma Ulfatun Najicha
Indonesian State Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian State Law Review, 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v5i1.23123

Abstract

Free Trade Zone area has its own rules in tax collection, including the delivery of taxable service. However, in the implementation of the policy in tax collection, there are still errors that cause conflicts between taxpayers and tax authorities. For example, such as the article in the Regulation of the Minister of Finance Number PMK-62/PMK.03.2012 which gives rise to multiple interpretations for taxpayers. The author will describe the implementation of correct policies in taxable service conflicts in the free trade zone using empirical juridical and normative juridical research methods. In the law there is the principle of lex posterior derogat legi priori which means that the new law (norm/legal rule) nullifies the validity of the old law (norm/rule of law). In addition, the use of the principle of legal fiction which assumes that when a statutory regulation has been promulgated, at that time everyone is considered to know (presumption iures de iure) and the provisions are binding. Thus, the taxpayer should be aware of the latest regulations regarding tax collections that he must pay. In this case, taxpayers can use the latest regulation, Regulation of the Minister of Finance PMK Number 171/PMK.03/2017.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA Reyhandhi Alfian Muslim; Fatma Ulfatun Najicha
Indonesian State Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian State Law Review, 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v5i1.23124

Abstract

On October 5, 2020, the Indonesian government passed the Omnimbus Law which contained various kinds of legislation. Including the environment which is also regulated in the Omnimbus Law. On the one hand, this regulation provides hope for Indonesia's economic growth. However, on the other hand, this regulation has the potential to damage the environment and is not in line with the Indonesian Government's commitment to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, which in it weakens instruments for environmental protection and management. Weakening of environmental instruments has the potential to increase greenhouse gas emissions through high-carbon activities and investment in fossil energy. Therefore, this paper will critically analyze how the weakening of environmental instruments in the Omnimbus Law and the Revision of the Minerba Law hampers the fulfillment of Indonesia's greenhouse gas emission reduction targets in the era of restoring national economic stability.
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Muhammad Ainurrasyid Al Fikri; Fatma Ulfatun Najicha
Indonesian State Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian State Law Review, 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v5i1.23125

Abstract

Doctor and patient are a legal relationship in a business engagement (inspanning verbintenis) and not a result bond (resultaat verbintenis). Even so, doctors are still responsible for any negligence that brings harm to patients. Until now, there is still confusion in Indonesia, whether medical liability is based on default or unlawful acts, even though as an inspiring verbintenis the basis for a suit that is more appropriate to use is an act against the law. This research was conducted by comparing the law with the statute approach, the conceptual approach and the case approach. Analysis of absolute responsibility cases in Indonesia is very necessary in order to provide justice for the community, especially in health law.
Co-Authors Arkan, Naufal Farras Billy Brillyan Dwi Saputra Elisa Puspita Ratri Fausta, Adrian Raihan Hana Ayu Kristasari Hannah Annisa Hans Blix Baarixur Rahman Hirma Parimita I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Iswara Prasetya Aji Khansa Amani Khansa Salsabila Lego Karjoko Mahardika, Ma'rufa Putri Ayu Muhammad Ainurrasyid Al Fikri Muhammad Faqih Khawarizmi Muhammad Huda Nathaniel Steave Harjanto Nina Ayu Wandira Nugroho, Anastasha Ruth Nugroho, Saras Nahya Nurhaliza Oriza Imanda Pratama Ismi Putri Puput Nabila Purwono Sungkowo Raharjo Putrayosta, Imanuel Nandito Ramadhan, Musyaffa Iqbal Reyhandhi Alfian Muslim Rifqi Ghaida Sakhi Rizka Putri Nareswari Sapto Hermawan Setyawan, Mohammad puguh Tajali Yudhanto Ummi A’zizah Zahroh Waluyo Waluyo Waluyo widyantoro, satrio Yuliana Silvy Rosadi Zega