Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENGARUH PERSEPSI, MOTIVASI, LINGKUNGAN KELUARGA, DAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP MINAT UNTUK BERKARIR DI BIDANG START-UP Nurhayati, Agustina; Noermijati, Noermijati
Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi Vol. 1 No. 4 (2022)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jki.2022.01.4.01

Abstract

The development of technology and information and an increase in the number of start-up companies in Indonesia have opened the opportunity for millennials to make contributions in enhancing the human resource of companies. nevertheless, there are internal and external factors that influence their decisions to have a career in start-up area. the objective of this research is to identify the effect of perception, motivation, family environment, and level of knowledge on the intention students of Faculty of Economics and Business of Universitas Brawijaya to have a career in start-up area. The samples of this explanatory research were selected using proportionate random sampling technique, resulting in 351 respondents. Multiple linear regression were used and have led to findings that perception, motivation, family environment, and level of knowledge have significant effects on the intention to have a career in start-up area.
Pelatihan Strategi Bisnis UMKM Go Digital Dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital Safri, Hayanuddin; Murniyanti, Sri; Firmansyah, Denny; Diah, Muhammad; Sutoyo, Sutoyo; Nurhayati, Agustina; Santika, Cut
Jurnal PKM Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal PKM Manajemen Bisnis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/pkmb.v5i1.1232

Abstract

The rise of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in society requires them to keep up with the times. Home-based businesses, or what are commonly called home-based MSMEs, are also now competing on a large scale with their business strategies. As technology continues to develop, so do the strategies for business development, which increases competition. Therefore, in this digital era, where Android is used as a strategy for business growth, MSMEs must compete to expand their businesses, especially by utilizing popular apps like Gojek and Grab. MSMEs that use Gojek and Grab as partners often offer free shipping vouchers and price reductions as part of their strategy to increase sales. However, MSMEs going digital still face challenges in coping with the rapidly evolving digital era. MSMEs that still rely on traditional marketing methods need to work harder to develop business strategies that are now accessible to everyone. A good business strategy is one that creates a competitive advantage. The right business strategy will also ensure the longevity of the company, as desired by the business owner. The purpose of this community service is to improve understanding and enhancement of effective business strategies, especially in the era of digitalization. Many MSMEs close their businesses due to failing in marketing competition, resulting in low profits or, in some cases, no profit at all. This research was conducted to prevent such situations by providing training on business strategies and how these strategies can be used to enhance competitiveness in the digital era. The method used in the training is offline or face-to-face with mentoring, through analysis and problem-solving. The materials provided focus on business strategies to improve competitiveness in the digital era, delivered through lectures, training sessions, Q&A, and demonstrations.
ANALYSIS OF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH ON THE IMPLEMENTATION OF WASTE REDUCTION POLICY IN WEST LAMPUNG Diana, Putri; Nurhayati, Agustina; Santoso, Rudi
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.381

Abstract

Waste reduction is the first step of waste management that affects the next waste management process. The waste problem really needs special attention from the Government and all elements of society because the waste problem has become a complex problem that must be addressed immediately. This study aims to analyse the Way Petai pekon government policy in waste reduction using the Siyasah Tanfidziyyah theory. The method used is a qualitative approach that is descriptive analysis, by conducting observations and interviews with the Pekon Way Petai Government and the Community. The results of this study show that several policies such as waste disposal regulations, socialisation and education related to waste and the provision of free trash boxes have been implemented by the Pekon Government. However, the implementation of these policies is not a long-term programme and there are still obstacles in its implementation, constrained by the location of waste bank construction sites and the lack of public awareness of the dangers of littering. The conclusion of this study confirms that the importance of Pekon government attention and long-term work programmes in the development of waste banks so that other policies can be implemented optimally.
KONSEP KEKUASAAN KEPALA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN ISLAM Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i2.1242

Abstract

Abstrak: Apabila kita membicarakan tentang kepala negara atau khalifah maka tidak terlepas dari kedaulatan dan kekuasaan, baik dalam pengertian Islam maupun dalam pengertian Barat. Kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara atau khalifah dalam Islam sangatlah luas karena mencakup urusan agama dan urusan dunia. Kekuasaan kepala negara/khalifah dalam Islam tidak ada ketentuan yang baku yang mengatur, tapi urusann ini sepenuhnya diserahkan kepada umat/rakyat sepenuhnya, sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupi umat/rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadits. Kekuasaan yang dipegang kepala negara/khailifah dalam ketatanegaraan Islam  adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dari Allah SWT. dengan demikian jelas bahwa kepala negara/khalifah selain harus bertanggung jawab kepada umat/rakyat, maka harus bertanggung jawab juga terhadap Allah SWT.Kata Kunci: Kekuasaan Kepala Negara, ketatanegaraan Islam
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v3i1.1651

Abstract

Abstak: Ada beberapa definisi nikah     yang dikemukakan ulama fiqh,     tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Kata Kunci : Nikah, Fiqh
KONSEP KEKUASAAN KEPALA NEGARA MENURUT KETATANEGARAAN ISLAM Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v3i2.1657

Abstract

Abstak: Islam amat menekankan soal kepemimpinan. Menurut Islam, kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjanga kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus benar-benar mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Nabi Muhammad saw di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai imam (pemimpin). Kata Kunci : Kekuasaan, Kepala Negara, Tatanegara Islam
ARAH KIBLAT DAN WAKTU SHALAT Studi Validitas Koordinat Geografis Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Rohmat, Rohmat; Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9328

Abstract

Salah satu bentuk ibadah mahdlah adalah shalat lima waktu. Shalat memiliki tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, di antara syarat sah shalat adalah menghadap kiblat (Ka’bah) dan masuk waktu shalat. Waktu shalat dipengaruhi oleh posisi matahari pada suatu tempat, sehingga antara tempat yang satu dan yang lainnya di muka bumi ini berbeda waktunya. Begitu pula dengan arah kiblat juga di pengatruhi oleh posisi suatu tempat di muka bumi ini dari Ka’bah. Lampung Tengah sebagai sebuah kabupaten memiliki wilayah yang sangat luas yang meliputi dua puluh delapan kecamatan, dan untuk mendapatkan jadwal waktu shalat dan arah kiblat yang benar, maka harus diketahui koordinat geografis kecamat-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, dari koordinat geografis maka  arah kiblat kecamat-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki azimut yang berbeda sesuai dengan koordinat geografis kecamatan masing-masing, dan awal waktu shalatnya terdapat selisih waktu satu menit bahkan sama di antara kecamatan-kecamatan tersebut. Karena hal tersebut maka dalam penyusunan jadwal waktu shalat kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah  cukup dibuat satu jadwal waktu shalat saja yaitu dengan data koordinat geografis Kecamatan Lampung TengahKata Kunci: arah kiblat, awal waktu shalat, dan koordinat geografis
POLITIK HUKUM (LEGISLASI) HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA Nurhayati, Agustina
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 1 (2014): Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijpmi.v7i1.918

Abstract

The legal system of Saudi Arabia is basedon Sharia, derived from the Qu'ran, the Sunnah andalso include Islamic scholarly consensus. Itsinterpretation by judges is influenced by the medievaltexts of the literalist Hanbali school ofIslamic jurisprudence. Laws relating to marriage,divorce, children and inheritance are not codified andfall within the general jurisdiction of the Sharia courts.Polygamy is permitted for men but is limited to fourwives at any one time. There is no minimum age formarriage in Saudi Arabia and with regard to the law ofinheritance, the Quran specifies that fixed portions ofthe deceased's estate must be left to the socalledQuranic heirs.
Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung Miswanto, Miswanto; Hikmawati, Iis; Nurhayati, Agustina
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617

Abstract

Abstrak : Tindak Pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak Narapidana perempuan ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan maqashid al syariah terhadap hak-hak Narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket/kuesioner. Berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi, hak tersebut meliputi hak kesehatan, hak keamanan dan hak-hak lain seperti cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan kunjungan. Dan hak-hak yang diberikan juga telah selaras dengan Maqashid Al Syariah, meliputi: perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan akal (hifz al-‘aql) dan perlindungan keturunan (hifz al nasl)Kata kunci: Maqashid Al Syariah, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan,  Hak Narapidana Perempuan.
Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Maslahah Perspective Jayusman, Jayusman; Efrinaldi, Efrinaldi; Nurhayati, Agustina; Shafra, Shafra; Ningsih, Dwi Surya
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v3i1.16313

Abstract

This study examines the implementation of halal certification for Micro and Small Enterprises based on Article 79 of Government Regulation Number 39 of 2021 on the Administration of Halal Product Assurance (PP No. 39/2021). The implementation of this regulation in Labuhan Dalam Subdistrict, Tanjung Senang District, and Bandar Lampung City has not been carried out effectively because there are still Micro and Small Enterprise products that have not been halal certified. The focus of this study is: What is the maslahah review on the implementation of Article 79 of PP No. 39/2021 regarding halal certification for Micro and Small Enterprises in Labuhan Dalam Subdistrict, Tanjung Senang District, Bandar Lampung City? The method used is field research with qualitative descriptive analysis. The primary data sources are interview results and observations with micro and small business actors who are required to have halal certification in Labuhan Dalam Subdistrict, Tanjung Senang District, Bandar Lampung City, and BPJPH employees of the Lampung Provincial Office of the Ministry of Religion in the Halal Task Force. The conclusion of the study is that, from the maslahah perspective, Article 79 of PP No. 39/2021 has not been well implemented in Labuhan Dalam. This is because the government, BPJPH, has not fully carried out its duties to execute its tasks and authorities to provide information, education, and socialization related to the obligation to have halal certification to micro and small business actors, as well as the lack of awareness of micro and small business actors regarding the obligation to have a halal certificate. This naturally brings harm to micro- and small-scale businesses and the community.