Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ijtimaiyya JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Nizham Journal of Islamic Studies Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal of Constitutional Law Society (JCLS)
Agustina Nurhayati
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KONSEP KEKUASAAN KEPALA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN ISLAM Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i2.1242

Abstract

Abstrak: Apabila kita membicarakan tentang kepala negara atau khalifah maka tidak terlepas dari kedaulatan dan kekuasaan, baik dalam pengertian Islam maupun dalam pengertian Barat. Kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara atau khalifah dalam Islam sangatlah luas karena mencakup urusan agama dan urusan dunia. Kekuasaan kepala negara/khalifah dalam Islam tidak ada ketentuan yang baku yang mengatur, tapi urusann ini sepenuhnya diserahkan kepada umat/rakyat sepenuhnya, sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupi umat/rakyat dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadits. Kekuasaan yang dipegang kepala negara/khailifah dalam ketatanegaraan Islam  adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dari Allah SWT. dengan demikian jelas bahwa kepala negara/khalifah selain harus bertanggung jawab kepada umat/rakyat, maka harus bertanggung jawab juga terhadap Allah SWT.Kata Kunci: Kekuasaan Kepala Negara, ketatanegaraan Islam
PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v3i1.1651

Abstract

Abstak: Ada beberapa definisi nikah     yang dikemukakan ulama fiqh,     tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’. Kata Kunci : Nikah, Fiqh
KONSEP KEKUASAAN KEPALA NEGARA MENURUT KETATANEGARAAN ISLAM Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v3i2.1657

Abstract

Abstak: Islam amat menekankan soal kepemimpinan. Menurut Islam, kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjanga kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus benar-benar mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Nabi Muhammad saw di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai imam (pemimpin). Kata Kunci : Kekuasaan, Kepala Negara, Tatanegara Islam
ARAH KIBLAT DAN WAKTU SHALAT Studi Validitas Koordinat Geografis Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Rohmat, Rohmat; Nurhayati, Agustina
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9328

Abstract

Salah satu bentuk ibadah mahdlah adalah shalat lima waktu. Shalat memiliki tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, di antara syarat sah shalat adalah menghadap kiblat (Ka’bah) dan masuk waktu shalat. Waktu shalat dipengaruhi oleh posisi matahari pada suatu tempat, sehingga antara tempat yang satu dan yang lainnya di muka bumi ini berbeda waktunya. Begitu pula dengan arah kiblat juga di pengatruhi oleh posisi suatu tempat di muka bumi ini dari Ka’bah. Lampung Tengah sebagai sebuah kabupaten memiliki wilayah yang sangat luas yang meliputi dua puluh delapan kecamatan, dan untuk mendapatkan jadwal waktu shalat dan arah kiblat yang benar, maka harus diketahui koordinat geografis kecamat-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, dari koordinat geografis maka  arah kiblat kecamat-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki azimut yang berbeda sesuai dengan koordinat geografis kecamatan masing-masing, dan awal waktu shalatnya terdapat selisih waktu satu menit bahkan sama di antara kecamatan-kecamatan tersebut. Karena hal tersebut maka dalam penyusunan jadwal waktu shalat kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah  cukup dibuat satu jadwal waktu shalat saja yaitu dengan data koordinat geografis Kecamatan Lampung TengahKata Kunci: arah kiblat, awal waktu shalat, dan koordinat geografis
POLITIK HUKUM (LEGISLASI) HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA Nurhayati, Agustina
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 7 No. 1 (2014): Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijpmi.v7i1.918

Abstract

The legal system of Saudi Arabia is basedon Sharia, derived from the Qu'ran, the Sunnah andalso include Islamic scholarly consensus. Itsinterpretation by judges is influenced by the medievaltexts of the literalist Hanbali school ofIslamic jurisprudence. Laws relating to marriage,divorce, children and inheritance are not codified andfall within the general jurisdiction of the Sharia courts.Polygamy is permitted for men but is limited to fourwives at any one time. There is no minimum age formarriage in Saudi Arabia and with regard to the law ofinheritance, the Quran specifies that fixed portions ofthe deceased's estate must be left to the socalledQuranic heirs.
Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung Miswanto, Miswanto; Hikmawati, Iis; Nurhayati, Agustina
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617

Abstract

Abstrak : Tindak Pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak Narapidana perempuan ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan maqashid al syariah terhadap hak-hak Narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket/kuesioner. Berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi, hak tersebut meliputi hak kesehatan, hak keamanan dan hak-hak lain seperti cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan kunjungan. Dan hak-hak yang diberikan juga telah selaras dengan Maqashid Al Syariah, meliputi: perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan akal (hifz al-‘aql) dan perlindungan keturunan (hifz al nasl)Kata kunci: Maqashid Al Syariah, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan,  Hak Narapidana Perempuan.
Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Maslahah Perspective Jayusman, Jayusman; Efrinaldi, Efrinaldi; Nurhayati, Agustina; Shafra, Shafra; Ningsih, Dwi Surya
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v3i1.16313

Abstract

This study examines the implementation of halal certification for Micro and Small Enterprises based on Article 79 of Government Regulation Number 39 of 2021 on the Administration of Halal Product Assurance (PP No. 39/2021). The implementation of this regulation in Labuhan Dalam Subdistrict, Tanjung Senang District, and Bandar Lampung City has not been carried out effectively because there are still Micro and Small Enterprise products that have not been halal certified. The focus of this study is: What is the maslahah review on the implementation of Article 79 of PP No. 39/2021 regarding halal certification for Micro and Small Enterprises in Labuhan Dalam Subdistrict, Tanjung Senang District, Bandar Lampung City? The method used is field research with qualitative descriptive analysis. The primary data sources are interview results and observations with micro and small business actors who are required to have halal certification in Labuhan Dalam Subdistrict, Tanjung Senang District, Bandar Lampung City, and BPJPH employees of the Lampung Provincial Office of the Ministry of Religion in the Halal Task Force. The conclusion of the study is that, from the maslahah perspective, Article 79 of PP No. 39/2021 has not been well implemented in Labuhan Dalam. This is because the government, BPJPH, has not fully carried out its duties to execute its tasks and authorities to provide information, education, and socialization related to the obligation to have halal certification to micro and small business actors, as well as the lack of awareness of micro and small business actors regarding the obligation to have a halal certificate. This naturally brings harm to micro- and small-scale businesses and the community. 
Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah Aprelia, Refita; Nurhayati, Agustina; Santoso, Rudi; Zaharah, Rita
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v3i2.21222

Abstract

The implementation of social welfare and religious services for the elderly, in practice, involves various activities that must align with their religious beliefs. Ogan Komering Ulu Timur Regency in South Sumatra, as the implementing unit represented by the Department of Social Affairs, has the responsibility to identify the religious and spiritual needs of the elderly through planning, supervision, and the execution of religious and spiritual programs. This research aims to analyze the implementation of Article 6 of Government Regulation Number 43 of 2004 regarding the Implementation of Efforts to Improve the Social Welfare of the Elderly from the perspective of fiqh Siyāsah tanfidziyah in Ogan Komering Ulu Timur Regency, South Sumatra. The research method employed is field research, conducted by collecting data from the research location. The results indicate that the Department of Social Affairs has fulfilled its duty as the responsible government body by implementing various efforts to fulfill the spiritual needs of the elderly, although not entirely maximized due to several challenges. These challenges include the need for a deeper focus on individual religious preferences, the enhancement of religious program variations, and the search for solutions to overcome limited available resources. From the perspective of Siyāsah tanfidziyah, the government and stakeholders can ensure that religious and spiritual mental services for the elderly truly contribute to improved social welfare, as emphasized by the Quranic verse Q.S An-Nissa 58, underlining the importance of safeguarding trust and establishing fair laws.
An Islamic Values-Based Evaluation of the Shortcomings in the Smart Indonesia Scholarship Program Saputri, Dewi Puput; Nurhayati, Agustina; Mu’in, Fathul
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.327

Abstract

The Indonesia Smart Program (PIP) is a strategic governmental initiative designed to enhance access to higher education for students from economically disadvantaged backgrounds. Despite its intended benefits, the program’s implementation within faith-based higher education institutions—such as Raden Intan State Islamic University (UIN) in Lampung—continues to encounter structural and ethical challenges, particularly among scholarship recipients residing in Ma’had al-Jami’ah (Islamic boarding schools). This study aims to examine the implementation of Minister of Education and Culture Regulation No. 10 of 2020, identify both supporting and inhibiting factors, and evaluate the policy through the lens of Islamic public law (Fiqh Siyasah Tanfidziyah). Employing a descriptive qualitative method and a normative-sociological approach, the study finds that while the PIP has contributed positively to educational participation, it still faces issues related to data validation, delays in fund disbursement, and misallocation of resources. From the perspective of Islamic jurisprudence, the findings underscore the necessity of upholding the principles of trustworthiness, justice, and transparency in public policy implementation. Ongoing evaluation and reform are essential to align the program with Islamic ethical values and to promote more equitable educational outcomes.
An Islamic Values-Based Evaluation of the Shortcomings in the Smart Indonesia Scholarship Program Saputri, Dewi Puput; Nurhayati, Agustina; Mu’in, Fathul
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.327

Abstract

The Indonesia Smart Program (PIP) is a strategic governmental initiative designed to enhance access to higher education for students from economically disadvantaged backgrounds. Despite its intended benefits, the program’s implementation within faith-based higher education institutions—such as Raden Intan State Islamic University (UIN) in Lampung—continues to encounter structural and ethical challenges, particularly among scholarship recipients residing in Ma’had al-Jami’ah (Islamic boarding schools). This study aims to examine the implementation of Minister of Education and Culture Regulation No. 10 of 2020, identify both supporting and inhibiting factors, and evaluate the policy through the lens of Islamic public law (Fiqh Siyasah Tanfidziyah). Employing a descriptive qualitative method and a normative-sociological approach, the study finds that while the PIP has contributed positively to educational participation, it still faces issues related to data validation, delays in fund disbursement, and misallocation of resources. From the perspective of Islamic jurisprudence, the findings underscore the necessity of upholding the principles of trustworthiness, justice, and transparency in public policy implementation. Ongoing evaluation and reform are essential to align the program with Islamic ethical values and to promote more equitable educational outcomes.
Co-Authors Ahmad - Burhanuddin AlMubarok Aprelia, Refita Efrinaldi Efrinaldi Erik Rahman Gumiri Handayani, Puji Tri Hervin Yoki Pradikta Hikmawati, Iis Jayusman Jayusman M Yusuf Miswanto, Miswanto MULYADI Mu’in, Fathul Nelly Ningsih, Dwi Surya Nur Kholidah, Susi Rahmi Rizki, Bawoni Rohmat Rohmat Rohmat rohmat Rudi Santoso, Rudi Safri, Hayanuddin Saputri, Dewi Puput Shafra Shafra Sufritayati Sutoyo Tri, Meliyana Eka Putri Zaharah, Rita