Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH LIVING LAW Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Rekayasa Sipil (e-journal) Indonesian Journal of Construction Engineering and Sustainable Development El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah
Muhammad Fahruddin
Universitas Islam As-Syafi'iyah
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Transportation

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor Muhammad Fahruddin
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2558

Abstract

The government has made many efforts to improve the quality of human resources, one of which is by procuring government goods and services by government agencies. The State of Indonesia is a legal country that is developing (developing country), which is currently actively carrying out development in all fields. Development is an effort to create prosperity and welfare of the people. Procurement that uses providers of goods and services, both as business entities and individuals, is basically carried out through the selection of providers of goods and services. Procurement of government goods and services by direct procurement is carried out by procurement officials by buying goods or paying for services directly to providers of goods and services, without going through a tender or selection process. In essence, direct procurement is normal, where between providers who have procurement goods and services that require goods and services there is an agreement to conduct a tender for goods and services at a certain price.
Optimalisasi Keahlian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Bekasi Studi Kasus Anggota Bpd Di Kecamatan Tarumajaya Slamet Riyanto; Damrah Mamang; Siti Nur Intihani; Muhammad Fahruddin; Habloel Mawardi
VERITAS Vol 9 No 2 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i2.3115

Abstract

Penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk mendukung pemerintahan Desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan di desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pembentukan BPD dimaksudkan untuk mendampingi dan membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dasar hukum pembentukan BPD adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 55 UU Desa diatur tentang fungsi BPD yaitu: (a)membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (c) pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dalam kaitannya dengan fungsi pertama BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, timbul pertanyaan apakah fungsi ini sudah terlaksana atau belum. Atas dasar permasalahan tersebut, permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa, dan (2) bagaimana optimalisasi keahlian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara danFocus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan anggota BPD (7 desa) se-Kecamatan Tarumajaya, pejabat Kecamatan, dan tokoh masyarakat desa di Kecamatan Tarumajaya. Data primer di atas dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan desa dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menggambarkan: (1) pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tarumajaya dalam pembentukan peraturan desa relative telah dijalankan. Pada setiap desa telah diterbitkan peraturan desa baik hasil inisiatif anggota BPD maupun kepala desa yang perancangannya dibahas bersama; (2) Namun keahlian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif belum optimal sehingga perlu ditingkatkan. Optimalisasi keahlian perlu dilakukan pada semua tahapan penyusunan peraturan desa, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, sampai ke pengundangan. Adapun bentuk optimalisasi keahlian yang perlu dilakukan adalah melalui pemberian bimbingan teknis ketrampilan perancangan (legal drafting)dan program pendampingan penyusunan peraturan desa yang partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat.
SETTLEMENT OF NUTRITED CREDITS OF SYARI'AH FINANCING THE IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIC MODEL WITH LIABILITY RIGHTS IN STATE BIDDING DEBT AFFAIRS AGENCY Muhammad Fahruddin; Vini Fitrini
El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Vol 7 No 1 (2023): AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH
Publisher : Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/elarbah.v7i1.1644

Abstract

Sharia Bank is an Islamic bank that is starting to be in great demand by Indonesians, especially Muslims. Financing. In the running of the IMBT contract, bad credit problems often occur by the customer to the bank with guarantees of security rights to pay off their obligations. Usually the bank will ask the Head of the Religious Court to carry out the execution. When there is no good faith from the customer to the bank, the bank asks the Head of the Religious Court to submit a written auction request to (KPKNL) to sell auction of goods that have been executed. In this paper, the author focuses on the formulation of the problem, namely: 1. How is the IMBT model of shari'ah financing mechanism with guarantees of mortgage rights? auction implementation of the mortgage rights of Ijarah Muntahiya Bittamlik syari'ah financing with guarantees of coverage rights at BUPLN ? Bank Syariah merupakan bank Islam yang mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim. Dalam berjalannya akad IMBT sering terjadi kendala kredit macet yang dilakukan oleh nasabah kepada bank dengan jaminan hak tanggungan untuk melunasi kewajibannya. Biasanya bank akan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dilakanakannya eksekusi. Ketika tidak ada itikad baik dari nasabah kepada bank, bank memohon Ketua Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada (KPKNL) untuk mejual lelang barang-barang yang telah di sita eksekusi. Dalam penulisan ini, penulis menitikberatkan kepada rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana mekanisme pembiayaan syari’ah model IMBT dengan jaminan hak tanggungan?, 2. Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan syari’ah IMBT di pengadilan agama dengan jaminan hak tanggungan?, 3. Bagaimana implemestasi pelelangan terhadap hak tanggungan dari pembiayaan syari’ah Ijarah Muntahiya Bittamlik dengan jaminan hak tangungan di BUPLN?
Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Muhammad Japar; Abdul Haris Semendawai; Muhammad Fahruddin; Hermanto
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.9290.952-961

Abstract

Studi ini mencoba menjelaskan hukum kesehatan dengan mempertimbangkan HAM. Memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selain itu, data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu melalui penjelasan dan interpretasi data. Studi ini menemukan bahwa HAM yang paling penting bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat adalah hak atas kesehatan. Akibatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga hak kesehatan masyarakat. Beberapa undang-undang termasuk 1) UUD NRI 1945; 2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 3) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025; 4) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan 4) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Hukum Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Muhammad Japar; Muhammad Fahruddin; Hermanto
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.4.3.8557.410-419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait hukum perlindungan anak yang ditinjau dari perspektif pendidikan. Metode penelitian menggunakan penelitian tipe yuridis normatif dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan mengintepretasi data yang diperoleh. Penelitian ini membahas pertama, hak anak dalam mendapatkan pendidikan; kedua, pengaturan terkait hukum perlindungan anak dalam memperoleh pendidikan; ketiga membangun kesadaran hukum di sekolah; keempat, peran keluarga dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum anak. Kesimpulan dari penelitian terkait perlindungan mengenai hak anak di atur dalam 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak; dan 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam membangun kesadaran hukum anak perlu adanya kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar melahirkan anak yang berkesadaran hukum, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter.
Optimization Of E-Litigation-Based Trial Implementation As A Strategy To Prevent Bribery And Gratification (Comparatory Study Of E-Litigation Implementation In Malaysia And Singapore) Yoesuf, Juliani Paramitha; Mulyono; Siti Nur Intihani; Efridani Lubis; Muhammad Fahruddin; Sinta Elviyanti
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i1.11360

Abstract

The E-Court system in Indonesia is an embodiment of the principles of simple, fast and low-cost justice, as well as technological transformation in the case administration system in court. The E-Court system has been running in all courts in Indonesia since 2018, then in 2019 the Supreme Court implemented the E-Litigation system, namely electronic-based trials and the arrangements continue to be refined, especially with the issuance of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court. By implementing E-Litigation, apart from making trials easier and saving time, it will of course also reduce the intensity of meetings with the parties so that bribery and gratification do not occur in the judicial environment. Seeing that the implementation of the electronic trial system in Indonesia is still relatively new, it is necessary to compare with other countries such as Malaysia (2011) and Singapore (2015) which first implemented both E-Court and E-Litigation to see what things need to be optimized in implementation of an electronic trial system so that it can prevent the practice of bribery and gratification. The research methodology used in this research is normative-empirical legal research. The problems to be studied are: 1) What is the trial mechanism through the E-litigation system in Indonesia, Malaysia and Singapore? 2) How to optimize the implementation of e-litigation based trials in reducing bribery and gratification?
Co-Authors Abdul Haris Semendawai Anggun Lupita Anita Rahmawati Azizah Rokhmawati Budi Hartanto Susilo Efridani Lubis Efridani Lubis fauziah fauziah Gatot Rachmat Slamet Habloel Mawardi Harun Harun Hermanto Hermanto M. Yasin Ardhy Muhammad Japar Muhammad Reza Mulyono Ratu Alawiyyah Rifani Sinta Elviyanti Siti Nur Intihani Slamet Riyanto slamet riyanto Syarif Fadhilla Syarif Fadillah Tantra Hadimulya Tantra Hadimulya Vini Fitrini Yoesuf, Juliani Paramitha