Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Akademik Di Universitas Negeri Manado Ressy Mewengkang; Goinpeace Tumbel; Fitri Mamonto; Viktory Nicodemus Joufree Rotty
YUME : Journal of Management Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v4i2.936

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data dan analisis data. Responden dalam penelitian ini adalah para pengguna SIM Akademik di Program Pasca Sarjana, juga pihak terkait lainnya yang berhubungan langsung dengan SIM Akademik UNIMA. Berdasarkan hasil data penelitian seperti yang telah dipaparkan, dianalisis, dan pembahasan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan penelitian ini yakni sebagai berikut: 1). Belum terpenuhinya kriteria kuantitas yang dibutuhkan oleh Universitas Negeri Manado khususnya di Program Pascasarjana Unima. 2). Pimpinan yang harus konsisten dengan kebijakan yang disampaikan, sehingga tidak terjadi perubahan informasi dalam system informasi akademik yang disampaikan. 3). Belum adanya Surat Keputusan Rektor tentang Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Online Universitas Negeri Manado. 4). Kesiapan Pengguna atau operator yang menginput data dalam system informasi akademik online di Universitas Negeri Manado. 5). Mengevaluasi dan memilih Sistem Informasi Manajemen yang tepat dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Akademik, Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado,
Analisis Pelayanan Publik Secara Online Di Polda Sulut Rompas, Billy; Masengi, Evi; Wawointana, Thelma; Mewengkang, Ressy
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.8298

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menggali informasi dan menganalisis Pelayanan Publik Penerbitan SKCK Online di Polda Sulut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis agar dapat menemukan informasi yang seluas-luasnya terkait objek penelitian sehingga permasalahan utama dapat tergambar dengan jelas sekaligus dapat mengidentifikasi solusi yang tepat. Adapun fokus penelitian ini yaitu pelayanan publik secara online aplikasi SKCK di Polda Sulut dengan 4 subfokus yaitu kemudahan akses, bersifat interaktif, lebih efisien, dan kesederhanaan proses. Temuan dalam penelitian ini yaitu pelayanan publik penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polda Sulut sudah berjalan namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga penumpukan antrian masih terjadi. Aplikasi SKCK Online mudah diakses namun sosialisasi belum optimal, aplikasi pendaftaran penerbitan SKCK Online di Polda Sulut belum bersifat interaktif dan efisien, selanjutnya proses pendaftaran melalui aplikasi tersebut sudah sederhana tetapi masih terbatas. Selanjutnya sebagai masukan bahwa Pelayanan SKCK Online di Polda Sulut harus mempertahankan kualitas pelayanan publik yang ada saat ini, dan perlu dioptimalkan berkaitan dengan 4 (empat) indikator pelayanan publik online sebagai subfokus dalam penelitian ini.
Konsep dan Implementasi Kepemimpinan Kolaboratif dalam Organisasi Sektor Publik Supit, Brain Fransisco; Einjelheart, Hansiden Polii; Mewengkang, Ressy
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v5i1.3346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep kepemimpinan kolaboratif dalam organisasi sektor publik, mengevaluasi praktik implementasinya berdasarkan berbagai studi terdahulu, serta mengidentifikasi beragam faktor yang dapat mendukung maupun menghambat penerapan model kepemimpinan ini di lingkungan birokrasi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan, baik berupa artikel jurnal, buku referensi, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan terkait kepemimpinan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, membangun budaya kerja yang terbuka, serta mendorong lahirnya inovasi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan kepemimpinan kolaboratif masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain budaya birokrasi yang cenderung hierarkis, resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi kepemimpinan partisipatif, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik.  
Analisis Pelayanan Publik Secara Online Di Polda Sulut Rompas, Billy; Masengi, Evi; Wawointana, Thelma; Mewengkang, Ressy
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v5i2.8298

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menggali informasi dan menganalisis Pelayanan Publik Penerbitan SKCK Online di Polda Sulut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis agar dapat menemukan informasi yang seluas-luasnya terkait objek penelitian sehingga permasalahan utama dapat tergambar dengan jelas sekaligus dapat mengidentifikasi solusi yang tepat. Adapun fokus penelitian ini yaitu pelayanan publik secara online aplikasi SKCK di Polda Sulut dengan 4 subfokus yaitu kemudahan akses, bersifat interaktif, lebih efisien, dan kesederhanaan proses. Temuan dalam penelitian ini yaitu pelayanan publik penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online di Polda Sulut sudah berjalan namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga penumpukan antrian masih terjadi. Aplikasi SKCK Online mudah diakses namun sosialisasi belum optimal, aplikasi pendaftaran penerbitan SKCK Online di Polda Sulut belum bersifat interaktif dan efisien, selanjutnya proses pendaftaran melalui aplikasi tersebut sudah sederhana tetapi masih terbatas. Selanjutnya sebagai masukan bahwa Pelayanan SKCK Online di Polda Sulut harus mempertahankan kualitas pelayanan publik yang ada saat ini, dan perlu dioptimalkan berkaitan dengan 4 (empat) indikator pelayanan publik online sebagai subfokus dalam penelitian ini.
Pengaruh Sistem Informasi Akademik Berbasis Online Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Rencana Studi di Universitas Negeri Manado Mewengkang, Ressy
Tumoutou Social Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Tumoutou Social Science Journal
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/xx4fvr13

Abstract

The purpose of the study was to the effect of the implementation of the academic information system on the quality of academic services for online Study Plan Card Services at the Faculty of Engineering, Universitas Negeri Manado, and to determine the effect of academic information system variables on the quality of academic services. The research method used uses a combination of quantitative and qualitative. The results showed that the academic information system at the Faculty of Engineering, Universitas Negeri Manado with a web-based system that can be accessed through the faculty counter or online. From the results of processing and analyzing questionnaire data, it was found that the academic information system variable had a significant effect on the quality of academic services at the Faculty of Engineering, Universitas Negeri Manado. This can be seen from the T test, which is by comparing the t-table and t-count with a = 5%. The result is that there is a significant influence between the academic information system and the quality of academic services, with t-count (3.833) greater than t-table (1.669). This means that the better the academic information system, the quality of academic services will increase.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Pengadilan Negeri Tondano Gabriella Mewengkang; Devie S. R. Siwij; Laurens Bulo; Ressy Mewengkang
Tumoutou Social Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Tumoutou Social Science Journal
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/cqa8t093

Abstract

This paper aimed to examine how Government Regulation No. 94 of 2021 on  Civil  Servant  Discipline  has  been  put  into  practice  at  the  Tondano District  Court  Class  IB,  focusing  on  attendance  filling  mechanism, punctuality, dispensation, and evaluation. A qualitative descriptive design was employed, gathering evidence through participatory observation, in- depth  interviews,  and  document  review,  analyzed  using  the  interactive model  of  Miles,  Huberman,  and  Saldana. Findings  show  that  the  court operates a digital attendance system through the SIKEP application with facial  recognition  and  location  verification,  though  recurring  server disruptions  remain  a  practical  obstacle.  Most  employees  observe punctuality requirements, while a minority face delays due to commuting distance,  weather,  and  limited  transport.  Dispensation  procedures  run adequately through supervisory communication and the digital platform, and  attendance  evaluation  is  conducted  daily  and  monthly,  resulting  in reprimands and a one-percent salary deduction for latecomers. The study concludes  that  implementation  is  progressing  reasonably  well,  yet sustained effectiveness requires stronger infrastructure investment and a more  developmental rather than purely  punitive approach to employee discipline
Analyzing Administrative Service Quality: A Case Study Of A Regional Secretariat Djoly Vekky Warokka; Ressy Mewengkang; Brain Fransisco Supit
Academy of Education Journal Vol. 17 No. 2 (2026): Academy of Education Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/aoej.v17i2.3759

Abstract

Administrative service delivery remains one of the most visible measures of government performance, yet local bureaucracies in Indonesia continue to struggle with translating formal procedures into consistent, citizen-centered practice. This study examines the quality of administrative services, particularly the handling of incoming and outgoing correspondence, at the Administrative Service Unit (Unit Layanan Administrasi/ULA) of the General Bureau, Regional Secretariat of North Sulawesi Province, and identifies the factors that constrain optimal service delivery. A descriptive qualitative approach was employed, guided by an interactive analytical model of data collection, reduction, display, and conclusion drawing. Data were gathered through in-depth interviews with key informants, direct observation, and documentation review, with credibility established through source and method triangulation. The findings show that consistent application of standard operating procedures, supported by electronic queuing systems and online document-tracking platforms, has meaningfully improved timeliness, accuracy, and transparency. However, service quality remains constrained by uneven staff understanding of procedural detail, ageing infrastructure, unstable internet connectivity, and workload imbalances relative to staff numbers. Courtesy, complaint responsiveness, and physical comfort were found to be strong contributors to public trust, even as budgetary and spatial limitations persist. The study concludes that sustainable improvement in administrative service quality requires an integrated strategy combining continuous staff training, infrastructure renewal, and adaptive procedural review. These findings offer practical implications for regional secretariats seeking to strengthen bureaucratic responsiveness and provide a contextual basis for future research on digital-era public service reform in Indonesia's subnational governments.
Public Engagement and Oversight for Accountable Governance in Corruption Prevention Efforts in North Sulawesi Province Ressy Mewengkang; Brain Fransisco Supit; Djoly Vekky Warokka
Academy of Education Journal Vol. 17 No. 2 (2026): Academy of Education Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/aoej.v17i2.3770

Abstract

This study aims to analyze the condition of accountable regional governance in North Sulawesi Province, focusing specifically on the dimension of engagement and oversight by all employees and the public, one of the six key issues measured in the Integrity Assessment Survey. The study employed a descriptive qualitative approach through semi-structured interviews with three key informants representing different levels of position, namely the Provincial Secretary, the Head of the Human Resources Development Agency, and a staff member of the North Sulawesi Provincial Social Affairs Office, supplemented by a review of secondary data on Integrity Assessment Survey scores for the 2023 to 2025 period. Data were analyzed thematically and interpreted through the lens of public accountability and good governance. Based on the three-zone categorization framework commonly used to interpret the Integrity Assessment Survey index scale, the engagement and oversight dimension score for North Sulawesi Province fell within the vulnerable-to-risk zone at 73.05 in 2023, remained in that zone with an increase to 76.10 in 2024, but declined to the at-risk zone at 72.61 in 2025. The findings show that formal complaint channels are available and reasonably actively used at the level of regional secretariat leadership, yet their dissemination has not evenly reached operational staff, while fear of retaliation and the absence of clear whistleblower protection mechanisms tend to make participation among lower-level employees passive. Public participation in overseeing public services also remains limited due to the perception that government responses to complaints are slow. This study recommends expanding the dissemination of complaint channels to all levels of the civil apparatus, strengthening whistleblower protection guarantees, and developing more responsive public feedback mechanisms as strategic steps to strengthen the accountability of regional governance in North Sulawesi Province.