Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Badamai Law Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Restorative Justice Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Jurnal Hukum Sasana Jurnal Analisis Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bacarita Law Journal Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Fifink Praiseda Alviolita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Sexual Violence and the Politics of Criminal Law in Indonesia: A Gender Equality Approach and Maqāsid al-Sharī’a Kamalludin, Iqbal; Pratami, Bunga Desyana; Alviolita, Fifink Praiseda; Christia, Adissya Mega; Umar, Achmad Jauhari
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i1.1282

Abstract

This article examines the criminal law policy in Indonesia regarding the increasing incidence of sexual violence crimes, primarily affecting women. The study adopts a literature research approach, utilizing data from legal regulations in Indonesia and various scholarly works related to the subject. Employing a gender equality approach and maqāsid al-sharī'a, the article concludes that while Indonesia possesses legal regulations addressing sexual crimes, these laws are dispersed across different statutes, resulting in diminished effectiveness. The enactment of the Law on Sexual Violence (UU TPKS) in 2022 signifies a noteworthy development in Indonesia's legal framework concerning sexual violence. This legislation is structured in a more organized and comprehensive manner, incorporating several reforms. Consequently, it instills optimism for enhanced endeavors to eliminate and prevent sexual violence. From an Islamic standpoint, the regulation of sexual violence aligns with the fundamental principles and objectives of Islamic law (maqāsid al-sharī'a). These principles aim to actualize the well-being and benefit of humanity while simultaneously preventing crimes that pose threats to human existence and dignity.   Artikel ini mengkaji kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mengatasi praktik tindak pidana kekerasan seksual yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan perempuan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban tindak kejahatan ini. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan yang sumber datanya didasarkan pada peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian ini. Menggunakan pendekatan kesetaraan gender dan maqāsid al-sharī’a artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan seksual. Namun demikian, aturan-aturan hukum tersebut disusun secara parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menjadikannya kurang efektif. Lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menandai adanya perkembangan baru dalam pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini disusun secara lebih sistematis dan komprehensif dengan sejumlah pembaruan yang ada di dalamnya sehingga ia telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap praktik kekerasan seksual. Dalam perspektif Islam, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual ini selaras dengan prinsip dasar dan tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqāsid al-sharī’a), yang ingin mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa mengancam eksistensi dan kehormatan manusia.
Criminal Law Policy in Tackling Personal Possession of Marijuana for Medicine Alviolita, Fifink Praiseda; Arzaqi, Nila
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.19942

Abstract

The problem of personal possession of marijuana for medical purposes because according to the mandate of the constitution the right to life is guaranteed by the 1945 Constitution. The purpose of this study is to identify problems from the formulation aspect of the Narcotics Law to determine the appropriate criminal law policy to overcome these legal issues. This study uses a type of normative juridical research with a qualitative approach. The results of the study show that the Narcotics Law has a vagueness of norms that results in a person who has marijuana personally for treatment or therapy can be criminalized, even though if you look at the formulation of the Narcotics Law does not really prohibit it as long as it is in accordance with the results of research so that its use can be scientifically proven. In addition to the incessant eradication of narcotics trafficking and abuse, the government needs to take policies by revising the Narcotics Law. Efforts that can be made by decriminalizing personal possession of marijuana as a treatment does not mean that it will be impossible in the future, coupled with the regulation and supervision of marijuana trafficking, will open up space for the courts to focus on dealing with more serious narcotics crimes. This means that the government must be present to refocus the function of legislation and determine future regulations to regulate the maximum limit on the amount of psychotropic substances that can be legally owned or not so that they can distinguish the perpetrators of criminal acts whether they are categorized as owners, users, storers or dealers and the certainty of psychotropic abuse in order to achieve certainty, justice and usefulness.
Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Hartanto, Hartanto; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5056

Abstract

Perkembangan e-commerce saat ini menjadi pasar yang besar dalam dunia perdagangan. Hal ini juga berpotensi menjadi ancaman bagi pelaku usaha dengan adanya praktik penipuan online. Sehingga perlu serangkaian perlindungan hukum, untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan keseimbangan monodualistik yang ada dalam UU ITE. Asas monodualistik pun telah diakomodir oleh KUHP Baru dimana dalam konsep ini mengedepankan kepentingan antara individu/ perorangan dengan kepentingan umum/ masyarakat, termasuk adanya keseimbangan anatara kepentingan pelaku dan korban. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini frasa mengakibatkan “…kerugian konsumen”, menurut pendapat penulis merupakan ketidak seimbangan, mengingat dewasa ini yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya produsen, melainkan juga para konsumen yang memang memiliki itikad tidak baik, maka dalam UU ITE yang menitikberatkan perlindungan kepada konsumen dalam porsi yang lebih besar justru merupakan kriminalisasi berlebihan kepada produsen/ penjual, kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah adanya kriminalisasi.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS) Arzaqi, Nila; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5057

Abstract

Kejahatan sekstorsi sering terjadi di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa usia puluhan. Modusnya mencakup layanan video panggilan seksual, cinta romantis, dan spam panggilan, dengan seringkali melibatkan perilaku tidak sopan seperti merekam tangkapan layar saat korban menjawab panggilan. Ada juga modus lain yang mengancam dan tidak menyenangkan. Meskipun Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten asusila, tidak ada undang-undang Indonesia yang secara eksplisit menangani Video Call Sex (VCS) seperti yang dibahas dalam diskusi tersebut. Dalam kasus VCS dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan sekstorsi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.
Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Yusnita Mawarni; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.1557

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki dampak yang sistemik menyerang hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pada praktiknya bagi pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi vonis pidana tambahan berupa uang pengganti yang prosesnya dapat dilakukan sejak penyidikan atau tahap pra adjudkasi yaitu dapat dilakukan melalui penyitaan terhadap hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh pelaku kemudian dieksekusi dan diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Terdapat beberapa perbedaan dalam penanganan baik penyitaan uang pengganti maupun eksekusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga perlu adanya pedoman khusus bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekaburan makna pengaturan dan sebagai upaya mencapai kepastian hukum untuk melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepaada terpidana tindak pidana korupsi.
Co-Authors Arzaqi, Nila Christia, Adissya Mega Erna Tri Rusmala Ratnawati Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Hartanto hartanto hartanto Ikawati, Amalia Dewi Iqbal Kamalludin Nurahman, Adiansyah Pratami, Bunga Desyana Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Umar, Achmad Jauhari Yusnita Mawarni