Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Badamai Law Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Restorative Justice Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bacarita Law Journal Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Fifink Praiseda Alviolita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
MEREFLEKSIKAN ENVIROMENTAL ACCOUNTING DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY SEKTOR PERTAMBANGAN Praiseda Alviolita, Fifink; Sulistyanto Luhukay, Roni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8449

Abstract

Penelitian ini membahas  krisis lingkungan hidup tidak lagi dipahami sekedar isu melainkan telah menjelma sebagai suatu ancaman (threat) terutama bagi negara (state),. luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas produksi yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak jarang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, berbagai cara dilaksanakan sebgai usaha penanggulangan, pencegahan sampai pertanggungjawaban terhadap rusaknya lingkungan. Kelemahan pada di rasakan pada fungsi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup penerapan Enviromental Accounting yang merupakan Langkah revolusi oleh pemerintah dalam menjawab problematika kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun merupakan jawaban dari permasalahan yang selama ini di harapkan, serta mengoptimalkan pertanggungjawaban dan penerapan environmental accounting sebagai jembatan penguatan kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan di Indonesia.Kata kunci : Enviromental Accounting, Corporate Social Responsbility, Pertambangan
ANALISIS ETIS DAN YURIDIS PENCANTUMAN IDENTITAS TERSANGKA PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA SURAT KABAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Fifink Praiseda Alviolita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebebasan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Insan pers yakni wartawan selain tunduk pada undang-undang tersebut dalam menjalankan profesinya dalam undang-undang tentang Pers juga telah diamanatkan untuk berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik termasuk dalam hal pencantuman identitas. Dari analisis yang telah dilakukan oleh Penulis, telah diketahui bahwa terdapat kekaburan peraturan terkait perbuatan pencantuman identitas tersangk aasusila yang mengindikasikan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dari kekaburan peraturan secara etis dan yuridis pada Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers tersebut akan menimbulkan multi interpretasi yang dapat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena tidak adanya pengaturan yang pasti. Untuk itu Penulis mengusulkan pengaturan terkait perbuatan pencantuman identitas tersangka berupa penambahan frasa sehingga perlu dilakukan perubahan pada pasal tertentu dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Alasan Penulis untuk mengusulkan hal tersebut adalah agar ke depannya terdapat kepastian hukum bagi tersangka pelaku kejahatan kesusilaan dan pihak-pihak dalam pers dalam melaksanakan perannya untuk member informasi publik secara faktual serta dapat menjadi acuan yang tegas dan jelas bagi hakim jika terjadi gugatan terkait perbuatan pencantuman identitas tersangka oleh media massa. Kata Kunci: Pencantuman Identitas, Tersangka, Kode Etik Jurnalistik, UU Pers
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGURUS KORPORASI DIKAITKAN DENGAN ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD Fifink Praiseda Alviolita
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.849 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16

Abstract

Abstrak Peraturan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korporasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perluasan makna pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi apabila orang tersebut tidak memenuhi kewenangan pasca dikeluarkannya Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Korporasi untuk mewakili dalam persidangan yang bertentangan dengan asas geen straft zonder schuld dimana pertanggungjawaban harus ada kesalahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sistem pertanggungjawaban korporasi yang dipakai di dalam Perma adalah konsep pertanggungjawaban strict liability maka seharusnya teori yang digunakan adalah teori identifikasi dimana perbuatan tindak pidana korporasi adalah perbuatan pengurus yang menjadi directing mind. Keterwakilan pengurus yang tidak menjadi tersangka dalam mewakili korporasi adalah melewati proses hukum acara pidana dimana keterwakilan ini seharusnya dibatasi sebagai wujud perlindungan hukum. Kata-kata Kunci: geen straft zonder schuld; korporasi; pertanggungjawaban pengurus
Optimalisasi Peran Koperasi Nelayan Melalui Kolaborasi dengan Fintech (Studi Di Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok Bantul) Erna Tri Rusmala Ratnawati; Fifink Praiseda Alviolita; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3558

Abstract

Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis. However, the problems faced by Mina Bahari Cooperative ‘45 Depok Beach, Bantul, Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem and short of capital in terms of financing as well as competition with moneylenders. This research is using empirical juridical methods, with sociological juridical approaches and technical analysis of descriptive qualitative data. The aim of this research is to optimize the role of fishing cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable. Key-words: coastal communities, cooperative, industrial revolution 4.0
Optimalisasi Peran Koperasi Nelayan Melalui Kolaborasi dengan Fintech (Studi Di Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok Bantul) Erna Tri Rusmala Ratnawati; Fifink Praiseda Alviolita; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.51 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3558

Abstract

Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis. However, the problems faced by Mina Bahari Cooperative ‘45 Depok Beach, Bantul, Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem and short of capital in terms of financing as well as competition with moneylenders. This research is using empirical juridical methods, with sociological juridical approaches and technical analysis of descriptive qualitative data. The aim of this research is to optimize the role of fishing cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable. Key-words: coastal communities, cooperative, industrial revolution 4.0
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PERBUATAN KRIMINALISASI DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH ULAYAT Alviolita, Fifink Praiseda
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i1.2

Abstract

Hak masyarakat hukum adat adalah hak konsitusional yang terjamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun fakta empiris dan data menunjukkan dalam mempertahankan hak-hak tradisionalnya di tanah ulayat masih ditemui kasus kriminalisasi oleh aparat. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji asas-asas dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak asasi manusia khususnya hak masyarakat hukum adat kemudian data dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tidak hanya berhenti untuk dihormati dan dihargai secara retorika saja namun pemerintah harus mampu mencari akar permasalahan dari konflik agraria yang terjadi di berbagai penjuru Indonesia dan seyogyanya hadir dalam pemenuhan perlindungan hak masyarakat hukum adat khususnya dalam perlakuan kriminalisasi dalam mempertahankan tanah ulayatnya.
FENOMENA KEPALA DAERAH BERPRESTASI KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Alviolita, Fifink Praiseda; Nurahman, Adiansyah; hartanto, hartanto
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.15862

Abstract

Konstitusi kita UUD 1945 harus dipahami sebagai sumber hukum dan sumber etika, korupsi yang selama ini terjadi secara masif dan meluas, tidak sebatas merugikan keuangan/perekonomian negara, tetapi pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat, dan HAM. Banyaknya kepala daerah berprestasi dari deretan pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK merupakan fenomena masalah yang memprihatinkan. Kejahatan dari struktur sosial berikut dampaknya merupakan penyimpangan perilaku karena alasan ekonomi maupun struktur masyarakat.  Perilaku koruptif (korupsi atau kejahatan terkait korupsi) akan semakin rumit dan terselubung ketika pelaku telah terbungkus/terselubungi berbagai predikat sosial, bahkan pada saat ini banyak kepala daerah yang berpretasi masuk dalam deretan pelaku korupsi. Kualifikasi masyarakat tradisional sekaligus memenuhi masyarakat moderen (transisi) ini sesuai untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Hukum represif yang diterapkan belum dapat memecahkan masalah,  dalam prakteknya namun mengarah formalisme hukum. Maka permasalahannya adalah bagaimana (korelasi) ketidaksesuaian kepala daerah berprestasi yang justru melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa Struktur sosial yang cukup tinggi ternyata tidak menjamin seseorang terbebas dari perilaku koruptif (korupsi), bahkan background apapun tetap berpotensi jusatru mengaburkan/menyelubungi perilaku koruptif yang mereka lakukan, dimana masyarakat acapkali toleran/permisif terhadap perlaku koruptif yang dilakukan orang dengan berbagai predikat sosial yang tinggi; kemudian memerlukan upaya pengajian ulang (redesign) dalam hal memberikan predikat berprestasi kepada kepala daerah,  dengan menghimpun informasi catatan tertentu dari pihak aparat penegak hukum di daerah yang dipimpinnya, penegak hukum dalam hal ini adalah penegak hukum eksternal hakim, jaksa, maupun kepolisian. Redisign ini untuk menghindari keadaan bahwa seorang kepala daerah dinyatakn berprestasi namun kemudian diketahui melakukan korupsi.
KAJIAN YURIDIS MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PROGRESIF Alviolita, Fifink Praiseda
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/legacy.2023.3.2.138-160

Abstract

Jaminan hak bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, selain diamanatkan di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia khususnya sila ke-empat yang dapat dikatakan sebagai landasan dari kebebasan berpendapat, yang secara khusus diatur pada Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. Penyampaian kritik dari konsumen kepada pelaku usaha atau produsen kerapkali dikriminalisasi dan justru dilaporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dasar hukum yang sering didakwakan adalah Pasal 310 KUHP dan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menetapkan seorang konsumen menjadi tersangka. Berkaitan dengan hal tersebut Polisi (penyidik) diberi hak untuk melakukan diskresi (discretion), yakni hak untuk tidak memproses hukum sepanjang demi kepentingan moral terlebih dalam hal ini adalah untuk kepetingan publik yang lebih luas. Penggunaan hukum progresif dalam mediasi penal menurut penulis dapat diterapkan pada saat proses penyidikan guna mencapai keadilan substantif di masa yang akan datang.
Penyuluhan Hukum Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Remaja Di Kota Blitar Fifink Praiseda Alviolita
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Padma Sri Kresna
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/psk.v5i2.990

Abstract

Dinamika perkembangan teknologi saat ini dinilai sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi membawa dampak positif namun di sisi lainnya menimbulkan dampak negatif . Terlebih selama pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan dimana semua aspek kehidupan diselenggarakan dalam jaringan (daring). Misalnya dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan di sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan ketergantungan para siswa maupun mahasiswa sepenuhnya pada gawai yang digunakan, intensitas penggunaan sosial media pun meningkat. Menurut data yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber hal ini ternyata juga menyumbang terjadinya kejahatan yang memanfaatkan teknologi di kalangan remaja salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi di berbagai platform di media sosial. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum yaitu saat diselenggarakan beberapa remaja memberikan feedback yang sangat baik dengan mengajukan pertanyaan dan saling bertukar pengalaman terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang pernah dialaminya. Selain itu para remaja di Kota Blitar menjadi mendapat pengetahuan tentang cara pencegahan dan juga pengaduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang tidak didapatkan informasinya di sekolah. Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, media sosial, remaja
Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan Sertifikasi Halal Home Industry Di Desa Kertomulyo Arzaqi, Nila; Ikawati, Amalia Dewi; Alviolita, Fifink Praiseda
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v4i2.24974

Abstract

Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sangat berpotensi dan kaya akan sumber daya alam yang dibuktikan dengan semakin berkembangnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mayoritas berbentuk home industry di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan guna memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku home industry di Desa Kertomulyo. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahap pengidentifikasi masalah home industry yang ada di Desa Kertomulyo melalui kepala desa dan warga sekitar, kemudian dilajutkan tahap selanjutnya yaitu memberikan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal sampai dengan pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada kelompok home industry di Desa Kertomulnyo, dan untuk tahap terakhir setelah dijamin dengan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan dan proses pendaftaran sertifikasi halal ini, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen akan tingkat kehalalan sebuah produk sehingga produk bisa diberikan label yang menarik dan juga dipasarkan secara online maupun offline atau dapat melalui e-commerce. Education and Sustainable Assistance for Home Industry Halal Certification in Kertomulyo Village Abstract: Kertomulyo Village, Trangkil District, Pati Regency has great potential and is rich in natural resources as evidenced by the growing number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the majority of which are in the form of home industries in the region. This community service activity is carried out to provide knowledge, understanding and assistance regarding the importance of halal certification. With this community service activity, it is hoped that it can increase productivity and competitiveness for home industry players in Kertomulyo Village. Extension activities are carried out through the stage of identifying home industry problems in Kertomulyo Village through the village head and local residents, then the next stage is to provide socialization on the importance of halal certification to assistance in registering online halal product guarantee certification in home industry groups in Kertomulnyo Village, and for the last stage after being guaranteed with halal certification. With this assistance and halal certification registration process, it can increase consumer confidence in the level of halalness of a product so that products can be given attractive labels and also marketed online and offline or through e-commerce.
Co-Authors Arzaqi, Nila Christia, Adissya Mega Erna Tri Rusmala Ratnawati Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Hartanto Hartanto Ikawati, Amalia Dewi Iqbal Kamalludin Nurahman, Adiansyah Pratami, Bunga Desyana Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Umar, Achmad Jauhari