Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI PERGURUAN TINGGI DI DAERAH PERBATASAN TERHADAP SISWA SMA N 1 PULAU LAUT, KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Mahadiansar Mahadiansar; Dhani Akbar; Mulyadi Mulyadi
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 2 No 1 (2019): Journal of Maritime Empowerment
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v2i1.1736

Sosialisasi pendidikan tinggi perlu dilakukan ke daerah yang sulit untuk menjangkau akses informasi tentang perguruan tinggi dalam memberikan gambaran umum terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang nantinya setelah lulus melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kegiatan dilaksanakan di SMA N 01 Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Provinsi Kepulauan Riau. Pengabdian ini bertujuan memberikan wawasan dan informasi mengenai peranan dalam pendidikan tinggi. Sosialisasi dari tim pengabdian Universitas Maritim Raja Ali Haji mendapatkan respon yang positif oleh siswa kelas XI SMA N 1 Pulau Laut berjumlah kan 45 siswa kelas XII yang mengikuti agenda sosialisasi tersebut. Hasil dari pengabdian tim menemukan bahwa siswa SMA N 01 Pulau Laut belum pernah mendapatkan akses yang menyeluruh tentang informasi pendidikan tinggi.

PENGUATAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDAMPINGAN SOCIO-ECOLOGICAL MARKET ECONOMY KEPADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BINTAN Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Jurnal Pemberdayaan Maritim Vol 4 No 1 (2021): Journal of Maritime Empowerment
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jme.v4i1.3901

Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk menggabungkan kebebasan dalam pasar dengan kesejahteraan sosial berdasarkan ekonomi yang kompetitif. Ekonomi pasar sosial bertentangan dengan kebijakan laissez-faire dan sistem ekonomi sosialis dan menggabungkan kebebasan perusahaan swasta untuk beroperasi dengan regulasi dan intervensi negara untuk menjamin persaingan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kondisi kerja yang baik, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik Kegiatan ini sangat perlu untuk direalisasikan mengingat perlunya edukasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam mencari alternative livelihoodnya. Namun juga berbasis kepada pengembangan sistem ekonomi yang berbasis kepada aspek Pasar Sosial dan Ekologikal. Adapun kegiatan belum dilaksanakan, maka diperlukan realisasi bersama dengan instansi terkait yang mampu menggandeng dan membuat pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran.

Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama; Yudhyo; Riama Lisnawati Sianturi; Nadya Triyana
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v4i1.8

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kendala dan permasalahan pada pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk kawasan pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak terlepas dari permasalahan sektor perikanan dan kelautan secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil temuan pada penelitian ini adalah rumitnya permasalahan dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan keseimbangan SDA dan linkungan laut, keberlanjutan pekerjaan dan mata pencaharian nelayan pesisir setempat, masalah ketahanan pangan dan ancaman alam. Kepulauan Riau tidak hanya bekerja pada implementasinya, tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait Sustainable Development Goals atau Tim Koordinasi Daerah untuk Sustainable Development Goals.

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Yokki Kurnia Perdana; Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1060

Poverty is one of the major issues currently being faced by the Indonesian nation. The problem of poverty will never end if traced from the root of the problem. Poverty is not only an interesting issue to be discussed at the national level, but at the regional level itself, the poverty of this community seems to spread throughout the country, for example in Tanjungpinang City, where the poverty rate is high, even though Tanjungpinang City is the provincial capital. Various efforts and efforts have been made by related parties to reduce the poverty rate, but what is happening in the field is that the poverty rate is actually increasing. Starting from BLT assistance, PKH to BPNT, the local government has launched it in collaboration with related agencies, namely the Social Service. In this study, the researchers wanted to examine one of the aids, namely Non-Cash Food Assistance (BPNT), which is routinely carried out from 2018-present. Researchers want to know more about how this assistance is implemented, starting from the weaknesses to the advantages that arise from this assistance and what the consequences are for the poverty rate. Talking about the poverty rate cannot be separated from sustainable development or often referred to as the SDGs, where the first point of the SDGs is No Poverty (Without Poverty) whose target must be achieved by 2030. This study used a qualitative descriptive method, with 7 (seven) informants. In this study the techniques used were interviews and documentation. The theory used in this study uses the theory of Van Metter and Van Horn. The results of the study found that the implementation of the poverty alleviation policy through BPNT was quite good, but it is undeniable that there are still deficiencies that must be addressed, especially in determining the beneficiaries who receive this assistance, which often occurs miscommunication or mis-data between events that actually occur in the field. data received by related parties. Not only that, in the last few months the distribution has been changed from a system of buying food to cash which is disbursed directly through an ATM, of course this is a decision that must be reviewed again from the original purpose of this policy.

Efektivitas Kebijakan Free Trade Zone Bintan Terhadap Investasi di Kawasan Bintan syaputra dicky; Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Based on Government regulation Number 41 of 2017 concerning the Bintan free trade zone and port, Article 1 Paragraph (2) stipulates that Bintan free trade zone area is enclave, an enclave area means that the Bintan free trade zone is only a pieces of it, not the entire Bintan area. It is feared to affect investors who invest which in 2022 for the invesment realization target is still not fullfilled. This study aims to determine the effectiveness of the policy setting which in this study uses qualitative research method with a descriptive method approach. Based on policy indicators, the establishment of bintan enclave free trade zone is still not effective, seeing the development and trends in the Bintan region with a free trade zone area that is only like that, it is not enough because there are many areas that should be developed. This also policy provides problems in terms of monitoring goods that are not supposed to leave the free trade zone area due to its enclave nature. For proper implementation, the bintan concession agency in managing the area conducts promotions and infrastructure development in order to attract investors so that they can provide the right services for them. And for the right target, the investment realization target set in 2022 cannot be met due to several factors such as investment plans that cannot be implemented and also the investment realization target set too high without seeing realistic conditions.

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Yokki Kurnia Perdana; Dhani Akbar; Ryan Anggria Pratama
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1060

Poverty is one of the major issues currently being faced by the Indonesian nation. The problem of poverty will never end if traced from the root of the problem. Poverty is not only an interesting issue to be discussed at the national level, but at the regional level itself, the poverty of this community seems to spread throughout the country, for example in Tanjungpinang City, where the poverty rate is high, even though Tanjungpinang City is the provincial capital. Various efforts and efforts have been made by related parties to reduce the poverty rate, but what is happening in the field is that the poverty rate is actually increasing. Starting from BLT assistance, PKH to BPNT, the local government has launched it in collaboration with related agencies, namely the Social Service. In this study, the researchers wanted to examine one of the aids, namely Non-Cash Food Assistance (BPNT), which is routinely carried out from 2018-present. Researchers want to know more about how this assistance is implemented, starting from the weaknesses to the advantages that arise from this assistance and what the consequences are for the poverty rate. Talking about the poverty rate cannot be separated from sustainable development or often referred to as the SDGs, where the first point of the SDGs is No Poverty (Without Poverty) whose target must be achieved by 2030. This study used a qualitative descriptive method, with 7 (seven) informants. In this study the techniques used were interviews and documentation. The theory used in this study uses the theory of Van Metter and Van Horn. The results of the study found that the implementation of the poverty alleviation policy through BPNT was quite good, but it is undeniable that there are still deficiencies that must be addressed, especially in determining the beneficiaries who receive this assistance, which often occurs miscommunication or mis-data between events that actually occur in the field. data received by related parties. Not only that, in the last few months the distribution has been changed from a system of buying food to cash which is disbursed directly through an ATM, of course this is a decision that must be reviewed again from the original purpose of this policy.

DAMPAK PERMASALAHAN GLOBAL REFUGEE DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Akbar, Dhani; Setiawan, Azhari; Putra, Ardi; Triyana, Nadya
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.5663

Abstract: Indonesia is eager to cooperate, in this case with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM) and the International Committee of the Red Cross (ICRC), to achieve world peace and improve the welfare of the world's people. This research aims to examine the problems faced by the Indonesian government, especially in border areas. Concept of securitization which divided several focuses to a case study in the Riau Archipelago Province where there are approximately 500 refugees on Bintan Island and 1,000 in Batam City under the supervision of IOM and UNHCR. The refugee situation in the Riau Islands is a complex and serious problem. Our research reveals the perceptions of local communities as part of civil society who feel the impact and attitudes towards regulations that are still felt to be lame and ineffective in dealing with this problem. Academic contribution of this research is to solve the issue of border area in the perspective of non-traditional security. Abstrak: Indonesia berkeinginan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization of Migration (IOM) dan International Committee of Red Cross (ICRC), untuk mencapai perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sekuritisasi yang dipecah pada beberapa fokus pada studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau yang kurang lebih ada 500 pengungsi di Pulau Bintan dan 1.000 di Kota Batam di bawah pengawasan IOM dan UNHCR. Situasi pengungsi di Kepulauan Riau terbuka sebagai masalah yang kompleks dan serius. Penelitian kami mengungkap persepsi masyarakat lokal sebagai bagian dari civil society merasakan dampak dan sikap terhadap regulasi yang masih dirasa timpang dan kurang efektif dalam menangani problematika ini. Kontribusi akademik yang diperlukan setelah penelitian ini adalah pemecahan masalah dalam sudut pandang keamanan non-tradisional di wilayah perbatasan.

THE ROLE OF ACTORS NETWORK IN THE REGIONAL COOPERATION: A CASE STUDY OF THE ASEAN MARITIME OUTLOOK Dhani Akbar; Wayu Eko Yudiatmaja; Firman Firman; Kustiawan Kustiawan; Teguh Setiandika Igiasi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.978

The ASEAN Maritime Outlook (AMO) represents a strategic initiative designed to strengthen maritime cooperation in Southeast Asia; however, its effectiveness largely depends on the dynamics of inter-actor networks involved in its formulation and implementation. This study analyzes the engagement and relationships among various actors—including states, donor agencies, international organizations, research institutions, and civil society—using an actor-network analysis approach and secondary data drawn from official documents, partner institution reports, and academic publications. The findings indicate that ASEAN’s maritime cooperation operates in a multi-level and collaborative manner, with Indonesia, Vietnam, and Singapore playing dominant roles, while non-state actors significantly contribute to the transnational dimension of maritime policy. The results suggest that the effectiveness of ASEAN’s maritime governance is shaped less by formal institutional structures than by the strength of adaptive and inclusive actor coordination, thereby enriching the discourse on contemporary regionalism from the perspectives of political science and international relations.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search