Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PKM Peningkatan Potensi Batik Melalui Perlindungan HKI Dan Penguatan Manajemen Pemasaran Berbasis TIK Di Desa Silowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo irwan yulianto; Ali uraidy
Warta Pengabdian Vol 12 No 2 (2018): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v12i2.7870

Abstract

Tujuan dan target yang ingin dicapai dalam PKM ini adalah mendorong serta mendukung usaha batik di daerah Situbondo yang memiliki keinginan yang tinggi untuk mengembangkan usaha batik baik di kawasan lokal maupun internasional yang aman, nyaman dan berkelanjutan yang berpedoman pada kepastian hukum dengan memberikan pengetahuan serta pendampingan guna meningkatkan keterampilan dalam proses pendaftaran hak cipta motif batik serta pendampingan pemasaran batik khas Situbondo. Metode yang digunakan berupa pendampingan pendaftran hak atas hak cipta motif batik khas Situbondo pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan peningkatan manajemen pemasaran berbasis teknologi infomasi. Hasil yang dicapai antara lain yaitu keluarnya bukti pendaftaran hak cipta motif batik dan nomor pencatatan pada Kementrian Hukum dan HAM RI. Kata Kunci : Hak cipta, batik, pemasaran, TIK.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 1466 K/Pid/2024 DALAM TINDAK PIDANA PENGANIYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG Vania Rahma Dilla; Novia Bella Safitri; Irwan Yulianto
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6443

Abstract

Penganiayaan adalah suatu perlakuan yang semena-mena dengan tujuan menyiksa, menindas serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penganiyaan merupakan tindak pidana yang langsung berhubungan terhadap kontak fisik pada tubuh. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada buku kedua tindak pidana penganiyaan termasuk ke dalam kategori kejahatan. Penganiyaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan sehingga mengakibatkan cedera dan luka fisik pada tubuh seseorang. Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa yang berada di dalam KUHP. Kata pembunuhan sendiri bearasal dari bunuh yang artinya berarti mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Peneliti menemukan masalah mengenai pertimbangan hakim pada putusan nomor 454/Pid.B/2024 PN.Sby terhadap pembebasan Ronald Tannur telah sesuai dengan peraturan dan disparitas antara putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan nomor 1466 K/Pid/2024 didalam kasus Ronald Tannur. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (status approuche) dan pendekatan kasus (case approuche) dengan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pertimbangan hakim pada putusan no 454/Pid.B/2024 PN.Sby tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hakim telah memvonis bebas seluruh dakwaan. Penjatuhan hukuman pidana yang berbeda terhadap terdakwa yang terpidana dalam kasus yang sama tingkat kejahatannya dapat diartikan sebagai disparitas pidana. Peneliti berharap hakim dapat memberikan keputusan yang seadil adilnya untuk melindungi hak hak korban tanpa memandang status dan latar belakang korban serta pelaku harus dikenakan hukuman yang seadil adilnya agar mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga hukum pidana Indonesia tetap berdiri dan berlandaskan dengan keadilan.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 109/Pid.B/2025/PN SIT TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN Irwan Yulianto; Putry Mely Riantika; Dafino Izzan Wicaksono
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7311

Abstract

Tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362 KUHP untuk pencurian biasa Mengatur tentang perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah, tanpa izin, dan dengan niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen. Tujuan dalam penelitian dalam hal ini adalah untuk menganalisis tentang (1)Apa akibat hukum pada terdakwa pelaku pencurian menurut putusan nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit (2) Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor telah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan undang undang dan deskriptif analitis dengan data yang di peroleh di jelaskan dengan menggabarkan masalah hukum yang ada. Hasil yang akan di peroleh dari penelitian ini yakni (1) pelaku terbukti secara sah dan bersalah berdasarkan unsur yang di muat dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian (2)pelaku di jatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan telah sesuai dengan hukum pidana dan ketentuan pasal 362 KUHP.
Problematika Pengaturan Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Irwan Yulianto; Siti Nur Risky Amalia; Flowra Regina Nurvadia
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengaturan upaya paksa pada tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah mengatur kewenangan upaya paksa bagi penyidik dalam mendukung proses penegakan hukum, masih terdapat kelemahan normatif, terutama terkait ketidakjelasan ukuran bukti permulaan yang cukup yang berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, mekanisme pengawasan melalui praperadilan dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan upaya paksa secara lebih komprehensif melalui penegasan standar pembuktian, penguatan kontrol yudisial, serta pemenuhan akses bantuan hukum guna menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan.
PELATIHAN METODE PENULISAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KARYA ILMIAH Muhammad Yusuf Ibrahim; Irwan Yulianto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7720

Abstract

Penulisan skripsi merupakan tahap akhir yang bersifat krusial dalam menentukan keberhasilan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dalam menyelesaikan pendidikan sarjana. Skripsi tidak hanya menjadi syarat akademik kelulusan, tetapi juga mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan metode penelitian hukum secara ilmiah. Namun, pada praktiknya masih banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam merumuskan permasalahan hukum, menentukan jenis dan pendekatan penelitian hukum, mengelola bahan hukum, serta menyusun sistematika dan teknik penulisan skripsi sesuai dengan kaidah ilmiah dan pedoman akademik. Permasalahan tersebut berpotensi menurunkan kualitas karya ilmiah mahasiswa dan memperpanjang masa studi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mahasiswa Ilmu Hukum dalam menerapkan metode penulisan skripsi secara sistematis, logis, dan sesuai dengan standar akademik. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang sedang mempersiapkan proposal skripsi. Metode pelaksanaan meliputi ceramah untuk penguatan konsep metodologi penelitian hukum, diskusi interaktif untuk pendalaman materi, serta praktik penyusunan proposal skripsi sebagai bentuk pendampingan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap perbedaan dan penerapan metode penelitian hukum normatif dan empiris, kemampuan merumuskan masalah hukum secara tepat, serta keterampilan dalam menyusun sistematika dan teknik penulisan ilmiah yang baik dan benar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum serta mendukung tercapainya penyelesaian studi tepat waktu.
SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN ANTI NARKOBA DALAM IMPLEMENTASI 5A DI SMA NEGERI 1 SITUBONDO Irwan Yulianto; Ide Prima Hadiyanto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i1.5932

Abstract

Korupsi dan narkoba adalah dua ancaman utama yang merusak moral generasi muda. Sosialisasi nilai-nilai anti korupsi dan anti narkoba menjadi urgensi dalam pembentukan karakter siswa di tingkat sekolah menengah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan 5A (Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Korupsi dan Anti Narkoba) dalam sosialisasi di SMA Negeri 1 Situbondo. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif dengan melibatkan siswa, guru, dan komunitas sekolah. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi dan narkoba, perubahan sikap positif terhadap pencegahan, dan keterlibatan aktif dalam kampanye anti korupsi dan anti narkoba. Artikel ini memberikan panduan praktis untuk pelaksanaan kegiatan serupa di institusi pendidikan lain.
PENGUATAN KOMPETENSI SOFT SKILLS MAHASISWA MELALUI PROGRAM CPL: CRITICAL THINKING, PUBLIC SPEAKING, LEADERSHIP, AND TEAMWORK Muhammad Yusuf Ibrahim; Abdul Halim; Irwan Yulianto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6822

Abstract

Kepemimpinan (leadership) merupakan salah satu kompetensi esensial yang perlu dikembangkan di kalangan mahasiswa sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial. Penguatan keterampilan kepemimpinan masih belum menjadi perhatian utama dalam kegiatan pembinaan kemahasiswaan di banyak perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan mahasiswa melalui program CPL (Critical Thinking, Public Speaking, Leadership, and Teamwork) dengan pendekatan pelatihan partisipatif dan berbasis pengalaman. Kegiatan dilaksanakan selama dua minggu di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan diikuti oleh mahasiswa lintas program studi. Pelatihan difokuskan pada peningkatan keterampilan berpikir strategis, komunikasi kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan tim melalui simulasi peran, studi kasus, dan proyek kolaboratif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan pemahaman konseptual, keterampilan praktis, serta transformasi sikap terhadap peran kepemimpinan. Program ini terbukti efektif dalam membentuk karakter pemimpin yang adaptif, komunikatif, dan berintegritas. Dengan demikian, model pelatihan ini dapat dijadikan alternatif strategis dalam mendukung pengembangan soft skills mahasiswa dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM DEMOKRATISASI Irwan Yulianto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 3 No 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4043

Abstract

Perkembangan TI sangat penting di media sosial. Jumlah pengguna internet meningkat drastis dari tahun 2013 hingga 2018. Melalui perkembangan tersebut, masyarakat khususnya generasi milenial dan gen Z tidak akan lepas dari teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, teknologi informasi telah menjadi sumber informasi utama. Pengabdian masyarakat melalui pendekatan penelitian tindakan partisipatif (PAR) berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan selalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi politik. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam proses perubahan politik. Teknologi informasi kini diyakini mampu membuka jalan menuju demokrasi langsung dan menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi. Partisipasi elektronik mengacu pada partisipasi warga negara dalam kegiatan demokrasi melalui sistem yang memanfaatkan ICT. Demokrasi partisipatif adalah tentang partisipasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara, bukan hanya politisi, mempunyai hak suara dalam membuat peraturan dan program yang membentuk pemerintahan kita. Keberadaan partisipasi politik modern sebagian besar didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat disediakan oleh budaya demokrasi baru.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 420/Pid.SUS/2023/PN JKT BRT TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dini Ismatul Maula; Irwan Yulianto; Nadiah Dwi Pratiwi
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i2.6409

Abstract

Banyak sekali kasus tindak pidana yang ada di sekitar kita contohnya adalah kekerasan, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar hak sebagai manusia dan mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis,. Mayoritas korban adalah para perempuan, dan untuk mencegah agar terbebas dari penyiksaan dan penganiayaan yang telah merendahkan martabat seseorang sebagai manusia, mereka perlu dilindungi oleh negara dan masyarakat. Maka dari itu Indonesia telah mengatur Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di dalammya berisi pengertian KDRT serta aturan-aturan dan sanksi pidananya.. Seperti perkara di putusan Nomor 420/Pid.SUS/2023/PN JKT BRT tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menggunakan rumusan masalah yaitu apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apa akibat hukum dari putusan nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt tentang KDRT terhadap hukum pidana di Indonesia. Penulis juga menggunakan metode penelitian tipe penelitian yuridis normative (Doctrinal Legal Research) dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (status approuch) dan pendekatan kasus (case approach) yang menggunakan putusan hakim serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan skunder.