Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2861

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Desa Purbahayu, 1 orang Kepala Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 4 orang Anggota Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 5 orang masyarakat yang tidak dapat bantuan tetapi dapat, 2 orang masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak, 3 orang masyarakat yang dapat bantuan. Pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik tetapi diketahui dari sebagian besar informan memeberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut: masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan tidak layak huni di desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA GREEN CANYON AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2776

Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kerjasama dengan pihak media untuk promosi wisata dalam rangka merebut pasaran/bersaing dengan objek wisata lain. Tetapi jumlah pengunjung dari tahun ke tahun tetap meningkat. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan seperti ruang tunggu, ruang informasi wisata, dan tempat ibadah dalam rangka menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional. Rumusan masalah dalam penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teori atau menguji teori dalam kaitannya dengan pemanfaatan dalam dunia kepariwisataan. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan mengungkapkan praktek-praktek pelaksanaan strategi peningkatan Pelayanan Publik di Objek Wisata Green Canyon. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 6 pegawai objek wisata Green Canyon dan 5 orang perwakilan masyarakat di sekitar objek wisata Green Canyon dan 5 orang pengunjung (wisatawan). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, diperoleh keterangan dari 18 pertanyaan yang diajukan hanya 11 pertanyaan (61,11%) yang telah dilaksanakan dengan baik, 5 pertanyaan (27,77%) responden meyatakan bahwa strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan cukup baik, dan 2 pertanyaan (11,11%) strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan belum baik, hasil observasi menunjukkan bahwa secara fungsional semua strategi yang digunakan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Kawasan objek wisata Green Canyon adalah: sumber daya manusia; dana untuk membangun masih relatif kecil; Rencana Indung Pembangunan Daerah (RIPDA) pariwisata belum ada; objek wisata masih banyak di kelola oleh Desa setempat; Kurang adanya sinkronisasi dan kesempatan antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam rangka pengembangan dan kemajuan pariwisata; Sarana dan prasarana di objek wisata yang belum lengkap; Perlu adanya objek wisata minat khusus; 3) Upaya strategi yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kawasan objek wisata Green Canyon dalam pengembangan pariwisata adalah: Membuat terlebih dahulu rencana induk pembangunan daerah (RIPDA) tahun 2015, Menata, membangun tahap demi tahap infrastruktur untuk menunjang tentang kepariwisataan di Kabupaten Green Canyon, Mengadakan sosialisasi penyebaran sosialisasi tentang pariwisata di Kabupaten Green Canyon.

PERANAN KEPEMIMPINAN ADIPATI SINGACALA DALAM PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KAWALI KABUPATEN CIAMIS (TAHUN 1643-1718 MASEHI) Aan Anwar Sihabudin; Andang Andi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3514

Penelitian yang dilakukan ini dilatarbelakangi oleh diversifikasika bahwa Islam di Kawali pada masa itu dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu budaya yang menyerap unsur-unsur Hindunisme dan budaya perdesaan yang masih benar-benar rural murni yang kemudian berbuah akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Adipati Singacala memerintah daerah Kawali pada tahun (1643–1718 M) dengan gelar Dalem. Adipati Singacala adalah putra Adi Dampal dan merupakan Cicit Pangeran Bangsit. la menjadi menantu Pangeran Usman. Dalem Adipati Singacala dimakamkan di Situs Kawali. Atas keinginannya punden berundak tempat pemujaan Hindu dibongkar dan dijadikan makamnya. Inilah salah satu metode penyebaran Islam di daerah Kawali sehingga sekarang Situs Kawali dikenal dengan sebutan Astana Gede; Kondisi umum sosial keagamaan masyarakat Kawali sebelum Islam adalah sistem pemerintahanya berbentuk kerajaan penganut ajaran animisme terhadap roh leluhur dan beragama Hindu, kehidupan sosial masyarakatnya sejahtera dengan mata pencaharian sebagai petani dan peternak; Peranan Kepemimpinan Adipati Singacala dalam penyebaran Agama Islam di Kawali antara Tahun 1643-1718 M adalah dengan pemanfaatan ajaran moral dari budaya pra-Islam dalam sosialisasi Islam di Kawali seperti memanfaatkan ajaran dalam prasasti Kawali dan merubah fungsikan tempat pemujaan menjadi tempat ibadah. Selanjutya pengubahan acara-acara pemujaan, ritual adat diubah menjadi acara sukuran salametan dan do’a bersama.

PERANAN KEPEMIMPINAN ADIPATI SINGACALA DALAM PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KAWALI KABUPATEN CIAMIS (TAHUN 1643-1718 MASEHI) Aan Anwar Sihabudin; Andang Andi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3514

Penelitian yang dilakukan ini dilatarbelakangi oleh diversifikasika bahwa Islam di Kawali pada masa itu dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu budaya yang menyerap unsur-unsur Hindunisme dan budaya perdesaan yang masih benar-benar rural murni yang kemudian berbuah akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Adipati Singacala memerintah daerah Kawali pada tahun (1643–1718 M) dengan gelar Dalem. Adipati Singacala adalah putra Adi Dampal dan merupakan Cicit Pangeran Bangsit. la menjadi menantu Pangeran Usman. Dalem Adipati Singacala dimakamkan di Situs Kawali. Atas keinginannya punden berundak tempat pemujaan Hindu dibongkar dan dijadikan makamnya. Inilah salah satu metode penyebaran Islam di daerah Kawali sehingga sekarang Situs Kawali dikenal dengan sebutan Astana Gede; Kondisi umum sosial keagamaan masyarakat Kawali sebelum Islam adalah sistem pemerintahanya berbentuk kerajaan penganut ajaran animisme terhadap roh leluhur dan beragama Hindu, kehidupan sosial masyarakatnya sejahtera dengan mata pencaharian sebagai petani dan peternak; Peranan Kepemimpinan Adipati Singacala dalam penyebaran Agama Islam di Kawali antara Tahun 1643-1718 M adalah dengan pemanfaatan ajaran moral dari budaya pra-Islam dalam sosialisasi Islam di Kawali seperti memanfaatkan ajaran dalam prasasti Kawali dan merubah fungsikan tempat pemujaan menjadi tempat ibadah. Selanjutya pengubahan acara-acara pemujaan, ritual adat diubah menjadi acara sukuran salametan dan do’a bersama.

PENGARUH PENGGERAKAN OLEH KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN RABAT BETON DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN KARSADI SUDRAJAT; AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2925

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Rabat Beton yang dilaksanakan diketahui belum berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diduga akibat lemahnya Pengaruh Penggerakan Kepala Desa dalam memotivasi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisisi daengan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperileh melalui tahap observasi, wawancara dan angket. Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 1.621 sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.621 Kepala Keluarga, dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel dari sebagian populasi secara acak sehingga memperoleh jumlah responden sebanyak 94 keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penggaruh penggerakan oleh Kepala Desa diperoleh skor rata-rata sebesar 309,26 berada pada kategori cukup baik atau jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 68,50% berada pada kategori baik yang artinya pengaruh penggerakan Kepala Desa dinilai baik. 2) Partisipasi masyarakay dalam pembangunan Rabat beton diperoleh skor dengan rata-rata 317,64 masuk kategori cukup baik dan jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 67,68% berada pada kategori baik. 3) Berdasarkan uji korelasi didapat perolehan hasil perhitungan sebesar 93,50% masuk kategori sangat baik yang artinya partisipasi masyarajat dipengaruhi oleh penggerakan Kepala Desa. Kemudian hasil perhitungan tersebut didukung oleh hasil uji t tabel 1.980. Karena t hutung sebesar 12,372 > dari t tabel sebesar 1,980 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan “Terdapat pengaruh Penggerakan oleh Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rabat beton di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, dapat diterima.

PENGARUH PENGGERAKAN OLEH KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN RABAT BETON DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN KARSADI SUDRAJAT; AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2925

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Rabat Beton yang dilaksanakan diketahui belum berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diduga akibat lemahnya Pengaruh Penggerakan Kepala Desa dalam memotivasi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisisi daengan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperileh melalui tahap observasi, wawancara dan angket. Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 1.621 sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.621 Kepala Keluarga, dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel dari sebagian populasi secara acak sehingga memperoleh jumlah responden sebanyak 94 keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penggaruh penggerakan oleh Kepala Desa diperoleh skor rata-rata sebesar 309,26 berada pada kategori cukup baik atau jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 68,50% berada pada kategori baik yang artinya pengaruh penggerakan Kepala Desa dinilai baik. 2) Partisipasi masyarakay dalam pembangunan Rabat beton diperoleh skor dengan rata-rata 317,64 masuk kategori cukup baik dan jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 67,68% berada pada kategori baik. 3) Berdasarkan uji korelasi didapat perolehan hasil perhitungan sebesar 93,50% masuk kategori sangat baik yang artinya partisipasi masyarajat dipengaruhi oleh penggerakan Kepala Desa. Kemudian hasil perhitungan tersebut didukung oleh hasil uji t tabel 1.980. Karena t hutung sebesar 12,372 > dari t tabel sebesar 1,980 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan “Terdapat pengaruh Penggerakan oleh Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rabat beton di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, dapat diterima.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Iin Sarinah; Aan Anwar Sihabudin; Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2709

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Iin Sarinah; Aan Anwar Sihabudin; Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2709

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Iin Sarinah; Aan Anwar Sihabudin; Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2709

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN CIAMIS AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2820

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasinal dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Akan tetapi terkadang arah pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak ditunjang dan didukung dengan penerepan strategi atau teknik perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan tempat-tempat pariwisata yang ada. Maka pada dasarnya untuk menyusun strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis, dapat dilakukan dengan diawali dari : melakukan identifikasi atas visi dan misi organisasi pelaksana, yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis sebagai bentuk penyesuaian dengan rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara Nasional (RIPPNA), regional/provinsi (RIPP-Provinsi), dan lokal Kota serta Kabupaten (RIPP Kota/Kabupaten). Kemudian identifikasi terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan menganalisis kecenderungan PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi), kecenderungan kelompok stakeholder, dan kekuatan dari pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama (Collaborators).

Title

Found 59 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 59 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 59 Documents
Search