Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2689

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi kinerja dalam mempercepat realisasi pembangunan di daerah, belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat seperti KCD dan UPTD belum diberdayakan, pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalamam dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root) dan masyarakat kadang merasa kecewa dan rasa prustasi dan rasa putus asa karena dalam proses musrenbang ini sudah sering dilaksanakan, masyarakat diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa mereka. Berdasarkan uraian di atas latar belakang tersebut, mala rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? dan 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 32 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bappeda, 1 orang Kepala Cabang Dinas, 10 orang Kepala UPTD dan 10 orang perwakilan dari masyarakat/stakeholders. Adapun tekni pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara: observasi dan wawancara. Perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun tanggapan informan bervariasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya pembentukan Tim, kurang adanya anggota independen dari unsur ahli, kurang tepatnya penetapan jadwal, kurangnya pelaksanaan kegiatan, kurangnya tim dalam mereview, masing kurangnya RKPD dalam kegiatan yang dilakukan secara simultan, kurangnya analisis kondisi dan masalah sektor SKPD dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya mengoptimalkan pembentukan Tim, adanya anggota independen, penetapan jadwal, mereview terhadap rencana strategi dan sebagainya.

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP ETOS KERJA APARAT DESA DI DESA IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2734

Penelitian yang penulis lakukan karena belum terwujudnya etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten CIamis. Masalah tersebut disebabkan kepemimpinan Kepala Desa yang dijalankan belum sesuai dengan sepuluh sifat-sifat pemimpin yang unggul. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya?; Bagaimana etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya?; 3) Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis korelasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk menentukan hubungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan mencari pengaruh dengan menggunakan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 219 termasuk kategori cukup baik, jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 64.41%. 2) Etos kerja aparat desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 220 termasuk kategori cukup baik, jika dipersentasekan diperoleh sebesar 64.70%. 3) Terdapat pengaruj kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa dengan koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0.957 yang termasuk dalam kategori sangat kuat, dan nilai koefisien determinasi sebesar 91.58%. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terbukti.

PERANAN KEPEMIMPINAN ADIPATI SINGACALA DALAM PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KAWALI KABUPATEN CIAMIS (TAHUN 1643-1718 MASEHI) Aan Anwar Sihabudin; Andang Andi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3514

Penelitian yang dilakukan ini dilatarbelakangi oleh diversifikasika bahwa Islam di Kawali pada masa itu dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu budaya yang menyerap unsur-unsur Hindunisme dan budaya perdesaan yang masih benar-benar rural murni yang kemudian berbuah akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Adipati Singacala memerintah daerah Kawali pada tahun (1643–1718 M) dengan gelar Dalem. Adipati Singacala adalah putra Adi Dampal dan merupakan Cicit Pangeran Bangsit. la menjadi menantu Pangeran Usman. Dalem Adipati Singacala dimakamkan di Situs Kawali. Atas keinginannya punden berundak tempat pemujaan Hindu dibongkar dan dijadikan makamnya. Inilah salah satu metode penyebaran Islam di daerah Kawali sehingga sekarang Situs Kawali dikenal dengan sebutan Astana Gede; Kondisi umum sosial keagamaan masyarakat Kawali sebelum Islam adalah sistem pemerintahanya berbentuk kerajaan penganut ajaran animisme terhadap roh leluhur dan beragama Hindu, kehidupan sosial masyarakatnya sejahtera dengan mata pencaharian sebagai petani dan peternak; Peranan Kepemimpinan Adipati Singacala dalam penyebaran Agama Islam di Kawali antara Tahun 1643-1718 M adalah dengan pemanfaatan ajaran moral dari budaya pra-Islam dalam sosialisasi Islam di Kawali seperti memanfaatkan ajaran dalam prasasti Kawali dan merubah fungsikan tempat pemujaan menjadi tempat ibadah. Selanjutya pengubahan acara-acara pemujaan, ritual adat diubah menjadi acara sukuran salametan dan do’a bersama.

PENGARUH PENGGERAKAN OLEH KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN RABAT BETON DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN KARSADI SUDRAJAT; AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Rabat Beton yang dilaksanakan diketahui belum berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diduga akibat lemahnya Pengaruh Penggerakan Kepala Desa dalam memotivasi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisisi daengan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperileh melalui tahap observasi, wawancara dan angket. Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 1.621 sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.621 Kepala Keluarga, dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel dari sebagian populasi secara acak sehingga memperoleh jumlah responden sebanyak 94 keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penggaruh penggerakan oleh Kepala Desa diperoleh skor rata-rata sebesar 309,26 berada pada kategori cukup baik atau jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 68,50% berada pada kategori baik yang artinya pengaruh penggerakan Kepala Desa dinilai baik. 2) Partisipasi masyarakay dalam pembangunan Rabat beton diperoleh skor dengan rata-rata 317,64 masuk kategori cukup baik dan jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 67,68% berada pada kategori baik. 3) Berdasarkan uji korelasi didapat perolehan hasil perhitungan sebesar 93,50% masuk kategori sangat baik yang artinya partisipasi masyarajat dipengaruhi oleh penggerakan Kepala Desa. Kemudian hasil perhitungan tersebut didukung oleh hasil uji t tabel 1.980. Karena t hutung sebesar 12,372 > dari t tabel sebesar 1,980 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan “Terdapat pengaruh Penggerakan oleh Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rabat beton di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, dapat diterima.

PENGARUH PENGGERAKAN OLEH KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN RABAT BETON DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN KARSADI SUDRAJAT; AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi yang dilakukan terhadap Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Rabat Beton yang dilaksanakan diketahui belum berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut diduga akibat lemahnya Pengaruh Penggerakan Kepala Desa dalam memotivasi Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisisi daengan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperileh melalui tahap observasi, wawancara dan angket. Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 1.621 sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.621 Kepala Keluarga, dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang menggunakan rumus Slovin dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel dari sebagian populasi secara acak sehingga memperoleh jumlah responden sebanyak 94 keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penggaruh penggerakan oleh Kepala Desa diperoleh skor rata-rata sebesar 309,26 berada pada kategori cukup baik atau jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 68,50% berada pada kategori baik yang artinya pengaruh penggerakan Kepala Desa dinilai baik. 2) Partisipasi masyarakay dalam pembangunan Rabat beton diperoleh skor dengan rata-rata 317,64 masuk kategori cukup baik dan jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 67,68% berada pada kategori baik. 3) Berdasarkan uji korelasi didapat perolehan hasil perhitungan sebesar 93,50% masuk kategori sangat baik yang artinya partisipasi masyarajat dipengaruhi oleh penggerakan Kepala Desa. Kemudian hasil perhitungan tersebut didukung oleh hasil uji t tabel 1.980. Karena t hutung sebesar 12,372 > dari t tabel sebesar 1,980 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan “Terdapat pengaruh Penggerakan oleh Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rabat beton di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, dapat diterima.

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS Husni Maulidul Awwal; Aan Anwar Sihabudin; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3994

Program Desa Migran Produktif merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dan salah satu desa yang mendapatkan Program Desa Migran Produktif adalah Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?, dan Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?. Sedangkan pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti belum terlaksana secara optimal. Karena belum sinerginya Petugas Desmigratif dengan Pemerintah Desa, petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauansecara langsung kepada masyarkat dan Kurangnya sosialisasi tentang Program Desa Migran Produktif kepada Masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Iin Sarinah; Aan Anwar Sihabudin; Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Iin Sarinah; Aan Anwar Sihabudin; Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Iin Sarinah; Aan Anwar Sihabudin; Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Desa Purbahayu, 1 orang Kepala Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 4 orang Anggota Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 5 orang masyarakat yang tidak dapat bantuan tetapi dapat, 2 orang masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak, 3 orang masyarakat yang dapat bantuan. Pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik tetapi diketahui dari sebagian besar informan memeberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut: masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan tidak layak huni di desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Title

Found 59 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 59 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 59 Documents
Search