Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Moderat

PERAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ADITIYAWARMAN, ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.047 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1481

Abstract

Fraksi (Fraction) adalah perwakilan partai politik dalam majelis legislatif dan juga berlaku di Dewan Kota (City Council). Istilah Fraksi atau (Parliamentary Party) pada awalnya di gunakan di Jerman melalui terminologi Fraktion dan kemudian berkembang  pula di Swiss. Austria (Club) Belanda (Fraktie) dimana negara-negara tersebut menggunakan sistem “Multi Partai” dan memiliki serta menggunakan disiplin partai yang sangat kuat. Untuk mengorganisir “Parliamentary Parties”  digunakan “Fraksi” sebagai wadah untuk memperoleh dukungan dalam bidang keuangan dan individu personal bagi partai, anggota parlemen serta bergabung di komisi-komisi Dewan Perwakilan. Disiplin yang ditarapkan oleh Partai Politik dengan menggunakan wadah Fraksi sebagai alat kontrol dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Bagaimana dengan keberadaan Fraksi dalam Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Pertanyaan ini yang dibahas dalan tulisan singkat ini.Kata Kunci : Peran Fraksi, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
DEMOKRASI SEBAGAI DASAR DAN NILAI-NILAI POLITIL SERTA PERMASALAHANNYA ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1179.205 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2857

Abstract

Istilah demokrasi yang kita dengar dan kita kenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dirumuskan dengan baik dalam pelaksanannya. Idea demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno dapatlah dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam kegiatan kenegaraan. Apakah masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah menganut dan melaksanakan idea demokrasi? Pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.
CIRI-CIRI PEMBANGUNAN POLITIK (DALAM STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA) ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1885.035 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2693

Abstract

Para sarjana Barat mengembangkan kahian Pembangunan Politik dalam memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada Negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di Negara-negara tersebut belum berjalan apa yang disebut dengan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literature dan kemajuan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini membawa dampak bagi Negara-negara berkembang dan Negara-negara yang baru merdeka untuk diteliti oleh ilmuwan politik di Amerika Serikat. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan Barat/Amerika Serikat melihat partisipasi politik. Setelah itu akan dilihat kesulitan-kesulitan yang timbul bila teori partisipasi politik seperti yang digunakan di Barat digunakan untuk menjelaskan masyarakat di Negara-negara dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia.
KRITERIA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.872 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2400

Abstract

Persoalan kepemimpinan hangat di bicarakan di tengah masyarakat Indonesia dimana masyarakat dihadapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 20019. Kriteria kepemimpinan dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada permulaan tahun 2004, dimana masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemilihan secara langsung, baik pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur dan bupati serta walikota dimana pemilihan lebih didominasi oleh suatu fokus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pemimpin yang didefinisikan secara luas. Studi tentang kriteria kepemimpinan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan pemimpin yang baik dibutuhkan kriteria kepemimpinan yang memenuhi syarat agar mendapatkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pemimpin sesuai kriteria kepemimpinan maka salah satu nilai-nilai dasar demokrasi sudah dapat terpenuhi. Apakah masyarakat Indonesia sudah mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan meningkatnya kualitas idea demokrasi? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.  Kata Kunci : Kriteria Kepemimpinan, Kualitas Demokrasi