Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Perkawinan Siri (Studi di KUA Kecamatan Jabiren Raya) Siti Khadijah; Sanawiah Sanawiah; Ariyadi Ariyadi
SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora Vol. 4, No. 1 : SERUMPUN (JANUARY-JUNE 2026)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/srp.v4i1.316

Abstract

Dalam hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga mensyaratkan pencatatan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena praktik nikah siri, faktor penyebabnya, serta peran kelembagaan dalam penanganannya di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (socio-legal research), yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap praktik sosial di masyarakat melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama Islam, serta pasangan pelaku nikah siri, didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih berlangsung dan cenderung meningkat, yang ditandai dengan kenaikan permohonan isbat nikah dari 12 kasus pada tahun 2021 menjadi 31 kasus pada tahun 2025. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor administratif, ekonomi, sosial-budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan dominasi living law atas hukum negara (Eugen Ehrlich), lemahnya budaya hukum (Lawrence M. Friedman), serta rasionalitas tindakan masyarakat (Max Weber). Di sisi lain, praktik nikah siri berpotensi bertentangan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Peran KUA dan penyuluh agama terbukti strategis dalam upaya preventif dan kuratif melalui edukasi, fasilitasi pencatatan, rekomendasi isbat nikah, serta mediasi sosial-keagamaan. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik sosial (das sein), sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Rekomendasi penelitian ini meliputi penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran kelembagaan, serta integrasi antara hukum negara dan nilai-nilai budaya lokal dalam kerangka pluralisme hukum.
Community-Based Tourism Mangrove Swamp Ecotourism Based on Maqashid Sharia Galuh Nashrulloh Kartika MR; Rozzana Erziaty; Akhmad Hulaify; Yarna Hasiani; Ariyadi Ariyadi
Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Vol 15 No 1 (2024): March
Publisher : STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62730/syaikhuna.v15i1.7127

Abstract

Having a wealth of potential mangrove resources, Pagatan Besar village has the opportunity to develop a sustainable ecotourism sector. This development must be directed at minimizing negative impacts on the environment and ensuring that the welfare of local communities increases. This research aims to find strategies for developing mangrove swamp ecotourism potential in Pagatan Besar village by optimizing the role of the Community based on Maqashid al Syari'ah. Qualitative research using a case study method in the mangrove swamp ecotourism area found that the strategy applied in developing the tourism potential of the mangrove swamp ecotourism area in the region was to implement a transparent accounting system to manage ecotourism income and expenditure, forming a special team to allocate initial investment funds and on the necessary infrastructure, maintaining the security and comfort of tourists with regular security audits, updating the security system through technology such as CCTV cameras. Optimizing the role of the Community is carried out by involving residents in skills training programs in the mangrove ecotourism sector, regular meetings for input and ideas, overcoming gaps in cultural and religious values with cross-sector consultation groups involving religious, cultural and village government leaders in the integration of Maqashid values al Syari'ah in the ecotourism plan, increasing environmental awareness through healthy environmental education for tourists and residents in daily ecotourism activities.
Pandangan Majlis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam: Tarjih Muhammadiyah Majlis View Of Central Kalimantan Concerning Euthanasia Action In Islamic Heritage Education Norcahyono Norcahyono; Ariyadi Ariyadi
Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol. 5 No. 1 (2019): Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/tunas.v5i1.1192

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Yang pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian dari berbagai literatur dan juga dari berbagai pendapat majlis tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Setelah pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis kualitatif. Penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Serta tempat penelitian adalah di Majlis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya. Kesimpulan dalam penelitian ini menurut analisis peneliti Majlis Tarjih Muhammadiyah Palangkaraya tidak memberikan putusan tetapi mereka memberikan pandangan terhadap tindakan eutanasia ditinjau dari hukum waris Islam memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Mereka bersepakat hukum umum euthanasia (Aktif) adalah haram apapun alasanya. 2. Pelaku euthanasia tidak mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuh. 3. Eeuthanasia (pasif) hukumnya boleh. 4. Mereka berselisih pendapat tentang bagaimana hukum orang yang membunuh si yang terbunuh yang mendapat maaf dari keluarga dengan bersedia membayar fidyad (Denda) apakah mendapat warisan atau tidak.
KONSEP AF’AL NABI MUHAMMAD SAW DALAM HAL USHUL FIQH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBATH HUKUM ISLAM Muhammad Sauqi; Fitri Azzahra; Noor Abidah; Rizky Anisa; Ariyadi Ariyadi
VARIABLE RESEARCH JOURNAL Vol. 3 No. 03 (2026): JULI 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perbuatan Nabi Muhammad SAW. atau Af’al Nabi sebagai salah satu sumber hukum dalam disiplin ilmu Ushul Fiqih. Secara metodologis, Af’al Nabi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalil tekstual (nas), tetapi juga sebagai instrumen penjelas (bayan) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat global (mujmal) maupun ambigu. Artikel ini mengkaji klasifikasi perbuatan Nabi ke dalam kategori umum ('am), khusus (khash), mutlak, dan muqayyad, serta implikasinya terhadap penetapan hukum taklifi (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram). Penelitian ini menggunakan pendekatan , penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika perbuatan Nabi memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mengintegrasikan dalil qauli dan fi’li, hukum Islam mampu mempertahankan relevansinya di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan esensi orisinalitas syariat.
Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Integrasi Hukum Islam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia Apriyadi Noor; Ariyadi; Ardi Akbar Tanjung
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2869

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa kewarisan di Indonesia dalam perspektif socio-legal dengan menitikberatkan pada interaksi antara hukum Islam (fara’id), hukum adat, dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik penyelesaian sengketa waris di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kewarisan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosial-budaya, serta relasi kekeluargaan. Ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum, di mana masyarakat secara fleksibel mengombinasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Mediasi non-litigasi berbasis musyawarah mufakat terbukti lebih efektif dibandingkan litigasi karena memiliki legitimasi sosial yang tinggi, mampu menjaga keharmonisan keluarga, serta mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat. Namun demikian, mekanisme ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek kelembagaan dan kekuatan hukum formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum yang integratif, kontekstual, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial dalam mewujudkan keadilan substantif dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.
Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Keluarga pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Palangka Raya Mohamad Agung; Ardi Akbar Tanjung; Ariyadi Ariyadi; Muhammad Noor Shaleh
Adil Ka'Talino: Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan Vol. 1 No. 1 (2025): Adil Ka'Talino: Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/adil.v1i1.12272

Abstract

The increasing number of family conflicts that lead to domestic violence in Indonesia indicates a major problem in family resilience. In resolving family conflicts, litigation is often considered ineffective because it takes a long time and is costly. As a result, the restorative justice approach has become an important alternative for resolving domestic violence because it places greater emphasis on victim recovery, perpetrator responsibility, and social harmony. The purpose of this study is to examine how restorative justice is used in resolving family conflicts in cases of domestic violence at the Palangka Raya Police Headquarters and to assess its effectiveness as a method of case resolution. This qualitative legal study uses a normative and empirical approach. Data was obtained through observation, interviews, and documentation at the Palangka Raya Police Headquarters. In addition, research on legislation and related literature was conducted. Data analysis was performed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that restorative justice has been implemented by the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Palangka Raya Police based on Police Regulation Number 8 of 2021, by fulfilling formal and material requirements and considering the values of deliberative consensus and local wisdom. This approach is considered quite effective, especially in cases of psychological and non-physical domestic violence, as it provides a quick and low-cost solution. However, the effectiveness of restorative justice in cases of physical violence has limitations, particularly in relation to the potential for power imbalances and the risk of revictimization, thus requiring caution and close supervision. Overall, the implementation of restorative justice at the Palangka Raya Police Headquarters shows progress towards a more humanistic and victim-centered model of law enforcement, although it still requires strengthening of operational standards and support systems to ensure the sustainability of victim recovery and protection