Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Arena Hukum Jurnal Transformatika Tadulako Law Review INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Semarang Law Review Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Tematik Journal of Islamic economics Perspectives (JIEP) Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Heryanti, B.Rini
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Edukasi Kesadaran Perkawinan di Bawah Umur bagi Warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Markus Nanang Irawan Budi Susilo; Bernadetta Rini Heryanti; Hardani Widhiastuti; Victor Gayuh Purnomo
Jurnal Al Basirah Vol. 6 No. 1 (2026): Al Basirah
Publisher : LPPM STAIMAS WONOGIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jab.v6i1.318

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia seseorang boleh menikah adalah 19 tahun sebagai batas awal disebut usia matang, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu menghasilkan keturunan yang sehat dan tidak mudah berakhir pada perceraian. Namun demikian seringkali masyarakat belum memahami dan masih melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Beberapa sebab terjadinya praktik di bawah umur adalah karena masih ada masyarakat yang memiliki taraf pendidikan cenderung rendah, seperti tingkat pendidikan yang tidak tamat SD, ditambah dengan mata pencaharian pekerjaan adalah di bidang pertanian, perdagangan, dan perikanan yang mana sangat dimungkinkan terjadi perkawinan di bawah umur. Sebagaimana di desa Banjasari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Oleh karena itu Tim PkM dari Pusat Riset Kesehatan Mental merasa perlu untuk membantu memberikan edukasi terkait dengan pengenalan dan informasi mengenai pentingnya kesadaran batas usia perkawinan termasuk dampaknya di berbagai sektor. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan metode menonton bersama pemutaran film”Mateng Wit” yang dilanjutkan dengan diskusi, ceramah, dan tanya jawab secara langsung serta evaluasi yang dilakukan dalam bentuk Focus Group Disscussion atau FGD. Hasil pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak menunjukkan adanya peningkatan pemahaman akan kesadaran mengenai batasan umur perkawinan, yaitu sebesar 61 %. Hal ini dikarenakan adanya respon yang positif dan keaktifan para peserta dalam mengikuti penyuluhan , pelatihan dan FGD yang diberikan oleh Tim PkM serta adanya dukungan yang baik dari pihak petugas kelurahan
Legal Protection For Customers Against ITE Crimes (Electronic Information And Transactions ) On Digital Bank Services Dhian Indah Astanti; Amri Panahatan S; B Rini Heryanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4459

Abstract

Since the legal relationship between consumers and banks is one built on trust, legal protection for customers is crucial given that banks are financial entities whose operation cannot be divorced from the role of customers. The usage of technology is a crucial component of practically all non-negotiable communal activities. In this global age, discussing cybercrime is inextricably linked to discussing computer network security or internet-based information security, particularly when discussing the topic of information as a commodity. Determining client legal protection and bank accountability against ITE crimes in digital banking services is the goal of this research. This study employs a statutory approach and a normative juridical research type. The research will be analytical and descriptive in nature, using secondary data obtained through library research and analytical descriptive research criteria. The research's data is organized logically and methodically, examined using techniques for qualitative analysis, and then presented in a qualitative fashion. According to research findings, efforts are currently being made to develop an independent and effective supervisory system that is always focused and in line with the principles of good governance, effective bank supervision, banking management information systems, intermediation functions, handling problem loans, and implementing risk management. The Indonesian banking industry is currently undergoing a process of restructuring. and the potential for national banks to use anti-money laundering measures and best practices.
Usability Test of Mental Health Application MoodPath with Software Usability Measurement Inventory Victor Gayuh Utomo; Hardani Widhiastuti; Rini Heryanti; Markus Nanang I. B. Susilo
Jurnal Transformatika Vol. 23 No. 1 (2025): July 2025
Publisher : Jurusan Teknologi Informasi Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/transformatika.v23i2.12041

Abstract

MoodPath is a mobile application for mental health. The application uses Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) and General Anxiety Disorder 7 (GAD-7) to assess mental health of its users. The study held usability test using Software Usability Measurement Inventory (SUMI) questionnaire with 27 respondents. MoodPath application got usability value of 46.26 that is Below Average in Global SUMI scales. The value is also related with every individual scale in SUMI. The Efficient, Affect, Helpfulness and Control scales have Below Average value. Only the Learnability scale has Above Average value. The usability result is reached with 95% Confidence Interval. Based on the IT skill, respondents with better IT skill gave lower usability score compared to respondent with lesser IT skill. The research also found that familiar UI and standard questionnaire (PHQ-9 and GAD-7) gave positive usability in Learnability and Efficiency scale. The research found that MoodPath application need to consider wider range of users by giving feature that not only satisfied people with lesser IT skill but also people with better IT skill. Based on the usability test, the MoodPath application may improve the usability by providing ‘Remember Me’ and result saving features.
Analisis Proses Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Kebendaan Tidak Bergerak Berdasarkan Undang- Undang Hak Tanggungan Ari Priyanto; B. Rini Heryanti; Mukharom -
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.023 KB) | DOI: 10.26623/humani.v6i2.949

Abstract

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 dan Pasal 20 ayat 1 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan?Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT ?Apa kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UUHT & bagaimana solusinya ?Berdasarkan perumusan masalah maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa :Proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan diawali dengan pihak kreditur dalam hal ini bank mengajukan permohonan somasi lewat Pengadilan. Permohonan tersebut diatas dilampiri dengan sertipikat Hak Tanggungan, sertipikat tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, serta KTP dari debitur yang biasanya dilampirkan oleh debitur pada saat pemenuhan syarat   pinjam ke bank sebagai bukti tempat tinggal untuk pemanggilan, kemudian dilaksanakan lelang ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang ( KPKNL )Proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT, Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di KPKNL Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam hal debitur wanprestasi, kreditur selaku pihak bank yang dirugikan berhak untuk menjual barang jaminan yang dijaminkan, berupa tanah atau tanah dan bangunan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT bahwa kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan lelang obyek Hak Tanggungan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.3.   Kendala dalam proses eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah perlawanan yang dilakukan oleh debitur atas upaya eksekusi yang akan dilakukan   oleh bank. Solusinya dengan melakukan pendekatan kepada debitur secara persuasif. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1 ) kurang efisien. proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusinya bagi kreditur atau lembaga keuangan lebih cenderung memanfaatkan proses parate eksekusi karena secara prosedural lebih mudah dan cepat.Execution security formal use of hak tanggungan is the last step done creditors as recipients formal use of hak tanggungan when debitor as the formal use of hak tanggungan injured promise through article 6 law no.4 1996 and article 20 paragraph 1 of their rights to the ground and objects pertaining to the ground .According to the regulations rights legislation dependents is decide when debitor wanprestasi ( injured promise , so the holder the right to have the right to sell objects formal use of hak tanggungan over chair itself through auction common and taking the piutangnya from the sale of the . Formulation matter to be examined in this research was: a. how the execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court ? b. how the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht ? c. what the obstacles in the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht& amp; how the solution ?Based on the formulation of problems so method approach that is used in this research is the approach juridical sociological , specification descriptive analytical research .Based on the research done showed that follows: 1 .The execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court started with the his creditor in this bank submit a request for somasi through court .The request above have the with certificates formal use of hak tanggungan , a land certificate , granting a certificate dependents , a credit agreement , and id card of a debtor was usually be attached by a debtor at the time of the fulfillment of requirements and loan to the bank as evidence residence for call , then carried out auction to service office the state and auction ( kpknl )2 .The execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht , under the terms of article 6 rights legislation dependents in kpknl semarang in accordance with the provisions rights legislation dependents in terms of debtors wanprestasi , a creditor as the bank who injured party has the right to sell collateral who pledged , earth or land and building .But based on the provision of article 20 paragraph ( 1 ) uuht that creditors / the holder the right dependents first be entitled to adopt the receivable guaranteed from the sale of auction objects formal use of hak tanggungan more were of those kreditor-kreditor another .3 .Obstacles in the execution process based on article 6 uuht is the encounter conducted by a debtor to the efforts of execution will be conducted by a bank .The solution with making an approach to debtor in a persuasive manner .While under the provisions of article 20 paragraph 1 of inefficient . The process to the execution in the domestic court takes time .The solution for a creditor or finance institutions more tend to make use of the process of parate execution due to procedural in more easy and fast .  
Perlindungan Hukum Merek Dagang Coca-Cola Terhadap Pelanggaran Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Afis Yunika; B. Rini Heryanti; Tri Mulyani
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.931 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1024

Abstract

Perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap pelanggaran persamaan pada pokoknya ditinjau menurut UU Nomor 20 Tahun 2016. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang Coca-Cola. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penilitian yuridis empiris yaitu, cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder untuk dilanjutkan dengan mengadakan pengamatan secara objektif di PT Coca-Cola. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan hukum merek dagang Coca-Cola terhadap persamaan pada pokoknya, yakni menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif ialah Perlindungan hukum sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek, sedangkan perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Sementara kendala dan upaya mengatasi pelanggaran persamaan pada pokoknya yaitu, masih banyaknya produk yang masih secara luas diperdagangkan di pasaran, sedangkan upaya mengatasinya adalah dengan penegakan hukum merek-merek dagang yang melakukan pelanggaran persamaan pada pokonya dan dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek, dapat melalui jalur non litigasi dengan gugatan ganti rugi atau pencabutan lisensi merek dagang dari pasaran luar.The protection of the law of trademarks Coca Cola of the transgression of the similarities in the point reviewed according to Act No. 20 2016 and how obstacles and efforts to resolve the breach of equality at the point of a trademark Coca-Cola.The research method used in the writing of this bachelor theses is anextensive micro insurance nomative empirical namely, how to procedures that are used to solve the problem with the research examines the secondary data to continue to make observations it objectively in PT Coca-Cola. Based on the results of research reviewed from the Act No. 20 2016 about legal protection trademarks Coca-Cola against the similarities in the point, i.e. using legal protection preventive and repressive legal protection. Preventive protection is the protection of the law before the criminal act or breach of the law against other brands, while the protection of the law is the protection of the law against the repressive brands when there is a criminal act brands or brand rights violations. While the problems and efforts to resolve the breach of common ground on the point is that there are still many products that are still widely traded in the market, while efforts to solve them is with law enforcement the brands trademarks that do breach similarities and solving the problems brand violations, can through non line of litigation with the spurious compensation or trademark license revocation from the market outside.
“Investment Guarantee Agreement” Dalam Penanaman Modal Asing Miga Dan Opic Perspektif Multilateral Dan Bilateral B. Rini rini Heryanti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.8060

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan investment guarantee agreement melalui multilateral dan bilateral yang mendorong bertambahnya investasi di negara--negara berkembang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Investment guarantee agreement Pertama melalui Multilateral Investment Guarantee Agreement (MIGA) lahir pada 11 Oktober 1985, berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152 negara. Risiko yang ditanggung oleh MIGA adalah peristiwa non-komersial, deprivatisasi pemilikan atau di bawah pengawasan pemerintah, pelanggaran kontrak oleh pemerintah serta  tindakan militer dan kekacauan sipil. Mengatasi masalah tersebut MIGA atas permintaan negara anggota, menyediakan penasihat dan bantuan teknis untuk memperbaiki syarat investasi di wilayah negara anggota. MIGA mengadakan perjanjian dan akan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan antara investor dan negara penerima modal. Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 57 Konvensi dilakukan melalui perundingan; negosiasi dan arbitrase. Kedua,  Bilateral "Investment Guarantee Agreement" Berbagai negara dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi di antara mereka menandatangani perjanjian bilateral bersangkutan dengan perlindungan dan promosi penanaman modal asing. Yang di sertai dengan adanya asuransi investasi (termasuk reasuransi) dan penanggungan investasi yang dilaksanakan oleh Overseas Private Investment Cooperation (OPIC). Kesepakatan antara kedua negara mencakup asuransi investasi termasuk reasuransi berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat risiko politik atau penanggungan investasi. Kesepakatan Bilateral "Investment Guarantee Agreement tersebut meliputi : definisi investasi; promosi  wilayahnya investasi; memperlakukan prinsip "Most Favored Nation Treatment"; dan investasi tidak dapat disita, dinasionalisasi, atau tindakan-tindakan lainnya semacam itu yang menimbulkan akibat yang sama; Pembayaran kompensasi tersebut haruslah efektif. perjanjian investasi bilateral ini juga mengatur tentang subrogasi.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MAN 2 PURWODADI MENGENAI ASPEK HUKUM BULLYING DI KALANGAN REMAJA Subaidah Ratna Juita; B. Rini Heryanti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2409

Abstract

Salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius saat ini adalah masalah bullying yang banyak terjadi pada kalangan remaja. Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam   kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi tentang Aspek Hukum Perilaku Perilaku Bullying di Kalangan Remaja . Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa MAN 2 Purwodadi belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa MAN 2 Purwodadi bertambah wawasan mengenai aspek hukum perilaku bullying di kalangan remaja, hal ini   ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 53 peserta sebesar 34,82 %.
Peningkatan Pemahaman Anak Panti Asuhan Baitussalam Mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma Agus Saiful Abib; B. Rini Heryanti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2587

Abstract

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma   sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman anak panti asuhan baitussalam mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema bantuan hukum cuma-cuma rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.
PENGUATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR TENTANG INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL Agus Saiful Abib; B. Rini Heryanti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3365

Abstract

Investasi atau penanaman modal telah diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk   mencapai tujuan bernegara. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi   perubahan   perekonomian global dan   keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional   perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui tentang investasi, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Penguatan Pemahaman Siswa MA Al Adzkar Tentang Investasi Bagi Pembagunan Nasional. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai investasi bagi pembangunan nasional. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema investasi bagi pembangunan nasional ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 70,0%.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK NEGERI 9 SEMARANG MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN rini heryanti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i1.4742

Abstract

Dukungan dari teknologi dan informasi yang ada, memunculkan situs-situs online shop yang sangat memanjakan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan barang maupun jasa, penawaran dengan cara ini sangat efektif dan effisien bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Terlebih pada saat pndemi covid 19. Hubungan antara pelaku usaha atau produsen adalah hubungan ketergantungan artinya pelaku usaha atau produsen dan konsumen sama-sama membutuhkan, menguntungkan, dan melengkapi, hubungan yang sama-sama dijaga kesinambungannya dari poses produksi, distribusi sampai dengan transaksi. Namun nampaknya konsumen berkedudukan tawar lemah,sehingga banyak mengalami kerugian dan hak-hak konsumen terabaikan. Permasalahan yang ada di mitra yakni kurangnya pemahaman siswa SMK Negeri 9 menegnai perlindungan hukum bagi konsumen.Metode PkM yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner (pre test) dan kuesioner (post test), ceramah dan tanya jawab. Hasil dari PkM yakni adanya peningkatan pemahaman siswa SMK Negeri 9 Semarang, yang mengikuti penyuluhan menunujukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,4 % . Hal ini menunujukan adanya respn yang positif dan timbulnya pemahaman yang baru akan perlindungan konsumen.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Afis Yunika Agus Iermansyah Amri P Sihotang Amri Panahatan S Ani Triwati Annasya Fefatikha Aravik, Havis Ari Priyanto Denata Kurniawan Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Doddy Kridasaksana Doddy Kridasaksana Dwi Bambang Haryono DWI SURYANTO Endah Pujiastuti Erina Sintha Sari Fransiska Intan Cahyaningrum Hardani Widhiastuti Khaidar Alifika El Ula Markus Nanang I. B. Susilo Markus Nanang Irawan Budi Susilo Muhammad Iftar Aryaputra Mukharom, Mukharom Olga Thedasya Meutia Pramudhita Kusuma Wardani Rati Riana Ria Febria Subaidah Ratna Juita Sukimin tri mul yani Tri Mulyani Tri Mulyani Triasih, Dharu Victor Gayuh Purnomo Victor Gayuh Utomo Yuan Yehezkiel Yulistyowati, Efi Zaenal Arifin