Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

DESEMINASI PERIODIK PEMENUHAN HAK ANAK DI DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT DI DESA KRAGILAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi, SH, MH.; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.891 KB)

Abstract

Pengabdian masyarakat bertujuan: melaksanakan diseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga; memberikan peningkatan pengetahuan pemenuhan hak anak dalam keluarga sebagai upaya preventif perlindungan anak. Anak sebagai aset bangsa perlu dijamin hak-haknya dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. Keluarga merupakan pranata sosial yang memiliki personalisasi mendalam dengan anak. Praktiknya, pada lingkungan keluarga banyak ditemukan inkonsistensi pemenuhan hak anak tidak hanya kebutuhan materiil tetapi kebutuhan mental dan kebutuhan religius. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan diseminasi periodik dengan pendampingan serta pengawasan pemenuhan hak anak di lingkungan Desa Kragilan. Hasil pengabdian adalah: menciptakan pola deseminasi periodik pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan; menumbuhkan kesadaran yang konstan dengan program pendampingan dan pengawasan pemenuhan hak anak di dalam keluarga pada lingkungan Desa Kragilan. Pelaksanaan pengabdian ini meningkatkan pemahaman ibu sebagai tonggak utama dalam pendidikan anak mengenai pemenuhan hak anak di dalam keluarga.
PERLINDUNGAN ANAK SEKOLAH SEBAGAI KONSUMEN JAJANAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Nourma Dewi Femmy Silaswaty
PROSEDING Vol 1 No 01 (2018): Proseding Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.506 KB)

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang harus terpenuhi. Pangan disini harus sesuai standar keamanan dan kesehatan. Salah satunya yang patut menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan yang di konsumsi anak-anak di sekolah. Pendidikan kita bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang sehat. Anak usia sekolah biasanya tidak memperhatikan faktor kesehatan pangan. Mereka sebagai konsumen lebih tertarik pada makanan yang murah dan enak , dan menarik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan Pemerintah sudah berusaha memenuhi hak anak sekolah sebagai konsumen melalui berbagai instrumen peraturan. Akan tetapi, peraturan itu tentunya dapat terlaksana dengan baik dengan  dukungan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat.
PENINGKATAN INOVASI KERIPIK TEMPE PADA PRODUKSI 'OMAH TEMPE LESTARI' DI DESA KAJEN Arifa Isti Suwardi; Ikhsan Galih Alazis; Nourma Dewi; Hanuring Ayu
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 11: November 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produksi tempe banyak dilakukan di usaha kecil dan rumah tangga. Proses pembuatan tempe umumnya menggunakan cara tradisional. Artinya, belum menerapkan teknologi terbaru. Pada dasarnya produksi tempe terdiri dari dua bagian utama yaitu proses pemanasan dan proses fermentasi. Penelitian dilakukan di UMKM Tempe milik Ibu Siti Lestari di Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Tempe dapat diolah dengan berbagai macam makanan, termasuk keripik salah satunya keripik tempe. Pada pengolahan tempe dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari agar hasilnya sempurna saat dikelola menjadi keripik tempe. UMKM tempe disini sudah cukup maju dari keadaan tempat, ketersediaan alat, pengadaan mesin penumbuk otomasi belum tersedia dan kurangnya tenaga kerja menyebabkan produksi masih sedikit sehingga belum bisa menghasilkan laba yang besar. Selain itu, UMKM ini belum ada tata letak lokasi digital (Google Maps) untuk rumah produksi dan belum ada tanda bahwa itu adalah rumah produksi tempe begitu pula dengan desain kemasan produk yang belum ada. Maka dari itu dalam UMKM ini kelompok kami selain membantu dalam pembuatan tempe, kami membuatkan teknologi tepat guna berupa Google Maps, Desain stiker, dan Banner. Kami membuatkan Google Maps sebagai salah satu teknologi tepat guna, desain stiker bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM. Selain itu kami juga membuat banner yang bertujuan sebagai tanda pengenal. Dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi pembuatan keripik tempe adalah faktor suhu ruangan yang dapat menghasilkan tempe yang baik agar pada saat dipotong tipis-tipis tidak mudah hancur saat digoreng. Faktor kedua yaitu suhu atau panas minyak goreng dalam proses penggorengan keripik agar menghasilkan keripik yang kering dan renyah.
IMPLEMENTASI ALAT PENGUPAS DAN PENYARING KULIT ARI KACANG KEDELAI UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI TEMPE PADA 'OMAH TEMPE LESTARI' DI DESA KAJEN Intan Nur Safitri; Isma Nur Zunariyah; Irene Ramdhani Ayuning Putri; Injati Aprilianigrum; Nourma Dewi; Hanuring Ayu
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 2 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Omah tempe Lestari merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kajen, Ceper, Kota Klaten yang bergerak dibidang produksi tempe. Namun, dalam proses produksi tempe ada beberapa proses yang memakan waktu. Salah satunya pada proses pemisahan kulit ari dari kacang kedelai. Proses pemisahan kulit dan kacang kedelai yang dilakukan selama ini adalah dengan pengadukan dan penyaringan secara manual menggunakan tangan dan bantuan ayakan bambu sederhana. Untuk meningkatkan kemampuan produksi tempe, proses pemisahan tersebut harus dikembangkan. Oleh karena itu solusi dan rencana kegiatan yang diusulkan adalah penambahan mesin pengupas kulit ari kedelai yang ramah lingkungan, perbaikan fasilitas fermentasi. Dengan adanya mesin pengupas kulit ari maka tidak banyak tenaga yang diperlukan dan proses pemisahan kulit dari kacangnya dapat dilakukan lebih cepat sehingga meningkatkan produktifitas dan efisiensi.
Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura Alga Gana Pertiwi; Suharno; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.341 KB)

Abstract

Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat. Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik langsung (PTSL) di Kabupaten Jayapura dan Untuk mengatahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematika lansung (PTSL) di kantor Agraria dan tata ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini dilakukan wawancara dengan bapak Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Yosep Simon Done dari BPN Jayapura, yang telah diwawancarai. Selain itu data sekunder dari penelitian ini adalah Data, Buku-buku dan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program pendaftaran tanah secara PTSL di Kabupaten Jayapura, kantor ATR/BPN Kabupaten Jayapura sudah melakukan upaya secara maksimal dengan melakukan penyuluhan kepada masyaratat terkait program PTSL yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepda masyartak dan telah melaukan kunjungan ke Distrik-Distrik yang telah direncanakan sebagai daerah yang akan dilakukan pendaftaran tanah secara PTSL. Kata Kunci : Kantor Pertanahan Jayapura, PTSL, Hukum Adat
Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo Nova Bagaskoro; Hadi Mahmud; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.33 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.
Analisis Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dalam Konsep HAM Asa Nur Fadhilah; Suharno; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan adalah kebutuhan seluruh warga negara untuk menyejahterakan keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara wajib memfasilitasi kebutuhan tersebut dan telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum harus meliputi seluruh tenaga kerja termasuk tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita memiliki peluang paling besar dalam mengalami diskriminasi dalam pekerjaan. Diperlukan ketentuan khusus yang melindungi tenaga kerja wanita. Ketentuan yang ditetapkan tersebut harus berdasar atas konsep Hak Asasi Manusia yang diakui oleh dunia internasional. Saat ini, tenaga kerja dilindungi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbarui dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis perbandingan dilakukan terhadap ketentuan perlindungan hukum tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan konsep HAM yang melindungi tenaga kerja wanita untuk mengetahui kesesuaian di antara keduanya. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja wanita dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan konsep HAM. Kata Kunci: Cipta Kerja; HAM; hak asasi wanita; tenaga kerja; tenaga kerja wanita
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DESA YANG RESPONSIF DI DESA SOBAYAN Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti; Hadi Mahmud
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 5: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi urgensi produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Sobayan; dan (ii) merealisasikan penggunaan produk hukum desa yang responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Sobayan. Permasalahan penggunaan produk hukum desa yang tidak tepat sasaran, didasari oleh lemahnya pemahaman pemerintah desa mengenai jenis, klasifikasi, muatan norma dan keselarasan penggunaan produk hukum desa sebagai sarana penyelesaian permasalahan yang terdapat pada lingkungan desa. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang responsif, karena sisi responsifitas tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) sosialisasi produk hukum desa yang responsif di lingkungan pemerintah Desa Sobayan perlu dilakukan untuk mengetahui urgensi dan nilai vitalnya sebagai sarna penyelesaian masalah; dan (ii) produk hukum desa yang responsif di Desa Sobayan akan mampu membentuk karakter pemerintah desa yang berorientasi pada hasil dan meningkatkan upaya menuju kesejahteraan masyarakat desa
AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI MEMBANGUN KARAKTER ANAK: BENTUK UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DESA (STUDI DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO) Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani; Hanuring Ayu; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.586

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya aktualiasi nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak; (ii) memberikan penjelasan komperehensif bahwa karakter anak yang didasarkan Pancasila menguatkan etika dan moral sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Permasalahan kenakalan remaja dan kriminal anak, menjadi problematika yang memprihatinkan. Anak merupakan pilar pembangunan, maka harus dilindungi dari degradasi etika dan moral yang bermuara pada kenakalan remaja maupun kriminal anak. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi komperehensif yang mengedepankan diskusi interaktif di Desa Kragilan. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak perlu dilakukan dengan sosialisasi berkala, tujuannya membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai Pancasila terhadap anak di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosial; (ii) refleksi nilai Pancasila mampu membentuk karakter anak sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja dan kriminal anak