Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Adigama Jurnal Kewarganegaraan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Christine S.T. Kansil
Universitas Tarumanagara
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 Christine S.T. Kansil; Louis Sebastian Anot Putra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5021

Abstract

Abstrak Artikel penelitian ini mengkaji sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka, beserta persoalan yang terkait. Studi ini menganalisis fitur, keuntungan, dan kelemahan dari kedua sistem tersebut dalam konteks proses pemilihan umum. Sistem representasi proporsional tertutup mewajibkan pemilih untuk memilih partai politik, sementara sistem terbuka memungkinkan pemilih memilih kandidat individual berdasarkan preferensi mereka. Artikel ini menyelidiki implikasi dari sistem-sistem tersebut terhadap pembentukan partai politik, konsentrasi kekuasaan dalam kepemimpinan partai, dan representasi keseluruhan dari beragam kepentingan dalam lembaga legislatif. Selain itu, artikel ini mendalami tantangan dan kontroversi seputar adopsi dan implementasi sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kelebihan, kelemahan, dan potensi perbaikan untuk setiap sistem, serta memberikan kontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai reformasi pemilihan umum dan tata kelola demokrasi. Kata Kunci: Partai politik, Proporsional terbuka, Proporsional Tertutup, Kepentingan   Abstract This research paper examines the closed and open proportional representation systems, along with their associated issues. The study analyzes the features, advantages, and drawbacks of both systems within the context of electoral processes. The closed proportional representation system mandates voters to select a political party, while the open system allows voters to choose individual candidates based on their preferences. The paper investigates the implications of these systems on the formation of political parties, the concentration of power within party leadership, and the overall representation of diverse interests in the legislative bodies. Furthermore, it delves into the challenges and controversies surrounding the adoption and implementation of closed and open proportional representation systems. The research aims to provide a comprehensive understanding of the strengths, weaknesses, and potential improvements for each system, contributing to the ongoing discourse on electoral reforms and democratic governance. Keywords: Politic parties, Open proportional , Closed proportional, Interest
Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah Christine S.T. Kansil; Rama Adi Saputra Sundaynatha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5066

Abstract

Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, terjadi perubahan yang cukup mencolok pada tahun 2019 berkaitan dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi independensi KPK sehingga menjadi perbincangan yang cukup mencolok bagi ahli hukum dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Independen
Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Dalam ESG Clause Common Law dan Civil Law Christine S.T. Kansil; Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7460

Abstract

Perkembangan transaksi bisnis internasional yang semakin maju meningkatkan awareness pada kepedulian lingkungan dengan adanya klausul Environmental, Social, and Governance (ESG) pada klausul perjanjian yang tidak hanya menjadi tren semata namun menjadi parameter hukum dan ekonomi yang menentukan reputasi, nilai investasi, dan legitimasi korporasi di mata publik internasional. Penerapan klausul ESG menghadapi tantangan yuridis terkait prinsip dasar hukum kontrak internasional seperti pacta sunt servanda dan good faith, terutama dalam perbandingan sistem hukum common law dan civil law. Ketidakpastian dan perbedaan interpretasi prinsip-prinsip tersebut berimplikasi pada kepastian hukum dan enforceability klausul ESG, yang sangat dipengaruhi oleh choice of law dan choice of forum. Oleh karenanya, dinamika hukum kontrak internasional menjadi krusial untuk mendukung implementasi ESG dalam mewujudkan ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif-komparatif. Prinsip good faith dalam sistem civil law diatur secara eksplisit dan mempengaruhi pembentukan, interpretasi, serta pelaksanaan kontrak, termasuk klausul ESG. Good faith memungkinkan pengadilan menilai kewajiban moral dan sosial para pihak, sehingga klausul ESG dapat ditegakkan secara normatif jika dirumuskan dengan konkret dan terukur. Sedangkan dalam sistem common law, good faith tidak dianggap asas universal dan hanya diterapkan dalam kontrak relasional dengan implied duty. Oleh karena itu, enforceability klausul ESG dalam common law lebih bergantung pada ketepatan drafting kontrak daripada prinsip moral. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan hukum dalam penerapan klausul ESG lintas yurisdiksi, khususnya terkait kepastian hukum dan enforceability-nya.
Transformasi Kebijakan Penetapan Pajak Digital Lintas Negara dalam Perkembangan Sistem Perpajakan Indonesia Pasca Penerapan PMK Nomor 81/PMK.03/2024 Christine S.T. Kansil; Marleen Natania
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7554

Abstract

Perkembangan ekonomi digital global telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem perpajakan nasional, khususnya dalam penetapan pajak atas transaksi digital lintas negara yang melibatkan pelaku usaha luar negeri. Perubahan pola transaksi tersebut menuntut reformasi kebijakan yang adaptif dan berbasis teknologi agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan penetapan pajak digital lintas negara pasca penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 sebagai bagian dari perkembangan sistem perpajakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin perpajakan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK 81/PMK.03/2024 menghadirkan reformasi mendasar melalui digitalisasi administrasi perpajakan, penguatan basis data Coretax, dan penyederhanaan mekanisme penetapan pajak bagi pelaku usaha digital luar negeri. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat efektivitas pemungutan pajak lintas yurisdiksi, tetapi juga mencerminkan langkah strategis menuju sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Co-Authors Christian Samuel Lodoe Haga Louis Sebastian Anot Putra Marleen Natania Rama Adi Saputra Sundaynatha Ricky Fajar Adiputra Rosdiana Saleh, Rosdiana Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing Simona Bustani, Simona Yohanes Jeriko Giovanni