Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN PEMUDA DI DESA BRAJA ASRI SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC VIRTUE) Dewi, Yulianti Puspita; Pitoewas, Berchah; Adha, Muhammad Mona
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2022): JURNAL PEKAN
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpk.v7i2.2045

The village government as a stakeholder who is responsible for developing the potential that exists in the village, one of which is the potential of human resources. Youth is an important component in the village as a partner of the village government to work together to advance the welfare of the village. Based on the Republican Theory of Citizenship that individual freedom exists in a guarantee of state security that is under the legal order and the virtues of citizens (civic virtues) to be able to participate in it. The purpose of this study is to analyze and describe the role of the village government in carrying out youth development efforts in Braja Asri Village as an effort to establish civic virtue. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, documentation, and interviews. Based on the results of the study, it shows that the implementation of guidance from the Braja Asri Village government has not been effective because the village government is still focusing on the physical development of the village, the lack of motivation from the youth themselves, the personal busyness of each young man. This affects the process of forming civic virtue in the youth because there needs to be good cooperation between fellow components, namely the village government and the youth.Keywords: Village Government, Youth Development, Citizenship Civilization

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Digital Citizenship Sari, Chika Tiara; Nurmalisa, Yunisca; Halim, Abdul; Pitoewas, Berchah
Journal of Social Science Education Vol 5, No 2 (2024): Vol 5, No 2 (2024) Journal of Social Science Education
Publisher : University of Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan digital citizenship pada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2020, 2021, dan 2022. Sampel penelitian berjumlah 57 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik utama yaitu angket dan teknik pendukung yaitu wawancara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketiga faktor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang paling mendominasi pembentukan digital citizenship adalah faktor keterampilan berkomunikasi Kata Kunci: Digital Citizenship, MahsiswaDoi: https://doi.org/10.23960/JIPS/v5i2.72-82

Pengaruh Globalisasi terhadap Pemahaman Nilai Sila Kedua di Kalangan Generasi Muda Ramadani, Nanda Silvia; Pitoewas, Berchah; Halim, Abdul
Pancasila and Civics Education Journal Vol 3, No 3 (2024): PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL
Publisher : Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/pcej.v3i3.22080

Globalisasi merupakan fenomena yang membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, termasuk di kalangan generasi muda Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan melalui akses informasi global, namun di sisi lain, globalisasi juga dapat mengikis nilai-nilai lokal dan budaya tradisional. Salah satu nilai yang terancam adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh globalisasi terhadap pemahaman nilai tersebut di kalangan generasi muda Indonesia. Menggunakan pendekatan kajian literatur dan analisis konten dari berbagai sumber, penelitian ini mengeksplorasi dampak media sosial, budaya populer, dan teknologi terhadap pandangan generasi muda tentang nilai kemanusiaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi membawa dampak dualisme, di mana globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus peluang untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, jika dihadapi dengan strategi adaptif yang melibatkan pendidikan, keluarga, media, dan budaya. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menjaga relevansi nilai Pancasila di era globalisasi

Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda Hana Putri, Adila; Anwar, Ahmad; Feronika, Ema; Vidieyanti, Nadia; Diana Piaroga, Neli; Anggraini, Nisa; Salsabila, Ristia; Pitoewas, Berchah; Halim, Abdul
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2024): Maret - Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i1.469

The function of this research is to find out how the title of adok is given to the Lampung Saibatin community. The method used in collecting material in this article is a qualitative descriptive method, namely describing the subject about situations and data obtained under natural or real conditions (without experimental situations) to create a systematic general picture or detailed description that is factual and accurate. And the method used in this article is a direct interview method with traditional leaders in Bulok Village, Kalianda District. This article explains the giving of the adok title in the Lampung Saibatin traditional marriage, where the ceremony of giving this traditional title is carried out by the community as a form of respect for ancestral culture which has been carried out for generations. However, in its development, in general the Lampung traditional community is divided into two, namely the Lampung Saibatin traditional community and the Lampung Pepadun traditional community. The Saibatin Indigenous Community is strong in its aristocracy values, while the Pepadun indigenous community, which has only recently developed, has developed more with its democratic values which are different from the aristocracy values which are still firmly held by the Saibatin Indigenous Community. Abstrak:Fungsi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberian gelar adok pada masyarakat Lampung saibatin. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan materi dalam artikel ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan subjek Tentang situasi dan data yang diperoleh dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang Faktual dan akurat. Dan metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode wawancara langsung dengan tokoh adat di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda. Artikel ini menjelaskan mengenai pemberian gelar adok dalam perkawinan adat Lampung saibatin dimana Upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah sejak turun temurun dilaksanakan. Namun dalam perkembangannya, secara umum masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan kemudian lebih berkembang dengan nilai nilai demokrasinya yang berbeda dengan nilai nilai Aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Adat Saibatin. Kata Kunci: pernikahan adat; saibatin; hukum adat; hukum kebiasaan;

Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan Senjiliana, Agung Ayu Md; Pitoewas, Berchah; Nurhayati, Nurhayati
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i1.1189

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang membahas tentang desa. Keterkaitan UU tersebut dengan prinsip good governance menjadikan penulisan ini memiliki tujuan untuk membahas dan memberikan uraian mengenai penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tiga prinsip yang dibahas yakni partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan UNIFEM pada tahun 2005 dan ketiga prinsip ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana dengan cukup baik namun terdapat beberapa kendala, seperti pada prinsip transparansi aparatur desa memberikan akses informasi secara terbuka untuk masyarakat, kemudian pada akses akuntanbilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun pelaksanaan yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan, dan pada prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik hanya saja dalam beberapa kegiatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten dan berkepanjangan.

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan Sebayang, Debora Patricia; Pitoewas, Berchah; Halim, Abdul
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i1.1190

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, penerapan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi oleh guru sebelum mereka menagajarkannya kepada peserta didik dan hubungannya dengan keadaban kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan adab warga negara. Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani. Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai antikorupsi saling berkaitan dengan nilai atau adab warga negara yang didalamnya memuat norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum.

Pengaruh Self Development Terhadap Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Nurhalisa, Elsa; Pitoewas, Berchah; Putri, Devi Sutrisno
Journal of Civic and Character Education Vol 1, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcce.v1i2.6795

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Self Development terhadap Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa PPKn Universitas Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Universitas Lampung dengan sampel 164 responden. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket serta data pendukung observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunujukkan bahwa terdapat pengaruh self development terhadap keterampilan berkomunikasi mahasiswa PPKn Universitas Lampung sebesar 59,6% yang diperoleh dari indikator mengikuti seminar, mengikuti pelatihan/workshop, dan membangun relasi. Dengan adanya pengaruh tersebut, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat self development yang dimiliki oleh mahasiswa, semakin meningkat juga keterampilan berkomunikasi mereka. Hasil ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pengaruh pengembangan diri (self development) terhadap keterampilan berkomunikasi.

Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Senjiliana, Agung Ayu Md; Pitoewas, Berchah; Nurhayati, Nurhayati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2056

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang membahas tentang desa. Keterkaitan UU tersebut dengan prinsip good governance menjadikan penulisan ini memiliki tujuan untuk membahas dan memberikan uraian mengenai penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tiga prinsip yang dibahas yakni partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan UNIFEM pada tahun 2005 dan ketiga prinsip ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana dengan cukup baik namun terdapat beberapa kendala, seperti pada prinsip transparansi aparatur desa memberikan akses informasi secara terbuka untuk masyarakat, kemudian pada akses akuntanbilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun pelaksanaan yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan, dan pada prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik hanya saja dalam beberapa kegiatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten dan berkepanjangan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon Yuniaswati, Dean; Pitoewas, Berchah; Siswanto, Edi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2057

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap hak memilih dalam demokrasi pada pemilu kepala pekon di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 96 responden. Alat bantu untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS versi 25 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pekon Kusa terhadap hak memilih adalah cenderung positif. Masyarakat paham mengenai konsep hak memilih sehingga merasakan keuntungan bagi masyarakat yang paham akan konsep hak memilih, dengan begitu mereka paham sekali maksud dan tujuan mereka bahwa memilih merupakan hal yang dapat dikatan wajib untuk terlaksananya demokrasi yang baik pada Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Selain itu, tanggapan masyarakat yang positif juga memberikan dampak terhadap berhasilnya atau terlaksana nya pemilihan kepala pekon tersebut. Setelah mereka kooperatif mayoritas mengikuti pelaksanaan pemilhan kepala pekon, masyarakat berharap dengan terpilihnya kepala pekon yang baru itu dapat memberi perubahan yang lebih baik lagi untuk kepentingan Bersama di Pekon Kusa Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh Tenaga Pendidik Dalam Tatanan Sistem Sosial Untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan Sebayang, Debora Patricia; Pitoewas, Berchah; Halim, Abdul
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2058

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, penerapan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi oleh guru sebelum mereka menagajarkannya kepada peserta didik dan hubungannya dengan keadaban kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan adab warga negara. Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani. Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai antikorupsi saling berkaitan dengan nilai atau adab warga negara yang didalamnya memuat norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search