Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan GANEC SWARA Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JP-Publik Journal Law and Government Unizar Law Review
Ady Supryadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Unizar Law Review

 1 
“Mempertanyakan” Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana Bahri Yamin; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap putusan pengadilan perkara pidana sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah:syarat yang harus dipenuhi jika irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan yaitu: a), Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b), Putusan Hakim harus dapat diterima. c),Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d), Putusan Hakim harus bernuansa keadilan. e), Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.
Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt.g/2022/Pn Jkt Pst) Ady Supryadi; Tin Yuliani; Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.31

Abstract

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, implikasi dari adanya putusan tersebut membuat terjadinya penundaan Pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompentesi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi peradilan Tata Usaha Negara.
Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Presiden/Wakil Presiden Ady Supryadi; Anies Prima Dewi; Fitiani Amalia; Hamdi Hamdi; Rena Aminwara; Asri Asri; Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.109

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan yuridis dan ketatanegaraan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini mengubah makna normatif Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap syarat batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma melalui putusan tersebut serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap prinsip open legal policy, pemisahan kekuasaan, dan kepastian hukum dalam sistem pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini telah memperluas perannya dari negative legislator menuju positive legislator dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut berimplikasi pada perubahan syarat pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menimbulkan persoalan kesetaraan di hadapan hukum, serta berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan sistem checks and balances. Penelitian ini menegaskan pentingnya peneguhan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional guna menjaga demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.
Co-Authors Aesthetica Fiorini Mantika Asri Asri Bahri Yamin Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi Dewi, Anies Prima Erwin, Yulias Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fitiani Amalia Hamdi Hamdi Imawanto Imawanto Nur Oktaviani Rena Aminwara Rohayu H, Rina S, Nurjannah Tin Yuliani Zaenafi Ariani