Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt.g/2022/Pn Jkt Pst) Ady Supryadi; Tin Yuliani; Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.31

Abstract

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, implikasi dari adanya putusan tersebut membuat terjadinya penundaan Pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompentesi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi peradilan Tata Usaha Negara.
Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdata : (Studi Di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa) Sahrul; Fahrurrozi; Intan Aurel; Fitriani Amalia; Imawanto; Usman Munir; Gede Tusan Ardika; Aesthetica Fiorini Mantika; Edi Yanto
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.94

Abstract

Pertanggung jawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian diatur dalam pasal 1368 KUHPerdata karena pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Pasal ini berlaku baik hewan tersebut berada dibawah pengawasan pemilinya maupun tersesat atau terlepas. Prinsip tanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan. Tujuan penelitian ini ubtuk mengetahui tanggungjawab pemilik hewan ternah terhadap kerusakan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian adalah menentukan sikap dan mengambil risiko dalam tindakan dengan perwujudan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan salah satunya melakukan ganti rugi atas kerugian yang mengakibatkan kerusakan pertanian.
Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Tin Yuliani; Bahri Yamin; Rena Aminwara; Zaenafi Ariani; Fahrurrozi Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika; Nur Oktaviani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 4 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i4.27758

Abstract

Abstrak Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan tindak pidana narkotika, sangat wajar dalam hukum pidana sebut menjadi salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa. Korban peredaran narkotika tidak memandang usia, dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional melalui hasil survey nasional prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2023, menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau setara  dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15-24 tahun. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan hukum serta edukasi terhadap anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, terhadap bahanyanya penyalahgunaan narkotika. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, dan 24 lansia dalam program home care. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak  anak jenjang SD-SMP.  Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan materi secara visualisasi, interaktif, serta pemilihan bahasa serderhana, agar mudah dipahami oleh anak-anak perserta. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan, saat penyampaian materi, anak-anak sangat antusias mendengarkan pemaparan materi, serta merespon dengan pengajuan pertanyaan dari 7 (tujuh) anak. Selanjutnya para pemateri kembali melakukan evaluasi dengan memberikan kuis kepada para perserta. Kata kunci: narkotika; usia rentan; anak; penyalahgunaan Abstract The circulation of narcotics in Indonesia has reached a very worrying emergency stage. Narcotics crime is very normal in criminal law to be called an extra ordinary crime. Victims of narcotics trafficking regardless of age, from adults, teenagers and children. Based on data from the National Narcotics Agency through the results of a national prevalence survey narcotics abusers in 2023, shows a prevalence rate of 1.73% or the equivalent of 3.3 million Indonesians aged 15-64 years, which shows a significant increase in narcotics abuse among the 15-24 year age group This service provides legal counseling and education to the children of the Mataram Muhammadiyah Orphanage, regarding the dangers of narcotics abuse. The Muhammadiyah Orphanage is a social institution founded by Muhammadiyah to provide protection, education and care for orphaned children and underprivileged families. Currently, the orphanage has a total of 39 foster children from elementary, middle and high school levels, and 24 elderly people in the home care program. The participants involved in this activity were as many as elementary-middle school level children.  The method used is legal outreach and counseling, by presenting material in a visual, interactive manner, and choosing simple language, so that it is easy for the participating children to understand. Next was a discussion and question and answer session. The results of the activity showed that when the material was delivered, the children were very enthusiastic about listening to the material presentation, and responded by asking questions from 7 (seven) children. Next, the presenters carried out another evaluation by giving a quiz to the participants. Keywords: narcotics; vulnerable age; child; abuser
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Mualimin Mochammad Sahid; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Mualimin Mochammad Sahid
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Edi Yanto; Hilman Syahrial Haq; M. Tauffik Rachman; Bahri Yamin; Sarudi Sarudi; Aesthetica Fiorini Mantika; Anies Prima Dewi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 5, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah di Desa Berinding, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini memberikan pemaparan mengenai jenis-jenis sengketa tanah, dasar hukum pertanahan, serta langkah-langkah penyelesaian melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya penyelesaian awal melalui musyawarah desa dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, sebelum melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga peradilan. Selain itu, warga diberikan pemahaman tentang pentingnya dokumen kepemilikan tanah yang sah sebagai alat bukti utama dalam mencegah munculnya konflik pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum warga serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah, sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan pertanahan di kemudian hari.
THE ROLE OF MEDIATORS IN RESOLVING INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES (STUDY AT THE MANPOWER AND TRANSMIGRATION OFFICE OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE) Cahya Putri Khairani; Aesthetica Fiorini Mantika; Rena Aminwara
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23662

Abstract

The Role of Mediators in the Settlement of Industrial Relations Disputes at the Manpower and Transmigration Office of West Nusa Tenggara Province. The role of the mediator is to serve as a neutral third party, assisting in the resolution of industrial relations disputes in order to facilitate peace between the two parties. The objective of this study is to ascertain the role of mediators in mediating cases of industrial relations dispute settlement at the Manpower and Transmigration Office of West Nusa Tenggara Province and to identify and analyze potential obstacles to the settlement of industrial relations disputes. This type of research is normative and empirical research with a legislative approach and a sociological approach. Data collection techniques and tools include interviews with one of the industrial relations mediators. The results of this study indicate that industrial relations disputes are primarily the result of disagreements between workers and employers. These disputes can be broadly classified into four categories: disputes over rights, disputes over interests, disputes over termination of employment, and disputes between labor unions. However, the obstacles that frequently arise in the resolution of industrial relations disputes at the Manpower and Transmigration Office of West Nusa Tenggara Province are the number of cases that are delayed due to the number of mediators who are not commensurate with the number of cases submitted. Furthermore, the absence of one of the parties in the mediation process and the absence of good faith on the part of both parties also impede the resolution of industrial relations disputes