Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Jatiswara Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Unizar Law Review
Rena Aminwara
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH) Rena Aminwara; Nasri Nasri; Fitriani Amalia; Rina Rohayu Harun; Sahrul Sahrul; Anies Prima Dewi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.6207

Abstract

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari’in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal aprroach. The result show that sade community tends to interpret a person’s legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of “aqil balig” indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.keyword : legal skill;, sade community; merari’ ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan merari’ di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator aqil-baliq, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya legislative review terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya.
Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bale Mediasi NTB Asri, Asri; Rena Aminwara; Hamdi
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.797

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Mediator dalam Penyelesaian sengketa di Bale Mediasi NTB. Sengketa dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi yang disebabkan karena adanya hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang akan menimbulkan hubungan hukum diantara mereka, masing-masing pihak akan memperjuangkan kepentingan atau haknya, dari interaksi demikian maka akan menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa pada umumnya dapat diselesaikan dalam dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi sering disebut alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) yang lazim disingkat dengan sebutan ADR. Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini juga terdapat dua tipe penelitian, yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) dan Penelitian Lapangan (Field Reseach), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara turun langsung ke lapangan dan memilih obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni Bale Mediasi NTB. Pelaksanaan penyelesaian sengketa di bale mediasi NTB dilakukan melalui tiga tahap yaitu pra mediasi (pengamatan laporan dan pendeketan kepada para pihak), proses mediasi dan pasca mediasi (hasil mediasi). Selanjutnya peran mediator sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan kepada para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan sengketa berbasis kearifan lokal. Sedangkan hambatan sengketa dibale mediasi meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal.
Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Presiden/Wakil Presiden Ady Supryadi; Anies Prima Dewi; Fitiani Amalia; Hamdi Hamdi; Rena Aminwara; Asri Asri; Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.109

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan yuridis dan ketatanegaraan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini mengubah makna normatif Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap syarat batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma melalui putusan tersebut serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap prinsip open legal policy, pemisahan kekuasaan, dan kepastian hukum dalam sistem pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini telah memperluas perannya dari negative legislator menuju positive legislator dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut berimplikasi pada perubahan syarat pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menimbulkan persoalan kesetaraan di hadapan hukum, serta berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan sistem checks and balances. Penelitian ini menegaskan pentingnya peneguhan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional guna menjaga demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.
Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Tin Yuliani; Bahri Yamin; Rena Aminwara; Zaenafi Ariani; Fahrurrozi Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika; Nur Oktaviani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 4 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i4.27758

Abstract

Abstrak Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan tindak pidana narkotika, sangat wajar dalam hukum pidana sebut menjadi salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa. Korban peredaran narkotika tidak memandang usia, dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional melalui hasil survey nasional prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2023, menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau setara  dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15-24 tahun. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan hukum serta edukasi terhadap anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, terhadap bahanyanya penyalahgunaan narkotika. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, dan 24 lansia dalam program home care. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak  anak jenjang SD-SMP.  Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan materi secara visualisasi, interaktif, serta pemilihan bahasa serderhana, agar mudah dipahami oleh anak-anak perserta. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan, saat penyampaian materi, anak-anak sangat antusias mendengarkan pemaparan materi, serta merespon dengan pengajuan pertanyaan dari 7 (tujuh) anak. Selanjutnya para pemateri kembali melakukan evaluasi dengan memberikan kuis kepada para perserta. Kata kunci: narkotika; usia rentan; anak; penyalahgunaan Abstract The circulation of narcotics in Indonesia has reached a very worrying emergency stage. Narcotics crime is very normal in criminal law to be called an extra ordinary crime. Victims of narcotics trafficking regardless of age, from adults, teenagers and children. Based on data from the National Narcotics Agency through the results of a national prevalence survey narcotics abusers in 2023, shows a prevalence rate of 1.73% or the equivalent of 3.3 million Indonesians aged 15-64 years, which shows a significant increase in narcotics abuse among the 15-24 year age group This service provides legal counseling and education to the children of the Mataram Muhammadiyah Orphanage, regarding the dangers of narcotics abuse. The Muhammadiyah Orphanage is a social institution founded by Muhammadiyah to provide protection, education and care for orphaned children and underprivileged families. Currently, the orphanage has a total of 39 foster children from elementary, middle and high school levels, and 24 elderly people in the home care program. The participants involved in this activity were as many as elementary-middle school level children.  The method used is legal outreach and counseling, by presenting material in a visual, interactive manner, and choosing simple language, so that it is easy for the participating children to understand. Next was a discussion and question and answer session. The results of the activity showed that when the material was delivered, the children were very enthusiastic about listening to the material presentation, and responded by asking questions from 7 (seven) children. Next, the presenters carried out another evaluation by giving a quiz to the participants. Keywords: narcotics; vulnerable age; child; abuser
PENANAMAN POHON DAN PENGHIJAUAN DAERAH PESISIR PANTAI DI DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Mualimin Mochammad Sahid; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi pariwisata yang berlimpah menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Potensi daerah Lombok yang berlimpah dengan objek wisata alam, maupun laut. Untuk mendukung perkembangan wisata yang ada di Lombok perlu dilakukan pembenahan lingkungan sekitar daerah pariwisata sehingga menciptakan daerah pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. FH UMMat bersama FSU USIM melakukan pengabdian kolaborasi Internasional dengan melakukan aksi penanaman bibit pohon di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Pengabdian ini dilaksanakan disekitar objek wisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dengan melibatkan dosen-dosen FH UMMat dan FSU USIM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, masyarakat diharapkan lahirnya kesadarannya akan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan serta melestarikan lingkungan dengan menjaga dan melindungi  kelestarian lingkungan agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan menghasilkan lingkungan yang asri di daerah pariwisata. Dengan demikian akan melahirkan lingkungan yang terjaga dengan oksigen yang baik serta ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ada.
SOSIALISASI TENTANG PEMILU: MELALUI PEMILU DAMAI, KITA CIPTAKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT Rena Aminwara; Bahri Yamin; Ady Supryadi; Fitriani Amalia; Imawanto Imawanto
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 2 (2024): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi pemilu damai ini dilaksanakan di Aula Rektorat lantai tiga Universitas Muhammadiyah Mataram. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat. Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada ikatan keluarga besar ibu (dosen karyawan) Universitas Muhammadiyah Mataram yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Secara Umum Peserta sangat antusias dalam kegiatan pengabdian ini, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir,Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya pemilu yang berintegritas dan damai,Peserta memahami dan mengetahui tahapan-tahapan pemilu,Peserta memahami dan mengetahui dampak negatif suap menyuap dalam pemilu perspektif agama, Peserta memahami dan mengetahui jenis-jenis tindak pidana serta apa akibat hukumnya. Pada bagian akhir sosialisasi kemudian tim pengabdian kepada masyarakat menunjukkan video simulasi cara pencolosan yang benar melalui layar monitor.
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBAGIAN BUKU KEPADA ANAK - ANAK DI GILI ASAHAN MELALUI PROGRAM KIDS OF ASAHAN Nik Salida Suhaila Nik Saleh; Ahmad Zaki Salleh; Izawati Wook; Norfadhilah Mohamad Ali; Setiyawan Gunardi; Nisar Mohammad Ahmad; Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Baidar Mohammed Mohammed Hasan; Siti Syahirah Saffinee; Mariam Saidona Tagoranao; Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Mohd Mahyeddin Mohd Salleh; Hilman Syahrial Haq; Usman Munir; Anies Prima Dewi; Edi Yanto; M. Taufik Rachman; Rena Aminwara; Sahrul Sahrul; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi; Fitriani Amalia; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika; Bahri Yamin; Hamdi Hamdi; Mualimin Mochammad Sahid
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 3, No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa dan negara yang berkualitas dan mampu membentuk dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi intinya, pendidikan dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik. Kids Of Asahan, merupakan program sosial yang berada di pulau Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong. Kids Of Asahan memiliki aktivitas sosial berupa memberikan bimbingan belajar gratis kepada anak – anak di Gili Asahan. Kids Of Asahan juga memiliki perpustakaan (TBM) yang dapat dinikmati oleh setiap warga di Gili Asahan tersebut. Melihat kondisi tersebut, FH UMMat melakukan kolaborasi PKM internasional bersama FSU USIM mendonasikan buku dan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca. Kegiatan ini juga mendapat bantuan donasi buku dari Mitra FH UMMat antara lain LBH Apik NTB dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
THE ROLE OF MEDIATORS IN RESOLVING INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES (STUDY AT THE MANPOWER AND TRANSMIGRATION OFFICE OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE) Cahya Putri Khairani; Aesthetica Fiorini Mantika; Rena Aminwara
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i1.23662

Abstract

The Role of Mediators in the Settlement of Industrial Relations Disputes at the Manpower and Transmigration Office of West Nusa Tenggara Province. The role of the mediator is to serve as a neutral third party, assisting in the resolution of industrial relations disputes in order to facilitate peace between the two parties. The objective of this study is to ascertain the role of mediators in mediating cases of industrial relations dispute settlement at the Manpower and Transmigration Office of West Nusa Tenggara Province and to identify and analyze potential obstacles to the settlement of industrial relations disputes. This type of research is normative and empirical research with a legislative approach and a sociological approach. Data collection techniques and tools include interviews with one of the industrial relations mediators. The results of this study indicate that industrial relations disputes are primarily the result of disagreements between workers and employers. These disputes can be broadly classified into four categories: disputes over rights, disputes over interests, disputes over termination of employment, and disputes between labor unions. However, the obstacles that frequently arise in the resolution of industrial relations disputes at the Manpower and Transmigration Office of West Nusa Tenggara Province are the number of cases that are delayed due to the number of mediators who are not commensurate with the number of cases submitted. Furthermore, the absence of one of the parties in the mediation process and the absence of good faith on the part of both parties also impede the resolution of industrial relations disputes
Co-Authors Ady Supryadi Ady Supryadi Aesthetica Fiorini Mantika Ahmad Zaki Salleh Asri Asri Asri asri Bahri Yamin Baidar Mohammed Mohammed Hasan Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi Cahya Putri Khairani Dewi, Anies Prima Edi Yanto Edi Yanto Erwin, Yulias Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fitiani Amalia Fitriani Amalia Hamdi Hamdi Hamdi Haq, Hilman Syahrial Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi Imawanto Imawanto Izawati Wook M Taufik Rachman Mariam Saidona Tagoranao Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Mualimin Mochammad Sahid Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh Munir, Usman Nasri Nasri Nik Salida Suhaila Nik Saleh Nisar Mohammad Ahmad Norfadhilah Mohamad Ali Nur Oktaviani Rohayu H, Rina S, Nurjannah Sahrul Sahrul Sarudi Sarudi Setiyawan Gunardi Setiyawan Gunardi Siti Syahirah Saffinee Tin Yuliani Zaenafi Ariani