Garuda - Garba Rujukan Digital

Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Lelisari Lelisari; Hamdi Hamdi; Imawanto Imawanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.907

Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82% pasal diubah pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Undang-undang ini tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis serta mengkaji kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu: adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA BONJERUK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH Lelisari Lelisari; Imawanto Imawanto; Hamdi Hamdi
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAKUndang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam melindungi para PMI yang akan bekerja di Luar negeri. Dimana kita ketahui bahwa mayoritas pekerja migran berasal dari desa, namun selama ini desa nyaris tidak dilibatkan dalam pelindungan calon dan mantan pekerja migran. Padahal untuk memutuskan menjadi pekerja migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak adanya UU No 18 Tahun 2017, desa berperan dalam melindungi PMI dan keluarganya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat desa Bonjeruk dan aparat desa tentang pentingnya perlindungan terhadap PMI. Metode yang digunakan adalah sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun perwakilan yang hadir dalam kegiatan ini adalah aparat desa, Kepala Dusun, calon PMI, mantan PMI, Tokoh Pemuda. Hasil dari kegiatan ini adalah aparat desa dan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Kata kunci: sosialisasi; PMI; perlindungan. ABSTRACTLaw No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is very important in protecting PMIs who will work abroad. Where we know that the majority of migrant workers come from villages, but so far the village has barely been involved in protecting prospective and former migrant workers. In fact, to decide to become a migrant worker requires sufficient information from an accountable source. Since the existence of Law No. 18 of 2017, villages have played a role in protecting PMI and their families. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the Bonjeruk village community and village officials about the importance of protecting PMI. The method used is the socialization of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The representatives who attended this activity were village officials, hamlet heads, PMI candidates, former PMIs, youth leaders. The result of this activity is that village officials and the community know and get clear information about the new regulations regarding the protection of Indonesian migrant workers. Keywords: socialization; PMI; protection.

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sahrul Sahrul
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6220

There are still many unregistered marriages (sirri) and only based on religion, while on the other hand Indonesia is not a religious state. When there are citizens who do unregistered marriages, of course the parties who are greatly disadvantaged are the women who are the wives of sirri, and their children. Their rights cannot be accommodated by State legal instruments, because their marriage is not recorded in the State register. This research focuses on problems related to unregistered marriages in the view of Muhammadiyah and Indonesian positive law and the consequences of unregistered marriages for the parties, especially wives, children and assets obtained from unregistered marriages, from the perspective of Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research are First, that the Muhammadiyah organization through its Tarjih Council and Tajdid supports or agrees with the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every marriage of the nation's children must be carried out in front of an authorized official. Second, the positive law of the Indonesian state requires that every marriage must be registered in the state register, in order to obtain legal certainty. Third, the consequences of a sirri marriage carried out by the parties in this case the husband and wife will harm the wife and children born from the marriage, because they do not have legal certainty in demanding their civil rights.Keywords: Unregulated Marriage; Muhammadiyah; Indonesian Positive Law. ABSTRAKMasih maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri yang berbasis agama saja, sementara disisi lain Indonesia bukan negara agama. Ketika warga Negara ada yang melakukan pernikahan sirri tentu pihak yang sangat dirugikan adalah perempuan yang menjadi istri sirri, dan anak-anaknya. Hak mereka tidak bisa diakomodasi oleh perangkat hukum Negara, karena pernikahanya tidak di catatkan di dalam register Negara. Penelitian ini pada permasalahan terkait pernikahan sirri dalam pandangan Muhammadiyah dan hukum positif Indonesia dan konsekuensi pernikahan sirri tersebut bagi para pihak, khususnya istri, anak dan harta kekayaan yang di peroleh dari pernikahan sirri, perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, bahwa organisasi Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya mendukung atau sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pernikahan anak bangsa harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Kedua, hukum positif negara Indonesia mewajibkan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan diregister negara, agar mendapatkan kepastian hukum. Ketiga, Akibat dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami dan istri akan merugikan pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena tidak mempunyai kepastian hukum dalam menuntut hak-hak keperdataannya.

Konsep Akomodasi Wisata Halal di Propinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Ady Supyadi; Hilman Syahrial Haq; Hamdi Hamdi
IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) 2018: Proceeding of The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/ijeca.v0i0.1992

Islamic economy is instrumental to global economy to date. There are seven sectors of Islamic economy that has improved significantly, namely culinary, monetary, insurance industry, fashion, cosmetics, pharmacy, entertainment, and tourism, all of which bear halal concept in their products. This research study aimed to explore and analyze the description of tourist accommodation in Lombok before and after the issuance of West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 2 of 2016 on Halal Tourism and examine the efforts the government has made to materialize halal accommodation mandated by the regulation. This research is normative legal, i.e., legal research that analyzes rules or norms related to the issue being investigated. Data obtained from this research were analyzed using legal interpretation methods, including extensive interpretation and sociological or teleological interpretation. The findings revealed that before the issuance of Provincial Regulation Number 2 of 2016, the management of tourism in West Nusa Tenggara was conventional as opposed to sharia-based management upon the issuance of the regulation. In order to materialize halal accommodation the government has reviewed the master plan of tourism development and improved services and accommodation for domestic and international tourists.

PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KELURAHAN PAGESANGAN BARAT KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM Fitriani Amalia; Usman Munir; Hamdi Hamdi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.301 KB)

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan sesuai norma agama, norma hukum, dan norma social yang berkembang di dalam masyarakat. Upacara pernikahan mempunyai cara dengan mengusung tradisi dan ragam variasi masing- masing sesuai dengan agama, suku bangsa, budaya maupun kelas social. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang menyesuaikan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang memiliki usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun baik pria maupun wanita. Pernikahan dini banyak atau marak terjadi di Indonesia, bahkan dalam era pandemic covid-19 ini pernikahan dini melebihi dari angka normal sebelum pendemik.Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah disebutkan bahwa usia pernikahan yang ideal adalah laki-laki di usia 21 tahun dan perempuan usia 19 tahun. Dengan adanya perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan atas ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

LULUS TEPAT WAKTU: SEBUAH MOTIVASI DAN KODE ETIK BELAJAR BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Tin Yuliani; Junaidy AM; Hamdi Hamdi; Sri Rejeki
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.9118

Abstrak: Setiap tahun tingkat kelulusan mahasiswa lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu melalui pengenalan kode etik selama menempuh pendidikan. Kegiatan ini telah diikuti oleh mahasiswa sebanyak 43 orang. Pada tahap awal, mahasiswa dikenalkan beberapa trik dan strategi menempuh studi dengan baik, terakhir ditutup dengan diskusi dan evaluasi menggunakan angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan mencapai 89%. Diharapkan materi yang telah diperoleh oleh mahasiswa dapat diterapkan selama menempuh jenjang pendidikan agar dapat lulus tepat waktu dengan prestasi akademik yang maksimal. Abstract: Every year the student's graduation rate is lower compared to the quantity of students who continue their education to college. Therefore, this activity aims to increase the motivation of students to complete their studies on time through the introduction of a code of ethics while studying. This activity has been attended by 43 students. In the initial stage, students are introduced to several tricks and strategies for studying well, finally closed with discussion and evaluation using a questionnaire. The results of the activity showed that students understood the material that had been delivered reaching 89%. It is hoped that the material that has been obtained by students can be applied during the education level so that they can graduate on time with maximum academic achievement.

MEMBANGUN DAN MENUMBUHKAN JIWA ENTERPREUNERSHIP PADA ANAK PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH MATARAM Lelisari Lelisari; Imawanto Imawanto; Hamdi Hamdi; Rukimin Rukimin
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 6, No 3 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v6i3.9694

ABSTRAKKeberanian berwirausaha dan berbagai terobosannya sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan kreativitas sejak dini, terlebih untuk anak-anak panti asuhan. Salah satu visi panti asuhan Muhammadiyah Mataram adalah memaksimalkan potensi dalam kerja nyata, oleh karenanya perlu adanya upaya membangun dan menumbuhkembangkan jiwa enterpreunership pada anak panti asuhan Muhammadiyah Mataram. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pengurus dan anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Mataram tentang pentingnya Membangun dan Menumbuhkan Jiwa Enterpreunership Pada Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram. Hasil dari kegiatan ini adalah pengurus dan anak-anak panti asuhan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pentingnya berwirausaha sejak dini. Kata Kunci: enterpreunership; wiraswata; panti asuhan ABSTRACTThe courage of entrepreneurship and its various breakthroughs are very useful for fostering creativity from an early age, especially for orphanage children. One of the visions of the Muhammadiyah Mataram orphanage is to maximize the potential in real work, therefore there is a need for efforts to build and cultivate the spirit of enterpreunership in the children of the Muhammadiyah Mataram orphanage. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the administrators and children of the Muhammadiyah Mataram orphanage about the importance of Building and Growing the Spirit of Enterpreunership in the Children of the Muhammadiyah Mataram Orphanage. The result of this activity is that the administrators and children of the orphanage know and get information about the importance of entrepreneurship from an early age. Keywords: enterpreunership; self employed; orphanage

Implications of the Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020 Toward Job Creation Law in The Mineral and Coal Mining Sector Lelisari Lelisari; Ridho Aulia Tanjung; Zainal Abidin Pakpahan; Imawanto Imawanto; Hamdi Hamdi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1132

This study aims to analyze and examine the juridical implications of the decision of Constitutional Court Number 91/PUU XVII/2020 on the job creation law in the mineral and coal mining sector. The research method used is a normative legal research method with approach legislation. The results illustrate that the juridical implication of the Job Creation Act in the mineral and coal mining sector is that in its decision the Constitutional Court stated that the Job Creation Act was still valid as long as the law-makers made improvements in the procedures for establishing Job Creation Law. In this case, the Constitutional Court has given two years for the legislators to revise the procedure for the formation of the Job Creation Law since the decision was pronounced. If no improvements are made, the Law can be declared unconstitutional permanently. Thus, if Law Number 11 of 2020 concerning job creation is unconstitutional, namely permanently removing coal incentive opportunities, the elimination of coal incentive opportunities must indeed be carried out due to the targets of coal utilization in Article 128A, not power optimization towards clean energy and will increase the portion of coal in the national energy mix and overall will systematically overlap with climate adaptation and mitigation targets and programs as well as the Articles in the Job Creation Act are also infiltrated by the interests of mining and dirty energy businesses.

Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Lelisari Lelisari; Hamdi Hamdi; Imawanto Imawanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.907

Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82% pasal diubah pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Undang-undang ini tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis serta mengkaji kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu: adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.

Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Presiden/Wakil Presiden Ady Supryadi; Anies Prima Dewi; Fitiani Amalia; Hamdi Hamdi; Rena Aminwara; Asri Asri; Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.109

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan yuridis dan ketatanegaraan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini mengubah makna normatif Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap syarat batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma melalui putusan tersebut serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap prinsip open legal policy, pemisahan kekuasaan, dan kepastian hukum dalam sistem pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini telah memperluas perannya dari negative legislator menuju positive legislator dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut berimplikasi pada perubahan syarat pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menimbulkan persoalan kesetaraan di hadapan hukum, serta berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan sistem checks and balances. Penelitian ini menegaskan pentingnya peneguhan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional guna menjaga demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search