Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Brong Exhaust Policy Implementation by the Purbalingga Police: A Public Administration Perspective Syafruddin Syafruddin; David Raditya Yudhistira; Bayu Suseno; Rina Yulianti; Juliannes Cadith
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 2 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i2.676

Abstract

Background: Brong exhaust modification has not only been widespread in Purbalingga but has also caused noise pollution and public inconvenience, as well as constituting a criminal offense. In response, the Purbalingga Police released a brong exhaust handling policy referring to Police Chief Regulation Number 5 of 2022. Objective: This research aimed to assess the effect of policy implementation from the perspective of public administration. Methods: The research method used was qualitative descriptive, involving seven informants from the Purbalingga Police Traffic Unit and affected motorists, with data collected through in-depth interviews with police officers from the Purbalingga Police Traffic Unit and motorists affected by raids, field observations, and document studies. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Results: Results show that the policy is largely suboptimal in its current form. Challenges such as a lack of human resources and the absence of noise-measuring instruments were identified. Coordination between related agencies such as Dishub was also suboptimal, and public awareness of legal obligations remains low. From a public administration perspective, the key factors identified are communication, resources, and implementer disposition. Conclusion: The implementation of the brong exhaust policy by the Purbalingga Police has not been fully optimal due to limited personnel, the absence of noise-measuring instruments, and suboptimal cross-sector coordination. Officer discretion plays a significant role in shaping enforcement outcomes. Policy reform should prioritize technical capacity building, structured inter-agency collaboration, and contextual enforcement strategies that balance law enforcement with the protection of Purbalingga's brong exhaust industry as a key local livelihood.
Implementasi Tahapan Pra-Bencana dalam Program Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Nadira Putri Zahra; Juliannes Cadith
Social Science Research Journal Vol. 3 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Inovasi Saintific Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Program Desa Tangguh Bencana pada tahapan pra-bencana di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Kabupaten Bogor secara geografis dan topografis sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta dialiri oleh 6 DAS sehingga menjadi titik berpotensi bencana tinggi. Selama 5 tahun terakhir, Kecamatan Caringin menduduki peringkat tertinggi zona merah rawan bencana di Kabupaten Bogor. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut. BNPB mengeluarkan sebuah Program berbasis relawan, Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai program yang dapat mempersiapkan masyarakat dalam kesiaapsiagaan bencana. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. 0pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling snowball dan analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data serta model implementasi Grindle. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Program Destana dalam tahapan pra-bencana di Kecamatan Caringin sudah berjalan dengan baik dengan pembentukan tim relawan destana di masing-masing desa berdasarkan surat keputusan kepala desa, penyaluran dana dari APBDes, hingga pelatihan yang diberikan oleh BPBD namun masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya relawan, penyebaran program yang belum sampai ke lapisan rumah tangga dan partisipasi masyarakat yang minim.
Evaluasi Implementasi Pencegahan dan Penanganan Stunting (Gagal Tumbuh Bayi) di Kabupaten Pandeglang Mega Amalia Cahya; Juliannes Cadith; Rina Yulianti
Social Science Research Journal Vol. 2 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Inovasi Saintific Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencegahan dan penanganan Program Intervensi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) – Stunting sebagai bentuk pencegahan risiko stunting yang terjadi pada lingkup rumah tangga di Desa Bayumundu, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Desain penelitian yang digunakan yakni desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, antara lain proses kegiatan program belum berjalan dengan baik, kegiatan monitoring perkembangan masyarakat setelah pelaksanaan program kurang maksimal, pendataan secara langsung mengenai progres masyarakat pasca pelaksanaan program belum berjalan maksimal, bantuan program milik beberapa masyarakat penerima bantuan yang belum sesuai teknis sanitasi jamban, petugas fasilitator yang masih kurang. Hal ini menunjukan bahwa program tersebut belum dilaksanakan secara efektif.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Gunung Kendeng Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Nesa Nurlaelia; Juliannes Cadith
Social Science Research Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Oktober
Publisher : Inovasi Saintific Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini meneliti implementasi kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Wisata Gunung Kendeng, Desa Citorek Timur, Kabupaten Lebak, yang mengalami penurunan klasifikasi dari kategori maju menjadi kategori berkembang. Masalah utama terletak pada kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi empiris di lapangan, khususnya terkait aksesibilitas, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan promosi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut telah diimplementasikan berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 92 Tahun 2020. Metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Analisis mengadopsi model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Komunikasi tidak teratur dan kurang konsisten, sumber daya manusia dan keuangan terbatas, fasilitas kurang terawat, dan partisipasi masyarakat terutama dalam pengembangan UMKM lokal masih rendah. Meskipun terdapat SOP formal, koordinasi birokrasi lemah dan kurang adaptif terhadap kondisi sosial budaya lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi yang tidak efektif telah menghambat peran Desa Wisata Gunung Kendeng sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal. Penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas lokal, perbaikan fasilitas, dan penyesuaian mekanisme birokrasi dengan konteks lokal diperlukan untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan
Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang Ayissa Tazkia Ayissa Tazkia; Listyaningsih; Juliannes Cadith
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.54 KB) | DOI: 10.52316/jap.v18i1.93

Abstract

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dalam pembanguan. Meskipun di Kabupaten Pandeglang kebijakan PUG sudah lama digaungkan, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pandeglang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang menggunakan alat analisa model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PUG dalam pembangunan di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan optimal. Ketersediaan sumberdaya manusia dan finansial yang belum memadai, OPD yang kurang partisipastif dan disiplin melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana serta lingkungan ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pandeglang sehingga menjadikan pembangunannya belum responsif gender.