Articles
<![CDATA[Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting ]]>
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>;
<![CDATA[Nur Hayati]]>
<![CDATA[ Jurnal HAM Vol 10, No 2 (2019): December Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.713 KB)
|
DOI: 10.30641/ham.2019.10.249-260
<![CDATA[Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kesehatan anak dan perekonomian negara. Pemerintah telah berupaya mengurangi stunting sebagai amanat konstitusi, namun Indonesia masih termasuk negara ketiga dengan prevalensi tertinggi stunting di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan HAM bagi anak penderita stunting dan merumuskan upaya penegakan HAM terhadap masalah stunting. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalansi stunting sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap masalah gizi buruk. Mengabaikan hak anak merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Perlu pengaturan hukum terkait stunting sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi anak. Pencegahan dan penanganan stunting dilakukan secara holistik dalam berbagai sektor dengan komitmen dan sinergisitas antara pemerintah pusat/daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.]]>
<![CDATA[Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery ]]>
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5126
<![CDATA[This article aims to discover the essence of good faith in a sale and purchase agreement using the Cash on Delivery payment method. Cash on Delivery is a payment method that is in demand by many buyers, because payment is made when the goods are received. Problems arise when the seller has good intentions in sending the goods according to the order but the buyer refuses to make payment without reason. This type of research is qualitative with the type of normative research. The legal material is analyzed qualitatively by presenting theory, logical principles, to obtain scientific results that are scientific in nature. The results showed that good faith is a basic principle that must be guided by the parties in formulating an agreement. Good faith in the sale and purchase agreement with the Cash on Delivery system contains a value of honesty, appropriateness, fairness, balance, can build trust, create legal certainty, and provide comfort for the parties. Therefore, the principle of good faith needs to be upheld in online buying and selling transactions and there is a need for provisions that guarantee legal protection for the rejection of goods without reason]]>
<![CDATA[HAMBATAN SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA ]]>
<![CDATA[Mohdar Yanlua]]>;
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>;
<![CDATA[Abdul Kasim Abdul Kasim Peisama]]>
<![CDATA[ TAHKIM Vol 17, No 2 (2021): TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ambon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33477/thk.v17i2.2398
<![CDATA[The birth of the e-court application has changed the justice system in Indonesia. The Supreme Court continues to encourage every judicial institution to implement Perma's orders, including the Ambon Religious Court. This study aims to examine the implementation and obstacles of the electronic justice system in the Ambon Class IA Religious Courts.The research method used is empirical with primary and secondary data sources. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews with several informants at the Ambon Religious Court. Secondary data, namely reviewing and analyzing legal provisions, articles related to the object of study. The results showed that the Ambon Religious Court had attempted to implement the electronic justice system, but it was not yet optimal. There are several obstacles encountered in its implementation, namely the low ability of justice seekers to use the e-court feature, justice seekers do not know the utility value of e-court and inadequate internet facilities. Therefore, the Ambon Religious Courts need to conduct education and socialization of e-courts to realize the ideals of the Supreme Court in modernizing the judiciary without deviating from the principles of civil procedural law.Keywords: Electronic Justice System, Barriers, Ambon Religious Court]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN MUSLIM ]]>
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>
<![CDATA[ TAHKIM Vol 16, No 2 (2020): TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ambon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33477/thk.v16i2.1500
<![CDATA[ABSTRAK Indonesia memiliki potensi wisata yang mampu menarik para wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata tetapi perkembangan wisata dengan konsep halal tourism belum berkembang seperti negara maju. Sebagai negara mayotitas muslim, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan wisatawan termasuk wisatawan muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran negara dalam pengembangan halal tourism untuk menjamin perlindungan hukum bagi wisatawan muslim. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengembangkan sistem pariwisata dengan konsep halal tourism tetapi belum optimal dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Dalam mengoptimalkan pengembangan halal tourism, negara aktif berperan sebagai fasilitator dan akselerator untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan muslim. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit tentang halal tourism. Negara sebagai regulator perlu menyiapkan instrumen hukum sebagai upaya untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi wisatawan muslim. Kata kunci: Halal Tourism, Perlindungan hukum, Wisatawan Muslim]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENERAPAN DAN PENGAWASAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS DI PROVINSI MALUKU ]]>
<![CDATA[Nasaruddin Umar]]>;
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>
<![CDATA[ TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ambon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33477/thk.v19i1.5028
<![CDATA[AbstrakNotaris merupakan salah satu profesi yang rentang untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Mengenali pengguna jasa merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan tugas Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan efektivitas fungsi pengawasan kementerian Hukum dan HAM terhadap notaris di Maluku.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat perskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Notaris sudah sesuai dengan prinsip mengenali pengguna jasa namun belum optimal dan komprehensif. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengawasan penerapan PMPJ kepada Notaris di Maluku secara efektif namun menemui hambatan berupa minimnya kewajiban dalam memberikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK padahal profesi Notaris menjadi sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu memberikan penguatan ataupun sanksi hukum kepada Notaris yang belum memaksimalkan PMPJ. Kata Kunci: PMPJ, Notaris, Pengawasan]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mardin, Nurhayati]]>;
<![CDATA[Haryanti, Tuti]]>;
<![CDATA[Kharismawan, Adiguna]]>
<![CDATA[ DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 20 No 2 (2022): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.351 KB)
|
DOI: 10.35905/diktum.v20i2.3307
<![CDATA[The purpose of this paper is to compare the provisions regarding abortion of pregnancies resulting from rape according to the law in Indonesia and Malaysia, to obtain an overview to reformulate legal rules regarding abortion of pregnancies due to rape in Indonesia which are seen as defiance of the right to life. The method in this research is normative juridical research with statutory and comparative approaches and using primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the law in Indonesia legalizes abortion as a result of rape followed by certain conditions. In contrast to Malaysia, which does not strictly state the permissibility of abortion as a result of rape in its statutory regulations, however, in practice, abortion, for this reason, may be carried out when there are indications of serious, dangerous trauma based on the assessment of a doctor or a team of competent doctors. On the other hand, in Indonesia, the reason for abortion as a result of rape is legalized in the provisions of the Health Law with several conditions regulated in the Government Regulation on Reproductive Health. Therefore, the legalization of abortion for pregnancies resulting from the criminal act of rape needs to be reformulated concerning human rights.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA UNA ]]>
<![CDATA[Mardin, Nurhayati]]>;
<![CDATA[Haryanti, Tuti]]>;
<![CDATA[Nur Qalbi, VIvi]]>;
<![CDATA[Kharismawan, Adiguna]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14018
<![CDATA[Deforestation is a phenomenon that needs to be addressed seriously to preserve the environment. One of the causes of deforestation is illegal logging activities in forest areas. The purpose of this research is to examine the impact of illegal logging, analyze the law enforcement process against illegal logging perpetrators and analyse obstacles in the implementation of law enforcement against illegal logging in Tojo Una-Una Regency. The research method uses empirical juridical research by using a conceptual approach and a case approach. This research concludes that the investigation of the crime of illegal logging in the Tojo Una-Una Regency area is carried out by Investigators at the Tojo Una-Una Police Station and Civil Servant Investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre and obstacles in the implementation of law enforcement come from technical obstacles such as the difficulty of the terrain that must be traversed to reach the forest area, lack of facilities and infrastructure and lack of personnel at Tojo Una-Una Police Station and investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre to carry out law enforcement duties against illegal logging crimes, as well as obstacles originating from the rule of law or legal substance, especially after the enactment of the Job Creation law. ]]>
<![CDATA[Reproduction of Islamic Law in The Era of Globalization and Pluralism ]]>
<![CDATA[Nasaruddin Umar]]>;
<![CDATA[Irvan Mawardi]]>;
<![CDATA[Akiho Tsuji]]>;
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/jhp.12.3.2023.629-654
<![CDATA[The rise of globalization values: secularism, capitalism, legal liberalization and democratic freedom that is sweeping the world today can create a disharmony of diversity during legal pluralism that exists in Indonesia between state law, religious law and customary law. The context of reproduction in this study redesigns policies based on Islamic law that have a vision that can moderate diversity in Indonesia so that the existence of Islamic law can be accepted in the context of diversity and diversity in an inclusive manner. To conduct the research, the author uses conceptual approaches and statutory law. As a result, the author concluded that legal pluralism in Indonesia should not occur strong autonomy in each legal system but increasingly interact and interconnect in the context of moderation, this complementary reproduction model of pluralism is being designed in this study.]]>
<![CDATA[Analisis Nota Laundry Yang Memuat Kalusula Eksonerasi Dalam Prespektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Sahur Ramsay]]>;
<![CDATA[Tuti Haryanti]]>;
<![CDATA[Nur Susmining Harti Hulihulis]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7535
<![CDATA[Pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen melindungi Pemilik usaha dan konsumen agar kedudukan para pihak seimbang dalam melakukan transaksi. Hubungan hukum yang terbangun antara pemilik usaha dan kosumen didasari perjanjian, tidak terkecuali dalam usaha jasa laundry. Lahirnya hak dan kewajiban para pihak disebabkan perjanjian yang disepakati. Dalam prakteknya perjanjian yang mengikat para pihak tergolong perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab. Perjanjian dalam Islam bernafaskan keadilan, keseimbangan dan kesetaraan sehingga perjanjian yang disepakati tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bersifat normatif empiris, dengan metode analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Jasa Umi Laundry dalam transaksinya menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi, berdampak pada pengalihan tanggung jawab jika ada konsumen yang mengajukan komplain kepada pemilik usaha. Dengan adanya klausul eksonerasi berdampak pada konsumen yang tidak dapat menuntut ganti kerugian. Hal ini bertentang dengan pasal 18 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen yang melarang perjanjian baku yang berisi pengalihan tanggung jawab. Dalam hukum Islam perjanjian yang disepakati berimplikasi ukhrawi dan duniawi sehingga pemenuhan akan perjanjian tersebut sangat dianjurkan dipertegas kembali pada adgium al muslimun indhi surutihum “ setiap muslim terikat pada perjanjian-perjanjianya. Akan tetapi jika perjanjian tersebut bertentang dengan asas-asas akad/ perjanjian maka akad tersebut batal demi hukum. Sebagaimana perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab seolah-oleh pemilik usaha terbebas dari kewajiban ketika melakukan kesalahan. Klausula eksonerasi bertentang dengan asas-asas dalam akad semisal asas kebebasan, asas kesetaraan, asas keadilan dan asas keridhaan. Pada umumnya akad yang dibuat harus bersifat adil, setaraan dan seimbang untuk mencegah terjadinya kedhaliman.]]>
<![CDATA[KOEKSISTENSI NILAI TRADISI BATANATI MASYARAKAT PULAU BURU DENGAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Haryanti, Tuti]]>;
<![CDATA[Ramsay, Sahur]]>;
<![CDATA[Siompu, Risna]]>
<![CDATA[ TAHKIM Vol. 21 No. 1 (2025): TAHKIM ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Ambon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batanati is a tradition of the Batujungku community on Buru Island which is carried out before a celebration. The community helps each other by handing over a sum of money to the owner of the celebration and is mandatory. This study aims to explore the substantive values of the batanati tradition of the Buru Island community and its coexistence with Islamic law. This study uses empirical research using primary and secondary data. Furthermore, the data obtained is then analyzed based on the perspective of Islamic law. This study uses a conceptual and historical approach to reveal the coexistence of the substantive values of the batanati tradition with Islamic law. The results of the study show that the batanati tradition is an interaction between individuals that contains local wisdom, namely the values of mutual assistance, unity, togetherness and brotherhood. These values become a reference and are cultivated by the community in each generation so that they become a social force. In an Islamic perspective, the batanati tradition is categorized as 'urf Sahih because it is a habit that has been carried out from generation to generation and can also be accepted and carried out by many people and does not conflict with sharia'. Therefore, the Batanati tradition needs to be maintained and the Batanati tradition continues to prioritize deliberation and consensus in order to be in line with Islamic values. Keywords: batanati tradition, islamic law, values]]>
