Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN SOSEKHUM Pandecta Diktum Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Eddhie Praptono
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Implikasi Hukum Terhadap Pembatasan Peran Serta Aparatur Sipil Negara dalam Proses Politik di Indonesia Aditya Pratama, Erwin; Haryadi, Toni; Praptono, Eddhie
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.79 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i1.67

Abstract

Secara konstitusional, salah satu bentuk penerapan hak politik tercermin dalam hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.Hak tersebut merupakan indikator bahwa suatu negara telah melaksanakan demokrasi. Secara umum, makna netralitas yang dimaksudkan adalah bebasnya Aparatur Sipil Negara dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Hal ini memberikan makna bahwa Aparatur Sipil Negara sama sekali tidak boleh masuk dalam ranah politik. Namun pada sisi lainnya, Aparatur Sipil Negara masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam proses politik, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. Tujuan penelitian kali ini adalah melihat sejauh mana peran yang dapat dilaksanakan aparatur sipil negara dalam proses politik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normati. Pengumpulan data memanfaatkan kepustakaan. Dan pengolahan data dilaksanakan secara kualitatif. Implikasi hukum terhadap pembatasan peran serta Aparatur Sipil Negara dalam proses politik, berupa Pertama, implikasi hukum terhadap inkonsistensi pengaturan tentang netralitas yang meliputi terdapatnya aturan yang menimbulkan celah hukum, sehingga dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara untuk berperan serta aktif dalam proses politik, terjadinya pengaburan makna netralitas dan terciptanya ambiguitas regulasi; Kedua, implikasi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang pembatasan peran serta Aparatur Sipil Negara dalam proses politik menciptakan sanksi administratif yang didasarkan pada berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara.
Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015 Praptono, Eddhie; Idayanti, Soesi; Hadha, Khamdani
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.809 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v7i2.77

Abstract

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi / jalur hukum / judicial sttelement yang dilakukan melalui pengadilan dan non litigasi yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh kepada citra pengadilan yang menjadi buruk, tidak efektif, dan tidak profesional. Untuk mengantisipasi permasalahan kompleks dan berbelit – belitnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ini, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di mana dalam penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui praktik yang lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan PERMA Nomor.2 Tahun 2015 pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl. Metode penelitian menggunakan fokus Judicial Case Study. Jenis penelitian Library Research. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data ditempuh dengan cara studi pustaka, metode analisis data deskriptif kualitatif. Pada penulisan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 telah memenuhi aspek kriteria dan aspek tahapan penyelesaiaan perkara terhadap keberatan putusan berbeda pada gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Hal ini terbukti dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses persidangan sehingga menjadi lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Ekspektasi Peningkatan Iklim Investasi Melalui Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Rahayu, Kanti; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i2.104

Abstract

The high need for financing in the future has caused Indonesia's Foreign Direct Investment (FDI) level to stagnate, the ratio to GDP must remain under control, due to the increasingly limited financing capacity of SOEs. The gap between domestic funding capabilities and national infrastructure financing needs encourages governments to seek strong legal and institutional strategic partners through the establishment of Investment Management Institutions (LPI). This study aims to : 1) Describe the conditions of Indonesia's investment climate before the establishment of the Investment Management Institution (LPI); 2) Assessing expectations regarding the increase in Indonesia's investment ilkim after the establishment of the Investment Management Institution (LPI). This study uses a library research method with a normative research approach with qualitative analysis, which describes various arrangements regarding the investment climate in Indonesia before and after the existence of LPI. The finding is that the condition of Indonesia's investment climate before the establishment of the LPI was strongly influenced by the COVID-19 virus pandemic which caused our JCI to decline to below the 4000 level. The establishment of the Indonesia Investment Management Authority (LPI) or Indonesia Investment Authority (INA) is a new hope for efforts to increase investment in Indonesia. After the LPI was formed, it was followed by the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF). Where this SWF has also been owned by developed countries, such as the United Arab Emirates, China, Norway, Saudi Arabia, Singapore, Kuwait, and Qatar. It has been able to improve Indonesia's investment performance. It was noted that despite the Covid-19 pandemic, investment realization throughout 2020 reached IDR 826.3 trillion. This achievement is 1.1% higher than the investment target set at IDR 817.2 trillion.
Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa Praptono, Eddhie; Pratama, Erwin Aditya
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.32 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.136

Abstract

Most treatments of people with mental disorders (ODGJ) are forced or involuntary care. Human rights ensure that persons with disabilities are entitled to enjoy independence based on equality with others. Deprivation of liberty is allowed only if it is lawful and is done without arbitrary. The criminal law has set a ban on the deprivation of independence if it meets all its elements. The study examined whether the forced treatment of people with mental disorders in Indonesia when analyzed, associated with deprivation of independence, is a violation of criminal law and human rights, and how harmonization with forced care regulations. The results of this study show that the deprivation of independence in forced care in health institutions does not meet the elements of unlawful acts because there are clear rules, while in non-health institutions there are no clear rules and there may be acts of deprivation of independence that need further research. Forced Care needs to be harmonized with the current Law, namely: Law No. 32 of 2009 concerning Health; Law No. 18 of 2014 on Mental Health; and Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.
Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Ketidaksesuaian Produk Pada Transaksi Di Media E-Commerce Faisal Baehaqi; Praptono, Eddhie; Soesi Idayanti
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v2i3.755

Abstract

E-commerce merupakan segala bentuk transaksi komersial atau transaksi barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Pengaruh internet akibat berkembangnya teknologi informasi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi lebih penting dan selektif dalam memilih produk. Penelitian ini menganalisis perihal Dampak Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Ketidaksesuaian Produk Pada Transaksi Di Media E-Commerce. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sekaligus memanfaatkan sumber daya kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif, didasarkan pada penelitian yang berasal dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsensualisme memberi bisnis cara baru untuk bertransaksi di platform e-commerce. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik membuat pelaksanaan undang-undang lebih jelas. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif oleh menteri ,pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau sampai dengan pencabutan izin usahaDalam situasi seperti ini, upaya hukum preventif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa e-commerce: dan upaya hukum represif.
Co-Authors Aditya Pratama, Erwin Agus Setio Widodo Erwin Aditya Pratama Faisal Baehaqi Hadha, Khamdani Hamidah Abdurrachman Kanti Rahayu Kus Rizkianto Soesi Idayanti Toni Haryadi