Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.479
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) International Journal of Islamic Business and Management Review Media Bina Ilmiah JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal International Journal of Law, Policy and Governance Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Lentera : Journal of Gender and Children Studies
AGUS PRASTYAWAN
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA SP4N- LAPOR! DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK) Marrisca, Secyllia; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah mewujudkan layanan pengaduan berbasis satu pintu melalui SP4N-LAPOR! yang terhubung dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. SP4N-LAPOR! Kabupaten Gresik dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang belum sepenuhnya berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan layanan pengaduan dalam meningkatkan pelayanan publik (Studi Pada SP4N-LAPOR! Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang terdiri dari penerimaan pengaduan, prosedur pengelolaan pengaduan, jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan, serta mekanisme, tata cara, dan pedoman tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Kabupaten Gresik sudah dilakukan dengan optimal, namun ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik. Pada indikator penerimaan pengaduan, semua pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! akan diterima oleh petugas. Pada indikator prosedur pengelolaan pengaduan, sudah dilakukan dengan responsif, adil, rahasia, dan akuntabel. Namun, masih kurangnya data pendukung sebagai bukti keobjektifan pengaduan. Pada indikator jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan, masih terdapat pegawai yang lambat dalam menangani aduan. Pada indikator mekanisme tata cara dan pedoman tindak lanjut, masih minimnya pemberian rating oleh pengadu dalam memberikan umpan balik pengaduan. Sosialisasi perlu ditingkatkan oleh petugas kepada masyarakat tidak hanya untuk memperkenalkan SP4N-LAPOR! sebagai media pengaduan tetapi juga terkait alur penyampaian pengaduan dan jangka waktu penyelesaiannya. Kata Kunci: Pengelolaan Pengaduan, Layanan Publik, SP4N-LAPOR!
Analisis Pelaksanaan Pengisian Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Berbasis Aplikasi ABK 2023 (Studi Kasus pada Jabatan Pengadministrasi Umum Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya) Siti Lutfianingrum; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis beban kerja merupakan proses manajemen yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan pegawai. Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) menjadi salah satu tahapan dalam ABK. Aplikasi ABK 2023 merupakan aplikasi pelaksanaan ABK dan monev ABK pada Perangkat Daerah Kota Surabaya salah satunya Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pengisian monitoring dan evaluasi (e-monev) berbasis aplikasi analisis beban kerja (ABK) pada jabatan Pengadministrasi Umum Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengisian monitoring dan evaluasi (e-monev) berbasis aplikasi analisis beban kerja (ABK) pada jabatan Pengadministrasi Umum Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil tersebut dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah tahapan monev ABK oleh Dunn (2003) yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan serta tahapan monev ABK berdasarkan Juknis Monev ABK yang diterbitkan oleh Bagian Organisasi Sekda Surabaya yaitu pengian capaian, pengunggahan data pendukung, dan pengisian SPTJM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan monev ABK telah sesuai dengan tahapan yang berlaku namun pada pengisian SPTJM terjadi tidak ada penerbitan surat disebabkan karena pengisian capaian dan data pendukung yang tidak sesuai. Ditemukan beberapa faktor penghambat monev ABK diantaranya staf jabatan yang bersangkutan kurang memahami mekanisme pengisian monev, kurangnya koordinasi antara staf jabatan dengan penyelia, dan terjadinya penundaan dalam pengisian monev ABK. Kemudian, ditemukan juga faktor pendukung monev ABK antara lain adanya pendampingan dan pengawalan dari penyelia, kesadaran diri, dan tersedianya sarana dan prasarana.
Efektivitas Program Kalimasada Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Rungkut Tengah Kota Surabaya Haka, Aisyah Hasna; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) merupakan salah satu inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan adminduk bagi warga Kota Surabaya. Adanya program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus dokumen adminduk melalui tingkat terendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil efektivitas program kalimasada dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Rungkut Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada teori efektivitas menurut Budiani yang diukur menggunakan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kalimasada dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Rungkut Tengah secara umum telah berjalan dengan efektif. Namun, dari empat indikator yang ada, tiga indikator diantaranya masih belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat kendala. Tujuan program telah sepenuhnya tercapai yaitu pelayanan program Kalimasada telah memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, meskipun terdapat kendala pada kurangnya pemahaman Ketua RT dalam beberapa prosedur layanan administrasi kependudukan; ketepatan sasaran program telah mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu bagi masyarakat yang belum mengurus dokumen administrasi kependudukan; sosialisasi program telah dilaksanakan oleh pelaksana program meskipun belum menjangkau ke seluruh masyarakat, sehingga masih ada warga yang belum mengetahui program Kalimasada; kemudian sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai akan berdampak pada kelancaran proses layanan administrasi kependudukan. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, Adminisitrasi Kependudukan, Program Kalimasada
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI PADA PKL ALUN-ALUN KABUPATEN BOJONEGORO) Dwi Rizqita Zakiya; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus pada PKL di kawasan Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro. Penataan PKL dilakukan guna menciptakan ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Namun, kebijakan ini juga berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan baik bagi PKL maupun masyarakat sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi dampak kebijakan oleh Samodra Wibawa, yang meliputi dampak individual, dampak organisasi, dampak masyarakat, dan dampak terhadap sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas dan estetika lingkungan di kawasan Alun-Alun. Namun, terdapat dampak negatif terhadap pendapatan PKL yang mengalami penurunan akibat kurang strategisnya lokasi baru. Di sisi lain masyarakat sekitar merasakan peningkatan kenyamanan dan ketertiban di ruang publik. Dampak terhadap lembaga pemerintahan juga teridentifikasi, dimana efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap PKL meningkat setelah mereka dipindahkan ke lokasi yang lebih terpusat. Kesimpulannya, kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam hal pemberdayaan ekonomi PKL. Maka, pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan fasilitas bagi para PKL di lokasi baru.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN (Studi Pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) Salsabila Putri Jelita; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Jebol Pawon Rembes (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonokusumo di Balai RW Membawa Solusi) merupakan suatu program pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Balai RW Kelurahan Wonoksumo Kota Surabaya yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penduduk golongan lanjut usia dalam pembuatan hingga pencetakan dokumen kependudukan, masyarakat tidak harus datang ke Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode snowball sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi telah berjalan dengan maksimal, baik antara tatanan implementor dengan pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik, karena sumber daya manusia yang tidak memadai, tidak adanya sumber daya anggaran, dan sarana prasarana yang belum optimal. Indikator disposisi sudah terlaksana dengan baik, karena pemilihan pelaksana kebijakan ditentukan dari pegawai yang berkompeten dan memiliki dedikasi tinggi. Indikator struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, karena kebijakan program telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan pelaksana kebijakan telah menjalankan program sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Rumah Padat Karya di Kelurahan Bringin, Kota Surabaya) Dega Wahyu; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of Poverty Alleviation Policy through Labor-Intensive Program in Bringin Village, Surabaya City has not been running well, several problems have been identified. Among them are declining sales turnover, lack of assistance from the Surabaya City Government and minimal assistance to support business continuity. This study aims to describe and analyze the Implementation of Poverty Alleviation Policy (Case Study of Labor-Intensive House in Bringin Village, Surabaya City). The research method used is qualitative with an intense approach and in-depth study to produce descriptive data. Data were collected through observation, interview and documentation techniques which were then analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The focus of this study uses the policy implementation model from Van Meter and Carl Van Horn. The results of the study indicate that the Labor Intensive program in Bringin Village has not been running optimally because the program standards have not been achieved, namely many business actors have closed due to the lack of visitors. Communication between organizations and business actors is less intense, the response of the Village and Sub-district seems slow in responding to the needs of business actors and the dynamics of social and economic conditions around also affect the process of program implementation is hampered. Researchers suggest providing opportunities for residents in other RW or outside the Bringin Village area to become entrepreneurs in the Bringin Labor-Intensive House, building intense and beneficial communication between regional stakeholders and business actors and creating an organizational structure led by the Head of RW and involving business actors who are still active.
Analisis Peran Penyuluh Pertanian dalam Pelaksanaan Aktivitas Kelompok Tani di Desa Pulosari: (Studi Kelompok Tani Padi Sumber Makmur Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) Zahra Pri, Pambayun; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penyuluhan pertanian memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlanjutan kelompok tani, khususnya di wilayah pedesaan yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakatnya. Dalam konteks tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan titik fokus pada analisis terhadap peran penyuluh pertanian dalam mendampingi Kelompok Tani Padi Sumber Makmur yang tergolong sebagai kelompok tani lanjut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai bentuk peran yang dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam pelaksanaan aktivitas kelompok tani, sekaligus mengetahui hambatan-hambatan yang muncul selama proses penyuluhan berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang mencakup wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dijalankan oleh penyuluh pertanian tidak berlangsung secara merata; di satu sisi, peran sebagai edukator dan fasilitator terlihat lebih menonjol melalui keterlibatan dalam kegiatan pelatihan teknis dan fasilitasi akses terhadap bantuan sarana produksi, namun di sisi lain, peran sebagai komunikator dan motivator masih tampak terbatas dan belum optimal dalam menjangkau kebutuhan petani secara menyeluruh. Beberapa hambatan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya partisipasi aktif petani dalam kegiatan kelompok, keterbatasan dalam penggunaan sarana komunikasi, serta belum maksimalnya adaptasi terhadap inovasi pertanian yang ditawarkan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan pendekatan yang adaptif, sesuai konteks, dan berorientasi pada kebutuhan petani, agar penyuluhan yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan kelompok tani. Kata Kunci: peran penyuluh
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN GRESIK Safitri, Halizatus; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan sistem pelayanan terpadu yang dibentuk melalui kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan publik di SAMSAT Kabupaten Gresik. Untuk menilai kualitas layanan yang diberikan, digunakan lima dimensi yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Hardiansyah (2018), yaitu: bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang dianalisis bersumber dari data primer dan sekunder, menggunakan tahapan analisis berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan publik di SAMSAT Kabupaten Gresik telah menerapkan kelima dimensi tersebut. Namun, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai yaitu, Perbedaan atau ketidakkonsistenan informasi waktu pelayanan yang tertera pada papan informasi/banner dengan ketentuan waktu yang diatur dalam SKB 3 Instansi, Ketidaksesuaian waktu pelayanan yang terjadi di lapangan dengan durasi waktu pelayanan yang telah di tetapkan SAMSAT Kabupaten Gresik, dan Sikap petugas yang kurang sopan. Oleh karena itu, disarankan agar instansi melakukan sinkronisasi informasi pelayanan dengan pedoman yang digunakan, melakukan evaluasi sistem antrean dan menyesuaikan alur pelayanan, terutama saat terjadi lonjakan pengunjung, serta memberikan pelatihan kepada petugas mengenai etika pelayanan publik, sikap profesional, dan komunikasi yang sopan terhadap wajib pajak.
Transparency and Accountability in Public Services and Policies in Administrative Law: A Comparative Study of Indonesia and Norway Isbandono, Prasetyo; Utami, Dian Arlupi; Prastyawan, Agus; Gamaputra, Gading; Lestari, Yuni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6029

Abstract

This study aims to compare the application of transparency and accountability principles in public services and policies between Indonesia and Norway within the context of administrative law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation in both countries. The research employs a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches to analyze regulations, legal doctrines, and administrative practices related to transparency and accountability in Indonesia and Norway through literature studies and qualitative analysis. The findings reveal significant differences in the implementation of transparency and accountability principles in administrative law between the two countries, both in regulations and practice. Norway has successfully built a transparent and accountable public administration system through strong regulations, independent oversight, and a legal culture that supports information openness and public official accountability. On the other hand, although Indonesia has enacted various regulations, such as the Public Information Disclosure Act and several oversight institutions, implementation still faces numerous challenges, including a lack of transparency in bureaucracy, low public awareness, and persistent corruption. The key factors supporting transparency and accountability effectiveness in Norway include a robust oversight system, digitalization of public services, and high levels of press freedom and public participation. Meanwhile, in Indonesia, the main challenges lie in weak law enforcement, political interference, and inconsistencies in implementing openness and accountability policies
Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Sembakung Hasyim; Agus Prastyawan; Dandan Haryono
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 8 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i8.4359

Abstract

This research aims to describe and analyze the effectiveness of the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Sembakung District, Nunukan Regency as well as supporting and inhibiting factors in implementing the program. This research uses a qualitative descriptive research design (positivism) with a quasi-qualittaive format (quasi-qualitative or pseudo-qualitative design). In the data collection process, this research used interview methods and literature/documentary studies to obtain an overview regarding the implementation of the effectiveness of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) distribution in Sembakung District, Nunukan Regency. This research uses the effectiveness theory proposed by Budiani to measure the extent of the effectiveness of this program using 4 (four) dimensions, namely target accuracy, socialization, goal achievement and program monitoring. The results of this research indicate that the implementation of the effectiveness of the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) in Sembakung District, Nunukan Regency is running effectively. However, in its implementation there are still several problems, especially in compliance and on target. For this reason, it is necessary to synchronize data and continue monitoring by the government in implementing the BLT-DD program.
Co-Authors Allifiyah, Rhizma Ananda Arga Wijaya, Dennie Chotibul Umam, Chotibul Umam Dandan Haryono DARYONO Dega Wahyu Dewi, Putri Aisyiah Rachma DIAN ARLUPI UTAMI Dwi Rizqita Zakiya Gading Gamaputra Haka, Aisyah Hasna Harefa, Yuslian Hasyim Kurniawati, Mega Lukman Samboteng & Rulinawaty Kasmad Mardliah, Sjafiatul Marrisca, Secyllia Nirmala, Laylatul Noviyanti Noviyanti, Noviyanti Nur Anesta, Nadiva Nurmala Pangaribuan Octavianti, Sweeta Pangaribuan3, Nurmala Pardamean Daulay Permatasari, Galuh Prasetyo Isbandono Putri Ayu, Gusti Hanum Riadhus Sholikhah, Elma Safitri, Halizatus Salsabila Putri Jelita Silvia, Yolanda Tatyana Siti Hajar Siti Lutfianingrum Siti Mutoharoh Susanti , Anna Maria Syamsudin, Nurul Aulia Syauqi, M. Zidan Tidarwanto, Rangga Trully Tisna Milasari WENI ROSDIANA Widodo Widodo Yanti Nabilla, Clarizah Rizki Yuni Lestari Zahra Pri, Pambayun