Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan Nakzim Khalid Siddiq; M Sofian Assaori
Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021
Publisher : Universitas Bumigora

Dalam penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus melalui beberapa tahap yakni tahap pemberian izin yang dikeluarkan oleh menteri maupun daerah. Sudah dijelaskan dalam undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 30 menjelaskan bahwa “dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat” substansi menjelaskan bahwa suatu perusahan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dalam keikut serta dalam pengelolaannya tetapi kenyataannya masyarakat itu dikesampingkan. Karena dalam pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahan telah ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan.

Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Saparudin Efendi; Vergi Rezki Amalya
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1818

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keadaan Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global dan Bagaimanakah Posisi Reforma Agraria Yang Dikatakan Sebuah Agenda Politik. Penelitian ini menggunakan hukum normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kapitalisme yang dituntut selfregulating, yang pada gilirannya menuntut pemisahan ekonomi dari politik, seperti didukung kuat oleh para ekonom klasik maupun neoklasik. Dari segi itu, maka reforma agraria harus dilakukan oleh sebuah otoritas politik yang mendominasi bangsa, yaitu Negara. Negara harus menjadi alat dari rakyat untuk memonopoli tanah (secara kepemilikan langsung maupun penguasaan tidak langsung), menasionalisir dan membagi secara cuma-cuma kepada kaum tani. Dua aspek pentingnya adalah menyita dan membagi hak atas tanah. Aspek pembagian ini adalah tugas negara yang harus hati-hati dijalankan karena memerlukan kegiatan penyadaran (baik secara politik, ekonomi, maupun teknis pertanian).

Implementasi Whistleblower Dalam Penegakan Korupsi Di Indonesia Jayadi Jayadi; Nakzim Khalid Siddiq; Muhammad Rosikhu
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1900

Saksi pelapor mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana khususnya perkara pidana korupsi, oleh karena itu kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi pelapor senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang demikiannya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektifitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas korupsi.Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Pasal 52 KUHAP menjamin pemberian keterangan secara cuma-cuma oleh saksi kepada penyidik atau hakim. Restorasi itu sendiri adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku, dan ganti rugi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Perlindungan hukum terhadap saksi melalui perangkat hukum administrasi bertujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya aparat penegak hukum (khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) bertindak atau mengambil tindakan terhadap saksi di bidang administrasi. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak) Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Lanang Sakti
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 2 September 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i2.2414

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan meningkatkan kegiatan pembangunan berbagai sektor kehidupan yang didukung dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung menempati pinggiran pantai yang mempunyai fleksibelitas terhadap akses, jika dibandingkan di daratan. Dalam kondisi ini perlu adanya pengaturan dan pemanfaatna di wilayah pesisir. Di satu sisi pesisir adalah kawasan yang rentan terhadap perubahan, sedangkan disisi lain, telah terdapat perumahan yang perlu diakomodir keberadaannya dan perlu pemanfaatan pesisir secara optimal sesuai dengan potensinya. Pembangunan Perumahan didaerah tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat di daerah tersebut memang sebagian besar adalah nelayan dan penambak garam selain itu masyarakat di daerah tersebut rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah namun, Pak Uli sebagai salah satu Pejabat Desa di daerah tersebut sedikit menyayangkan karena, ia merasa bahwa letak perumahan tersebut sangat dekat dengan bibir pantai dan pasca pembangunan perumahan kawasan pantai menjadi semakin kumuh. Jika diperhatikan dengan seksama bahwa dari lima dampak negative tersebut diatas hal ini sudah sangat jauh dari tujuan pembangunan perumahan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Konsolidasi tanah diartikan sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah. Dengan kata lain konsolidasi bertujuan untuk menata kembali bentuk dan kepemilikan tanah agar efektif dan efisien. Di butuhkan peran penting masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Perumahan agar terwujudnya asas kesehatan dan asas kelestarian dan keberlanjutan

Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Opan Satria Mandala
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2878

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian umum Non-Figura Token (NFT) di Indonesia dan Non-Figura Token (NFT) sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Berdasarakan dari hasil penilitian ini Namun, di sisi lain, NFT juga dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT. Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum bagi pengguna NFT.

Kewajiban Hukum Pemerintah terhadap Masyarakat Pengguna Vaksin Nakzim Khalid Siddiq; Suheflihusnaini Ashady
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan masyarakat menurut UUD 1945 dan peran pemerintah dalam pencegahan serta penanganan KIPI vaksin campak rubella. Tanggung jawab hukum pemerintah terhadap konsumen atas penggunaan vaksin campak rubella. Vaksin ini penting untuk mencegah penyakit pada anak, namun berpotensi menimbulkan efek samping berupa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Permasalahan yang dibahas adalah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan dan mengembangkan sistem jaminan sosial menurut UUD 1945. Terkait KIPI vaksin campak rubella, pemerintah berperan dalam pencegahan, pengawasan vaksinasi, investigasi dan penanganan kasus KIPI, serta edukasi masyarakat. Pemerintah memilng jawab untuk menjamin keamanan dan efektivitas vaksin dalam program imunisasi, memberikan perawatan memadai jika terjadi KIPI, serta memberikan informasi yang jelas dan tepat pada masyarakat.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search