Articles
<![CDATA[Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan ]]>
<![CDATA[Ramdani, Endah Mustika]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.38 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v6i1.520
<![CDATA[This study aims to analyze the practice of the implementation of e-government at the kelurahan level as the lowest level of governance. This study employed the descriptive qualitative method. Besides that, the search through various official documents record, in print and electronic mass media was also conducted. The results of the study showed that the level of e-government at the kelurahan level has not run effectively due to the lack of optimal infrastructure provision, efficiency, community satisfaction, apparatus adaptation to application, development, and lifespan. With technology, the government is able to use innovative ways of communicating with communities, these facilities can ideally improve the quality of government services and provide greater opportunities for the public participation in public service processes to support smartcity. Therefore, there must be efforts to improve such obstacles which can be done by improving infrastructure, developing human resource and strengthening regulations.]]>
<![CDATA[KOORDINASI OLEH BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Ramdani, Endah Mustika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v12i3.50
<![CDATA[Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulanganbencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Di dalam pelaksanaanyapenanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsipenanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaandengan instansi terkait penanggulangan bencana. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisisdan menjelaskan mengapa Koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalampenanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum berjalan seperti yang diharapkan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa peran koordinator belum berjalan dengan baik. Masih adanya ketidaksamaanpersepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Intansi terkait koordinasimasih belum dapat beradaptasi dengan peran BPBD sebagai koordinator dan masih terpaku padaperaturan internal kelembagaan. Spesialisasi pekerjaan belum maksimal terlihat dari masih terjadinyaduplikasi pekerjaan. Pengkajian ulang kelembagaan di bidang-bidang yang tekait bencana sertapeningkatan pemahaman, pembinanaan dan sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROMOSI POTENSI DESA (STUDI KASUS DI DESA PARUNGSERAB KABUPATEN BANDUNG) ]]>
<![CDATA[mursalim, siti widharetno]]>;
<![CDATA[Ramdani, Endah Mustika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i2.95
<![CDATA[Di tengah perkembangan media informasi, pemberdayaan selayaknya mendapat sandingan baru yaitu pemberdayaan informasi. Pemberdayaan informasi merupakan pola komunikasi yang dibangun oleh masyarakat dalam menginformasikan apa yang terjadi pada dirinya dan lingkungannya. Pemberdayaan informasi dibangun dari bentuk kepedulian masyarakat terhadap orang lain atau lingkungan sekitar. Pemberdayaan informasi membawa masyarakat lebih peduli kepada orang lain, daripada berfikir diri sendiri seperti dalam konteks ekonomi–sebelum orang lain, diri sendiri dulu yang mapan.Dalam konteks informasi, kini masyarakat harus memperlakukan dunia informasi bukan sebagai alat untuk mendapatkannya, tetapi sebagai sarana untuk menyampaikan sesuatu. Jika beberapa saat ke belakang kita berada di abad informasi, siapa yang banyak informasi dialah yang menguasai dunia, namun kini kita berada di abad kreatifitas, artinya siapa yang bisa mengisi (memberikan) informasi maka dialah yang dianggap eksis oleh dunia.Pemberdayaan masyarakat melalui informasi dapat dilaksanakan untuk mendukung program promosi potensi desa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Promosi Potensi Desa Parung Serab belum berkembang dengan baik. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin yang dapat menggerakkan potensi masyarakat dan membantunya untuk memberikan keilmuan tentang bagaimana mereka dapat menshare kegiatannya, budayanya, dan informasi-informasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat melalui berbagai macam bentuk baik kegiatan maupun media.]]>
<![CDATA[STRATEGI COMMUNITY ENGAGEMENT DALAM PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF) DI KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>;
<![CDATA[Lidia Maasir]]>;
<![CDATA[Rike Anggun Artisa]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Gema Madani Simpati merupakan sebuah program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya.Keberhasilan program ini ikut ditentukan oleh sejauhmana masyarakat dapat terlibat untuk membangun daerahnya. Maka dari itu, mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan menjadi sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelibatan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Gema Madani Simpati didukung oleh tiga strategi dalam proses komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu melalui pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang bagi partisipasi aktif masyarakat]]>
<![CDATA[Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan ]]>
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.38 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v6i1.520
<![CDATA[This study aims to analyze the practice of the implementation of e-government at the kelurahan level as the lowest level of governance. This study employed the descriptive qualitative method. Besides that, the search through various official documents record, in print and electronic mass media was also conducted. The results of the study showed that the level of e-government at the kelurahan level has not run effectively due to the lack of optimal infrastructure provision, efficiency, community satisfaction, apparatus adaptation to application, development, and lifespan. With technology, the government is able to use innovative ways of communicating with communities, these facilities can ideally improve the quality of government services and provide greater opportunities for the public participation in public service processes to support smartcity. Therefore, there must be efforts to improve such obstacles which can be done by improving infrastructure, developing human resource and strengthening regulations.]]>
<![CDATA[STRATEGI COMMUNITY ENGAGEMENT DALAM PROGRAM GEMA MADANI SIMPATI (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING DAN INOVATIF) DI KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>;
<![CDATA[Lidia Maasir]]>;
<![CDATA[Rike Anggun Artisa]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Gema Madani Simpati merupakan sebuah program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya.Keberhasilan program ini ikut ditentukan oleh sejauhmana masyarakat dapat terlibat untuk membangun daerahnya. Maka dari itu, mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan menjadi sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelibatan masyarakat dalam program Gema Madani Simpati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Gema Madani Simpati didukung oleh tiga strategi dalam proses komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu melalui pertukaran informasi, konsultasi, dan dibukanya ruang bagi partisipasi aktif masyarakat]]>
<![CDATA[KOORDINASI OLEH BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v12i3.50
<![CDATA[Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulanganbencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Di dalam pelaksanaanyapenanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsipenanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaandengan instansi terkait penanggulangan bencana. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisisdan menjelaskan mengapa Koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalampenanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum berjalan seperti yang diharapkan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa peran koordinator belum berjalan dengan baik. Masih adanya ketidaksamaanpersepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Intansi terkait koordinasimasih belum dapat beradaptasi dengan peran BPBD sebagai koordinator dan masih terpaku padaperaturan internal kelembagaan. Spesialisasi pekerjaan belum maksimal terlihat dari masih terjadinyaduplikasi pekerjaan. Pengkajian ulang kelembagaan di bidang-bidang yang tekait bencana sertapeningkatan pemahaman, pembinanaan dan sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROMOSI POTENSI DESA (STUDI KASUS DI DESA PARUNGSERAB KABUPATEN BANDUNG) ]]>
<![CDATA[siti widharetno mursalim]]>;
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i2.95
<![CDATA[Di tengah perkembangan media informasi, pemberdayaan selayaknya mendapat sandingan baru yaitu pemberdayaan informasi. Pemberdayaan informasi merupakan pola komunikasi yang dibangun oleh masyarakat dalam menginformasikan apa yang terjadi pada dirinya dan lingkungannya. Pemberdayaan informasi dibangun dari bentuk kepedulian masyarakat terhadap orang lain atau lingkungan sekitar. Pemberdayaan informasi membawa masyarakat lebih peduli kepada orang lain, daripada berfikir diri sendiri seperti dalam konteks ekonomi–sebelum orang lain, diri sendiri dulu yang mapan.Dalam konteks informasi, kini masyarakat harus memperlakukan dunia informasi bukan sebagai alat untuk mendapatkannya, tetapi sebagai sarana untuk menyampaikan sesuatu. Jika beberapa saat ke belakang kita berada di abad informasi, siapa yang banyak informasi dialah yang menguasai dunia, namun kini kita berada di abad kreatifitas, artinya siapa yang bisa mengisi (memberikan) informasi maka dialah yang dianggap eksis oleh dunia.Pemberdayaan masyarakat melalui informasi dapat dilaksanakan untuk mendukung program promosi potensi desa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Promosi Potensi Desa Parung Serab belum berkembang dengan baik. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin yang dapat menggerakkan potensi masyarakat dan membantunya untuk memberikan keilmuan tentang bagaimana mereka dapat menshare kegiatannya, budayanya, dan informasi-informasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat melalui berbagai macam bentuk baik kegiatan maupun media.]]>
<![CDATA[MENDORONG PERWUJUDAN DESA DIGITAL 4.0 MELALUI IDENTIFIKASI TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Rike Anggun Artisa]]>;
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>;
<![CDATA[Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar]]>
<![CDATA[ Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik STIA LAN Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/setiamengabdi.v4i1.44
<![CDATA[The existence of technology as an acceleration in development emphasizes the importance of the need to adapt. This also has the implication that all levels of government up to the village level need to pay attention in order to optimize the development benefits that will be received by the community. West Java Province has a digital village program that aims to realize the welfare of rural communities through digitization, community capacity building, and maximizing village potential. However, not all villages know their current position well and what the stages of digital village development will be in the future. Therefore, a team of lecturers at the Politeknik STIA LAN Bandung in collaboration with Jabar Digital Service provided assistance to one of the villages in Bandung Regency in terms of identifying digital villages as well as the stages of their development in order to achieve digital village 4.0.]]>
<![CDATA[PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH ]]>
<![CDATA[Dellia Ayu Nurparikha]]>;
<![CDATA[Endah Mustika Ramdani]]>;
<![CDATA[Achmad Sodik Sudrajat]]>;
<![CDATA[Alikha Novira]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i4.8340
<![CDATA[This research examines the implementation of the CDPOB regional expansion policy in South Garut Regency, focusing on policy implementation in accordance with Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 on Regional Government and the bottom-up method. This research uses a descriptive qualitative approach involving interviews with stakeholders at the Provincial level and documentation studies, to analyze the success of the policy. This research uses Richard Matland's policy implementation theory which includes five dimensions, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The results showed that the implementation of the CDPOB regional expansion policy for South Garut Regency as a whole has been running in accordance with the rules. However, the implementation has not been completely perfect even though it has fulfilled Richard Matland's five indicators. There are also obstacles in the implementation of the CDPOB expansion policy of South Garut Regency, including the feasibility assessment that has not reached the minimum requirements in the Draft Government Regulation (RPP) on Regional Arrangement, improvement notes, and community conflicts even though they have been resolved. In terms of assessment, further analysis and programs are needed to improve the low sub-indicator scores.]]>
