Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Creative Research Journal Journal of Governance Innovation Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Achmad Sodik Sudrajat
Politeknik STIA LAN Bandung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KONSEP DAN MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN HAKIKAT OTONOMI DAERAH Achmad Sodik Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i3.304

Abstract

Surveillance has become an important part of the administration and bureaucracy’s performance which its relation cannot be separated with the public administration management system in the local area. One of the surveillance forms should be doneto the law products that were issued by the local government, particularly Local Regulations (Peraturan Daerah/PERDA). At the moment, the surveillance that could be done to PERDA is through the test performed by the Supreme Court (MA).PERDA that had been appointed should be submitted to the government, through an Academic Text in every PERDA formation. These three concepts are used as the surveillance tools to the local law product (PERDA).
MANAJEMEN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Achamd Sodik Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.27

Abstract

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luarbiasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dilakukan dengan pola manajemen yang baik sehingga akantercapainya proses penegakkan hukumSebagai upaya untuk meningkatkan pola manajemen penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatukebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasidan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negarayang bertugas dan berfungsi sebagai alat negara berkewajiban dalam pelaksanaan proses penyidikan termasuk dalam halini dalam kasus tindak pidana korupsi. Adanya kebijakan mengenai pola manajemen penyidikan tersebut padahakikatnya untuk terciptanya proses penegakkan hukum, khsusnya dalam kasus tindak pidana korupsi
MANAJEMEN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Achamd Sodik Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.27

Abstract

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luarbiasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dilakukan dengan pola manajemen yang baik sehingga akantercapainya proses penegakkan hukumSebagai upaya untuk meningkatkan pola manajemen penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatukebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasidan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negarayang bertugas dan berfungsi sebagai alat negara berkewajiban dalam pelaksanaan proses penyidikan termasuk dalam halini dalam kasus tindak pidana korupsi. Adanya kebijakan mengenai pola manajemen penyidikan tersebut padahakikatnya untuk terciptanya proses penegakkan hukum, khsusnya dalam kasus tindak pidana korupsi
KONSEP DAN MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN HAKIKAT OTONOMI DAERAH Achmad Sodik Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i3.304

Abstract

Surveillance has become an important part of the administration and bureaucracy’s performance which its relation cannot be separated with the public administration management system in the local area. One of the surveillance forms should be doneto the law products that were issued by the local government, particularly Local Regulations (Peraturan Daerah/PERDA). At the moment, the surveillance that could be done to PERDA is through the test performed by the Supreme Court (MA).PERDA that had been appointed should be submitted to the government, through an Academic Text in every PERDA formation. These three concepts are used as the surveillance tools to the local law product (PERDA).
PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA MENUMBUHKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA MASYARAKAT KABUPATEN PANGANDARAN Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar; Achmad Sodik Sudrajat; Riky Rinaldi Maulana; Nur Imam Taufik
Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Vol. 2, No. 1, Juni 2021
Publisher : Politeknik STIA LAN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/setiamengabdi.v2i1.16

Abstract

Pelaksanaan kegiatan ini ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka meningkatkan budaya minat baca masyarakat Kabupaten Pangandaran, hal ini dapat terlihat dari belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan, keterbatasan sarana prasarana, dan juga masih terbatasnya tenaga pemustaka yang tersedia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran sehingga mampu menumbuhkan budaya membaca masyarakat Kabupaten Pangandaran. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan ini menghasilkan sebuah peraturan daerah yang kemudian digunakan sebagai landasan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pangandaran.
PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH Dellia Ayu Nurparikha; Endah Mustika Ramdani; Achmad Sodik Sudrajat; Alikha Novira
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i4.8340

Abstract

This research examines the implementation of the CDPOB regional expansion policy in South Garut Regency, focusing on policy implementation in accordance with Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 on Regional Government and the bottom-up method. This research uses a descriptive qualitative approach involving interviews with stakeholders at the Provincial level and documentation studies, to analyze the success of the policy. This research uses Richard Matland's policy implementation theory which includes five dimensions, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy. The results showed that the implementation of the CDPOB regional expansion policy for South Garut Regency as a whole has been running in accordance with the rules. However, the implementation has not been completely perfect even though it has fulfilled Richard Matland's five indicators. There are also obstacles in the implementation of the CDPOB expansion policy of South Garut Regency, including the feasibility assessment that has not reached the minimum requirements in the Draft Government Regulation (RPP) on Regional Arrangement, improvement notes, and community conflicts even though they have been resolved. In terms of assessment, further analysis and programs are needed to improve the low sub-indicator scores.
HAMBATAN PROSES AKSELERASI PENERBITAN SERTIFIKAT RECHTS CADASTER:PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANDUNG Ummah, Alda jamilathul; Nurliawati, Nita; Sodik Sudrajat, Achmad; Alikha Novira
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 10 No 01 (2024): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v10i1.340

Abstract

Land registration is seen as a way to provide legal certainty for the control and ownership of land parcels in accordance with Article 19 Paragraph (1) of the Basic Agrarian Law. In order to reduce the problems in the land sector, the government issued a program to facilitate the community in managing land title certificates. This study used a qualitative descriptive approach. The data obtained were analyzed using the theory of policy implementation model from Grindle (1980). The data sources come from primary data obtained through interviews, observations, and documentation studies as well as secondary data in the form of regulations related to the implementation of the complete systematic land registration program (PTSL). Data analysis techniques using fishbone diagrams. The results showed that the implementation of a complete systematic land registration program in Bandung Regency has been carried out in accordance with the stages of program implementation. However, in the implementation, there are still several inhibiting factors in human resources, public awareness, and completeness of application files. Recommendations to accelerate the issuance of land certificates by improving the competence of human resources and compiling internal technical guidelines (PTSL pocketbook).
Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung Sudrajat, Achmad Sodik; Hanifah Rahayu, Rifa
Journal of Governance Innovation Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1, Maret 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v7i1.5256

Abstract

This study describes the implementation of the National Health Insurance Standard Inpatient Class (KRIS-JKN) policy at the Bandung City Hospital. This study uses a descriptive qualitative approach using in-depth interview techniques based on the Van Meter and Van Horn policy implementation model. Inpatient room facilities, especially for BPJS Kesehatan Class 3 patients, require special attention because they are not standardised. RSUD Kota Bandung as one of the government-owned hospitals is obliged to support the KRIS-JKN policy, but the update as of July 2024 the percentage of indoor beds that have fulfil 12 KRIS criteria is only 15.87%. Bandung City Hospital experienced several obstacles, including the distance between TT less than 1.5m, bathrooms not in accordance with accessibility standards, and curtain replacement. Budget limitation is the main factor that hinders the implementation of KRIS. Therefore, efforts are needed to strengthen KRIS-JKN regulations in Bandung City as well as funding support from the Bandung City Government APBD.
Analisis Kualitas Penggunaan Srikandi Sebagai Sistem Pengelolaan Tata Naskah Dinas Digital di Bappelitbangda Kota Cimahi habbii hanizam, jihan; Achmad Sodik Sudrajat; Ono Taryono; Alika Novira
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i2.259

Abstract

This study examines the regional information system based on the implementation of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The use of the SRIKANDI application is regulated in ANRI Regulation Number 4 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Integrated Dynamic Archival Information Systems. The objectives of this study are to: (1) Analyze the quality of SRIKANDI use in Bappelitbangda Cimahi City; (2) Identify obstacles in its use; and (3) Analyze the optimization strategies carried out by Bappelitbangda Cimahi City. The approach used is quantitative with data collection techniques through questionnaires, interviews, observation, and documentation. The research informants are Bappelitbangda employees who have used the SRIKANDI application. The theory used is the System Usability Scale (SUS) from John Brooke to assess the quality of system use. The results show that the quality of SRIKANDI use in Bappelitbangda Cimahi City is in the "OK" category, indicating that the user experience is still considered unsatisfactory. Obstacles identified include users still having to adapt to using SRIKANDI, and SRIKANDI frequently experiencing system errors. The recommended suggestion is that the Cimahi City Government, specifically Bappelitbangda, should conduct intensive training and outreach, improve infrastructure and technical support, and conduct regular monitoring and evaluation regarding SRIKANDI use.
Analisis Keberhasilan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Online di Kota Bandung Anggraeni Cahyaningrum, Firlly; Sufianti, Ely; Sodik Sudrajat, Achmad; Mustika Ramdani, Endah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i2.317

Abstract

This study aims to analyze the success of online-based public service systems in Bandung City and formulate recommendations for improvement. Issues identified include low ratings for the Lapor!, Gampil, and Bandung Sadayana applications, as well as slow data updates on the Open Data portal. The method used is quantitative descriptive through questionnaires, documentation, and interviews. The results indicate that the usage dimension received the lowest score, indicating that service utilization remains low. Meanwhile, the system quality dimension received the highest average score, indicating that users' perceptions of the system are generally positive. The Gampil application received the highest satisfaction rating (87.61%), while Salaman received the lowest (69.72%). In conclusion, online public services in Bandung City are considered suboptimal because they are technically adequate but underutilized. These results are important as a basis for evaluating the city government's digital policies. Based on these findings, it is recommended to educate the public about all online public services and develop application features based on real community needs to make services more effective and inclusive.
Co-Authors Abubakar, Rodlial Ramdhan Tackbir Afandi, Muhamad Nur Alika Novira Alikha Novira Alikha Novira Anggraeni Cahyaningrum, Firlly Artamevia, Regina Layla Dellia Ayu Nurparikha Ely Sufianti Ely Sufianti Endah Mustika Ramdani Gedeona, Hendrikus Tribawanto habbii hanizam, jihan Hanifah Rahayu, Rifa Mustika Ramdani, Endah Nur Imam Taufik Nurliawati, Nita Ono Taryono Putri, Ariana Nashya Sandi Rahma Siti Fadillah Riky Rinaldi Maulana Siti Widharetno Mursalim Ummah, Alda Jamilathul