Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI PADA SISWA SMA Herlina Manik; Firya Oktaviarni; Windarto; Dwi Surya Hartati; Suhermi
MSJ : Majority Science Journal Vol. 1 No. 3 (2023): MSJ-November
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v1i3.31

Abstract

Pernikahan seringkali dianggap sebagai perayaan dan juga sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan manusia dewasa di seluruh dunia. Mengingat pernikahan sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan manusia, pemerintah telah mengeluarkan usia dewasa pernikahan atau Marriage Age Maturity (MAM) pada tahun 2006. Undang- Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan menyebutkan, “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Mengingat salah satu tugas perkembangan individu dewasa awal dengan rentang usia 19-25 tahun adalah menikah dan menjadi orangtua. Dampak yang timbul dari perkawinan dini yang berkaitan kesehatan dan kesejahteraan telah diakui secara luas. Tetapi pada kenyataannya, perkawinan dini tetap dilakukan dengan meminta dispensasi perkawinan dari pengadilan agama. Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Untuk mencegah peningkatan angka perkawinan dini ada lima (5) rekomendasi untuk menjamin percepatan pengurangan angka perkawinan dini.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Rumah Toko Yang Objek Sewanya Telah di Lelang (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN.JAMBI) Mutia Adlian; Dwi Suryahartati; Firya Oktaviarni
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 10 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Oktober 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i10.1063

Abstract

This study examines legal protection for tenants in lease agreements of land and shop buildings whose leased objects were auctioned based on Court Decision Number 70/Pdt.G/2024/PN.Jambi. The research focuses on how tenants’ rights are protected when the leased property is auctioned and the legal consequences of mortgage execution for tenants. Using a normative juridical method with statutory, case law, and conceptual approaches, the findings reveal that although ownership of the leased object changes through auction, the lease agreement remains valid until its expiration. Tenants acting in good faith retain the right to use the property according to the lease terms. The court’s decision thus affirms substantive legal protection and ensures legal certainty for tenants amidst ownership disputes. The study concludes by recommending clearer regulations and legal mechanisms to safeguard tenants’ rights during mortgage executions and calls for greater legal awareness among creditors and business actors to prevent future conflicts.
Pendampingan dan Pelatihan Peningkatan Usaha Serta Pendaftaran Sertifikasi Produk Pada UMKM di Kabupaten Sarolangun: Pengabdian Windarto; Wahyu Rohayati; Nyimas Dian Maisyarah; Dwi Suryahartati; Dori Efendi; Firya Oktaviarni
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7386

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Izin Usaha dan Merek bagi UMKM. Salah satu penunjang kegiatan UMKM sehingga memudahkan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usahanya yakni dengan adanya legalitas usaha dan sertifikasi usaha. Pendampingan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha ini dimaksudkan untuk dapat memberikan edukasi bagi pelaku usaha untuk dapat membuat legalitas usaha sesuai dengan kebutuhan, mendaftarkan usaha sehingga memperoleh nomor induk berusaha melalui online single submission berbasis risiko, serta produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria dalam hal pengemasan agar memudahkan pelaku usaha meningkatkan penjualan produknya. Adapun metode yang dilaksanakan pada pengabdian ini yaitu tahapan pertama memberikan edukasi sebagai pengetahuan awal dan menggiring pemahaman pelaku UMKM agar peduli terhadap legalitas usaha dan hasil produknya, tahapan kedua pendampingan pendaftaran legalitas dan sertifikasi usaha, dan tahapan ketiga memberikan pelatihan dalam pengemasan produk yang sesuai dan pelatihan Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dimiliki dan didaftarkan pelaku usaha guna mendapatkan perlindungan dari produk yang dihasilkan. Hasil, melalui evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan ini didukung penuh oleh ke dua desa mitra, dalam proses diskusi serta dalam kegiatan peserta dapat mengikuti kegiatan PPM dengan baik, dan hasil serta harapannya lainnya dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM pentingnya legalitas dan sertifikasi produk guna mempertahankan branding merek produk dalam peningkatan kapasitas produk.
Trademark Protection in Metaverse: Evaluating Indonesia's Legal Framework for Well- Known Marks on Roblox Maudy Prima Azairin; Dwi Suryahartati; Firya Oktaviarni
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19 No 2 (2025): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.145-164

Abstract

The rise of the Roblox gaming platform within the Metaverse presents new challenges for trademark protection in Indonesia. Users frequently create, trade, and sell virtual goods incorporating well-known marks without authorization, raising concerns about the adequacy of Trademark Act No. 20 of 2016 in addressing digital trademark violations. This study aims to evaluate Indonesia's legal framework for protecting well-known marks in virtual spaces and assess its effectiveness in preventing unauthorized use on platforms like Roblox. Using a normative juridical approach, the research analyzes the current legal provisions, particularly the scope and interpretation of Articles 1, 21, and 83 of Law No. 20 of 2016, and also identifies normative gaps in addressing violations involving virtual goods and digital environments. The findings reveal that while the Trademark Act provides a foundation for brand protection, it lacks explicit regulations for virtual goods and digital environments, leaving well-known marks vulnerable to misuse. To address these challenges, the study recommends broadening key legal definitions within the Trademark Act and enhancing preventive measures on Roblox, such as stricter verification and enforcement systems. Strengthening Indonesia's trademark regulations in response to technological advancements is essential to ensure comprehensive intellectual property protection. Theoretically, the study contributes to the discourse on adapting IP law to digital realities. Practically, it offers policy insights for legislators and platforms to prevent misuse of well-known marks in virtual spaces.