Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Social Science Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Pengabdian Pelitabangsa Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Joong-Ki J-CEKI Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Trias Saputra
Universitas Pelita Bangsa
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : J-CEKI

 1 
Kedudukan Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Pembuktian Tindak Pidana Indri Cahyani Sinaga; Trias Saputra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4028

Abstract

Teknologi informasi membawa manusia pada suatu peradaban yang baru, dengan struktur sosial beserta tata nilainya, yaitu masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar yang akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan. Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perubahan sosial, terutama teknologi perkembangan perangkat elektronik yang terletak pada kebutuhan akan bukti dengan menyajikan bukti elektronik di pengadilan. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam memeriksa suatu perkara yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kendala potensi masalah yang dapat mempengaruhi keabsahan dan validitas keandalan alat bukti CCTV dalam persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau kajian pustaka dan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Dalam kajian ini ditinjau dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik CCTV. Setelah dilakukan penelitian, kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum pidana Indonesia, kedudukan alat bukti elektronik CCTV dapat dianggap sah sesuai dengan UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pasal 184 KUHAP selama dapat dibuktikan keaslian alat bukti dan mendapat pengakuan dari para profesional di bidangnya, serta diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. alat bukti elektronik adalah bahwa keberadaan alat bukti diakui dan sah dijadikan alat bukti.
Kebebasan Berekspresi VS Pencemaran Nama Baik di Tinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Solikhin Solikhin; Trias Saputra; Sarman Sarman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4055

Abstract

Bahwa saat ini perkembangan teknologi semakin pesat perkembanganya sehingga masyarakat begitu mudah dalam menggunakan serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada tersebut, salah satu teknologi yang sangat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari hari ialah Internet. Di akui bahwa saat ini keberadaan internet telah mampu mengubah peradaban dunia di mana salah satunya adalah bagaimana kemudian dengan berbagai macam teknologi lain yang saling berkaitan seperti komputer dan smartphone mampu membuat internet semakin mudah di akses sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi degan manusia lain tanpa ada batasan Ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan tersebut sering kali seseorang terjebak dalam perbuatan yang tanpa di sadarinya ternyata tindakannya tersebut telah bertentangan dengan norma yang tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga perbuatanya ternyata melanggar norma hukum yang ada di negara ini. Perkembangan internet saat ini di barengi juga dengan semakin canggih nya berbagai macam produk elektronik seperti laptop, handphone dan berbagai jenis lainya sehingga semakin memudahkan manusia untuk menggunakan layanan internet, namun di balik kemudahan dalam mengakses internet tersebut, ternyata di lain sisi penggunaan internet juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, hal itu di karenakan tidak bijaknya seseorang dalam mempergunakanya, salah satu kasus hukum yang sering timbul dari akibat kurang cermatnya masyarakat dalam bermedia sosial yaitu kasus pencemaran nama baik.
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bekasi) Novitria Haryani; Trias Saputra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4346

Abstract

In the juvenile criminal justice process, protection of children must be prioritized. As in the provisions of UU No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which is a new chapter for the juvenile criminal justice system, which initially prioritized punitive retaliation in order to provide a deterrent effect, to prioritizing a restorative justice approach. However, currently there are still many court decisions against children in conflict with the law in the form of imprisonment, even though imprisonment is a form of deprivation of liberty and is the last option among other sanctions. This shows that even though there is a Juvenile Justice System Law, it does not mean that law enforcement is complete and perfect, there is still a need for the role of other factors, namely the family, community and law enforcement officials in implementing juvenile justice which prioritizes restorative justice. For example, in Decision No. 38/Pid.Sus Anak/2022/PN Bekasi, the child was sentenced to 4 months in prison because he was found to have a sharp weapon. In fact, restorative justice efforts should be implemented before continuing the case to the judicial process, so that children can be given the opportunity to be responsible for what they have done and do not need to experience psychological trauma due to the judicial process or imprisonment.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Bekasi Yulius Andriyanto; Trias Saputra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4357

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya anak jalanan di Kabupaten Bekasi. Lebih lanjut penelitan ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadapi anak jalanan di daerah Kabupaten Bekasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024. Penelitian dilakukan di Jatiwangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Metode penelitian hukum empiris, metode pengumpulan bahan hukum dengan wawancara kepada 15 Responden dan staff Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan seorang anak bekerja dijalanan. Namun tidak menutup kemungkinan faktor lain seperti rendahnya pendidikan orangtua dan lingkungan menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatan dijalanan, hal ini dibuktikan dengan sebesar 73,3% orangtua dari para responden tidak melarang anaknya mengamen dijalanan. Perlindungan hukum dan upaya pencegahan anak jalanan di Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bekasi No. 30 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Bentuk upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi anak jalanan dilakukan dengan: Usaha Pencegahan dan Penanggulangan yang berupa (Pendataan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan, Sosialisasi, dan juga Penyuluhan); Rehabilitasi Sosial yang berupa (Seleksi, Bimbingan Spiritual, Fisik, Sosial, Pra Sekolah) dan Pembinaan Pengawasan berupa kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait.
Co-Authors Akbar Sayudi Ali Masyhar Anggreany Haryani Putri Anis Widyawati Apriyanto Apriyanto Husein Manalu Ida Wahyumah Ika Juhriati Indri Cahyani Sinaga Muhammad Luthfi Radian Muhammad Sobih Novitria Haryani Nurhafni Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Rahmiati Sarman Sarman Septiayu Restu Wulandari Solikhin Solikhin Yudha Adi Nugraha Yulius Andriyanto