Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Social Research
Mayaningsih, Dewi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI ERA DIGITALISASI Riyan Ramdani; Dewi Mayaningsih
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 2 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v2i2.14339

Abstract

AbstractThe issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically (e-litigation) is an attempt by the Supreme Court to realize modern court services based on information technology in the era of digitalization 4.0. The religious court is one of the judicial bodies that organizes electronic trials. Electronic court hearings in religious courts are expected to provide convenience for justice seekers by still referring to the provisions of the procedural law of religious courts which have been the guidelines for trial practice in religious courts. The purpose of this study is to determine the urgency of electronic trial (e-litigation) at the Religious Courts in the era of digitalization 4.0, and to examine the electronic trial (e-litigation) in the perspective of the procedural law of religious courts. The method used in this research is descriptive, with a normative juridical approach, and analysis with library research. From this research, it is known that electronic trials (e-litigation) in religious courts can provide convenience for court apparatus and for the public in conducting trials and electronic trials are a form of simplification of the procedural law of religious courts.Keywords: E-Litigation, Religious Court Procedural Law, Digitization AbstrakLahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-litigasi) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi di era digitalisasi 4.0. Pengadilan agama menjadi salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan elektronik. Persidangan elektronik di pengadilan agama diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum acara peradilan agama yang selama ini menjadi pedoman dalam praktik persidangan di pengadilan agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dari persidangan elektronik (e-litigasi) pada Pengadilan Agama di era digitalisasi 4.0, dan untuk mengkaji persidangan elektronik (e-litigasi) dalam perspektif hukum acara peradilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desktriptif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan analisis dengan library research. Dari penelitian ini diketahui bahwa persidangan elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama dapat memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan persidangan serta persidangan elektonik merupakan wujud penyederhanaan dari hukum acara peradilan agama.Kata Kunci : E-litigasi, Hukum Acara Peradilan Agama, Digitalisasi
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK: STUDI KASUS PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR TAHUN 2018 Muhammad Mufti; Syamsul Falah; Dewi Mayaningsih
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 1 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v2i1.12176

Abstract

Hak-hak istri yang dicerai talak seharusnya dapat diterimanya sesuai dengan porsinya melalui penetapan dalam amar putusan pengadilan. Namun kenyataanya, dalam sebagian putusan cerai talak hak-hak itu tidak ditetapkan dalam amarnya. Termasuk dalam putusan cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Tulisan ini dibuat dengan tujuan: 1) untuk memahami perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, dan 2) untuk memahami analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus, penulis memperoleh simpulan bahwa: 1) putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018 tidak semuanya melindungi hak-hak istri, karena putusan yang persidangannya tidak dihadiri oleh pihak istri tidak menetapkan hak-hak istri dan sebagian putusan yang persidangannya dihadiri istri juga tidak menetapkan hak-haknya dalam amar putusan, dan 2) tatkala istri tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak menetapkan hak-hak istri menggunakan hak ex officio-nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menimbang bahwa dengan ketidakhadirannya, istri telah ridha untuk tidak ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Pendapat hakim ini menurut penulis sama dengan keterangan dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II yang menyatakan: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”
IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIAMIS TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN PENYELESAIAN PERKARA Eneng Nuraeni; Dewi Mayaningsih
VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5136

Abstract

AbstrakUpaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur menge­nai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Ciamis. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektifitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis ber­implikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masya­rakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2011 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.639 perkara.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK Ania Oktaliana; Elan Jaelani; Dewi Mayaningsih
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26694

Abstract

AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.
Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia Moh. Musfiq Arifqi; Ayi Sofyan; Dewi Mayaningsih; Rizka Fitriyah
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 11, No 1 (2024): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v11i1.33518

Abstract

Indonesia's economic landscape has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic, both at micro and macro levels. To address these challenges, it is imperative to implement optimal and sustainable financial management strategies. Given Indonesia's predominantly Muslim population, the development of an Islamic financial system, including the use of Zakat as a distribution instrument, holds great potential. As an obligation for Muslims, Zakat can be a highly productive means of addressing the country's economic challenges.     This study proposes a model for economic empowerment through productive Zakat to effectively address the impact of the COVID-19 pandemic on the Indonesian economy. The research methodology utilized a library research approach with descriptive qualitative methods. Data was meticulously collected from various sources including books, articles, journals, news, homepages, and other scientific references. The management of productive Zakat has great potential for contributing to the economic recovery of Indonesia after the COVID-19 pandemic. Productive Zakat involves an economic empowerment model that has personal and spiritual dimensions, and its impact on social life is significant. The management of productive Zakat is a support system for the better and sustainable development of Indonesia's economy.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA Hasana, Nurul; Mayaningsih, Dewi; Sadiah, Diah Siti
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29512

Abstract

Abstrak: Pada dasarnya perkawinan beda agama dapat menjadi konflik sosial yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research yakni melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan berbeda agama membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung jika tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda, maupun dampak terhadap anak-anak dalam aspek tumbuh kembang serta perkara administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena dikhawatirkan menghilangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang harmonis, damai dan saling menguatkan keimanan. Selain itu, perkawikan berbeda agama juga menimbulkan risiko mengorbankan atau mengubah keyakikannya untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.
THE INFLUENCE OF RELIGION AND COMMUNITY BEHAVIOR ON ELECTION SUCCESS IN WEST JAVA IN 2019 Nassarudin, E Hasbi; Anggraeni, Leni; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.35231

Abstract

The history of the development of elections from the point of view of voters based on 5 elections, that there is polarization and changes in behavior. Judging from the elections that were carried out at first those who were Muslims supported parties labeled Islam, but gradually the selection of parties began to move to parties that were not labeled Islam. It can be seen by the number of parties that have emerged in several elections that have been held, most of the parties that have emerged are not directly based on Islamic principles, but rather choose a party style that is nationalistic. It is not impossible that the shift is caused by various factors, both external and internal factors. According to Sutidi Ridha in his research results concluded that behavior. This research tries to guess and analyze religious factors and community behavior towards the success of elections in 2019.Sejarah perkembangan pemilu dari sudut pandangan pemilih berdasarkan 5 kali pemilu, bahwa terjadi polarisasi dan perubahan perilaku. Dilihat dari pemilihan yang dilakukan padamulanya mereka yang bergama Islam mendukung partai yang berlabel Islam, namun secara bertahap pemilihan partai mulai berpindah kepada partai yang bukan berlabel Islam. Dapat dilihat dengan banyaknya partai yang muncul pada beberapa kali pemilu yang telah dilaksanakan, kebanyakan dari partai yang muncul tidak langsung berlandaskan kepada asas-asas Islam, namun lebih banyak memilih corak partai yang bersifat nasionalisme. Bukan tidak mungkin adanya pergeseran tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, baik faktor eksternal ataupun faktor internal. Menurut Sutidi Ridha dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perilaku. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap dan menganalisis faktor agama dan perilaku masyarakat terhadap keberhasilan pemilu pada tahun 2019.
The Role of The West Java Police (Polda Jabar) As Gatekeepers In Restorative Justice In Relation To Police Regulation No. 8 Of 2021 on Restorative Justice Ra'afi Nur Azhami, Mochammad; Mayaningsih, Dewi; Kurniawan, Wawan
Journal of Social Research Vol. 4 No. 4 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i4.2490

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice in reducing case accumulation within the Indonesian National Police (POLRI), identify challenges in its implementation, and propose solutions for its integration into the legal system. Restorative justice, as regulated in National Police Chief Regulation Number 8 of 2021, seeks to resolve conflicts between violators, victims, and the community while alleviating the burden on courts and correctional institutions. This research employs an analytical descriptive method with an empirical juridical approach, collecting data through observations, interviews, and document studies. The findings indicate that while restorative justice offers a potential solution to case backlog issues, its implementation remains hindered by procedural complexity, limited expertise among police personnel, and the absence of a dedicated legal framework regulating its execution. Additionally, the misalignment between restorative justice within the police force and other law enforcement agencies further complicates its effectiveness. The study concludes that overcoming these challenges requires enhancing human resource capacity within the police, fostering public awareness of restorative justice principles, providing specialized training for investigators, and advocating for the establishment of a Criminal Procedure Code that formally regulates restorative justice mechanisms to ensure consistency and alignment across all legal institutions.
THE INFLUENCE OF RELIGION AND COMMUNITY BEHAVIOR ON ELECTION SUCCESS IN WEST JAVA IN 2019 Nassarudin, E Hasbi; Anggraeni, Leni; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i1.35231

Abstract

The history of the development of elections from the point of view of voters based on 5 elections, that there is polarization and changes in behavior. Judging from the elections that were carried out at first those who were Muslims supported parties labeled Islam, but gradually the selection of parties began to move to parties that were not labeled Islam. It can be seen by the number of parties that have emerged in several elections that have been held, most of the parties that have emerged are not directly based on Islamic principles, but rather choose a party style that is nationalistic. It is not impossible that the shift is caused by various factors, both external and internal factors. According to Sutidi Ridha in his research results concluded that behavior. This research tries to guess and analyze religious factors and community behavior towards the success of elections in 2019.Sejarah perkembangan pemilu dari sudut pandangan pemilih berdasarkan 5 kali pemilu, bahwa terjadi polarisasi dan perubahan perilaku. Dilihat dari pemilihan yang dilakukan padamulanya mereka yang bergama Islam mendukung partai yang berlabel Islam, namun secara bertahap pemilihan partai mulai berpindah kepada partai yang bukan berlabel Islam. Dapat dilihat dengan banyaknya partai yang muncul pada beberapa kali pemilu yang telah dilaksanakan, kebanyakan dari partai yang muncul tidak langsung berlandaskan kepada asas-asas Islam, namun lebih banyak memilih corak partai yang bersifat nasionalisme. Bukan tidak mungkin adanya pergeseran tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, baik faktor eksternal ataupun faktor internal. Menurut Sutidi Ridha dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perilaku. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap dan menganalisis faktor agama dan perilaku masyarakat terhadap keberhasilan pemilu pada tahun 2019.
IMPLIKASI SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIAMIS TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN PENYELESAIAN PERKARA Nuraeni, Eneng; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5136

Abstract

AbstrakUpaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk mengakses Pengadilan Agama yang memiliki wilayah yurisdiksi yang begitu luas dan sulit dijangkau serta memerlukan biaya yang tinggi adalah dengan upaya pemberian bantuan hukum yang salah satunya diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan sidang keliling. Permasalahan yang muncul kemudian adalah dalam lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yang mengatur menge­nai pelaksanaan sidang keliling, di dalamnya tidak diatur mengenai hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan sidang keliling. Salah satu Pengadilan Agama yang telah melaksanakan sidang keliling adalah Pengadilan Agama Ciamis. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010. Efektifitas sidang keliling bagi para pencari keadilan yang mempunyai hambatan dalam mengakses Pengadilan Agama dikarenakan jarak yang jauh dan biaya transportasi yang mahal. Adanya sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis ber­implikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masya­rakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Pada tahun 2011 jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebanyak 1.343 perkara, sedangkan tahun 2017 sebanyak 1.639 perkara.
Co-Authors Ania Oktaliana ARIFQI, MOH. MUSFIQ Ayi Sofyan Elan Jaelani Elan Jaelani, Elan FITRIYAH, RIZKA Hasana, Nurul Leni Anggraeni MOH. MUSFIQ ARIFQI Muhammad Mufti Nassarudin, E Hasbi Nuraeni, Eneng Oktaliana, Ania Ra'afi Nur Azhami, Mochammad Riyan Ramdani Rizka Fitriyah Sadiah, Diah Siti Sofyan, Ayi Syamsul Falah Wawan Kurniawan