Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tropical Wetland Journal JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Impresi Indonesia Journal of Social Research Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia International Journal of Economics, Business and Innovation Research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Majelis: Jurnal Hukum Indonesia IPSSJ Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Ulil Albab Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Journal of Law and Nation
Muhammad Aini
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS DIHAPUSNYA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Dedi Sugiyanto; Miftah Ulumudin Tsani
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.40

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memberikan dampak perubahan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam UU-PPLH termasuk bagian yang dihapus adalah Pasal 26 ayat (4) UU-PPLH yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL” juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam hal yang seperti apa masyarakat menolak dokumen tersebut, dengan dihapusnya ketentuan pasal 26 ayat (4) UU-PPLH berakibat kepada Masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup alias amdal pada suatu proyek karena hak mereka sudah dihapus didalam UU Cipta Kerja. Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dihapusnya ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pwerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya rumusan masalah yang ke dua adalah Bagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan permasalahan akan dianalisis dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dihapusnya ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
EFEKTIVITAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BAGI NASABAH YANG TIDAK MAU MENYERAHKAN OBYEK FIDUSIA SECARA SUKARELA (STUDI PADA PT. BANK PANIN, Tbk KCU BANJARMASIN) Salamiah Salamiah; Iwan Riswandie; Muhammad Aini
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.915 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1048

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanan dan tingkat keberhasilan eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dan juga berkaitan dengan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan data-data hukum baik perimer maupun sekunder. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Panin Bank,  KCU Banjarmasin. Bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela dilakukan dengan berbagai tahapan dengan mengedepankan tindakan-tindakan persuasif artinya menggunakan tindakan Non Justisia dan juga Non Litigasi sehingga dalam hal ini nasabah (debitur) yang tidak mau menyerahkan secara sukarela sebelum dilakukan sebelum dilakukan proses hukum, melalui tahapan yang cukup ketat dan diberikan kesempatan yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan eksekusi langsung menurut ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pasal 30. Namun yang menjadi kendala adalah saat dilakukan permohonan pengamanan  eksekusi ini, pihak keamanan seringkali tidak memahami ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sehingga permasalahan ini seringkali dipahami sebagai masalah private atau perdata sehingga penyelesaian tergantung dari para pihak.
PENGATURAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH HUNIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Muhammad Aini
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 11 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.407 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.199

Abstract

Pada hakekatnya sewa menyewa tidak dimaksud berlangsung terus menerus, melainkan pada saat tertentu pemakaian dari barang tersebut akan berakhir dan barang akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula, mengingat hak milik atas barang tersebut tetap berada dalam tangan pemilik semula. Saat ini di Negara kita berlaku Undang undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan & pemukiman. Dalam undang undang ini hak-hak pihak yang menyewakan (pemilik rumah) telah dilindungi hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa
Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri; Yati Nurhayati; Muhammad Aini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Edisi Februari 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i1.50

Abstract

Hak cipta yakni bagian dari hak kekayaan intelektual sebagai hasil pikir otak seseorang. Lagu yakni bagian dari jenis dari hak cipta yang telah mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang merugikan pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Setiap orang maupun kegiatan usaha seperti restoran/café boleh memanfaatkan lagu dari seorang pencipta secara komersial dalam pelayanan publik asalkan memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan serta membayar royalti. Namun secara yuridis normatif, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tidak menjelaskan pengertian pemanfaatan lagu secara komersial tersebut serta mengenai prosedur pembayaran royalti, masalah ini tentunya memerlukan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan, maka Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menentukan mengenai pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik. Namun tidak menentukan dan menjelaskan maksud dari pemanfaatan lagu secara komersial dalam pelayanan publik, hal ini perlu pengaturan secara jelas demi kepastian hukum. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menentukan maka setiap orang yang memanfaatkan lagu secara komersial dalam pelayanan publik wajib membayar royalti. Namun tidak ditentukan mengenai prosedur pembayaran royalti tersebut, hal ini perlu diatur secara jelas demi kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kemudian bagaimana prosedur pembayaran royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier  yang dikumpulkan melalui studi Pustaka.
Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Muhammad Aini
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.114

Abstract

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan sebagai salah satu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk sesuai sumbernya al-Qur’an dan al-Hadis. Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil dari prmbaharuan hukum kewarisan di Indonesia. Ahli waris dalam hukum Islam sudah ditetapkan secara rinci dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dan kemudian didasarkan pula kepada ijma’ ulama. Namun demikian keberadaan ahli waris pengganti juga dianggap bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Hal itu di dasari oleh pronsip ijbari, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih. Pada penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini dimana terdapat ketidak jelasan mengenai pengaturan ahli waris pengganti dalam Undang-undang sehingga perlunya rekonstruksi terhadap ketentuan ahli waris pengganti Pasal 185 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.
Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di SMA Negeri 2 Karang Intan Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad; Inayati, Rizkiyah; Adhani, Muhammad Fadhan
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama pada para pelajar yang sebagian besar masih anak-anak. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah merambah secara luas di kalangan masyarakat, tidak terbatas pada kota-kota besar, bahkan telah sampai ke pedesaan. Peredaran dan penyalhgunaan narkotika  diatur dalam Pasal 112 ayat (1),  Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Upaya pencegahan penyalahgunaa dan peredaran narkotika merupakan salah satu bagian tanggungjawab masyarakat (Pasal 105). Sekolah dan keluarga perlu bekerja sama dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang bijak kepada remaja. Program-program anti narkoba di sekolah dapat meliputi seminar, penyuluhan dan pemahaman hukum, lokakarya, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan remaja terkait penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika kepada Siswa di SMAN Negeri 2 Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan.
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI TERHADAP ANA DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN Munawar, Akhmad; Aini, Muhammad; Hidayatullah; Arief, Hanafi; Megasari, Indah Dewi; Hastati Pujisari; Jayantara, I Made Dwi
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 (2023): EDISI Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan eksploitasi terhadap merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan nak-anak. Eksploitasi terhadap anak terkadang sering tidak disadari oleh orang tua ataupun anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan ataupun diperintahkan orang tua itu adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang bagaimana tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak terkait eksploitasi terhadap anak. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang eksploitasi terhadap anak kepada Siswa di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan. Sehingga mereka bisa membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak.
The Influence of the Role of Case Manager and Organizational Citizenship Behavior on Patient Satisfaction at Ulin Banjarmasin Regional Hospital Muhammad Aini; Rosihan Adhani; Titien Agustina
International Journal of Economics, Business and Innovation Research Vol. 4 No. 02 (2025): International Journal of Economics, Business and Innovation Research( IJEBIR)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to first determine the role of Case Manager in its influence on patient satisfaction at Ulin Banjarmasin Regional Hospital, second determine the influence of Organizational Citizenship Behavior on patient satisfaction at Ulin Banjarmasin Regional Hospital, and third determine the influence of the role of Case Manager and Organizational Citizenship Behavior simultaneously on patient satisfaction at Ulin Banjarmasin Regional Hospital. Ulin Regional Hospital, BanjarmasinThe population of this study is all patients at Ulin Banjarmasin Regional Hospital who have used the facilities provided by the Case Manager during the period of 2022 to 2023, totaling 24,482 patients , so the number of samples is 24,482 respondents . This study is a quantitative study with a quantitative descriptive approach. The analysis tools used in this study include data validity and reliability tests. The hypothesis testing methods used are Kolmogorov-Smirnov, Multicollinearity Test, Autocorrelation Test and Heteroscedasticity Test,obtained in the form of conclusions obtained, namely the role of the case manager has an effect on patient satisfaction at Ulin Banjarmasin Regional Hospital , then Organizational Citizenship Behavior has an effect on patient satisfaction at Ulin Banjarmasin Regional Hospital , and the role of the case manager and Organizational Citizenship Behavior simultaneously have an effect on patient satisfaction through Organizational Citizenship Behavior . RSUD Ulin Banjarmasin . It is expected that there will be similar development research with more complete attention to other aspects as indicators of assessing factors that influence patient satisfaction. Also to use more and varied research subjects. The next research is expected to be able to increase the number of items in the questionnaire to measure more detail from each indicator, the addition of independent variables that are not in this study, as well as other newer and more contemporary dependent variables.
Penyuluhan Tentang Regulasi Kerja Sama Internasional Untuk Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Hidayatullah Hidayatullah; Akhmad Munawar; Muhammad Aini; Hanafi Hanafi; Rojali Rahman; Karesya Rezkia Pasha; Rani Widya Fitri
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 11, No 1 (2025): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v11i1.16882

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pengurangan pengangguran. Meskipun telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, sektor UMKM masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia berkualitas dan infrastruktur yang belum memadai. Pemahaman tentang regulasi kerja sama internasional menjadi kunci untuk memperkuat kerja sama ekonomi antar negara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang regulasi ini kepada mahasiswa di Malaysia dan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara serta mendukung pertumbuhan UMKM di kawasan ASEAN. Solusi untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang regulasi adalah dengan melaksanakan penyuluhan yang komprehensif dan interaktif, menjelaskan secara rinci regulasi-regulasi terkait untuk memfasilitasi kerja sama dengan UMKM Indonesia dan menciptakan kerangka kerja yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.Kata Kunci: Regulasi, Kerja Sama, Internasional
HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT Royan Hanapi; Muhammad Aini
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 7 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juli 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i7.715

Abstract

Because law regulates human behavior, the existence of law in society is very important because of its function. Law is inseparable from society, and vice versa. In addition to acting passively, law actively monitors every individual action and continues to try to change society. To reduce conflict and problems, the laws that apply in society basically come from society itself. So that the law does not conflict with the values of society, the law must always consider juridical, philosophical, and sociological. Society makes laws to create peace, tranquility, and order and provide legal certainty. If the law can function in society, the purpose of law can be felt comprehensively. Therefore, the relationship between law and society is very important. A country without If there is no law, there will be chaos and arbitrary action, likewise if there is no society, the law has no meaning at all.
Co-Authors Adhani, Fadhan Adhani, Muhammad Fadhan Ahmad Nafari Akhmad Maulidina Noor Rachman Akhmad Munawar Alfathudzikri, Gusti Andi Nurhaerurrijal Amin Ayu Ningtias Christian Glorianus Sani Christine Vina Siangli Putri Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri Dedi Sugiyanto Dhea Narullita Sabrina Doni Hermawan Edison Arianto Effendi, Ryan Emmy Sri Mahreda Fachruji Fachruji Fandi Ahmad Yusuf Ferian Adam Ferry Bashanova firman Hanafi Hanafi Arief Hastati Pujisari Hidayatullah Hidayatullah hidayatullah, Hidayatullah hidayatullah Hindera Wahyudin Idiannor Mahyudin Imam Syuhada Lukman Hasibuan Inayati, Rizkiyah Indah Dewi Megasari Intan Putri Adelina Iwan Riswandie Jayantara, I Made Dwi Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Kamaludin Karesya Rezkia Pasha Khairullah Khairullah Mahmud Sirrie Mariatul Kiptiah Maya Sosilawati Miftah Ulumudin Tsani Muhamad Ali Sariati Muhammad Adz-Dzikri Suryanata Muhammad Arya Dimas Baihaqi muhammad fadhan adhani Muhammad Fauzan Noor Muhammad Hafizi Muhammad Noor Rifqy Muhammad Sadril Mutia Hafina Putri Nasrullah Nasrullah Nasrullah Nasrullah Novita Sari Nurul Listiyani Puji Saksono Rahmathoni, Lutfi Yusup Rani Widya Fitri Rima Melati Riswanda, Bima Aditya Rojali Rahman Rosihan Adhani, Rosihan Royan Hanapi Salamiah Salamiah Sandi Khairullah Siangli Putri, Christine Vina Syafa`i, Imam Syahrani Syahrian Tia Widiyawati Titien Agustina Trisutrisno Chandra Yanuarius Risky Waga Ruga Yati Nurhayati