Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJERIAL Jurnal Sains Sosio Humaniora OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Jurnal Ilmiah Publika Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Jurnal Hukum Pelita International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Mustajab, Wahyu
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

 1 
Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Nur Alam Bulu; Wahyu Mustajab
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.961 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3445

Abstract

AbstrakKorupsi sebagai kejahatan yang dengan tindak pidana khusus memberikan efek yang luar biasa buruk bagi negara. Nyatanya pengaturan terkait korupsi hari ini hanya dapat dijerat apabila ada penyelewengan wewenang secara nyata termasuk di dalamnya suap dengan uang dan harta. Pada perkembangannya beberapa kasus korupsi yang besar diawali dari adanya hasutan janji, pengaruh, atau suap janji kepada pihak-pihak yang terlibat atau dikenal dengan istilah trading in influence. Sama halnya dengan suap pada umumnya trading in influence menjanjikan pengaruh dan hasutan dalam mempengaruhi orang dalam pengambilan keputusannya sehingga tidak imparsial. Fenomena Trading in influence belum terakomodir dalam regulasi hukum terkait tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini akan mencoba meneliti dan mengkaji bahwa Trading in influence masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana korupsi. Tulisan ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif dengan pendekatan Pustaka, Undang-undang, kasus serta perbandingan dengan Negara lain. Hasil penelitian ditetapkan bahwa tindakan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpang etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan memperoleh suatu keuntungan yang illegal dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruhnya dalam segala liniKata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Khusus, Trading in influence AbstractCorruption as a crime that with special crimes has an extraordinarily bad effect on the state. In fact, arrangements related to corruption today can only be ensnared if there is a real abuse of authority, including bribes with money and property. In its development, several major corruption cases began with the incitement of promises, influence, or bribes to the parties involved or known as trading in influence. Similarly, bribery in general, trading in influence promises influence and incitement in influencing people in their decision-making so that they are not impartial. The phenomenon of trading in influence has not been accommodated in legal regulations related to corruption crimes. In this paper, we will try to research and examine that Trading in influence is included in the category of corruption crimes. This paper uses the Normative Research Type with a Literature, Law, case approach and comparison with other countries. The results of the study determined that the act of trading in influence is a corruptive behavior that distorts ethics and morality because it basically aims to obtain an illegal profit by utilizing or abusing its influence in all linesKeywords: Corruption, Special Crimes, Trading in influence
Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan Wahyu Mustajab
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.224 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3536

Abstract

AbstrakProstitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis VA dan AS, polisi langsung menetapkan muncikari sebagai tersangka. VA dan AS sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi status VA berubah menjadi tersangka dalam kasus tersebut karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Informasi Transaksi Elektronik) namun pengguna hanya menjadi saksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengguna jasa prostitusi serta Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana sebagai upaya yang efektif untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.Kata Kunci: Pemidanaan, Pengguna Jasa, Prostitusi, Aspek Keadilan. AbstractProstitution or prostitution as a temporary social problem is seen from the cause-and-effect relationship and its origin cannot be known with certainty, but until now prostitution is still widely found in everyday life and exists in almost every region in Indonesia, both overtly and secretly. Because Indonesia's positive criminal law has not clearly and unequivocally regulated the act of prostitution both in the Criminal Code and laws outside the Criminal Code. In a case of artist prostitution in Surabaya involving VA and US artists, the police immediately named muncikari as a suspect. Va and U.S. previously had the status of witnesses and victims only, but VA's status changed to suspect in the case because it violated Article 27 paragraph (1) of the Electronic Transaction Information Act) but the user only became a witness. The problems in this study are how to implement the punishment of criminal offenders who use prostitution services and how to update criminal law policies as an effective effort to overcome prostitution in Indonesia. This research uses an empirical juridical research approach, namely legal research regarding the implementation or implementation of normative legal provisions in action at every certain legal event that occurs in society. And this study also uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal materials, examining matters of a theoretical nature that concern legal principles, legal conceptions, views and doctrines of law, regulations and legal systems using secondary data, including principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations and other regulations.Keywords: Punishment, Service Users, Prostitution, Aspects of Justice.
Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Bulu, Nur Alam; Mustajab, Wahyu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3445

Abstract

AbstrakKorupsi sebagai kejahatan yang dengan tindak pidana khusus memberikan efek yang luar biasa buruk bagi negara. Nyatanya pengaturan terkait korupsi hari ini hanya dapat dijerat apabila ada penyelewengan wewenang secara nyata termasuk di dalamnya suap dengan uang dan harta. Pada perkembangannya beberapa kasus korupsi yang besar diawali dari adanya hasutan janji, pengaruh, atau suap janji kepada pihak-pihak yang terlibat atau dikenal dengan istilah trading in influence. Sama halnya dengan suap pada umumnya trading in influence menjanjikan pengaruh dan hasutan dalam mempengaruhi orang dalam pengambilan keputusannya sehingga tidak imparsial. Fenomena Trading in influence belum terakomodir dalam regulasi hukum terkait tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini akan mencoba meneliti dan mengkaji bahwa Trading in influence masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana korupsi. Tulisan ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif dengan pendekatan Pustaka, Undang-undang, kasus serta perbandingan dengan Negara lain. Hasil penelitian ditetapkan bahwa tindakan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpang etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan memperoleh suatu keuntungan yang illegal dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruhnya dalam segala liniKata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Khusus, Trading in influence AbstractCorruption as a crime that with special crimes has an extraordinarily bad effect on the state. In fact, arrangements related to corruption today can only be ensnared if there is a real abuse of authority, including bribes with money and property. In its development, several major corruption cases began with the incitement of promises, influence, or bribes to the parties involved or known as trading in influence. Similarly, bribery in general, trading in influence promises influence and incitement in influencing people in their decision-making so that they are not impartial. The phenomenon of trading in influence has not been accommodated in legal regulations related to corruption crimes. In this paper, we will try to research and examine that Trading in influence is included in the category of corruption crimes. This paper uses the Normative Research Type with a Literature, Law, case approach and comparison with other countries. The results of the study determined that the act of trading in influence is a corruptive behavior that distorts ethics and morality because it basically aims to obtain an illegal profit by utilizing or abusing its influence in all linesKeywords: Corruption, Special Crimes, Trading in influence
Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan Mustajab, Wahyu
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3536

Abstract

AbstrakProstitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis VA dan AS, polisi langsung menetapkan muncikari sebagai tersangka. VA dan AS sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi status VA berubah menjadi tersangka dalam kasus tersebut karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Informasi Transaksi Elektronik) namun pengguna hanya menjadi saksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengguna jasa prostitusi serta Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana sebagai upaya yang efektif untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.Kata Kunci: Pemidanaan, Pengguna Jasa, Prostitusi, Aspek Keadilan. AbstractProstitution or prostitution as a temporary social problem is seen from the cause-and-effect relationship and its origin cannot be known with certainty, but until now prostitution is still widely found in everyday life and exists in almost every region in Indonesia, both overtly and secretly. Because Indonesia's positive criminal law has not clearly and unequivocally regulated the act of prostitution both in the Criminal Code and laws outside the Criminal Code. In a case of artist prostitution in Surabaya involving VA and US artists, the police immediately named muncikari as a suspect. Va and U.S. previously had the status of witnesses and victims only, but VA's status changed to suspect in the case because it violated Article 27 paragraph (1) of the Electronic Transaction Information Act) but the user only became a witness. The problems in this study are how to implement the punishment of criminal offenders who use prostitution services and how to update criminal law policies as an effective effort to overcome prostitution in Indonesia. This research uses an empirical juridical research approach, namely legal research regarding the implementation or implementation of normative legal provisions in action at every certain legal event that occurs in society. And this study also uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal materials, examining matters of a theoretical nature that concern legal principles, legal conceptions, views and doctrines of law, regulations and legal systems using secondary data, including principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations and other regulations.Keywords: Punishment, Service Users, Prostitution, Aspects of Justice.
Co-Authors Ahman , Eeng Akbar, Sultan Amry Hasan Andika Rizky Pratama Angga Dwilaksono Prakoso Anggieta Rizkyardya Chaerunnisa Baso Intang Sappaile, Baso Intang Bulu, Nur Alam Disman, Disman Hadi Prayitno, Hadi Heri setiawan Heri Setiawan Ikaputera Waspada Miharja, Marjan Mugiyono Mugiyono Nur Alam Bulu panglipur, indah rahayu Prakoso, Angga Dwilaksono Rudi Yacub Sultan Akbar Syamsul Hadi Senen, Syamsul Hadi Vandan Wiliyanti