Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.849
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJERIAL Jurnal Sains Sosio Humaniora OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Jurnal Ilmiah Publika Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Kewarganegaraan JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Jurnal Hukum Pelita International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Mustajab, Wahyu
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN PERKAP POLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN IBU DAN ANAK DI SUBANG Prakoso, Angga Dwilaksono; Mustajab, Wahyu
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7525

Abstract

Pembunuhan merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Masih banyak korban-korban pembunuhan yang belum mendapatkan hak mereka atas keadilan yang seharusnya diterimanya. Salah satu contohnya adalah pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di daerah Subang, Jawa Barat yang sampai saaat ini masih belum diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan Penyidik kepolisian telah berupaya memeriksa 121 orang saksi dan memeriksa lebih dari 216 item barang bukti. Selain itu, Kepolisian pun melibatkan ahli kesehatan jiwa, sketsa wajah, psikologi, DNA, Dokpol dan satwa dalam mengungkap kasus ini. Tetapi, sampai saat ini, kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini (55) dan Amelia Mustika Ratu (23) masih diselimuti tabir misteri. Kedua korban diduga dihabisi pada Rabu dini hari tanggal 18 Agustus 2021 oleh pembunuh lebih dari dua orang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan saat ini penyidik masih bekerja keras mengungkap kasus tersebut.Proses penyidikan telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mencakup penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; serta penghentian penyidikan. Namun dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu, proses penyidikan ini berjalan sangat lambat, pasalnya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan keji tersebut Pihak Kepolisian masih terus melakukan upaya penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti yang telah terkumpul.
Tinjauan Hukum Bagi Penolak Vaksinasi Di Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Sanksi Pidana Miharja, Marjan; Mustajab, Wahyu; Akbar, Sultan; Setiawan, Heri
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.60

Abstract

Spread of Covid-19, One of them is to carry out mass vaccinations that are given to the public free of charge. But not a few who refuse to be vaccinated for one reason or another, because of the incitement of others and theories stating that vaccines are dangerous and so on. So everyone who has been designated as the target recipient of the Covid-19 Vaccine but refuses it can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 13A of Presidential Regulation Number 14/2021. In addition, vaccine refusals can be subject to criminal sanctions because they are considered to have hindered the handling of Covid-19. The research method used is juridical-normative with a statutory approach, namely Presidential Regulation no. 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and the Implementation of Vaccinations in the Context of Combating the Covid-19 Pandemic. Another approach used is a conceptual approach by studying the principles, principles, and doctrines of legal science that are used as guidelines to answer and provide legal arguments on related legal issues.
Building the Future of Education with Curriculum Innovation Freedom to Learn in the Era of Society 5.0 Sappaile, Baso Intang; Wiliyanti, Vandan; Mustajab, Wahyu; Prayitno, Hadi; Panglipur, Indah Rahayu
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 3 No. 1 (2024): January-June
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v3i1.902

Abstract

The Merdeka Curriculum constitutes an innovative educational approach that responds to evolving societal and technological demands within the Society 5.0 framework. This study conducted a comprehensive review of existing literature to gain insight into the Merdeka Curriculum's underlying philosophy and assess its contribution to basic education. The findings indicate that the Merdeka Curriculum is designed to foster the development of essential 21st-century skills required in the era of the industrial revolution 4.0. To ensure effective implementation, it is necessary to effect changes in the educational paradigm, develop teacher competencies, and garner support from various stakeholders. The Merdeka Curriculum presents an invaluable opportunity to cultivate students with the requisite attributes to thrive in an era of accelerating technological and social change. This literature study offers a nuanced understanding of the Merdeka Curriculum in the context of basic education that is pertinent to the challenges of the present moment.
Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Nur Alam Bulu; Wahyu Mustajab
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3445

Abstract

AbstrakKorupsi sebagai kejahatan yang dengan tindak pidana khusus memberikan efek yang luar biasa buruk bagi negara. Nyatanya pengaturan terkait korupsi hari ini hanya dapat dijerat apabila ada penyelewengan wewenang secara nyata termasuk di dalamnya suap dengan uang dan harta. Pada perkembangannya beberapa kasus korupsi yang besar diawali dari adanya hasutan janji, pengaruh, atau suap janji kepada pihak-pihak yang terlibat atau dikenal dengan istilah trading in influence. Sama halnya dengan suap pada umumnya trading in influence menjanjikan pengaruh dan hasutan dalam mempengaruhi orang dalam pengambilan keputusannya sehingga tidak imparsial. Fenomena Trading in influence belum terakomodir dalam regulasi hukum terkait tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini akan mencoba meneliti dan mengkaji bahwa Trading in influence masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana korupsi. Tulisan ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif dengan pendekatan Pustaka, Undang-undang, kasus serta perbandingan dengan Negara lain. Hasil penelitian ditetapkan bahwa tindakan trading in influence merupakan perilaku koruptif yang menyimpang etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan memperoleh suatu keuntungan yang illegal dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruhnya dalam segala liniKata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Khusus, Trading in influence AbstractCorruption as a crime that with special crimes has an extraordinarily bad effect on the state. In fact, arrangements related to corruption today can only be ensnared if there is a real abuse of authority, including bribes with money and property. In its development, several major corruption cases began with the incitement of promises, influence, or bribes to the parties involved or known as trading in influence. Similarly, bribery in general, trading in influence promises influence and incitement in influencing people in their decision-making so that they are not impartial. The phenomenon of trading in influence has not been accommodated in legal regulations related to corruption crimes. In this paper, we will try to research and examine that Trading in influence is included in the category of corruption crimes. This paper uses the Normative Research Type with a Literature, Law, case approach and comparison with other countries. The results of the study determined that the act of trading in influence is a corruptive behavior that distorts ethics and morality because it basically aims to obtain an illegal profit by utilizing or abusing its influence in all linesKeywords: Corruption, Special Crimes, Trading in influence
Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan Wahyu Mustajab
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3536

Abstract

AbstrakProstitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis VA dan AS, polisi langsung menetapkan muncikari sebagai tersangka. VA dan AS sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi status VA berubah menjadi tersangka dalam kasus tersebut karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Informasi Transaksi Elektronik) namun pengguna hanya menjadi saksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengguna jasa prostitusi serta Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana sebagai upaya yang efektif untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.Kata Kunci: Pemidanaan, Pengguna Jasa, Prostitusi, Aspek Keadilan. AbstractProstitution or prostitution as a temporary social problem is seen from the cause-and-effect relationship and its origin cannot be known with certainty, but until now prostitution is still widely found in everyday life and exists in almost every region in Indonesia, both overtly and secretly. Because Indonesia's positive criminal law has not clearly and unequivocally regulated the act of prostitution both in the Criminal Code and laws outside the Criminal Code. In a case of artist prostitution in Surabaya involving VA and US artists, the police immediately named muncikari as a suspect. Va and U.S. previously had the status of witnesses and victims only, but VA's status changed to suspect in the case because it violated Article 27 paragraph (1) of the Electronic Transaction Information Act) but the user only became a witness. The problems in this study are how to implement the punishment of criminal offenders who use prostitution services and how to update criminal law policies as an effective effort to overcome prostitution in Indonesia. This research uses an empirical juridical research approach, namely legal research regarding the implementation or implementation of normative legal provisions in action at every certain legal event that occurs in society. And this study also uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal materials, examining matters of a theoretical nature that concern legal principles, legal conceptions, views and doctrines of law, regulations and legal systems using secondary data, including principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations and other regulations.Keywords: Punishment, Service Users, Prostitution, Aspects of Justice.
Co-Authors Ahman , Eeng Akbar, Sultan Amry Hasan Andika Rizky Pratama Angga Dwilaksono Prakoso Anggieta Rizkyardya Chaerunnisa Baso Intang Sappaile, Baso Intang Disman, Disman Hadi Prayitno Heri Setiawan Ikaputera Waspada Miharja, Marjan Mugiyono Mugiyono Nur Alam Bulu Nurwijayanti panglipur, indah rahayu Prakoso, Angga Dwilaksono Rudi Yacub Sultan Akbar Syamsul Hadi Senen, Syamsul Hadi Vandan Wiliyanti