Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Agung Subekti; Nys Arfa; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i3.23529

The research objectives of this thesis are: to find out and analyze the basis of judges' considerations in the sentencing of narcotics traffickers in case Number 61/Pid.Sus/2017/ PN.KLT. The problem that will be discussed is what is the basis for the judge's consideration in deciding the case Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? The research method is normative juridical using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the judge in convicting the perpetrators of the crime of narcotics dealers in case Number 61/Pid.Sus/2017/PNKTL stipulates the death penalty for defendant I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS and imprisonment for 15 (fifteen) years for the defendant II SARAH RAHYAN FERI Als FIKA Binti RAHYAN. This has been decided by considering the juridical facts, the facts at trial, and the sociological facts in the two decisions so that the criminal decisions are different. Abstrak Tujuan Penelitian skripsi ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakahasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL menetapkan hukuman pidana mati pada terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN. Hal tersebut telah diputuskan dengan mempertimbangkan fakta yuridis, fakta dipersidangan, dan fakta sosiologis pada kedua putusan tersebut sehingga putusan pidananya berbeda.

Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini Meili Mangaria; Herry Liyus; Nys Arfa
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i2.26963

The purpose of this research is to find out and analyze the current regulation of bullying crimes in educational institutions. The formulation of the problem in this research is: how is the current regulation of bullying crimes in educational institutions. This research was written using a normative juridical research type, which includes examining legal conflicts, legal vacuums, or ambiguity of norms. The results of the research note that currently Indonesia does not have regulations that specifically regulate the crime of bullying in educational institutions, some regulations related to bullying crimes in educational institutions currently have many weaknesses so that to identify an act that is included in bullying or not, use several the formulation policy namely the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 20222 concerning Child Protection, Law Number 19 of 2016 regarding Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: bagaimanakah pengaturan terhadap kejahatan perundungan di institusi pendidikan saat ini. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan norma . Hasil penelitian diketahui bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan perundungan di institusi pendidikan beberapa regulasi yang dikaitkan dengan kejahatan perundungan di Institusi pendidikan saat ini memiliki banyak kelemahan sehingga untuk mengidentifikasikan suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan maka menggunakan beberapa kebijakan formulasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20222 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi Adzra Salsabila Fitri; Nys. Arfa; Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.29109

The purpose of this article discusses to find out and analyze what are the factors behind children committing a criminal act through a criminological perspective, especially the criminal act of legalization in the Jambi city area and what are the countermeasures carried out by law enforcement officials, especially the Jambi City Resort Police in dealing with criminal acts of legalization by children in the Jambi city area. As for the formulation of the problem in this writing, namely, What are the factors causing the begal action or criminal act of legalization committed by children in the jurisdiction of Jambi City?. In writing this thesis, the author uses empirical research methods, namely legal research conducted by examining primary data, using a descriptive approach to analysis. The Legal Materials used are Premier Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. The results of the research in this thesis are regarding the factors causing criminal acts of legalization by children in the Jambi city area, namely: 1) Environmental Factors, 2) Family Factors, 3) Area Factors of Crime, and 4) Age Factors. Abstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan suatu tindak pidana melalui perspektif kriminologi, khususnya tindak pidana pembegalan di wilayah kota jambi dan apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum khusunya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu Apa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi begal atau tindak pidana pembegalan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Premier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah kota jambi yaitu : 1) Faktor Lingkungan, 2) Faktor Keluarga, 3) Faktor Area Kejahatan, dan 4) Faktor Usia.

Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi) Arfa, Nys.; Monita, Yulia; Erwin, Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33808

This article is the of research which aims to examine the implementation of disciplinary sanctions against prisoners at the Class II B Women’s Penitentiary in Jambi based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules and Regulations for Correctional Institutions and State Detention Centers. The Jambi Class II B Women’s Penitentiary is a technical implementation unit located under the Directorate General of Community Affairs of the Ministry of Law and Human Right, whose purpose is to provide guidance to prisoners, including those who violate disciplinary regulations. Types of disciplinary punishment and disciplinary violations by prisoners are regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, this regulation aims to ensure the implementation of orderly life in correctional institutions and detention centers. Problems arise such as: how are disciplinary sanctions implemented against prisoners and the obstacles in their implementation based on Permenkumham Number 6 of 2013 (Study at the Class II B Jambi Women’s Penitentiary)?. The method used in this research is an empirical juridical research method. The results of the research show that the implementation of disciplinary sanctions at the Class II B Jambi Women’s Penitentiary is not fully in accordance with thw provisions stated in the Minister of Law and Human Right Regulation Number 6 of 2013, several obstacles identified include lack of resources, low understanding of the regulations, and prison environmental factors that influence the implementation of sanctions. ABSTRAK Artikel ini adalah hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan sebuah unit pelaksana teknis yang letaknya berada di bawah Direktoral Jenderal Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tujuan terbentuknya yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana diantaranya yang melanggar peraturan tata tertib. Jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin oleh narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, peraturan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan dilembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Muncul permasalahan seperti: bagaimana pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana serta kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)?. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya pemahaman terhadap peraturan, dan faktor lingkungan penjara yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi.

Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sudarty, Elly; Nur, Syofyan; Nawawi, Khabib; Arfa, Nys.; Erwin, Erwin
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pengadian Pada Masyarakat bertujuan: (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian; (3) Untuk memberikan pemahaman kepada Penyidik tentang mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. . Masalah KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagaian masyarakat tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT, sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (2) Penyuluhan hukum tentang materi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (3) Penyelesaian KDRT melalui mediasi penal. Kesimpulan: Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Baratâ€, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT mitra telah menerapkan mediasi penal. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) dalam penanggulangan KDRT, karena penegakan hukum tidak harus diselesaikan dengan penegakan hukum pidana, contohnya dalam KDRT dapat dilakukan upaya mediasi penal.

Sosialisasi, Pelatihan Dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Yarni, Meri; Suryahartati, Dwi; Netty, Netty; Suhermi, Suhermi; Arfa, Nys.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. dengan tujuan untuk mendampingi pemerintah desa dalam peningkatkan pengetahuannya dalam membentuk peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundangan-undangan yang berlaku untuk desa. Serta memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah pendampingan , penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab serta tukar pendapat terhadap rencana pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar pemerintah desa dapat memahami dan , Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku., Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya. Sedangkan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini menghasilkan 4 (empat) rancangan peraturan desa yaitu: (1) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian Tentang Tempat Pemakaman Umum; (2) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pengelolaaan Aset Desa; (3) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Pungutan Desa; (4) Rancangan Peraturan Desa Koto Dian tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa;.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa: (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat menigkatkan pendapatan asli desa ; dan (5) Dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Saran : (1) Perlu sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan dari pihak terkait tentang pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, pengajuan , pembahasan, pengesahan dan pengundangan peraturan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Muaro Jambi Syamsir, Syamsir; Fitria, Fitria; Arfa, Nys.
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur banyak aturan baru tentang desa yang perlu diketahui oleh perangkat desa dan masyarakat pada umumnya karena Undang-Undang baru disahkan, membuat tim Pengabdian pada masyarakat dari fakultas hukum tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kegiatan peyuluhan hukum yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Desa dan Pengaturannya tersebut, dengan memberikan pengetahuan tentang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diharapkan masyarakat lebih memahami dari sisi hukumnya. Dengan memahami mereka akan lebih bisa menerapkannya dalam pengembangkan desa mereka sesuai apa yang telah diatur dalm Undang-Undang Tentang Desa tersebut. Peserta adalah perangkat desa dan masyarakat di desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Dengan diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan mereka bisa memberikan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat lainnya demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Hal inilah yang melatar belakangi tim pengabdian pada masyarakat Fakultas hukum Universitas Jambi untuk memberikan penyuluhan hukum yang berjudul, â€Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambiâ€.

Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Sudarti, Ell; Lasmadi, Sahuri; Usman, Usman; Arfa, Nys.; Wahyudhi, Dheny
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22969

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Gerunggung Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan keasadaran dan ketaatan kepala desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum terkaitan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

Enhancing Public Awareness of Legal Aid Access for Indigent Defendants in Criminal Proceedings Arfa, Nys.; Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly; Erwin, Erwin
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v7i1.24650

This community service program was conducted in Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on raising awareness of legal aid rights for underprivileged individuals involved in criminal cases. The program aimed to enhance the public’s understanding of the legal aid services available to economically disadvantaged suspects or defendants and to increase legal consciousness regarding the use of such rights in resolving criminal matters. Based on Article 1 Point 1 of Law No. 6 of 2011 on Legal Aid, legal aid refers to legal services provided free of charge by authorized institutions to recipients who meet certain criteria. The target group of this program includes community members who are potentially subject to criminal prosecution but lack access to legal assistance. Using participatory education methods such as interactive discussions and legal counseling, the program facilitated knowledge sharing between legal experts and residents. As a result, participants demonstrated improved awareness of their legal rights and the procedures to access legal aid. The program contributes to promoting human rights, strengthening the rule of law, and encouraging inclusive access to justice through grassroots legal empowerment initiatives.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search