Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Hukum Sehasen Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Hukum dan Sosial Politik Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Betty Rubiati
Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN BAGI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR Ainun Yusri Dwiranti; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.48-65

Abstract

ABSTRACT The practice of underage marriage in Indonesia is still rife, including in Indramayu Regency. The change in the age of marriage as a manifestation of the Decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 which is regulated in Law Number 16 of 2019 contains the minimum age for women to marry from 16 to 19. To make people implement these regulations, government efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in their daily lives. This study aims to determine the implementation of the regulations on the equalization of age requirements for the community in Indramayu Regency and the Government's efforts to increase public awareness in order to implement regulations on the Marriage Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive writing specifications. The results of this study indicate that the regulation on the equalization of marriage age requirements for the people of Indramayu Regency in its implementation has not completely prevented underage marriages, the Government's efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in social life. Keywords: Dispensation; Marriage; Underage Marriage.AbstrakPraktik perkawinan dibawah umur di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perubahan usia perkawinan sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 memuat usia minimal wanita untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Untuk membuat masyarakat melaksanakan peraturan tersebut diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi penyetaraan syarat usia terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi penyetaraan syarat usia perkawinan terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu dalam implementasinya belum sepenuhnya mencegah perkawinan dibawah umur, diperlukannya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan; Perkawinan dibawah umur.
Perlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari Azmi Hawari Sunny; Artaji Artaji; Betty Rubiati
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4097

Abstract

Third party resistance according to Article 195 Paragraph (6) of HIR regulate the legal standing of the applicant party, namely based on rights of ownership. However, the Surakarta City Government filed a third party resistance based on the ownership of Right of Use. Therefore, this research aims to analyze the resistance of third party filed based in the ownership of Right of Use and the settlement of Sriwedari land dispute. This research is based on a normative juridical approach and then analyzed by qualitative juridical methods. The result of the research shows that a third party resistance based on the ownership of rights other than rights of ownership can be accepted as the legal standing of the party. However, the legal standing of the Surakarta City Government as applicant of third party resistance was not met subjective requirements. Futhermore, Sriwedari land disputes can be resolved through non-litigation dispute resolution by negotiation or mediation. Using this dispute resolutions, the parties obtain legal certainty in resolving Sriwedari disputes without any party feel defeated, minimize losses and social impacts.
MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib Muqtarib; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.352

Abstract

ABSTRAKSebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.Kata kunci: bank tanah; kepentingan umum; pengadaan tanah.ABSTRACTAs a land manager, Land Bank has a duty to organize land acquisition for development of public interests in Indonesia. This task is based on several Government programs such as; development of infrastructure, energy, development of new cities, 1 million housing program for the MBR, provision of land, and construction of 35,000 megawatts of electric power. The purpose of this study is to obtain an overview of the mechanism of land acquisition through the Land Bank in supporting development for the public interest. This is a new thing in land acquisition in Indonesia, therefore this article will discuss how the land acquisition mechanism is through the Land Bank in land acquisition. This research is normative juridical with a qualitative juridical approach. Research show that there is no difference in the mechanism of land acquisition with other institutions. As well as the role as a land provider for third party land acquisition is considered less effective when applied in practice. This is because the Land Bank can cooperate in the form of land use with parties who need land.Keywords: land bank; public interest; land procurement.
MEKANISME PENGADAAN TANAH MELALUI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muqtarib Muqtarib; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.352

Abstract

ABSTRAKSebagai land manager, Bank Tanah bertugas untuk menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Tugas ini dilatar belakangi oleh beberapa program Pemerintah seperti; pembangunan infrastruktur, energi, pengembangan kota baru, program 1 juta rumah untuk MBR, penyediaan tanah, dan pembangunan tenaga listrik 35.000 megawatt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam mendukung pembangunan untuk kepentingan umum. Tugas ini tergolong baru dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme pengadaan tanah melalui Bank Tanah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan mekanisme pengadaan tanah dengan lembaga lain. Serta peran sebagai pihak penyedia tanah untuk pengadaan tanah pihak ketiga dirasa kurang efektif apabila diterapkan dalam praktik. Hal itu karena Bank Tanah dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pemanfaatan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.Kata kunci: bank tanah; kepentingan umum; pengadaan tanah.ABSTRACTAs a land manager, Land Bank has a duty to organize land acquisition for development of public interests in Indonesia. This task is based on several Government programs such as; development of infrastructure, energy, development of new cities, 1 million housing program for the MBR, provision of land, and construction of 35,000 megawatts of electric power. The purpose of this study is to obtain an overview of the mechanism of land acquisition through the Land Bank in supporting development for the public interest. This is a new thing in land acquisition in Indonesia, therefore this article will discuss how the land acquisition mechanism is through the Land Bank in land acquisition. This research is normative juridical with a qualitative juridical approach. Research show that there is no difference in the mechanism of land acquisition with other institutions. As well as the role as a land provider for third party land acquisition is considered less effective when applied in practice. This is because the Land Bank can cooperate in the form of land use with parties who need land.Keywords: land bank; public interest; land procurement.
LEGAL PROTECTION FOR FINAL CONSUMERS FOR BUYING FLATS FROM INITIAL CONSUMERS RELATED TO BINDING AGREEMENTS OF SALE AND BUYING IN PAID BASED ON THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH Christy Giriputri; Yani Pujiwati; Betty Rubiati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i2.1362

Abstract

Apartment ownership has become an important phenomenon in the rapidly growing property industry. The increase in population growth is not balanced with the availability of existing land. Flats are often sold by early consumers with a Sales and Purchase Binding Agreement in full without the developer's knowledge. The aim of the research is to gain an understanding of buying and selling apartments between early consumers and buyers based on PPJB Paid Off and legal protection for buyers. This study uses a normative juridical approach, which is descriptive analysis in nature, with a library research stage that includes primary, secondary and tertiary legal materials as well as field research, data collection techniques carried out through document studies and interviews. The results of the study show that buying and selling apartments between initial consumers and buyers with paid PPJB can be considered with the principle of good faith by taking into account several points of caution as early consumers and buyers. Buyers with good intentions should upgrade the PPJB to a Sale and Purchase Deed (AJB) so that the Certificate of Ownership of the flat unit can be issued in accordance with the name of the buyer.
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL Nabila Nariswari; Artaji Artaji; Betty Rubiati
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1228

Abstract

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, mengingat adanya tiga hukum waris yang berlaku. Berdasarkan hukum waris perdata dan hukum waris Islam, baik anak perempuan maupun anak laki-laki merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya. Berdasarkan hukum waris adat patrilineal hanyalah anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari ayahnya. Sedikit perbedaan ini terkadang menimbulkan perdebatan, khususnya apabila salah satu pihak merasa bahwa peraturan yang satu kurang adil baginya daripada aturan lain yang juga dapat mereka gunakan seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel dan 580/Pdt.G/2015/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat adat patrilineal; serta bagaimana penyelesaian sengketanya terhadap warisan yang belum terbagi terkait dengan pilihan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku. Setelah melakukan penelitian, didapat dua kesimpulan. Pertama, berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Anak perempuan bisa mendapatkan harta dari keluarganya, tetapi tetap bukan sebagai ahli waris. Kedua, penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat patrilineal karena tidak adanya kesepakatan para ahli waris mengenai pilihan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah keluarga dan melalui lembaga adat, lalu yang kedua, melalui pengadilan.
Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rizky Prameswari; Djanuardi Djanuardi; Betty Rubiati
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1230

Abstract

The right to marry and to find a family through legal marriage is the right of every citizen guaranteed in the Indonesian state constitution. In Indonesia's positive law, a valid marriage is a marriage that takes place based on the laws of each religion and belief. Indonesia is a plural country consisting of various tribes, races, and religions. As a result of this pluralism, interfaith marriages occur like it can see in the Court Decree No. 512/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Tim and Court Decree No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Interfaith marriages are unwanted marriages in Islam, Christianity, and Catholicism. Likewise, the Law on Marriage does not regulate interfaith marriages. However, since the promulgation of the Law on Population Administration, it has provided an opportunity for interfaith marriages to occur through a Court Decree. The purpose of this research is to find out the validity of interfaith marriage and the validity of court decree about approval interfaith marriage associated with related laws and regulations. This research was conducted using a normative juridical approach based on applicable legal concepts and theories. Then, the data analysis method used is qualitative juridical. Based on the results of the study, the validity of interfaith marriages, when linked to the Law on Marriage, is invalid. However, the registration of marriages through a court order is a method that is recognized by law as an introduction so that interfaith marriages whose registration is rejected can be registered so as to obtain legal certainty for interfaith couples.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait Nurul Maulidina Jamilah; Hazar Kusmayanti; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1542

Abstract

Female civil servants are absolutely prohibited from becoming second/third/fourth wives as regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, with the threat of sanctions for those who violate. Problems occur if the judge grants the request for polygamy with the prospective second wife's position as a civil servant with one of the judge's considerations which is not in accordance with the Legislative Regulations, namely ordering the prospective second wife to attach a Certificate of Giving Permission from Her Superior, as in the Decision of the Demak Religious Court Number 539/Pdt. G/2019/PA.Dmk. This research aims to determine the validity of the Certificate of Giving Permission from the Superior submitted by the prospective second wife in the decision in terms of the relevant Legislation. The approach method used in this research is normative juridical with research specifications, namely analytical descriptive, meaning that the events being researched are described using primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses qualitative juridical analysis methods to produce descriptive data. The results obtained from this research are that the validity of the Certificate of Granting Superior Permission submitted by the prospective second wife should not have perfect legal force and can be canceled because it does not comply with the provisions in Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permits and Divorce for Civil Servants.
Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Zephany Susanto; Renny Supriyatni; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1078

Abstract

Wakaf merupakan tindakan penahanan, penyimpanan, atau larangan atas benda tertentu untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya kepada umat Islam. Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah tanah. Namun, sengketa tanah wakaf seringkali muncul karena klaim atau pengambilalihan yang tidak sah, termasuk tuntutan dari ahli waris wakif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga dan agama Islam, memiliki serangkaian proses termasuk mediasi untuk menyelesaikan perkara wakaf di mana melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama, dalam hal ini telah dilaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kupang, bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tahap mediasi diawali dengan pengadilan yang mewajibkan jalur mediasi, kemudian untuk hasil mediasi sendiri bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat terselenggaranya mediasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng Melalui Mediasi Ditinjau Dari Kepercayaan Masyarakat Etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Elvania Novita Natajaya; Hazar Kusmayanti; Betty Rubiati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1179

Abstract

Mediasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang berada dalam sengketa untuk memperoleh sebuah keputusan. Mediasi dilaksanakan untuk memperoleh win-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat etnis Tionghoa Benteng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng serta menguraikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng berdasarkan adat masyarakat etnis Tionghoa Benteng dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menghubungkan problematika secara komprehensif berdasarkan peraturan hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan pembagian waris masyarakat etnis Tionghoa Benteng menggunakan sistem hukum waris berdasarkan KUHPerdata atau berdasarkan adat serta kepercayaannya. Masyarakat etnis Tionghoa Benteng mengutamakan untuk menyelesaikan sengketa waris melalui mediasi adat di luar pengadilan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaaanya.
Co-Authors Ainun Yusri Dwiranti Artaji Artaji Asyilla Shafa Aline Faza Azmi Hawari Sunny Christy Giriputri Djanuardi Djanuardi Elvania Novita Natajaya Hazar Kusmayanti Muqtarib Muqtarib Nabila Nariswari Nurul Maulidina Jamilah Renny Supriyatni Bachro Rizky Prameswari Sinta Dewi Sonny Dewi Judiasih Yani Pujiwati Zephany Susanto