Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran Beby Suryani Fithri; Windy Sri Wahyuni
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4598

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus tawuran di kalangan pelajar menunjukkan lemahnya peran lembaga sosial dan hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, Restorative Justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice sebagai wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan Restorative Justice telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi. Namun, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Restorative Justice merupakan bentuk konkret penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina, bukan dihukum. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis, edukatif, dan berkeadilan sosial. 
PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI EFEKTIFITAS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN Andi Hakim Lubis; Fahrizal S. Siagian; Windy Sri Wahyuni; Rismanto J. Purba
Jurnal Yuridis Vol 12 No 2 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.12277

Abstract

Corporate activities often cause widespread ecological and social damage to the environment, while existing legal instruments have not been effective in ensuring the implementation of environmental restoration obligations. Therefore, the application of dwangsom (coercive fines) through court rulings can be a progressive legal breakthrough. This study analyses the role of dwangsom as a legal instrument in encouraging corporate compliance with environmental restoration obligations and assesses its compatibility with the principles of justice, legal certainty, and benefit. The method used is a normative juridical approach through a review of legislation, jurisprudence, and legal literature. The results of the study show that dwangsom plays a strategic role as a means of coercion to increase corporate compliance with court rulings. However, its effectiveness still faces normative and practical obstacles, such as regulatory limitations, differences in judicial interpretation, and weak enforcement mechanisms. Therefore, regulatory strengthening and consistency in judicial practice are needed.