Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.202
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Journal of Islamic Business and Economic Review (JIBER) Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Anshori, Arif Rijal
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Franky Gantara; Arif Rijal Anshori
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1226

Abstract

Abstract. Zakat is one of the pillars of Islam. So that zakat is normatively an absolute obligation that is owned by every Muslim. Therefore, zakat is one of the foundations of a Muslim's faith, and zakat can also be used as an indicator of Islamic quality which is a form of commitment to solidarity of a Muslim with other Muslims. Wages in Islamic law are called Ujrah which means giving gifts or wages for a job. The purpose of this research is to examine in more depth the analysis of the amil zakat wages in the Bandung city baznas according to Islamic rules and Law No. 13 of 2003 concerning Employment. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the remuneration provided by the Bandung City Baznas to the amil is in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, it is not in accordance with Islamic teachings. Abstrak. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Upah dalam hukum Islam disebut Ujrah yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis upah amil zakat di baznas kota bandung menurut aturan islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung kepada para amil sudah sesuai dengam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Tinjauan Pelayanan Islam terhadap ‎Pelayanan Medis di Rumah Sakit X ‎Kota Bandung Risma Wulandari; Arif Rijal Anshori
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1475

Abstract

Abstract. X Hospital Bandung City as a health institution that ‎applies Islamic ‎ethical values in serving its health, faces ‎several problems including the lack of ‎transparency to ‎the patient's family in carrying out risky medical actions. ‎Related to ‎this, the problem is formulated in the form of ‎questions as follows: What are the ‎service provisions ‎according to Islamic service ethical values? How is the ‎‎implementation and implementation of the health care ‎system for patients at X Hospital in Bandung? ‎And how is the review of Islamic services on medical ‎‎services for patients at X Hospital in Bandung?‎ The research method used is qualitative analysis ‎through an empirical ‎juridical approach by analyzing ‎the implementation of health services in the ER at ‎X ‎Hospital in Bandung City and then reviewed according ‎to the ethical ‎values of Islamic services.‎ The results showed that the provision of health ‎services for patients ‎according to the ethical values of ‎Islamic services is that which has the ‎characteristics of ‎akhlaqiyah, waqi'iyah (flexible and not rigid) and ‎insaniyah, ‎services at X Hospital in Bandung City ‎already have a good and complete ‎organization, and ‎Islamic service ethics applied to services at the X ‎Hospital ‎in Bandung City is considered quite good.‎ Abstrak. Rumah Sakit X Kota Bandung sebagai lembaga ‎kesehatan yang ‎menerapkan nilai-nilai etika Islam ‎dalam melayani kesehatannya, menghadapi ‎beberapa ‎permasalahan diantaranya belum ada transparansi ‎kepada keluarga ‎pasien dalam melakukan tindakan ‎medis yang berisiko. Terkait hal tersebut, maka ‎‎dirumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan ‎sebagai berikut : ‎Bagaimana ketentuan pelayanan ‎menurut nilai-nilai etika pelayanan Islam ? ‎Bagaimana ‎pelaksanaan dan penerapan sistem pelayanan ‎kesehatan bagi pasien di ‎RS X Kota Bandung ? Dan ‎bagaimana tinjauan pelayanan Islam terhadap ‎‎pelayanan medis bagi pasien di RS X Kota Bandung ?‎ Metode penelitian yang digunakan adalah analisis ‎kualitatif melalui ‎pendekatan yuridis empiris dengan ‎melakukan analisis pelaksanaan pelayanan ‎kesehatan ‎pada UGD di RS X Kota Bandung kemudian ditinjau ‎menurut ‎nilai-nilai etika Pelayanan Islam.‎ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ‎pelayanan kesehatan bagi ‎pasien menurut nilai-nilai ‎etika pelayanan Islam adalah yang memiliki ‎‎karakteristik akhlaqiyah, waqi’iyah (luwes dan tidak ‎kaku) dan insaniyah, ‎pelayanan pada RS X Kota ‎Bandung sudah memiliki organisasi yang baik ‎dan ‎lengkap, serta Etika pelayanan Islam yang diterapkan ‎pada Pelayanan pada ‎Rumah Sakit X Kota Bandung ‎dipandang cukup baik.‎
Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf Imas Maesah; Ifa Hanifia Senjiati; Arif Rijal Anshori
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i2.2806

Abstract

Abstract. The implementation of PSAK 112, which should have been carried out in early 2021, could not be implemented by nazirs until mid-2023. Some of the obstacles related to the implementation of PSAK 112 are caused by the nazir's lack of understanding of the standard. Therefore, the purpose of this study is to determine the obstacles to the practice of presenting PSAK 112 financial statements to waqf nazirs in West Java. As well as finding solutions to immediately implement PSAK 112 in the presentation of its financial statements. The research method used is descriptive qualitative with Analytical Hierarchy Process (AHP) data analysis. The data collection technique used is a questionnaire distributed to respondents with the qualifications of the finance department at nazhir. The number of institutions studied was nine institutions. Data processing using expert choice software application.The results of the study are (1) 56% of nazir in West Java have not implemented the practice of presenting financial statements according to PSAK 112. And (2) the priority obstacle to presenting financial statements according to PSAK 112 to waqf nazir in West Java is the competence of nazir, due to the lack of carrying out the management and development of waqf assets. Abstrak. Implementasi PSAK 112 yang seharusnya dilakukan di awal tahun 2021 belum dapat dilaksanakan oleh para nazhir hingga pertengahan tahun 2023 ini. Beberapa kendala terkait implementasi PSAK 112 ini disebabkan oleh ketidakfahaman nazhir terhadap standar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala praktik penyajian laporan keuangan PSAK 112 pada nazhir wakaf di Jawa Barat. Serta mencari solusi untuk segera melakukan penerapan PSAK 112 dalam penyajian laporan keuanganya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data Analytical Hierarchy Process (AHP). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan kualifikasi bagian keuangan pada nazhir. Adapun jumlah lembaga yang diteliti adalah sembilan lembaga. Pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi software expert choice.Hasil penelitian adalah (1) 56% nazhir di Jawa Barat belum melaksanakan praktik penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 112. Dan (2) prioritas kendala penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 112 pada nazhir wakaf di Jawa Barat adalah pada kompetensi nazhir, karena kurangnya melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
Penerapan Akad Ijarah terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri dalam Persfektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Syifa Dewi Fajriyani; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8621

Abstract

Abstrak. Akad Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang biasa disebut sewa menyewa. Sewa menyewa tersebut bisa berupa barang atau lahan ataupun berupa perbuatan tenaga manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari inti permasalahan, yaitu bagaimana praktik akad ijarah pada Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Awi Express, bagaimana analisis pembiyaan terhadap praktik akad ijarah pada Jasa Pengiriman paket Awi Express dalam persfektif Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dengan pendekatan penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terpenuhinya syarat sah akad ijarah seperti tidak terpenuhinya syarat kelaziman ijarah dan tidak terpenuhinya syarat sah berakhirnya akad ijarah. Abstract. Ijarah contract is a type of contract to take benefits by way of replacement. Ijarah is a transaction for the benefit of an item in return for what is commonly called a lease. The lease can be in the form of goods or land or in the form of human labor. This study aims to find answers to the core of the problem, namely how to practice the ijarah contract on the Awi Express Overseas Package Delivery Service, how to analyze the financing of the practice of the ijarah contract on the Awi Express package Delivery Service in the perspective of DSN MUI Fatwa NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning ijarah contracts. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques by interviews, observation, documentation, with a normative juridical research approach. The results of this study are the non-fulfillment of the legal terms of the ijarah contract such as the non-fulfillment of the ijarah customary conditions and the non-fulfillment of the legal terms of the end of the ijarah contract.
Analisis Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Sayur dengan Sistem Taksiran Sebelum Masa Panen di Desa Jambudipa Kabupaten Bandung Barat Mochamad Afif Zacharias Masyhur; Udin Saripudin; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek fiqih muamalah dalam transaksi jual beli sayur menggunakan sistem taksiran sebelum masa panen di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari pelaku transaksi yang terlibat dalam jual beli sayur. Pada analisis yang telah dilakukan, secara tinjauan akad jual beli untuk jual beli sayur dengan sistem taksiran ini dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan atau rusak (fasad). Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan dalam praktik ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan jika tidak diperhitungkan dengan hati-hati terhadap pihak yang terlibat. Kasus kerugian dalam jual beli taksiran telah ditemukan di lapangan, salah satunya karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti cuaca. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jual beli ini, disarankan agar proses penimbangan objek yang diperjualbelikan diwajibkan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam jual beli sayur tersebut untuk meningkatkan praktik transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Penelitian ini memperluas pengetahuan yang ada tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik ekonomi serta wawasan bagi para pelaku usaha khususnya yang menggunakan sistem taksiran seperti yang dilakukan di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat.
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Sobariaty Aisyah Diva Marpuah; Nandang Ihwanudin; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8795

Abstract

Abstract. One of the buying and selling practices is the buying and selling of gold waste. Unlike the sale and purchase of gold in general, the sale and purchase of gold waste is traded not in the form of gold but in waste. The sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kadanghaur Subdistrict, Indramayu Regency between the seller and the buyer is carried out by means of the buyer taking it directly to the seller with the condition that the goods have not been packaged, handed over by estimation. This is suspected of violating the provisions of muamalah fiqh from the aspect of the pillars. This study aims to analyze the practice of buying and selling gold waste and reviewing muamalah fiqh on buying and selling gold waste at that location. The method used in this research is qualitative research with a normative approach and data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature studies. The results of this study are 1) The practice of buying and selling gold waste in the sales system, the seller offers the price to the buyer, then makes a payment transaction. Furthermore, the buyer picks up the gold waste goods at the gold shop workshop, but the goods have not been packed. 2) The review of Muamalah Jurisprudence on the sale and purchase of gold waste in Karanganyar Village, Kandanghaur District, Indramayu Regency is in accordance with the pillars of buying and selling, but in the conditions of buying and selling, where one of the conditions, namely the object being traded, has not been fulfilled, because the gold waste is unknown and contains elements of gharar. However, it is included in gharar al-yasir (mild gharar) because the sale and purchase of gold waste does not cause much dispute between the two parties to the contract. Keywords: Fikih Muamalah, Sale and Purchase of Gold Waste Abstrak. Salah satu praktik jual beli ialah jual beli limbah emas. Berbeda dengan jual beli emas pada umumnya, jual beli limbah emas diperjualbelikan tidak berbentuk emas melainkan berada dalam limbah. Jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kadanghaur Kabupaten Indramayu antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan cara pihak pembeli mengambil langsung ke pada penjual dengan kondisi barang tersebut belum di kemas, diserah terimakan secara taksiran. Hal ini diduga melanggar ketentuan-Ketentuan fikih muamalah dari aspek rukunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli limbah emas dan meninjau fikih muamalah terhadap jual beli limbah emas di lokasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini ialah 1) Praktik jual beli limbah emas dalam sistem penjualan, pihak penjual menawarkan harga kepada pembeli, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya pihak pembeli mengambil barang limbah emas di bengkel toko emas, namun barang tersebut belum dikemasi. 2) Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli limbah emas di Desa Karanganyar Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sudah sesuai degan rukun jual beli akan tetapi dalam syarat jual beli yang mana salah satu syarat yaitu objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi, karena pada belum diketahui didalam limbah emas tersebut dan mengandung unsur gharar. Namun termasuk kepada gharar al-yasir (ghrara ringan) karena jual beli limbah emas ini tidak menimbulkan banyak perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad. Kata Kunci: Fikih Muamalah, Jual Beli Limbah Emas
Enhancement of UMKM Financial Management in Kec. Cilawu For Supporting The Halal Ecosystem Ira Siti Rohmah Maulida; Arif Rijal Anshori; Neng Dewi Himayasari; Iwan Permana
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 2, (December 2023) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i2.2986

Abstract

Most of the small traders in Cilawu are trapped by loan sharks. This condition is due to limited literacy and legal sources of capital. Still need to gain confidence in sharia financial service products. This study concludes the Enhancement of the Ability of UMKM Financial Management in Cilawu For Supporting The Halal Ecosystem is to increase literacy in financial management for traders, from planning to preparing financial reports that because the level of financial literacy of traders is still low, and traders do not have confidence in financial service institutions and financial service products; besides that, it is necessary to provide literacy in Islamic financial institutions and their financial products and services, which can directly boost the activities of Islamic financial institutions to contribute to the development of the halal ecosystem.
Tinjauan Fikih Muamalah pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang Muhammad Rizky Sya’bani Abidin; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1, Juli 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v4i1.3832

Abstract

Abstract. The framework of thought in this research refers to the Muamalah Fiqh Review of the Practice of Sharing Potato Farming in Karyamekar Village, Garut Regency using a qualitative approach. The research approach used in this research is an empirical juridical approach. The data source used is primary data in the form of interviews with plantation owners and farmers in Karyamekar Village, Garut Regency. Collaboration between land owners and farmers occurs due to several factors such as the land owner does not have the ability to work on his land, the land owner is old and no longer has the ability to manage his land, the land owner has many plots of land so he can only manage part of it, the land owner already has a permanent job and does not have time to manage his land, the implementation in practice of sharing the results of potato farming in Karyamekar Village, Pasirwangi District, Garut Regency is relevant in terms and conditions to the muzara'ah agreement, because it is in accordance with the four principles in the muzara'ah agreement. Abstrak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada Tinjauan Fikih Muamalah Pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang Di Desa Karyamekar Kabupaten Garut menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pemilik kebun dan petani yang berada di Desa Karyamekar Kabupaten Garut. Kerjasama antara pemilik lahan dan petani terjadi oleh beberapa faktor seperti pemilik lahan tidak memilik kemampuan untuk menggarap lahannya, Pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahannya, Pemilik lahan mempunyai banyak bidang tanah sehingga ia hanya bisa mengelolanya sebagian saja, Pemilik lahan sudah memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya, Pelaksanaan dalam praktek bagi hasil pertanian kentang di Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut telah relevan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dengan akad muzara’ah, dikarenakan sesuai dengan empat asas-asas dalam mu’amalah.
Analisis Proyeksi Kinerja Pengumpulan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Menggunakan Trend Kuadratik Athiyatul Fattah; Senjiati, Ifa Hanifia; Anshori, Arif Rijal
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13369

Abstract

Abstract. The potential of zakat in Indonesia is still very large, but there is a considerable gap between the potential and the reality of the amount of zakat funds collected in Indonesia. Moreover, the LAZ network has experienced a decrease of up to 15% compared to what it was before. The objective of this study is to examine the performance, projections, and amount of zakat funds collected at LAZ in Indonesia. The research method used is a qualitative method using data analysis in the form of the growth of zakah ratio to calculate performance and the quadratic trend method to calculate projections. The findings of this study show that the performance of growth of zakat in six zakat institutions, namely LAZ Zakat Initiative Indonesia, LAZ Da'wah CouncilLAZ Indonesian Orphanage, LAZ Al Azhar Peduli, LAZ Dompet Dhuafa and LAZ Griya Yatim and Dhuafa are in the bad category. As for the projected performance for the period 2024 – 2030 in the institutions mentioned above, 2 institutions are in the good category and 4 institutions are projected to be not good. The projected funds for zakat fund receipts during the aforementioned period will range from Rp. 871 million to Rp. 24.957 billion. Abstrak. Potensi zakat di Indonesia terbilang masih sangat besar, namun terdapat jarak yang cukup besar antara potensi dan kenyataan jumlah pengumpulan dana zakat di Indonesia. Selain itu, jaringan LAZ juga mengalami penurunan hingga 15% dari pada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja, proyeksi kinerja dan jumlah pengumpulan dana zakat pada LAZ yang ada di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis data berupa rasio growth of zakah untuk menghitung kinerja dan metode trend kuadratik untuk menghitung proyeksi. Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa kinerja growth of zakah pada enam lembaga zakat yaitu LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Dewan Dakwah, LAZ Panti Yatim Indonesia, LAZ Al Azhar Peduli, LAZ Dompet Dhuafa serta LAZ Griya Yatim dan Dhuafa adalah dalam kategori tidak baik. Sedangkan untuk proyeksi kinerja untuk periode 2024 – 2030 pada lembaga tersebut di atas adalah 2 lembaga dalam kategori baik dan 4 lembaga diproyeksikan tidak baik. Adapun proyeksi penerimaan dana zakat selama periode di atas akan diterima pada proyeksi dana berkisar antara Rp. 871 juta – Rp. 24,957 miliyar.
Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembayaran Dana Zakat Melalui Sistem Self Assessment dan Official Assessment Afifah Hamasatunnisa; Iwan Permana; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13497

Abstract

Abstract. Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population as well as holding the title as one of the countries with the largest population in the world. This makes Indonesia inseparable from various problems, one of which is poverty. This phenomenon of poverty then certainly becomes a concern that must be addressed by various parties, including people who are still concerned about the nation's economic welfare. Muslims are required to pay zakat, where zakat is considered one of the most effective ways to prevent significant social disparities. In paying zakat, generally people have a variety of choices of zakat management institutions that can be chosen according to the desired criteria. However, these criteria are not necessarily able to attract the interest of the community in distributing their zakat through zakat management institutions so that people prefer to distribute their zakat through a self-assessment system where in this system people calculate and distribute their zakat independently without the help of zakat management institutions. This study aims to find out the public's perception of zakat payments through the self and official assessment system and the factors that affect this perception. This type of research is quantitative descriptive with a questionnaire on 98 people in Melatiwangi Village as a sample and data processor using SPSS. The results of the study show that public perception has a positive effect on the level of zakat fund payment both through the self-assessment system and official assessment. The factors that affect the public's perception of the payment of zakat funds include the level of transparency, accuracy of calculations, and fairness in both management and distribution carried out by zakat institutions. Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk umat muslim terbanyak sekaligus menyandang gelar sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak didunia. Hal ini menjadikan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai permasalahan, salah satunya kemiskinan. Fenomena kemiskinan ini kemudian tentunya menjadi perhatian yang harus disikapi oleh berbagai pihak termasuk masyarakat yang masih peduli akan kesejahteraan ekonomi bangsa. Umat muslim diwajibkan menunaikan zakat, dimana zakat ini dianggap sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah kesenjangan sosial yang cukup signifikan. Dalam membayar zakat, umumnya masyarakat memiliki berbagai pilihan lembaga pengelola zakat yang dapat dipilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun, kriteria tersebut belum tentu dapat menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat sehingga masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya melalui sistem self assessment dimana dalam sistem ini masyarakat menghitung dan menyalurkan zakatnya tanpa adanya bantuan dari lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembayaran dana zakat melalui sistem self dan official assessment serta faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan kuesioner terhadap 98 masyarakat Desa Melatiwangi sebagai sampel dan pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat pembayaran dana zakat baik melalui sistem self assessment maupun official assessment. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembayaran dana zakat diantaranya tingkat transparansi, akurasi perhitungan, dan keadilan baik dalam pengelolaan maupun distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat.
Co-Authors Afifah Hamasatunnisa Amrullah Hayatudin Aprillia Ratih Pawestri Samapta Asep Ramdan Hidayat Athiyatul Fattah Febriadi, Sandy Rizki Franky Gantara Gea Mustika Himayasari, Neng Dewi ifa hanifia senjiati Ikhsanizar Raihan Firdaus Imas Maesah Intan Rahmawati Iwan Permana Jessinta Shilva Bintan Namita Maulida, Ira Siti Rohmah Miftah Farid Aziez Mochamad Afif Zacharias Masyhur Muhamad Rafli Muhammad Rizky Sya’bani Abidin Nandang Ihwanuddin Nandang Ihwanudin Neli Erlianti Neng Dewi Himayasari Neng Dewi Himayasari Nisa Dhiya Dinirrahmani Novia Dwi Putri Panji Adam Agus Putra Popon Srisusilawati Qadrina Illyin Nandini Redi Hadiyanto Risma Wulandari Salma Nabila Prasetyo Salma Nurul Fadhilah Selly Eriska Silvi Pitriani Sobariaty Aisyah Diva Marpuah Syifa Dewi Fajriyani Udin Saripudin Wahyudin, Yadi Wiguna Mughni Nurahman