Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH terhadap Peran Pendamping Halal Self Declare dalam Menjaga Kepastian Kehalalan Produk Salma Nurul Fadhilah; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13570

Abstract. The government through the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) develops a halal assurance system by issuing halal certificates using a self-declaration scheme involving companions. Halal product companions have a very important role in ensuring the comfort and safety of Muslim consumers in Indonesia while maintaining the certainty of halal products. However, the role of the companion defined in the current regulations is limited to verification and validation, which is not enough to guarantee the halalness of halal-certified products in Indonesia. This study aims to analyze Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance related to the role of self-declaration companions in ensuring the certainty of halal products and their legal implications. This study uses a normative juridical approach to explore the legal framework that applies to the role of self-declaration companions in ensuring the halalness of products. Data was collected through analysis of legal documents, literature studies, and interviews with halal product companions. The findings of the study show that the unclear role of self-declaration companions in the law results in legal uncertainty regarding the halalness of certified products, because their current role is only limited to verification and validation. The legal implications related to the involvement of companions in ensuring the halalness of products show that they do not have a legal obligation to provide literacy and carry out maximum supervision, because the applicable regulations have not set clear requirements in this regard. Abstrak. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan sistem jaminan halal dengan menerbitkan sertifikat halal menggunakan skema self declare yang melibatkan pendamping. Pendamping produk halal memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen muslim di Indonesia sambil menjaga kepastian kehalalan produk. Namun, peran pendamping yang didefinisikan dalam peraturan saat ini terbatas pada verifikasi dan validasi, yang belum cukup untuk menjamin kehalalan produk yang bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait peran pendamping self declare dalam menjamin kepastian kehalalan produk dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang berlaku terhadap peran pendamping self declare dalam memastikan kehalalan produk. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, studi literatur, dan wawancara dengan pendamping produk halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran pendamping self declare dalam undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait kehalalan produk yang disertifikasi, karena peran mereka saat ini hanya sebatas verifikasi dan validasi. Implikasi hukum terkait keterlibatan pendamping dalam menjamin kehalalan produk menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kewajiban hukum untuk memberikan literasi dan melakukan pengawasan secara maksimal, karena regulasi yang berlaku belum menetapkan persyaratan yang jelas dalam hal ini.

Analisis Konsep Maslahah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Implementasi Program Sehati di Jawa Barat Salma Nabila Prasetyo; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13796

Abstract. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance requires all products circulating in Indonesia to have a halal certificate, intending to ensure compliance with Sharia principles and protect consumers. To support the implementation of these provisions, the Ministry of Religion through BPJPH launched the Sehati program which specifically assists MSE actors in obtaining halal certificates, especially in provinces with the largest number of MSEs such as West Java. aims to analyze the implementation of the Sehati program in supporting the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, focusing on the concept of maslahah, and the impact of MSE actors who do not obey the rules in West Java. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, involving interviews and collecting data through interviews, observations, and documentation with descriptive analysis. The implementation of the Sehati program in West Java faces challenges, especially in the socialization and supervision of MSEs that have not been halal certified. The Sehati program is effective in providing free halal certificates, but it is considered inadequate ahead of the halal policy which begins in October 2024. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance only regulates the legal consequences for business actors who have been certified halal, without rules for those who do not have a halal certificate. Abstrak. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariat dan melindungi konsumen. Untuk mendukung implementasi ketentuan tersebut, kemenag melalui BPJPH meluncurkan Program Sehati yang khusus membantu pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal, terutama di provinsi dengan jumlah UMK terbanayak seperti Jawa Barat. bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sehati dalam mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan fokus pada konsep maslahah, dan dampak pelaku UMK yang tidak menaati aturan di Jawa Barat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis deskriptif. Implementasi Program Sehati di Jawa Barat menghadapi tantangan, terutama dalam sosialisasi dan pengawasan UMK yang belum bersertifikat halal. Program Sehati efektif dalam memberikan sertifikat halal gratis, tetapi dianggap kurang memadai menjelang kebijakan halal yang dimulai pada Oktober 2024. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya mengatur akibat hukum bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, tanpa aturan untuk yang belum memiliki sertifikat halal.

Analisis Fatwa MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah terhadap Praktik Kontrak TV Kabel Berlangganan Internet Indihome Qadrina Illyin Nandini; Asep Ramdan Hidayat; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13937

Abstract. This research analyzes Indihome subscription contracts related to MUI Fatwa No.09/IV/2000 concerning Ijarah Financing. Problems found included WiFi networks that were often slow and phones not working, even though customers continued to pay rental fees. The research method used is descriptive-normative qualitative through interviews with PT. Telkom and Indihome customers. As a result, even though the Indihome contract does not use an Ijarah agreement, most of its provisions are in accordance with the MUI Fatwa. However, there is one conflicting provision. Customer problems often occur even though technicians have handled them. Abstrak. Penelitian ini menganalisis kontrak berlangganan Indihome terkait dengan Fatwa MUI No.09/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Masalah yang ditemukan meliputi jaringan WiFi yang sering lambat dan telepon tidak berfungsi, meskipun pelanggan tetap membayar biaya sewa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif kualitatif melalui wawancara dengan PT. Telkom dan pelanggan Indihome. Hasilnya, meskipun kontrak Indihome tidak menggunakan akad Ijarah, sebagian besar ketentuannya sesuai dengan Fatwa MUI. Namun, terdapat satu ketentuan yang bertentangan. Masalah pelanggan sering terjadi meskipun sudah ditangani teknisi.

Keabsahan Fintech Lending Menggunakan Data Diri Orang Lain Ditinjau dari Hukum Perdata Ddan Hukum Islam Gea Mustika; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13958

Abstract. The development of technology today has both positive and negative impacts on society, one of which is in the field of financing services. This phenomenon is known as fintech lending or online lending. The convenience offered in fintech lending creates problems, where as a result of the verification system that tends to be easy it is often misused by borrowing other people's personal data to register. The purpose of this research is to find out the practice of fintech lending using other people's personal data and how the analysis of Islamic law and civil law on the practice of fintech lending using other people's personal data. The research method used is qualitative with a juridical normative approach. The qualitative method was chosen because the research writing was made descriptively from the data collected, processed without being converted into symbol or number form. The existence of normative and juridical approaches is to perfect the legal material in this research. The normative approach is legal research that will answer problems from the point of view of Islamic law based on legal norms and rules. While the juridical approach will answer the problem from the point of view of civil law based on the norms and rules of law. The results of this study indicate that from the review of Islamic law using kafalah and hiwalah contracts, the use of other people's personal data for fintech lending activities is considered invalid. Then from the review of regional regulations. Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak positif dan negatif pada masyarakat, salah satunya dalam bidang layanan pembiayaan. Fenomena tersebut dikenal dengan sebutan fintech lending atau pinjaman online. Kemudahan yang ditawarkan pada fintech lending menimbulkan permasalahan, dimana akibat dari sistem verifikasi yang cenderung mudah seringkali disalahgunakan dengan meminjam data diri orang lain untuk mendaftar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek fintech lending menggunakan data diri orang lain serta bagaimana analisis hukum islam dan hukum perdata terhadap praktek fintech lending menggunakan data diri orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode kualitatif dipilih karena penulisan penelitian dibuat secara deskriptif dari data yang dikumpulkan, diproses tanpa diubah kedalam bentuk symbol atau bilangan. Adanya pendekatan normatif dan yuridis yaitu untuk menyempurnakan bahan hukum pada penelitian ini. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum islam berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Sedangkan pendekatan yuridis akan menjawab permasalahan dari sudut pandang hukum perdata berdasarkan norma dan aturan hukumnya. Hasil pada penelitian ini menunjukan dari tinjauan hukum islam dengan menggunakan akad kafalah dan hiwalah penggunaan data diri orang lain untuk kegiatan fintech lending dianggap tidak sah. Lalu dari tinjauan hukum perdata fintech lending menggunakan data diri orang lain juga dianggap tidak sah secara hukum perdata.

Analisis Good Corporate Governance (GCG) Syariah terhadap Kinerja Penyaluran Dana Zakat di Baznaz Kota Bandung Silvi Pitriani; Redi Hadiyanto; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13959

Abstract. This study aims to analyze sharia GCG and Law 23 of 2011 on the performance of zakat fund distribution in Bandung City Baznaz. This research was conducted at BAZNAS Bandung City. The method used in this study is qualitative descriptive analysis. The data collection method in this study includes studying books, legal journals, research results, and legal documents. The results of the study show that the management of zakat distribution in BAZNAS Bandung City includes several activities, namely collection, management, utilization, and distribution. Analysis of the application of Good Governance principles in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandung City, the following indicators are used: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Zakat management based on Law No. 23 of 2011, the activities include strategic planning for zakat collection, organizing structures for zakat distribution, direction on the use of zakat in accordance with the established principles, coordination between institutions involved in zakat management, as well as supervision of the use and distribution of zakat to ensure compliance and effectiveness of the program. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis GCG syariah dan uu 23 tahun 2011 terhadap kinerja penyaluran dana zakat di baznaz kota bandung. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Bandung meliputi beberapa kegiatan yaitu pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Anlisis penerapan prinsip Good Governance di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung, digunakan indikator-indikator berikut: keterbukaan (transparansi), pertanggung jawaban (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independensi), serta keadilan dan kesetaraan (fairness). pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, kegiatan tersebut mencakup perencanaan strategis pengumpulan zakat, pengorganisasian struktur untuk pendistribusian zakat, pengarahan terhadap penggunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat, serta pengawasan terhadap penggunaan dan pendistribusian zakat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas program.

Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Produktif Wiguna Mughni Nurahman; Arif Rijal Anshori; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14367

Abstract. This research is motivated by the successful management and distribution of productive waqf at the Baitul Hidayah Islamic Boarding School in Bandung amidst the proliferation of waqf assets that are not being utilized as well as possible. Here the author wants to know how to manage and distribute existing productive waqf assets in terms of legal analysis, both positive law, namely Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and analysis of Islamic law, namely the Koran and Hadith as a source of guidance. Muslims. The aim of this research is, firstly, to find out what concepts are used in management and distribution in the use of productive waqf assets at the Baitul Hidayah Islamic boarding school in Bandung, which has been around for 14 years. Second, to find out what law is used as a reference and what is the legal analysis in the management and distribution of productive waqf. The theories used in this research are first the theory of maslahah murlsalah and the theory of justice. All of these theories are used to measure the extent of benefits obtained in the productive use of waqf assets at the Baitul Hidayah Bandung Islamic Boarding School. This research method uses a normative juridical method, using primary data as the main data, by inventorying Islamic law and positive law relating to waqf, especially productive waqf. To complete the secondary data, secondary data obtained through interviews was added which was analyzed using existing theory. The results of the research can be concluded that the management and distribution of productive waqf at the Baitul Hidayah Bandung Islamic Boarding School certainly has 4 main points that always encourage productive waqf to always be used as well as possible, namely the intention to do good deeds, being serious, having good planning and reporting. finances regularly. Also of course always apply and follow the applicable rules of Islamic law and positive law. Abstrak. Dalam penelitian ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ditengah maraknya harta wakaf yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Disini penulis ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan dan penyaluran harta wakaf produktif yang ada yang ditinjau dari analisis hukum, baik itu hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun analisis hukum islamnya juga yaitu al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber pedoman umat islam. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk mengetahui konsep apa yang dilakukan dalam manajemen pengelolaan juga penyalurannya dalam pemanfaatan harta wakaf produktif pondok pesantren Baitul Hidayah Bandung yang sudah 14 tahun berdiri. Kedua untuk mengetahui apakah hukum yang digunakan sebagai acuan dan bagaimana analisis hukumnya dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama teori maslahah mursalah dan teori keadilan. Semua teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemanfaatan yang didapat dalam pemanfaatan harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Baitul Hidayah Bandung ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridi normatif, dengan menggunakan data primer sebagai data utama, dengan menginventarisasi hukum Islam dan hukum posisif yang berkaitan dengan wakaf khususnya wakaf produktif. Untuk melengkapi data sekunder ditambahkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dianalisis dengan teori yang ada. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyaluran wakaf produktif pondok Pesanten Baitul Hidayah Bandung ini tentunya memili 4 poin utama yang selalu mendorong agar wakaf produktif selalu dimanfaatkan sebaik mungkin yaitu niat sebagai amal shalih, bersungguh-sungguh, memiliki perencanaan (planning) yang baik dan laporan keuangan secara berkala. Juga tentunya selalu menerapkan dan mengikuti aturan hukum islam dan hukum positif yang berlaku.

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas dengan Sistem Pembulatan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta Miftah Farid Aziez; Panji Adam Agus Putra; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14581

Abstract. Business ethics in Islamic law is morality in conducting business according to Islamic values, so in running their business, there is no need to worry because it is already believed to be good and right. Islamic business ethics teaches several fundamental principles of business ethics, including unity, equilibrium, free will, responsibility, and benevolence. With several principles of Islamic business ethics, the behavior of these business actors is monitored to ensure that no one is disadvantaged. This can be linked to the rules or systems of one of the business actors, such as the rounding system in Berkah Gold Shop. The purpose of this study is to analyze Islamic business ethics in the practice of buying and selling gold with a rounding system at Berkah Gold Shop, Purwakarta Regency. This research uses a qualitative research method, specifically field research, with primary and secondary data sources. Data collection techniques include observation and interviews. The results show that the practice of using a rounding system in weighing gold aims to simplify and expedite transaction calculations, responding to consumer demand for ease in specifying weights. Based on the analysis of Islamic business ethics, the practice of buying and selling with a rounding system at Berkah Gold Shop aligns with the principles of Islamic business ethics by fulfilling all five aspects of these principles.‎ Abstrak. Etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis Islam mengajarkan beberapa prinsip dasar etika bisnis diantaranya kesatuan (unity), keseimbangan/ adil (equilibrium), kebebasan berkehendak (free will), tanggung jawab (responsibility) dan kebenaran (benevolence). Dengan adanya beberapa prinsip etika bisnis Islam, maka perilaku-perilaku pelaku bisnis ini terawasi agar tidak ada pihak yang dirugikan, hal ini dapat dihubungkan dengan aturan atau sistem di salah satu pelaku usaha, seperti sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem pembulatan timbangan di Toko Emas Berkah Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan, sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sistem pembulatan timbangan yang dilakukan adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam transaksi, serta banyaknya permintaan konsumen yang ingin mudah dalam menyebutkan timbangan. Berdasarkan analisis etika bisnis Islam bahwa praktik jual beli dengan sistem pembulatan di toko emas berkah telah selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dengan terpenuhinya kelima aspek prinsip etika bisnis Islam.‎‎

Integrasi Maqashid Syariah dalam Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Lanjut Usia di Panti Sosial Werdha Tresna Budi Pertiwi Muhamad Rafli; Iwan Permana; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14709

Abstract. This research discusses the integration of Maqashid Sharia in the economic empowerment system of the elderly in Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi. Maqashid Sharia is a fundamental Islamic philosophy that combines law with human rights, development and welfare. It aims to improve environmental protection, health and social welfare. Elderly people who should be enjoying the rest of their lives are instead being employed, and the question is whether this economic empowerment is in line with the principles of Maqashid Sharia. This research uses a qualitative research method with normative analysis, focusing on the integration of Maqashid principles in the practice of economic empowerment of the elderly. The study uses systematic and comprehensive data analysis to understand and interpret the data collected through observation and observation. The findings show that Maqashid principles have been integrated into the economic empowerment of older people, focusing on aspects such as faith, ethics, law and justice. The study also identifies the challenges and implications of applying Maqashid principles in elderly economic empowerment, suggesting the need for a holistic and community-based approach to enhance the integration of Maqashid Shariah in socio-economic education programmes. Abstrak. Penelitian ini membahas integrasi Maqashid Syariah dalam sistem pemberdayaan ekonomi lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi. Maqashid Syariah adalah filsafat Islam fundamental yang menghubungkan hukum dengan hak asasi manusia, pembangunan, dan kesejahteraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Lansia yang seharusnya menikmati sisa hidupnya malah dipekerjakan, hal ini menjadi pertanyaan apakah pemberdayaan ekonomi ini telah sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis normatif, berfokus pada integrasi prinsip-prinsip Maqashid dalam praktik pemberdayaan ekonomi lansia. Studi ini menggunakan analisis data yang sistematis dan komprehensif untuk memahami dan menafsirkan data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid telah diintegrasikan ke dalam pemberdayaan ekonomi lanjut usia, dengan fokus pada aspek-aspek seperti iman, etika, hukum, dan hukum. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan dan implikasi dari menerapkan prinsip-prinsip Maqashid dalam pemberdayaan ekonomi lanjut usia, yang menyarankan kebutuhan untuk pendekatan holistik dan berbasis komunitas untuk meningkatkan integrasi Syariah Maqashid ke dalam program pendidikan sosial ekonomi.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sapi Bali dengan Sistem Oper Nota di Peternak Sapi Motekar Farm Ikhsanizar Raihan Firdaus; Nandang Ihwanuddin; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14831

Abstract. Buying and selling is one of the activities that has become popular among mankind and Islam has provided regulations and a basis that is quite clear and firm, one important characteristic that must be practiced in a sale and purchase is honesty because it is very important as a characteristic that will help the human person himself. In addition to the variety of forms of contracts and methods of implementing contracts, in the practice of buying and selling there are also various payment methods. Over time, the problems and models of buying and selling have increased and their implementation is different. One of them is buying and selling using the transfer note system. Motekar Farm carries out buying and selling practices with the transfer note system method, the inconsistency of buying and selling with the transfer note system at Motekar Farm lies in the failure to fulfill the pillars and conditions of the sale and purchase itself. This is an attraction for researchers to research more deeply about the practice of buying and selling with the transfer note system carried out by Motekar Farm and is connected to the Fiqh of Muamalah as a source of law that is the basis for buying and selling practices as a comparison. Then a qualitative method with a descriptive analysis approach was used as a research study, with the aim of comparing the practice of buying and selling that occurred at Motekar Farm with the related Fiqh Muamalah so that it can be concluded that in practice Motekar Farm carries out buying and selling with a note transfer system and this is not in accordance with the concept of buying and selling practices in Fiqh Muamalah which does not fulfill the requirements of the goods being bought and sold. Abstrak. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus di praktekkan dalam suatu jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Selain variatifnya bentuk akad dan cara pelaksanaan akad, dalam praktik jual beli juga terdapat macam-macam cara pembayaran. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan maupun model jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannyapun berbeda-beda. Salah satunya adalah jual beli dengan menggunakan sistem oper nota. Motekar Farm menjalankan praktik jual beli dengan metode sistem oper nota tersebut, adapun ketidaksesuaian jual beli dengan sistem oper nota di Motekar Farm terletak pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi tentang praktik jual beli dengan sistem oper nota yang dilakukan Motekar Farm dan dihubungkan dengan Fikih Muamalah sebagai sumber hukum yang menjadi dasar dari praktik jual beli sebagai perbandingannya. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik pelaksaan jual beli yang terjadi di Motekar Farm dengan Fikih Muamalah terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya Motekar Farm melaksanakan jual beli dengan sistem oper nota dan hal ini tidak sesuai dengan konsep praktik jual beli dalam Fikih Muamalah yang tidak terpenuhinya syarat dari barang yang dijual belikan.

Implementasi Akad Mukhabarah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 91/IV/2014 pada Sistem Pertanian di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Jessinta Shilva Bintan Namita; Popon Srisusilawati; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15053

Abstract. Mukhabarah is an agreement in the agricultural sector between land owners and land managers, where land owners will hand over a plot of land to land managers who are willing to provide seeds and manage the land, the results of which will be divided according to the agreement. This study discusses how to apply the cooperation practice agreement to the agricultural system in Sugihmukti Village, Pasirjambu District, Bandung Regency. This study uses a qualitative descriptive method. The type of research uses field data with primary data sources, namely observation and interviews. Secondary data sources, namely the DSN-MUI Fatwa, books, and relevant journals. The method of collecting research data uses Library studies, observations and interviews with data analysis through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The results of the study conducted in Sugihmukti Village, Pasirjambu District, Bandung Regency are a cooperation system with a mukhabarah agreement, in practice the cooperation carried out is in accordance with the mukhabarah agreement according to the DSN-MUI Fatwa No. 91/IV/2014 by implementing an equal profit sharing system between land owners and cultivators where neither party is harmed by the other. Abstrak. Mukhabarah adalah suatu akad dalam bidang pertanian anatar pemilik lahan dan pengelola lahan, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada pengelola lahan yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad praktik kerja sama pada sistem pertanian di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis Penelitian menggunakan data lapangan dengan sumber data primer, yaitu observasi dan wawancara. Sumber data sekunder, yaitu Fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan studi Pustaka, observas dan wawancara dengan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung adalah sistem Kerjasama dengan akad mukhabarah, dalam praktiknya kerja sama yang dilakukan sesuai dengan akad mukhabarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 91/IV/2014 dengan menerapkan sistem bagi hasil sama rata antara pemilik lahan dan penggarap yang Dimana tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search