Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justiciabelen Cakrawala: Jurnal Studi Islam Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Nurwati
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Legalitas Usaha Melalui Pendaftaran Nomor Baku Berusaha bagi Obyek Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya Dakum Dakum; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Nurwati Nurwati; Dwi Prasetyo; Dewi Anisa Ratriningsih; Walhidayat Walhidayat; Firman Malik Parlindungan; Siti Istifaroh
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v3i2.7797

Abstract

Industri Rumah Tangga di Desa Borobudur berkembang cukup baik, seperti industri Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya. Walaupun, belum memiliki legalitas Nomor Baku Berusaha (NIB) dari pemerintah dan juga model promosi masih secara tradisional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pendaftaran ijin NIB dan meningkatkan pemasaran produk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan kepada mitra secara langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan persiapan, pelaksanaan inti, penyajian hasil pengabdian, dan pelaporan pengabdian. Hasil kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait proses pendaftaran ijin NIB dan mendapatkan sertifikat ijin NIB, serta dapat melakukan pemasaran produk secara modern (online). Kegiatan serupa dengan ini sangat penting dilakukan di kemudian hari agar dapat membantu pelaku Industri Rumah Tangga dalam melakukan pendaftaran NIB dan mampu melakukan pemasaran secara online maupun offline.
Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang Mirza Febya Dwi Puspita; dakum dakum; Suharso Suharso; Nurwati Nurwati
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan faktor-faktor yang menghambat percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan kemudian dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan persertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Magelang belum optimal dikarenakan masih terdapat indikator yang belum terpenuhi seperti sumber daya manusia, fasilitas/sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan, dan faktor objek tanah wakaf yang masih atas nama wakif sendiri. Selain itu, masyarakat masih beranggapan bahwa perwakafan yang dilakukan secara lisan telah dianggap sah dan cukup tanpa harus diproses di KUA setempat atau proses sertifikasi.
Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional Wafda Vivid Izziyana; Nurwati Nurwati; Andika Yuli Rimbawan; Lailatul Fitri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8650

Abstract

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta dapat mengurangi kemiskinan. Yang mana pariwisata di Indonesia berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB. Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional diimplementasikan melalui wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aktualisasi kebijakan hukum dalam pengembangan kepariwisataan nasional dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan nasional dalam penataan ruang. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh ketersediaan resources, diantaranya SDM, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik.
Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd) Erina Dwi Trisnawati; Nurwati Nurwati; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus asal usul anak hasil perkawinan siri yang ditetapkan sebagai anak biologis dalam Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan metode pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan dalam penelitian ini adalah bahan primer yaitu dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, Ahli Agama, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahan hukum sekunder yaitu Al Quran, Undang-Undang, buku hukum, jurnal hukum.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut sesuai, karena hakim mempertimbangkan apakah perkawinan siri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta waktu kelahiran anak. Konsekuensi hukum bagi anak biologis adalah hubungan hukum yang lebih terbatas dibandingkan dengan anak sah. Anak biologis memiliki hak keperdataan terbatas, seperti biaya nafkah, pendidikan, dan kesehatan, tetapi tidak memiliki hak waris dari ayahnya atau status resmi sebagai anak ayah dalam akta kelahiran. Meski begitu, anak biologis dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah setelah kematian ayah biologis. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mengubah status anak biologis dalam akta kelahiran, karena berpedoman pada pencatatan pengesahan anak.
Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid Natalia Lestari; Nurwati Nurwati; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10101

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi faktor utama peningkatan permohonan dispensasi kawin sedangkan faktor umum lainnya adalah ekonomi, agama, adat istiadat budaya, dan media sosial. Kehamilan diluar nikah menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Kesimpulan penelitian adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak efektif dalam menurunkan pernikahan dibawah umur.
Co-Authors alma juliana Andika Yuli Rimbawan angga subianto Bambang Tjatur Iswanto Basri Basri Budiharto Budiharto Cahya Yoga Aditama Dakum Dewi Anisa Ratriningsih Dilli Trisna Noviasari Dwi Prasetyo Dwi Putra Yullhaq Dyah Adriantini Sintha Dewi Erina Dwi Trisnawati Febri Argo Kurniawan Firman Malik Parlindungan Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heniyatun Izziyana, Wafda Vivid Johny Krisnan lailatul fitri Mirza Febya Dwi Puspita Natalia Lestari Puji Sulistyaningsih Puji Sulistysningsih Ratih Setianingrum Reasty Aprillia Reza Maulana Ikhwan Siti Istifaroh Suharso Suharso Walhidayat Walhidayat Widi Nugraheni Yulia Kurniaty