Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Enhancing Basic Education Quality through the Implementation of the Regional Medium-Term Development Plan in Oil-Rich Areas Murni Murni; Muhammad Noor; Bambang Irawan
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 5 No. 2 (2024): (October 2024)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v5i2.642

Abstract

This study investigates the implementation of basic education quality improvement policies in Balikpapan City, a region known for its pivotal role in Indonesia’s oil industry, often referred to as an oil-rich area. The research aims to assess the effectiveness of the Regional Medium-Term Development Plan (2021-2026) in addressing educational quality, considering the city's economic dependence on oil. Adopting a qualitative approach, the study focuses on the Department of Education and Culture in Balikpapan, engaging key informants to evaluate the efficacy of policy implementation. The analysis framework encompasses an evaluation of policy standards, resources, inter-organisational communication, and the characteristics of the implementing agencies. The findings reveal that, while considerable progress has been made in enhancing educational facilities and teacher competencies, challenges persist due to the city’s heavy reliance on the oil sector and its impact on local resources. Furthermore, the study explores the relationship between these challenges and Sustainable Development Goal (SDG) 4 (quality education) by addressing disparities in resource allocation and the city's limited capacity for economic diversification. The research recommends the integration of more diverse data sources, continuous monitoring, and deeper analysis of the social and economic impacts to further improve educational outcomes. Balikpapan's economic context, as an oil-dependent city, significantly influences its ability to implement and sustain effective educational policies, highlighting the necessity for balanced development strategies aligned with broader SDGs.
POLITIK AGRARIA DAN KEGAGALAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM SENGKETA LAHAN SEPASO SELATAN KUTAI TIMUR Riskah Hardiyanti; Mari Rosieana; Jauchar B; Muhammad Noor; Adam Idris
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1818

Abstract

Penelitian ini menganalisis adanya politik agraria serta kegagalan yang berasal dari collaborative governance yang berada di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Tani Karya Bakti dan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN). Konflik ini berasal dari adanya overlapping kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang menimbulkan ambiguitas dalam aspek legalitas dalam penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 12 sumber literatur relevan pada periode 2020–2026 yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen DPRD Kutai Timur, dan pemberitaan media lokal terkait konflik agraria di Kalimantan Timur. Analisis yang digunakan menggunakan teori Collaborative Governance Ansell & Gash. Hasil penelitian ini memperlihatkan kolaborasi yang lemah serta kurang optimal dalam memberikan transparansi dan kejelasan dokumen kepemilikan, ketimpangan posisi tawar-menawar antara masyarakat dan perusahaan, serta belum ada forum kolaboratif permanen yang mampu menjadi jembatan penghubung antar-stakeholder. Peran DPRD Kutai Timur sebagai fasilitator hanya bersifat administratif dalam menyelesaikan konflik dan belum bisa dikatakan berkelanjutan.
Evaluating the Strategy of Diskominfostandi Mahakam Ulu in Bridging the Digital Divide in Border Areas: A Study of Telecommunications Policy in Indonesia's 3T Regions Andri Gunawan; Muhammad Noor; Adam Idris; Niken Nurmiyati
Golden Ratio of Social Science and Education Vol. 6 No. 2 (2026): June - November
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grsse.v6i2.2250

Abstract

This study examines the policy strategies implemented by the Communications, Informatics, Statistics, and Cryptography Agency (Diskominfostandi) of Mahakam Ulu Regency in addressing the digital divide and promoting equitable access to telecommunications and internet services in border regions. As one of Indonesia’s frontier, outermost, and underdeveloped (3T) regions, Mahakam Ulu faces persistent challenges related to geographical isolation, limited infrastructure, and unequal digital connectivity. Employing a descriptive qualitative approach, this study collected data through in-depth interviews with seven key informants, field observations, and document analysis conducted between March and April 2026. Data were analyzed thematically to identify policy strategies, implementation patterns, and institutional challenges in telecommunications governance. The findings reveal that significant disparities in digital connectivity persist across the region. Of the 49 BTS towers available, 15 (30.6%) remain inactive, while 35 of 50 villages continue to depend on satellite-based V-Sat connectivity. Diskominfostandi’s policy strategy is structured around three key dimensions: collaborative infrastructure development, digital human resource capacity building, and regulatory governance strengthening. However, policy implementation remains constrained by systemic challenges, including fragmented intergovernmental coordination, dependence on the central government agency BAKTI, a regional funding gap exceeding IDR 70 billion, and limited institutional capacity. This study contributes to the growing literature on digital divide reduction, telecommunications governance, and place-based digital policy by demonstrating that standardized national approaches are insufficient to address the unique conditions of 3T border regions. The study recommends an integrated policy model combining Low Earth Orbit (LEO) satellite technology, strengthened inter-agency coordination mechanisms, and community-centered digital empowerment programs to achieve sustainable digital inclusion and equitable regional development.
Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Berisiko HIV Pada Anak Buah Kapal Kargo Internasional di Muara Mahakam Muhammad Noor; Irfansyah Baharuddin Pakki; Yadi Yadi; Akhmad Azmiardi; Ratno Adrianto; Muhammad Sultan
Jurnal Ners Vol. 10 No. 3 (2026): JULI 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v10i3.60169

Abstract

Anak Buah Kapal (ABK) kargo internasional merupakan kelompok pekerja dengan mobilitas tinggi yang rentan terhadap perilaku berisiko HIV. Penelitian mengenai determinan perilaku berisiko HIV pada ABK masih terbatas dan umumnya hanya menilai faktor perilaku secara parsial. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan faktor individu, lingkungan, dan pelayanan kesehatan dengan perilaku berisiko HIV pada ABK kargo internasional di Muara Mahakam serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan. Penelitian kuantitatif analitik dengan desain cross-sectional ini dilakukan pada 193 ABK kargo internasional di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda tahun 2025. Sampel diperoleh menggunakan teknik teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur berbasis Health Belief Model (HBM) yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data meliputi analisis univariat, uji Chi-square, dan regresi logistik berganda dengan metode Backward Likelihood Ratio pada tingkat signifikansi 5%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa lama bekerja, lama berlayar, hubungan seksual dengan pasangan tidak tetap, jumlah pasangan seksual, riwayat pemeriksaan HIV, pengetahuan, persepsi hambatan, dan akses pelayanan kesehatan berhubungan dengan perilaku berisiko HIV (p<0,05). Analisis multivariat menunjukkan bahwa lama bekerja (Exp(B)=0,014; p=0,003), hubungan seksual dengan pasangan tidak tetap (Exp(B)=0,003; p<0,001), jumlah pasangan seksual (Exp(B)=0,032; p=0,005), dan persepsi hambatan (Exp(B)=9,004; p=0,004) berasosiasi secara independen dengan perilaku berisiko HIV. Model regresi memiliki kesesuaian yang baik berdasarkan uji Hosmer–Lemeshow (p=0,479) dengan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,888. Perilaku berisiko HIV pada ABK kargo internasional di Muara Mahakam berasosiasi dengan lama bekerja, hubungan seksual dengan pasangan tidak tetap, jumlah pasangan seksual, dan persepsi hambatan. Program pencegahan HIV perlu difokuskan pada pengurangan hambatan akses layanan kesehatan, penguatan edukasi berbasis Health Belief Model, serta penyediaan layanan konseling, tes HIV sukarela, dan kondom di lingkungan pelabuhan.