Hendra Haryanto
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtube Chindy Rahmadhanty; Hendra Haryanto; Sardjana Orba Manullang
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.9 KB) | DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i3.646

Abstract

Dalam musik populer, versi cover lagu adalah pertunjukan atau rekaman baru oleh orang lain selain artis atau komposer asli dari sebuah lagu yang direkam sebelumnya. Cover dipahami sebagai versi kedua, dan seluruh versi sesudahnya dari sebuah lagu, yang dipertunjukkan selain oleh pihak-pihak yang secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu. Cover versions termasuk ke dalam pengaransemen, dan juga cover versions merupakan salah satu bentuk transformasi pencipta. Cover versions dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru, jika proses cover versions ini dilakukan dengan benar, maka seorang cover versions otomatis dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menyanyikan ulang sebuah lagu karya orang lain bukanlah merupakan sebuah pelanggaran, apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai pengguna secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengubah sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu, terlebih jika hal terebut berkaitan dengan nilai komersial pada sebuah lagu. Kata Kunci: cover versions, hak cipta, izin.
Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Hendra Haryanto; John Calvin
Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v10i1.373

Abstract

Actio pauliana merupakan upaya Kurator untuk melakukan pembatalan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit. Dalam hal ini yang diteliti yaitu actio pauliana yang diterapkan dalam Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 (PT. Metro Batavia) atau yang dikenal dengan Batavia Air, selain itu diteliti juga pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Debitur Pailit telah mengetahui perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan actio pauliana oleh kurator dalam studi kasus PT. Metro Batavia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus actio pauliana Batavia Air. Analisis dari permasalahan ini yaitu bagaimana actio pauliana dapat diupayakan oleh kurator dalam hal terjadi kasus perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit dan permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa debitur pailit telah mengetahui perbuatannya, bahwa perbuatannya tersebut telah melawan hukum, tidak memiliki moral dan tidak memberikan keadilan bagi kreditor dan kurator. Saran dalam penelitian ini yaitu hakim dalam pengadilan niaga lebih ditingkatkan pemahamannya dalam menangani perkara kepailitan yang berkaitan dengan actio pauliana.
Monopoly Practice of PT. Carrefour Indonesia After Acquiring The Shares of PT. Alfa Retailindo: Study of KPPU Decision Number 09/KPPU-L/2009 Kabul, Kuirinus; Haryanto, Hendra; Kusumadewi, Yessy
Justice Voice Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v2i1.395

Abstract

The study of The Decision of KPPU Number 09/KPPU-L/2009 to obtain an overview of the reasons for the KPPU to decide that Carrefour has committed monopolistic practices and the legal impact of the decision. By using the juridical research method, that is examining the KPPU’s decision to obtain data on the KPPU’s reasons for stating that PT. Carrefour Indonesia (hereinafter referred to as Carrefour) has committed monopolistic practices and unfair business competition. Where after the acquisition of PT. Alfa Retailindo shares, Carrefour managed to control the market by 57.999% and to achieve this position, Carrefour implemented various market entry barriers. Other business actors cannot enter the relevant market. Such barriers may include the imposition of different entry fees from one company to another. Because Carrefour was found guilty, the KPPU ordered that Carrefour must return Alfa’s shares. The problem is that Law Number 5 Year 1999 does not have provisions governing the mechanism for returning the shares. Thus, KPPU should amend Law Number 5 Year 1999 specifically related to the mechanism for returning shares resulting from acquisitions.
Hukum Sebagai Bakti Pandangan Krisnadwipayana Terhadap Hukum (Suatu Kajian Filosofis Tentang Hukum Dalam Kitab Mahabarata dan Bhagavad Gita) Haryanto, Hendra
Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2782.807 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i1.104

Abstract

Hukum sebagai bakti merupakan pandangan dari Krisnadwipayana yang terurai secara jelas dalam kitab Mahabarata dan Bhagavad Gita. Krisnadwipayana adalah seorang Maha Resi yang mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang. Hal ini dapat diketahui dari karangannya yang berjudul Mahabarata. Di dalam kitab Mahabarata ini terdapat suatu kitab yang disebut Bhagavad Gita, yang merupakan satu buku tersendiri yang tidak terpisahkan. Dalam rangkaian Mahabarata dan Bhagavad Gita dapat ditarik keluar tentang arti hukum. Hukum dalam artian filosofis yang secara luas dan mendalam serta menyeluruh. Krisnadwipayana mempunyai pendapat bahwa hukum adalah sebagai bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mempunyai kesadaran diri dengan melakukan bakti, orang tersebut sudah mantap dan dapat mengendalikan diri, hidup dengan penuh kebaikan. Hidup orang yang melakukan bakti selalu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat mengendalikan diri pikiran dan perbuatannya dengan hati-hati. Hukum sebagai bakti kepada masyarakat. Bakti kepada sesama manusia mempunyai arti tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dapat menyakiti dan melukai perasaan masyarakat. Hukum sebagai bakti kepada alam semesta. Bakti kepada alam semesta dapat dilakukan dengan menjaga dan memelihara lingkungan hidup, memelihara manusianya dengan memberikan kesejahteraan. Hukum sebagai bakti kepada Negara. Negara sebagai eksistensi Dewa Wisnu menjadi pembuat hukum. Melaksanakan hukum berarti melakukan bakti kepada negara. Hukum sebagai bakti kepada Hukum itu sendiri. Hukum sebagai wujud Tuhan Yang Maha Kuasa yang adalah hukum sekaligus sebagai hukuman.